Berita Video : Test Drive Tank SBS Pindad

 

BANDUNG-(IDB) : Meski nantinya akan menggandeng FNSS Turki dalam mengembangkan medium tank, bukan berarti PT.Pindad berpangku tangan. 

Pabrik senjata asal Bandung itu tetap menyempurnakan desain Tank (Ranpur Roda rantai) yang dikenal dengan nama Tank SBS. Sekitar 1 bulan lalu, Tank desain murni anak bangsa ini bahkan sudah uji coba berjalan.

Dalam video yang diterima redaksi ARC, terlihat Tank tersebut melaju mulus dan cukup cepat. Ukurannya yang lumayan kecil membuatnya juga cukup lincah mengarungi jalanan yang lumayan sempit di kompleks PT. Pindad di Bandung. 

Dari informasi yang ARC dapatkan, untuk sementara, Tank SBS ini masih menggunakan mesin milik truk Hino.  Nantinya, desain, mesin serta lainnya masih bisa berubah sesuai riset yang masih terus dilakukan. Setidaknya, untuk sementara Pindad membuktikan bisa membuat Tank yang berjalan tanpa bantuan luar. Maju terus Pindad.. !!

Berikut videonya :

Sumber : ARC

JK : Pertahanan Kuat, Martabat Indonesia Terangkat

JAKARTA-(IDB) : Indonesia adalah negara besar. Untuk itu perlu sistem dan alat pertahanan negara yang kuat pula, agar bisa mengangkat martabat Indonesia sebagai bangsa.

Hal tersebut dikemukakan mantan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla melalui media officer, Husain Abdullah, Senin (24/2/2014).

"Indonesia negara luas, besar, maka membutuhkan pertahanan yang besar. Itu mutlak harus dimiliki," tandas JK.

Menurut ketua Dewan Masjid Indonesia ini, Indonesia negara kepulauan. Maka, kekuatan pertahanan laut, udara, dan darat harus kuat dan seimbang. Dalam pandangan JK, kekuatan pertahanan RI dapat dicapai dengan mempertimbangkan tiga komponen.

"Penduduk kita yang besar, wilayah yang luas, dan kekuatan keuangan/ekonomi. Itu modal besar kita," paparnya.

JK mengaku memiliki resep untuk meningkatkan pertahanan negara. Yaitu, harus mengombinasikan ketiga komponen tersebut. Ia juga menyinggung alutsista (alat utama sistem pertahanan) Indonesia. Indonesia butuh alutsista yang kuat dan canggih.

"Kita akan disegani dan dihormati negara lain jika kuat. Karena itu, semua komponen seharusnya dikerahkan untuk itu," ujarnya.

Diplomasi rakyat juga penting. Diplomasi yang berkualitas, tambah JK, ikut menentukan mutu persahabatan dengan negara tetangga, sekaligus pertahanan semesta. 

Sumber : Inilah

Raja Yordania Akan Berkunjung Ke Indonesia

JAKARTA-(IDB) : Raja Yordania Abdullah Bin Al-Hussein (Abdullah II) dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Indonesia pada 25 Februari hingga 26 Februari 2014.

Staf Khusus Presiden bidang hubungan Internasional Teuku Faizasyah dalam keterangan pers yang diterima Antara di Jakarta, Senin, menjelaskan Kunjungan ini merupakan kunjungan kedua Raja Abdullah II ke Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kunjungan kenegaraan pertama ke Indonesia dilakukan oleh Raja Abdullah II pada tanggal 12-13 Oktober 2005. Adapun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan balasan ke Yordania pada tanggal 2-3 Mei 2006.

Salah satu agenda kunjungan Raja Yordania adalah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden RI. Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara akan membahas upaya peningkatan kerjasama bilateral Indonesia-Yordania di berbagai bidang, antara lain terkait perdagangan, investasi, pertahanan, dan sosial budaya.

"Selain itu, kedua kepala negara akan membahas perkembangan terkini di masing-masing kawasan, utamanya di Timur Tengah. Pertukaran pikiran antara kedua kepala negara mengenai isu-isu kawasan tersebut juga sangat penting artinya memperhatikan Yordania saat ini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2014-2015," katanya.

Faizasyah mengatakan Indonesia memiliki kedekatan historis dan juga kedekatan sosial-budaya dengan negara-negara di Timur Tengah, termasuk Yordania.

Hubungan diplomatik Indonesia - Yordania dimulai pada tahun 1950 dan sejak saat itu, hubungan bilateral telah berkembang dengan baik. Diyakini terdapat banyak ruang bagi kedua negara untuk terus meningkatkan kerja sama di berbagai bidang.

"Kunjungan kedua kalinya Raja Yordania ke Indonesia mencerminkan kesungguhan komitmen untuk semakin mempererat hubungan kedua negara, yang sejatinya selama ini telah terjalin dengan baik," katanya.

Ia menambahkan, "dewasa ini, Indonesia merupakan mitra dagang terbesar Yordania di ASEAN. Diharapkan dari pertemuan tersebut akan semakin terbuka peluang kerja sama antar kedua negara, utamanya di bidang ekonomi."

Sumber : Antara

Indonesia Filipina Bahas Sengketa LCS

JAKARTA-(IDB) : Menteri Luar Negeri Indonesia Marty M. Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Filipina Albert F. del Rosario di sela-sela pertemuan keenam Komisi Gabungan untuk Kerja sama Bilateral RI-Filipina membahas perkembangan masalah sengketa wilayah di Laut China Selatan (LCS).

"Terkait masalah regional, kami membahas secara rinci perkembangan permasalahan di kawasan, salah satunya tentang Laut China Selatan," kata Menlu RI Marty Natalegawa di Jakarta, Senin.

Menurut dia, hal yang ditekankan pihak Indonesia dalam penanganan masalah sengketa wilayah Laut China Selatan adalah dilanjutkannya upaya-upaya penyelesaian melalui jalur diplomasi dan penerapan code of conduct (tata perilaku) yang sudah disepakati.

"Saya membahas dengan Menlu Filipina tentang pembicaraan, terkait perkembangan masalah Laut China Selatan, dengan beberapa menlu akhir-akhir ini, termasuk menlu Amerika Serikat, China, dan Jepang. Intinya, yang sudah kami identifikasi adalah pentingnya menyelesaikan masalah ini melalui upaya diplomasi dan cara damai," ujarnya.

Marty mengungkapkan bahwa Menlu Filipina telah memaparkan pandangan negaranya tentang masalah sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, terutama upaya Filipina di tribunal (pengadilan) guna menangani masalah itu melalui proses hukum.

"Sekarang melalui jalur ASEAN ada code of conduct antara ASEAN dengan China. Selain itu, ada upaya dari Filipina melalui tribunal," katanya.

"Namun, yang Indonesia ingin tekankan adalah seyogyanya upaya hukum serta upaya diplomatis dan politik itu harus sinergis. Jangan sampai negara yang satu dianggap melawan negara yang lainnya," lanjutnya.

Menlu RI menegaskan bahwa Indonesia pada dasarnya mendukung setiap upaya penyelesaian masalah sengketa wilayah di Laut Cina Selatan selama hal itu bersifat damai.

"Damai melalui politik diplomasi dan damai melalui proses-proses hukum. Yang penting adalah semua usaha yang dilakukan sifatnya sinergis dan selaras, serta membantu momentum ke arah penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan secara damai," tegasnya.

Menlu Filipina : Indonesia Adalah Saudara Terdekat di Kawasan

RI adalah saudara terdekat kami di kawasan dan sahabat yang setia. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Filipina Albert F. Del Rosario dalam Konferensi Pers bersama Menlu RI Marty M. Natalegawa usai Pertemuan keenam Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) RI-Filipina di Gedung Pancasila, Kemlu, Jakarta (24/05). Dalam pertemuan tersebut kedua Menlu mengesahkan tiga dokumen.

"Selain Agreed Minutes Pertemuan, kami juga mengesahkan dokumen Mandatory Consular Notification yang merupakan perwujudan kemitraan di bidang kekonsuleran".

Selain itu, kedua Menlu juga menyepakati Plan of Action atau rencana aksi hubungan bilateral kedua negara. Kami juga membahas perihal posisi Filipina terkait Laut China Selatan/Laut Filipina Barat, tambah Menlu.

Sementara itu, Menlu Rosario menyampaikan apresiasi yang tinggi atas peran aktif serta komitmen Indonesia dalam membangun kemitraan yang erat antara kedua negara yang telah berlangsung selama 65 tahun.

"Rencana aksi (PoA) yang baru saja ditandatangani akan menyediakan mekanisme agar kedua negara mampu mencapai berbagai hal di masa mendatang".

Dalam kesempatan tersebut, kedua Menlu juga membahas perjanjian di bidang maritim khususnya terkait delimitasi zona maritim (Zona Ekonomi Eksklusif) kedua negara.

"Ke depan, kami akan lebih menggarap hal ini lebih serius dengan adanya technical working group". Menlu Rosario juga menyampaikan bahwa kunjungan Presiden RI di bulan Mei nanti akan membawa arti dalam perjanjian delimitasi tersebut.

Menanggapi isu Laut China Selatan, usai konferensi pers bersama, kepada para insan media, Menlu RI menekankan bahwa Indonesia akan senantiasa mendukung langkah damai dalam penyelesaian masalah.

"Pada prinsipnya, kami mendukung semua langkah yang diambil Filipina terkait Laut Filipina Barat, baik melalui ASEAN, maupun jalur hukum, yaitu melalui UN Tribunal". Namun, lanjut Menlu RI, Indonesia mengharapkan agar kedua cara tersebut dapat dilakukan secara sinergis dan mengedepankan cara-cara damai.  

Sumber : Antara

Menlu : Indonesia Tidak Akan Pernah Jalin Hubungan Diplomatik Dengan Israel

JAKARTA-(IDB) : Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, secara tegas mengatakan RI tidak akan pernah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Bangsa Palestina meraih kemerdekaan secara penuh.
 

Ungkapan ini menanggapi pemberitaan yang disampaikan kantor berita Reuters, bahwa Pemerintah Jerman akan menawarkan gedung Kedutaannya di RI dan Malaysia untuk membantu urusan konsuler warga Israel. 

Hal tersebut disampaikan mantan Juru Bicara Departemen Luar Negeri itu usai menerima kunjungan Menlu Filipina, Albert F. Del Rosario, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, pada Senin 24 Februari 2014.

Marty mengaku hingga saat ini belum menerima konfirmasi dari Kedutaan Jerman di Jakarta terkait rencana Kanselir Angela Merkel itu.

Namun, Marty menjelaskan apabila bantuan yang dimaksud terkait urusan konsuler, maka hal tersebut bukan sesuatu yang di luar kebiasaan dari praktek diplomasi. 

"Kadang kala suatu negara yang tidak memiliki misi diplomatik di negara lain, mereka menitipkan masalah-masalah kekonsuleran di suatu kedutaan di negara tertentu," kata Marty. 

Indonesia, lanjut Marty, apabila memiliki permasalahan yang menyangkut masalah WNI di negara tertentu di mana Pemerintah tidak memiliki hubungan diplomatik langsung, kadang kala dibantu Kedutaan negara lain juga. 

"Jadi, bukan masalah politik. Melainkan lebih ke masalah kekonsuleran," ujar dia. 

Marty menekankan hal tersebut lazim dilakukan, sepanjang tidak ada atribut kenegaraan yang disematkan. 

"Jadi, bukan berarti Kedubes Jerman di Jakarta akan mengibarkan bendera Israel. Saya tegaskan sekali lagi, selama rakyat Palestina belum mencapai kemerdekaan, maka tidak akan pernah ada Kedutaan Besar Israel di Jakarta," kata dia. 

Sementara Pejabat Atase Pers Kedubes Jerman di Jakarta, Michael Hoffmann, mengaku belum mengetahui rencana pemerintahnya itu. Dihubungi VIVAnews melalui sambungan telepon, dia pun meragukan rencana tersebut akan terealisasi.

Pasalnya, Kedubes Jerman di Jakarta hanya diizinkan untuk melayani masalah konsuler warga negera lain yang tergabung dalam keanggotaan Uni Eropa. 

"Secara hukum, kami hanya diizinkan untuk melayani urusan konsuler warga negara anggota UE. Apabila kami melayani warga Israel, maka hal tersebut bertentangan dengan hukum," kata dia. 

Dia pun menyebut kunjungan Kanselir Merkel ke Yerusalem hari Senin ini tidak ada kaitannya dengan pihak Kedutaan di Jakarta. Hoffmann mengatakan sudah menjadi hal biasa bagi pejabat tinggi Jerman untuk berkunjung ke Israel. 

"Bahkan kunjungan semacam itu bisa terjadi enam kali dalam setahun," imbuh dia. 

Sebelumnya diberitakan Reuters, 21 Februari kemarin, Pemerintah Jerman menawarkan bantuan kekonsuleran bagi warga Israel di negara-negara yang tidak ada hubungan diplomatik langsung dengan Israel. Dua di antaranya yang ditawarkan oleh Merkel yakni Kedutaan Jerman di RI dan Malaysia. 

Rencananya kesepakatan itu akan ditanda tangani saat Merkel berkunjung ke Israel pekan ini.

Sumber : Vivanews

Empat Pulau Terluar Butuh Perhatian Dan Pengamanan Serius

KUPANG-(IDB) : Tentara Nasional Indonesia (TNI) serius mengamankan empat pulau terluar di Nusa Tenggara Timur (NTT) agar tidak diklaim negara lain. "Empat pulau itu perlu mendapat perhatian dan pengamanan serius," kata Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang Brigadir Jenderal TNI Achmad Yuliarto saat perayaan hari ulang tahun Korem 161 Wirasakti Kupang ke-53 yang digelar di Kupang, Senin, 24 Februari 2014.

Empat pulau terluar yang perlu pengamanan serius itu yakni Pulau Batek di wilayah Kabupaten Kupang dan Pulau Alor yang berbatasan dengan negara Timor Leste. Serta Pulau Ndana di Rote Ndao dan Pulau Ndana di Sabu Raijua yang berbatasan laut dengan Australia.

Menurut dia, pengamanan serius harus dilaksanakan secara optimal untuk menghindari klaim negara lain atas pulau tersebut sehingga kedaulatan NKRI tetap terjaga. "Ini harus menjadi perhatian serius," katanya.

Pada kesempatan itu, Danrem juga mengingatkan agar warga di Nusa Tenggara Timur menghindari masalah suku, ras, agama, dan antar-golongan (SARA) yang dapat memecahkan persatuan dan kesatuan. "SARA sangat gampang disulut yang bisa menimbulkan perpecahan," katanya.

Hal itu untuk menghindari agar oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan isu SARA itu untuk memecah belah persatuan. "Masalah primordialisme dan kesukuan harus dibuang sehingga tidak terjadi pecah belah," katanya.

Sumber : Tempo

TNI Siap Bekerja Sama Dengan Negara Mana Pun

BEIJING-(IDB) : Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan Tentara Nasional Indonesia siap bekerja sama dengan negara manapun termasuk dengan China untuk menjaga stabilitas keamanan, perdamaian dan kemakmuran kawasan, . 

"TNI siap bekerja sama dengan negara manapun untuk menjaga keamanan kawasan, dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kesetaraan," katanya menegaskan, saat melakukan pertemuan dengan Panglima Angkatan Bersenjata China Jenderal Fang Fenghui di Beijing, Selasa petang. 

Dalam pertemuan di Markas Besar Angkatan Bersenjata China itu, ia mengatakan hubungan baik yang makin meningkat antara Indonesia dan China diharapkan dapat pula kian meningkatkan hubungan dan kerja sama militer kedua pihak. 

"Indonesia dan China telah sepakat untuk menjadi mitra strategis pada 2005 yang ditindaklanjuti dengan penandatangan Rencana Aksi Kemitraan Strategis pada 2010 dan Komunike Bersama," ujar Moeldoko. 

Hubungan kedua negara semakin meningkat dengan kesepakatan pimpinan kedua negara untuk meningkatkan kemitraan strategis menjadi lebih komprehensif pada 2013. 

"Khusus di bidang pertahanan, Indonesia dan China telah menyepakati Forum Konsultasi Pertahanan pada 2007 dan kerja sama industri pertahanan pada 2011. Dari situ, hubungan pertahanan dan militer kedua negara semakin meningkat," tutur Panglima TNI. 

Kerja sama itu antara lain saling kunjung pejabat tinggi militer, pertukaran perwira siswa di masing-masing angkatan, latihan bersama pasukan khusus antiteror dan sebagainya," katanya menambahkan. 

Di masa mendatang, lanjut Moeldoko, hubungan dan kerja sama militer kedua negara dapat terus ditingkatkan dan diperluas, antara lain forum dialog antarpejabat militer Indonesia-China, utamanya di tingkat staf guna mempererat hubungan baik yang sudah ada. 

"China ada negara yang baik dan bersahabat bagi Indonesia, dan ke depan hubungan kedua negara, khususnya militer kedua negara dapat ditingkatkan untuk menjaga stabilitas keamanan, perdamaian dan kemakmuran kawasan serta di luar kawasan. 

Sementara itu Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Fang Fenghui menyatakan sangat menyambut positif pandangan dan komitmen militer Indonesia untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama yang semakin meningkat dengan China. 

"Hubungan kedua negara memang semakin berjalan baik, di berbagai bidang terutama politik dan perdagangan dan itu semua juga didukung oleh kerja sama yang baik antara militer Indonesia-China," katanya. 

Terlebih, lanjut Jenderal Fang Fenghui, Indonesia juga sangat memperhatikan dan mempertimbangkan China dalam setiap perkembangan di kawasan. "Termasuk untuk melibatkan China dalam latihan gabungan multilateral maritim "Komodo" pada bulan mendatang," ungkapnya. 

China, tambah dia, sangat menghargai Indonesia dalam berbagai kepentingan untuk menjaga stabilitas keamanan, perdamaian dan kemakmuran kawasan.

Sumber : Yahoo

Berita Foto : Kunjungan Panglima TNI Di Beijing

BEIJING-(IDB) : Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kanan) didampingi Komandan Pusat Komando Pertahanan Udara Brigjen Zhang Peng (kiri) menerima jajar kehormatan saat tiba di Markas Pusat Komando Pertahanan Udara di Beijing, Selasa (25/2). Kunjungan ke salah satu instalasi militer tersebut, merupakan rangkaian kunjungan kerja Panglima TNI ke China selama lima hari hingga Jumat (28/2).

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kanan) dan staf mendapat penjelasan mengenai kondisi cuaca dari Komandan Pusat Komando Pertahanan Udara Brigjen Zhang Peng (kiri), di salah satu layar pemantauan di Ruang Meteorologi, Komandan Pusat Komando Pertahanan Udara di Beijing, Selasa (25/2). Kunjungan ke salah satu instalasi militer tersebut, merupakan rangkaian kunjungan kerja Panglima TNI ke China selama lima hari hingga Jumat (28/2). 

Foto-foto yang lain by st3ady kaskuser : 

 Sumber : Antara

Panglima TNI Kunjungi Pusat Komando Pertahanan Udara China

BEIJING-(IDB) : Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Selasa, mengadakan kunjungan ke Pusat Komando Pertahanan Udara Beijing, serangkaian kunjungan lima harinya di China hingga Jumat (28/2).

Panglima TNI disambut jajar kehormatan didampingi Komandan Pusat Komando Pertahanan Udara Beijing Brigjen Zhang Peng untuk kemudian meninjau beberapa fasilitas di pusat komando pertahanan udara tersebut.

Dalam penjelasannya Brigjen Zhang Peng mengatakan Pusat Komando Pertahanan Udara Beijing berada di bawah Angkatan Udara Angkata Bersenjata China, dan membawahi lima wilayah yakni Beijing, Tianjin, Provinsi Hebei, Provinsi Shanxi dan Mongolia dalam dengan cakupan wilayah seluas 850 kilometer persegi.

Pusat Komando Pertahanan Udara Beijing memantau seluruh situasi udara di Kota Beijing sebagai Ibu Kota Republik Rakyat China, yang merupakan pusat pemerintahan/politik, sosial budaya dan pendidikan.

Keberadaan Pusat Komando Pertahanan Udara Beijing sangat penting guna mempertahanan kedaulatan dan kehormatan China. Selain di Beijing, China memiliki enam komando pertahanan udara di beberapa kota sesuai jumlah komando daerah militer di China.

Pusat Komando Pertahahan Udara Beijing antara lain bertugas memantau lalu lintas penerbangan, khususnya penerbangan militer termasuk untuk mendeteksi adanya obyek penerbanag atau pesawat asing yang akan melintasi wilayah Beijing dan sekitar.

"Dalam jarak tidak terlalu jauh dari perbatasan, kita harus sudah dapat mengidentifikasi pesawat asing," katanya, kepada Panglima Moeldoko, sambil menunjukkan wilayah perbatasan udara China di layar pemantau di ruang pusat komando pengendalian.

Untuk memantau keamanan wilayah udara Beijing dan sekitarnya, pihaknya juga berkoordinasi dengan pihak penerbangan sipil. "Semua jenis pesawat yang melintas dapat kita ketahui, termasuk komersial. Namun, kita hanya fokus pada pesawat militer," ucapnya.

Selain memantau lalu lintas udara, Pusat Komando Pertahanan Udara juga wajib memantau situasi cuaca, kemungkinan adanya ancaman dari udara, pengerahan dan penempatan pasukan, ekseskusi terhadap ancaman setelah mendapat otorisasi dari Markas Besar Angkatan Udara dan Markas Besar Angkatan Bersenjata China.

Dalam kunjungan selama lima harinya tersebut, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko akan melakukan kunjungan kehormatan kepada mitranya Panglima Angkatan Bersenjata China (PLA) Jenderal Fang Fenghui, Menteri Pertahanan China Jenderal Chang Wangquan dan Wakil Ketua Komisi Pusat Militer China Jenderal Fang Changlong.

Sumber : Antara

Sritex Garap Pesanan Baju Militer Jerman Dan Malaysia

SOLO-(IDB) : Pasca meninggalnya pendirinya, HM Lukminto, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) tetap berupaya untuk menjadi perusahaan yang profesional. Hal tersebut dibuktikan dengan raihan prestasi memenangkan tender pembuatan pakaian militer dari Jerman dan Malaysia tahun ini.

 

“Dengan kemenangan tersebut semakin mempertegas bahwa Sritex adalah perusahaan yang benar–benar profesional, kendati saat ini masih dalam situasi berkabung atas meninggalnya HM Lukminto,” ujar Humas PT Sritex, Basuki Saptono.

Basuki mengatakan, tidak mudah untuk memenangkan tender, khususnya untuk seragam militer Jerman. Pasalnya, seragam militer Jerman terkenal sebagai seragam militer dengan spesifikasi yang tinggi dan paling sulit pembuatannya. Apalagi, dalam tender tersebut Sritex harus bersaing dengan perusahaan dari Eropa dan Asia.

“Sritex sudah menjadi supplier untuk kebutuhan militer Jerman dan Nato sejak tahun 1994. Dan pada saat itu kami sudah mampu memenuhi spesifikasi yang tinggi antara lain anti infra red. Sehingga, dengan memenangkan tender tahun ini Sritex terus memperkokoh posisinya,” ujarnya.

Sedangkan untuk tender seragam militer dan pakaian pemerintah Malaysia, Sritex bersaing dengan beberapa pesaing dari Asia.

“Untuk Malaysia, Sritex sudah menjadi pemasok seragam militer  di negara tersebut sejak tahun 2010,” jelas Basuki.

Adapun jumlah pesanan untuk ke dua negara tersebut adalah sebanyak 2,1 juta potong.

Sumber : Soloblits

TNI : Tak Masuk Akal AL Australia Tak Paham Aturan Perbatasan

JAKARTA-(IDB) : Angkatan Laut Australia mengaku sudah enam kali melanggar batas perairan Indonesia. TNI AL tidak habis pikir, Australia dengan teknologi majunya masih tidak paham aturan main yang digariskan pada UNCLOS 82. 

"Logikanya Angkatan Laut Australia sangat maju, dilengkapi dengan GPS dan radar. Kecil kemungkinannya, termasuk kapal-kapal badan imigrasi dan penjaga pantai, sampai tidak paham aturan main dalam UNCLOS 82. Tidak masuk akal," kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Laksamana Untung Suropati .

Aturan main yang dimaksud Untung adalah soal penarikan garis batas maritim antara Indonesia dan Australia. Untung mengatakan ada perbedaan garis batas maritim di antara kedua negara. "Indonesia kan negara kepulauan, sementara Australia itu negara kontinental. Sehingga kami memiliki penarikan garis batas terluar yang disebut garis pangkal teknis tersendiri," ujar Untung.

Indonesia, lanjut Untung, menarik garis pangkal lurus dari titik-titik di 92 pulau terluar. Itulah kata Untung, yang dijadikan referensi bagi TNI AL untuk menarik garis pangkal. "Sementara Australia hanya mengikuti cara penarikan garis pangkal dari pantai mereka," kata Untung.

Sebelumnya, atas kesalahan ini, Perdana Menteri Austrlia, Tony Abbott, telah meminta maaf. Dalam laporan internal badan imigrasi dan angkatan laut Australia sudah dibuat rekomendasi, salah satunya adalah pelatihan awak dan menghukum kru kapal yang bersalah.

"Tapi yang paling utama mereka kan sudah mengakui dan meminta maaf hal itu. Hal lainnya tidak terlalu menjadi masalah," kata Untung.

Jaga Perbatasan

Belajar dari kejadian itu, TNI AL pun mengerahkan beberapa kapal penjaga perbatasan. Untung mengatakan ada dua kapal cepat rudal (KCR), dua kapal cepat torpedo (KCT) dan satu fregat.

Tetapi Untung mengatakan pengerahan kapal perbatasan ini tidak semata-mata karena ada kasus penerobosan perbatasan yang dilakukan oleh AL Australia. "Yang namanya perbatasan ya tentu saja kami harus siaga, pasang mata dan telinga," ujar dia.

Terkait pengerahan pesawat sukhoi yang dilakukan oleh Angkatan Udara untuk membantu mengamankan perbatasan, Untung menyebut Angkatan Laut dan Udara selalu bekerja sama terkait hal tersebut.

"Sukhoi kan memiliki kemampuan mobilitas dan kecepatan yang tinggi, otomatis area penglihatan dan pengidentifikasian jauh lebih luas dari KRI," kata dia.

Sehingga apabila ditemukan sesuatu yang mencurigakan dari pantauan udara, maka informasi itu akan dibagi ke kapal-kapal yang ada di permukaan laut.

Sumber : Vivanews