Marinir TNI AL Tembus Kawah Kelud

KEDIRI-(IDB) : Belasan prajurit Korps Marinir TNI AL dibawah pimpinan Letkol Marinir Irpan Nasution menyusuri lereng gunung Kelud hingga tembus di bibir kawah gunung yang beberapa hari yang lalu memuntahkan jutaan meter kubik material vulkanik, Jumat (21/02/2014).

 

Menurut  Komandan Batalyon Komunikasi dan Elektronika-1 (Danyon Komlek-1) Korps Marinir TNI Angkatan Laut itu, penyusuran dilakukan dengan tujuan untuk meyakinkan bahwa aktifitas gunung Kelud benar-benar sudah turun. Hal ini sekaligus dapat mematahkan isu yang berkembang di masyarakat sekitar gunung yang memiliki ketinggian 1.731 meter itu tentang akan adanya gas beracun dan wedus gembel. Dengan demikian isu tersebut sudah terjawab, sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih tenang.

“Saya akui, selama  dua jam saya bersama tim berada pada jarak 200 meter dari kawah gunung Kelud, tercium bau belerang yang sangat menyengat, itupun bila kebetulan ada angin yang sedang mengarah ke tim kami yang ingin melihat langsung dari dekat keberadaan pusat letusan gunung Kelud”, imbuhnya ketika dihubungi via telepon dari Jakarta.

Kegiatan yang dilakukan bersama 12 prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut dan dua personel dari Basarnas itu dilakukannya dengan menggunakan dua unit mobil ford ranger dan satu unit sepeda motor trail yang berakhir dengan berjalan kaki, sejak pukul 07.30 hingga  10.15 WIB, dengan titik terakhir pemantauan dari kawah gunung kelud berjarak  tak kurang dari 200 meter.

Sementara itu status Gunung Kelud telah diturunkan dari Awas (level IV) menjadi Siaga (level III)  oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi  (PVMBG), Kamis (20/2).

Warga dibantu aparat TNI AL meninggalkan pengungsian dan kembali kerumah masing-masing setelah mendapat informasi resmi dari pihak pemerintah pada pukul 10.00 WIB, bahwa Gunung Kelud sudah tidak lagi berstatus Awas dalam raidius sepuluh kilo meter.

Menurut Nunuk, Carik  desa Wates, Kecamatan Wates, Kediri, jumlah pengungsi di  Balai Desa Wates dan di tenda yang berada di lapangan bola desa Wates, sejak Jum’at (13/02) hingga Kamis (20/2) ada ribuan orang. Setelah mendengar status Gunung Kelud diturunkan  dari Awas, para pengungsi merasa senang. Rasa gembira tampak pada wajah  kaum ibu dan anak-anak menjelang kepulangan ke rumahnya masing-masing. Selama satu minggu mereka berada di pengungsian.

Demikian halnya dengan warga desa Pondok Agung, Pujon, mereka diangkut dengan menggunakan dua unit truk Marinir TNI AL dari dari Balai Desa Kasembon ke kampung halamannya yang berjarak sekitar sepuluh kilo meter. Begitu  senangnya, ada beberapa ibu dan anaknya tidak mau turun dari kendaraan padahal sudah sampai di depan rumahnya.

Nuri Handayani (21 th) misalnya. Ibu satu anak ini tetap bertahan di truk Marinir TNI AL yang mengangkutnya hingga Desa Mendalan dengan jarak 7 km dari dusunnya.

Dan Satgas Marinir Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Kelud Letkol Marinir Irpan Nasution menambahkan, meskipun status Gunung Kelud telah diturunkan, diharapkan masyarakat tetap waspada terhadap adanya hujan lahar dingin dari gunung Kelud, terutama bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. "Kita semua tetap harus berhati-hati terhadap kemungkinan adanya lahar dingin", katanya.

Sumber : Kormar

TNI Chief To Visit China, May Meet Xi Jinping

JAKARTA-(IDB) : Amid heightening tensions between Indonesia and its immediate neighbors, Indonesian Military (TNI) chief Gen. Moeldoko is slated to visit China next week in a journey that might include a meeting with Chinese President Xi Jinping.

Moeldoko told The Jakarta Post that he was scheduled to meet Chinese National Defense Minister Gen. Chang Wanquan and People’s Liberation Army (PLA) chief of general staff Gen. Fang Fenghui.

He added that a meeting with Xi, who is also chairman of the Communist Party of China’s Central Military Commission, was in the process of being arranged but had not yet been confirmed.

“Our grand topic will be how to develop military cooperation between our countries,” he said.

Moeldoko, who will depart on Sunday evening and return Friday, said Indonesia was eyeing China’s robust military industry as a potential future partner.

He added that the TNI, for example, could discuss and use Chinese weapons to complete its arsenal.

Also on the list were efforts to create stability in the South China Sea. Moeldoko stressed the need to reach a favorable situation for everyone in the region.

China is claiming most of the South China Sea pitting itself against other claimants: Brunei, China, Malaysia, the Philippines, Vietnam and Taiwan. China also claims parts of Indonesia’s Natuna Islands.

Commenting on the planned visit, international affairs scholar Yeremia Lalisang said Indonesia should consider each step carefully since Indonesia was respected in the region and had played role as an honest broker in the South China Sea row.

He said that other countries could interpret the visit as Jakarta forging an alliance with Beijing.

“With its current position, such a visit will not be seen [by other countries] as ‘business as usual’,” he said.

“Since Indonesia allowed Chinese warships to pass through its waters after a military exercise near Australia, the visit will be interpreted as further evidence of Jakarta and Beijing’s closeness.”

Closer China-Indoneia military ties is seen as a possible threat to the interests of the US and its allies, such as Australia and the Philippines.

Therefore, Jakarta should carefully consider the implications of the visit, Yeremia told the Post.

Meanwhile, University of Indonesia international affairs expert Edy Prasetyono said the visit should not be seen as a threat by other ASEAN countries.

“Instead, Indonesia is in a position to assure China that it cannot always be in conflict with other ASEAN countries over the South China Sea issue: It will not be beneficial for China,” he said.

“If China wants to be a superpower, it should realize that its interests are supposed to be global and the South China Sea issue is only part of it. There is no use being confrontational.”

Edy also said that it was about time Indonesia formulated its relationship with China, saying both countries could be the region’s pillars, together with India and Australia.”

He also called on the TNI to delve deeper in the potential defense industry cooperation with China.

Source : JakartaPost

Lapan Gandeng Ukraina Kembangkan Roket RX-550

JAKARTA-(IDB) : Indonesia punya ambisi besar dalam bidang antariksa: bisa membawa satelit buatan sendiri ke luar angkasa dengan menggunakan roket karya anak negeri. Tak lagi harus 'digendong' wahana peluncur satelit milik asing yang menuntut bayaran mahal. 

Untuk itulah, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) terus mengembangkan teknologi roket. Jika ini berhasil dikuasai, ke depan, bukan tak mungkin Indonesia mampu membuat peluru kendali jarak jauh atau rudal balistik sebagai bagian dari sistem pertahanan udara nasional.

Lebih dari itu, Indonesia akan bisa menyejajarkan diri dengan negara lain yang sudah lebih dulu menembus belantara angkasa: Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Jepang, China, Korea Selatan, bahkan India -- negara berkembang yang baru-baru ini meluncurkan satelit Mars Orbiter Mission (MOM) ke Planet Merah. 

Lapan terus mengembangkan roket RX-550, yang memiliki diameter 550 mm -- setelah keberhasilan uji coba sejumlah roket dengan ukuran lebih kecil, termasuk RX-420 dan RX-320.

Namun, membangun sendiri teknologi roket peluncur satelit dari nol, bukan perkara gampang. RX-550 masih bergulat dengan serangkaian uji statis karena berbagai kendala yang muncul belum terselesaikan. 

Apapun, Lapan tetap optimistis mampu menerbangkan roket RX-550 -- setelah sebelumnya mengalami kendala pada tabung motor dan nosel. 

Tahun ini LAPAN menjadwalkan kembali uji statis roket RX-550. "Tabung sudah diubah, produksi tabung motor tahun ini. Kita jadwalkan kembali tahun ini untuk uji statisnya," kata Rika Andiarti, Kapusroket Lapan. 

Kali ini Lapan menggandeng Ukraina dalam pengembangan nosel roket termasuk di dalamnya kesepakatan untuk proses alih teknologi. 

"Kita telah kerjasama dengan ukraina sejak tahun 2012. Untuk desaiRX-550 terbaru murni dari kita, Ukraina membantu dalam pengembangan lainnya. Untuk uji statis direncanakan pada semester 2. Sementara kita gunakan roket lebih kecil seperti RX-250, 320 atau 420," tutur wanita berjilbab itu.

Ambisi Besar Berdana Minim 

Selain masalah teknis, kendala lain yang dihadapi Lapan adalah anggaran yang minim. Mimpi dan ambisi besar -- membuat roket yang diharapkan bisa membantu program peluncuran roket pengorbit satelit (RPS) atau menjadi roket pertahanan -- dilakukan dengan dana seadanya. 

Program riset, Research and Development (R&D) pun menggunakan fasilitas dan alat seadanya. "Dari anggaran belum maksimal untuk R&D-nya mas. Banyak alat-alat yan harus diganti, tapi tetap digunakan. Ada beberapa peralatan yang

harganya cukup mahal. Syukurlah kita banyak belajar dengan alat-alat yang lengkap di Ukraina," imbuh Rika.

RX-550 adalah roket berdiameter 550 m dengan panjang 6 meter dan merupakan penyempurnaan dari beberapa roket Lapan sebelumnya yaitu RX-420. Roket ini dapat berfungsi sebagai roket pendorong (boster) utama roket pengorbit satelit.

Roket RX-550 berbahan bakar hydroxyl toluen poly butadiene (HPTB) ini berdaya jangkau diatas 200 km dan ketinggian terbang bisa mencapai 150 km.

Dana yang dikeluarkan untuk proyek pembangunan roket RX-550 ini adalah sebesar Rp5 miliar.

"Apakah akan digunakan untuk pertahanan negara atau pengorbit satelit, kita belum tahu. Karena fokus kita untuk keberhasilan roket karya anak bangsa ini," tutup Rika.

Sebelumnya pada 29 September 2012 silam Lapan melakukan uji statis roket RX-550 di yang dilakukan di stasiun pengamatan Dirgantara Lapan, Pameungpeuk, Garut mengalami masalah. Masalah terjadi pada

desain struktur nosel yang tidak kuat menahan tingginya suhu pembakaran yang berakibat lepasnya material nosel roket sebelum pembakaran propelan. 

Lapan pun langsung melakukan evaluasi dengan mengubah desain struktur nosel roket. 

Sumber : SCTV

Mantan KASAD : Singapura Macam-Macam Kencingi Aja...!!!

BALIKPAPAN-(IDB) : Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD), Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo jadi salah seorang yang geram menyusul protes Singapura soal nama KRI Usman-Harun. Negara Singapura, menurut Pramono, dinilai tidak menampilkan sikap terpuji sebagai negara bertetangga yang semestinya saling menghormati urusan dalam negeri masing masing. "Singapura macam-macam, kita kencingi saja mereka," ajak Pramono, saat di Balikpapan, Jumat 21 Februari 2014.  

Pramono mengatakan, pemberian nama KRI Usman-Harun jadi kewenangan dalam negeri Indonesia. Pemerintah sudah menetapkan KKO Usman dan Harun menjadi pahlawan yang gugur saat melaksanakan tugas di medan perang. "Keduanya berangkat setelah mendapatkan surat perintah dari negara. Artinya mereka melaksanakan tugas negara dan bukan teroris," tegasnya.

Protes Singapura ini, menurut Edhie adalah suatu bentuk intervensi atas suatu negara lain yang berdaulat. Pemerintah Indonesia juga tidak terlalu emosional saat Singapura tidak kunjung memulangkan para koruptor BLBI yang diduga bersembunyi di negara itu. "Indonesia ubah nama KRI Usman-Harun, tapi kembalikan juga buronan BLBI," paparnya.

Edhie meminta pemerintah agar mengabaikan keberatan Singapura ini yang sudah dilayangkan ke Kementerian Luar Negeri Indonesia. Dalam hubungan dua negara bertetangga, dia berpendapat Indonesia punya nilai tawar yang lebih besar dibandingkan Singapura. 

"Mereka larang kapal Usman-Harun, Indonesia juga bisa melarang kapal mereka lewat di perairan Indonesia. Mereka tidak jual BBM lagi, kita juga tidak usah beli lagi dari mereka."

Namun, Edhie mengatakan, konflik Singapura-Indonesia harus diselesaikan secara beradab. Menurutnya masing masing negara harus belajar untuk saling menghormati urusan dalam negeri negara lain. "Diselesaikan secara diplomasi, meskipun saya mantan tentara, perang adalah pilihan terakhir," ujarnya.

Pramono Edhie Wibowo merupakan salah satu peserta konvensi capres Partai Demokrat. Dia merupakan capres yang akan mengklaim akan bertindak tegas saat menyikapi permasalahan dalam maupun luar negeri Indonesia.

Pengalaman Ditawari Alutista Amerika

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Purn Pramono Edhie Wibowo kembali membantah kabar pencekalan dirinya ke Amerika Serikat. Sebaliknya, saat berkunjung ke Hawaii, AS, beberapa waktu lalu, Pramono justru ditawari berbagai alat sistem persenjataan utama (alutsista) yang dimiliki militer Negeri Paman Sam itu. Kisah ini dia sampaikan saat berbincang di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (21/2/2014) malam.

Ia menuturkan, pada tahun 2012, ia diundang ke Pangkalan Komando Militer Amerika Serikat, US Asia Pacific Command (USPACOM), Hawaii, AS. Saat itu, katanya, dia disambut oleh para perwira tinggi AS, baik berbintang tiga maupun empat.

Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu mengatakan, para perwira tinggi AS menyebut kunjungan itu sebagai hal yang luar biasa. "Itu karena untuk pertama kalinya seorang jenderal bintang empat dari Indonesia datang ke Amerika," kata dia.

Saat pertemuan, Pramono mengaku dirinya didatangi salah satu perwira bintang empat. Perwira itu mengatakan kepadanya bahwa ada dua utusan dari Washington yang hendak bertemu dengannya. "Saya kaget juga. Waduh jangan-jangan ini mau ngecek saya," ucap adik ipar Presiden SBY itu.

Ternyata, Pramono diundang untuk perjamuan bersama dengan Kongres AS dan Presiden Obama. Tak hanya itu, dua utusan itu juga menawarkan alutsista milik AS, yaitu heli serang Apache AH-64. Pramono mengatakan, Indonesia akhirnya menyanggupi pembelian delapan unit. Saat ini, delapan unit heli yang memakan biaya sekitar Rp 3 triliun tersebut sedang dalam proses pembuatan dan segera dikirim dan digunakan TNI-AD.

Selain itu, Pramono juga mengaku ditawari heli Chinook CH-47 untuk keperluan logistik, termasuk dikerahkan pascabencana. Dia mengaku kagum dengan kecanggihan Chinnok yang digerakkan secara otomatis (otopilot). "Tapi, karena masalah anggaran, kita tidak membelinya," ucapnya.

Pramono mengatakan, pembelian alutsista dari AS tak berarti Indonesia bergantung kepada negara itu. Apabila Indonesia kembali diembargo oleh AS, kata Pramono, Indonesia bisa membeli dari negara-negara saingan AS, seperti China dan Rusia.

Sumber : Tempo 

DPR Setujui Perjanjian Internasional Penanggulangan Terorisme Nuklir

Komisi I DPR menyetujui perjanjian International Convention for the Suppression of Act of Nuclear Terrorism. DPR meluluskan permintaan pemerintah untuk meratifikasi perjanjian tersebut.

JAKARTA-(IDB) : Komisi I DPR setuju meratifikasi perjanjian International Convention for the Suppression of Act of Nuclear Terrorism atau  Konvensi internasional tentang Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir.

Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, fraksi-fraksi di DPR umumnya sepakat mengusung RUU tersebut ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

"Rencananya, Selasa depan ( 25/2) kita usulkan dibawa dalam sidang paripurna untuk persetujuan tingkat II atau disahkan menjadi UU. Dengan demikian, Indonesia resmi bergabung dengan negara lain yang lebih dahulu meratifikasi perjanjian ini," ujar Agus Gumiwang di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (19/2).

Menurut Agus, ratifikasi ini merupakan komitmen negara untuk melindungi rakyat terhadap bahaya nuklir, radioaktif, dan uranium dari serangan kelompok teroris bersenjatakan nuklir. Ini juga komitmen Indonesia mewujudkan perdamaian dunia.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri meminta dukungan Komisi I DPR untuk mencegah kepemilikan bahan nuklik dan zat radioaktif dengan segera meratifikasi perjanjian International Convention for the Suppression of Act of Nuclear Terrorism.

Permintaan Izin Kepemilikan Bahan Nuklir Terus Meningkat

Pemerintah mencatat, permintaan izin kepemilikan bahan nuklir dan zat radioaktif terus meningkat. Sebab itulah, pemerintah mendorong DPR meratifikasi konvensi soal penanggulangan terorisme nuklir guna menghindari penyalahgunaan zat itu.

Pemerintah bernapas lega setelah DPR menyetujui ratifikasi Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir (International Convention for the Suppression of Act of Nuclear Terrorism), Rabu (19/2).

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, ratifikasi itu sejalan merupakan wujud komitmen Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. Persetujuan DPR itu melengkapi upaya Indonesia menjadi pelopor perumusan traktat kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Selanjutnya, pemerintah akan membuat aturan pelaksanaannya.

"Sebagai anggota PBB dan bagian masyarakat internasional, Indonesia mesti turut menanggulangi terorisme nuklir, termasuk mencegah kepemilikan bahan nuklir dan zat radioaktif secara tidak sah," kata Marty Natalegawa di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (19/2).

Menurut Marty, ratifikasi itu perlu untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan bahan dan teknologi nuklir, termasuk zat radioaktfif, oleh pihak tak bertanggung jawab. Indonesia sebagai negara kepulauan terbilang rentan menjadi lalu lintas pergerakan bahan nuklir dan radioaktif.

"Karena itu, dibutuhkan pengaturan dan pengawasan ketat agar Indonesia tak mudah dijadikan target dari terorisme nuklir," katanya.

Indonesia juga perlu meratifikasi perjanjian itu karena potensi ekonomi dalam bahan nuklir dan radioaktif dapat dimanfaatkan untuk sektor industri, penelitian, kesehatan, dan tujuan lainnya yang bersifat damai.

Marty mengungkapkan, belakangan terjadi peningkatan permohonan izin untuk penggunaan zat radioaktif. Dari semula terdapat 3.964 izin bagi 822 instansi pada 2002, kini meningkat jadi 11.174 untuk 2.063 instansi pada 2013. Angka ini bakal terus bertambah seiring tumbuhnya perekonomian.

"Peningkatan izin kepemilikan bahan nuklir dan zat radioaktif bagi industri membuat pemerintah merasa perlu untuk mengatur soal nuklir secara komprehensif," katanya.

Sumber : Jurnamen

Negara - Negara Operator Kapal Induk

JKGR-(IDB) : Impian kapal induk TNI (baca: kemampuan projeksi jauh di luar wilayah sendiri) tidaklah terlalu jauh. 

Keinginan Indonesia kembali menjadi kekuatan regional berbanding perkembangan kekuatan di negara sekitar, membuat TNI sudah waktunya melirik rudal anti-kapal jarak jauh (lebih dari 300-400 km) land based atau platform kapal permukaan dan kapal selam. 

Agar sekedar bisa seimbang dalam kemampuan projeksi negara lain di kawasan, Indonesia butuh alutsista semacam strategic bomber, Kapal selam nuklir, Destroyer dan untuk kekuatan udara adalah kapal induk. Atau kekuatan regional cuma jargon semu.

Kapal Induk

 
Kepemilikan kapal induk merupakan keanggotaan klub elit negara yang mampu memproyeksikan kekuatan mereka ke seluruh dunia. Perwujudan supersized dari “gunboat diplomacy” dan sebanding dengan harganya yang saat ini sekitar 20 kapal induk aktif di seluruh dunia. US mengoperasikan 11 diantaranya. Dan tidak berhenti di sana. Akhir tahun lalu, US meluncurkan update terbaru contoh monster raksasa bertenaga nuklir dengan berat 100.000 ton, USS Gerald R Ford.

China : PLA mengerahkan kekuatan baru kapal induk akhir tahun lalu dengan mengerahkan kapal induk eks Ukraina-Liaoning dalam sengketa Laut Cina Selatan. Tapi ambisinya tidak berakhir di sana. China telah mulai produksi pertama untuk rencana empat kapal induk produk dalam negeri.

Kapal Induk China Liaoning yang bergerak ke Laut China Selatan

India : Secara terbuka membanggakan akuisisi terbaru yang memasuki perairan nasional untuk pertama kalinya, INS Vikramaditya memberikan India kekuatan udara angkatan laut terkuat di wilayah setelah Amerika Serikat. Vikramaditya bergabung dengan kapal induk tua eks UK INS Viraat. Dan tidak berakhir di sana. India sedang membangun dengan desain sendiri –dua kapal induk seberat 40.000 ton bernama Vishal dan Vikrant. Yang pertama dijadwalkan akan selesai dalam waktu empat tahun.

INS Vikramaditya India

Jepang : konstitusi pasca-Perang Dunia II negara kepulauan ini dibatasi memiliki senjata ofensif. Akibatnya, sering menggunakan permainan kata-kata. The IJNS Izumo adalah contohnya. 

Daripada disebut kapal induk, kapal seberat 20.000 ton itu diperkenalkan sebagai “helicopter destroyer” – meskipun kapal itu dapat membawa jump-jets tempur. Izumo beroperasi tahun lalu. Kapal sejenis kedua diperkirakan akan segera dibuat. Kapal-kapal tersebut akan bergabung dengan dua serupa “helicopter destroyer” lainnya yang sudah operaional, kapal seberat 14.000 ton Hyuga dan Ise.

Izumo Class Helicopter Carrier

Rusia : Jangan lupa negara bekas Uni Soviet ini. Meskipun telah menjual seluruh kapal induk tua, tapi baru-baru ini membeli empat kapal induk helikopter dari Perancis. Dua diantaranya akan berbasis di Pasifik.

Korea Selatan : “The goodie” di semenanjung Korea ini setahun yang lalu sudah mempunyai flat-top yang bernama Dokdo, dan satu lagi sedang dibuat.

Korean Dokdo-class amphibious assault and the aircraft carrier USS George Washington transit the Sea of Japan.

Thailand : Meskipun tidak “baru”, dan hampir tidak lagi operasional, Chakri Naruebet tetap merupakan kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan udara. Kapal induk ini telah dimiliki Thailand sejak tahun 1997, tetapi negara itu tidak lagi memiliki Harrier jump-jets.

Chakri Naruebet

Australia : Untuk pertama kalinya sejak 1982 , Australia akan segera memiliki kemampuan untuk mengoperasikan pesawat fixed-wing di laut. Penekanannya ada pada kata “kemampuan”. Dua LHD baru HMAS Adelaide dan HMAS Canberra dijadwalkan akan masuk layanan dalam beberapa tahun ke depan. Keduanya dilengkapi dengan deck penerbangan dan bahkan ski-ramp . Tapi Australia belum punya pesawat tempur jet untuk mengisinya. Untuk sementara ini mereka akan membawa helikopter, termasuk helikopter serang.

Disain Adelaide Class, Australia

Dimana posisi Indonesia ?

Indonesia : Meskipun Indonesia tidak memiliki kapal yang didekasikan khusus sebagai pembawa pesawat atau helikopter, namun sudah menjajaki konsep melalui beberapa desain rancangan dalam negeri. Sampai saat ini belum ada keputusan yang dibuat untuk merealisasikan program tersebut.

Sumber : JKGR

Armada Pesawat Pengintai TNI

SH-(IDB) : Kita lebih banyak mengenal arsenal militer dalam bentuk mesin penghancur yang sangar dan mematikan.

Padahal dalam sebuah proses pertempuran, banyak faktor lain yang juga diperlukan.

Sebut saja unsur angkut untuk mobilitas pasukan dan unsur patroli pengintai untuk kepentingan intelijen. Untuk keperluan intelijen strategis, TNI pun memilikinya. Pesawat patroli pengintai juga dioperasikan oleh garda negara ini.

Kehadiran pesawat pengintai dibutuhkan untuk memperpanjang jangkauan pengawasan. Negara seperti Amerika Serikat punya banyak tipe pesawat patroli pengintai seperti ini. Sebut saja E-3 Sentry, E-2 Hawkeye, dan yang terbaru P-8 Poseidon.

Negara-negara sekitar Indonesia pun mengoperasikan pesawat patroli pengintai yang modern. Sebut saja Australia mengoperasikan Boeing 737 Wedgetail dan P-3 Orion, Singapura mengoperasikan E-2 Hawkeye, Thailand mengoperasikan Saab 2000 Erieye dan Malaysia yang mengoperasikan Beechcraft B200T.

Bagaimana dengan Indonesia? TNI AU maupun TNI AL pun mengoperasikan pesawat-pesawat pengintai. Kecanggihannya pun cukup baik untuk mendeteksi adanya ancaman yang masuk teritorial Republik ini. Apa saja pesawat itu? Mari kita simak seperti dikutip dari berbagai sumber :

I. TNI AU
 
1. Boeing 737 Surveiller SIP (Surveillence Improvement Program)

Ini adalah tipe pesawat jet yang dioperasikan TNI AU sejak tahun 1982. Pesawat ini menggendong berbagai sensor dan peralatan pengendus yang cukup mumpuni, pesawat ini sudah mengalami upgrading sistem.

Pesawat ini dilengkapi Mission Consoles yang terdiri atas konsol SLAMMR (Side Looking Airborne Modular Multimission Radar) yang mampu mendeteksi sasaran di samping pesawat sejauh 100 nautical miles (NM) atau sekitar 180 kilometer, konsol Search Radar, konsol Mission Commander dan konsol Navigation Communication.

Pesawat ini dilengkapi 2 radar yaitu Radar FB (M) buatan Bendix, AS yang berfungsi mendeteksi target permukaan sejauh 300 NM atau sekitar 550 kilometer serta APS-504 (V) Airborne Radar System buatan Litton System, Kanada yang berfungsi mendeteksi sasaran permukaan sejauh 200 NM atau sekitar 370 kilometer.

Piranti lainnya adalah GPS (Global Positioning System) Litton dan IFF(Identification Friend of Foe) Interrogator. Boeing 737 Surveiller ini juga dilengkapi kamera berkemampuan optic zoom 20x dengan focus length 200 milimeter, FLIR (Forward Looking Infra Red) dengan zoom 22,5x memiliki focus length 20-450 milimeter dilengkapi autotrack video, laser pointer, image video processor, dan GPS.

Kamera ini bisa merekam target dan mencetaknya. TNI AU mengoperasikan 3 pesawat dan ditempatkan di Skadron Udara 5 Pangkalan Udara (lanud) Hasanuddin, Makassar. 

2. CN235-220 MPA (Maritime Patrol Aircraft)

Pengintai ini berbasis pesawat CN235 produksi PT. Dirgantara Indonesia (PTDI). Seabrek peralatan elektronika memenuhi pesawat ini yang terdiri atas Tactical Computer System (TCS) buatan Thales, Prancis.

TCS mengintegrasikan berbagai sensor dan radar seperti Search Radar, IFF Interrogator, FLIR/TV, Electronic Support Measures (ESM), data recorder, dan printer. TCS ini terdiri atas 2 kontrol yaitu Tactical Commander Station dan Sensor Operation Station.

Radar nya sendiri adalah Ocean Master 100 yang berdaya jangkau 200 NM atau sekitar 360 kilometer dan mampu melakukan scanning 100 target sekaligus. Peralatan pendukung lainnya adalah kamera Nikon F4 yang terkoneksi dengan TCS dan Data Handling System yang terdiri atas Mission Data Loader and Recorder (MDLR) dan color printer untuk mencetak jepretan kamera.

TNI AU baru mengoperasikan 1 unit pesawat ini dan akan menerima 2 unit lagi dalam waktu dekat. CN235-220 MPA akan ditempatkan di Lanud Soewondo, Medan. 

3. UAV (Unmanned Aerial Vehicle) Heron dan Wulung

UAV adalah pesawat pengintai yang tidak berawak dan dioperasikan secara remote. TNI AU rencananya akan mengoperasikan pesawat tanpa awak mulai tahun 2014 ini. Skadron UAV TNI AU ini akan diperkuat pesawat tipe Heron dan Wulung.

Heron adalah pesawat pengintai canggih tanpa awak buatan Israel sementara Wulung adalah pesawat intai yang dibuat oleh Indonesia. Heron dapat terbang sejauh 350 km dan mampu terbang terus menerus hingga 52 jam.

Dengan kecepatan maksimum 207 km/jam, Heron dengan ketinggian terbang hingga 10.000 meter memang layak menjadi spy plane. Rencananya, TNI AU akan membeli 4 unit Heron Sedangkan Wulung dibangun oleh PT. Dirgantara Indonesia (PTDI), LEN (Lembaga Elektronika Nasional), dan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi).

Dalam proyek Wulung, PTDI bertanggung jawab atas produksi pesawat dan Lembaga Elektronika Nasional (LEN) yang mengerjakan sistem komunikasi dan elektroniknya. Secara teknologi, LEN menyiapkan Wulung untuk misi pemantauan obyek permukaan, sehingga dilengkapi GPS (Global Positioning System) dan kamera intai.

Untuk sistem kendalinya, LEN juga menempatkan autopilot surveillance mode dan on board system untuk kendali terbang. Dengan jarak jelajah hingga 200 km, Wulung didukung oleh mobile ground station, sehingga data yang sedang diamati dapat terpantau secara real time.

Direncanakan Pemerintah akan membeli 8 unit Wulung di tahap awal. Heron dan Wulung akan ditempatkan di Lanud Supadio, Pontianak untuk memberi efktivitas dan efisensi dalam mengamati perbatasan.

II. TNI AL 

1. CN235-220 NG MPA

TNI AL juga mengoperasikan CN235 sebagai basis pesawat patroli pengintai nya. Bedanya adalah, CN235 yang dioperasikan TNI AL menggunakan winglet di ujung sayapnya. Ini untuk mengurangi efek hambatan udara akibat penempatan radar Ocean Master 400 dan FLIR di perut pesawat.

Ini yang membedakan juga dengan tampilan CN235 MPA TNI AU. Milik angkatan udara, radar ditempatkan di hidung pesawat. Sedangkan angkatan laut menempatkan di perut. CN235 MPA TNI AL ini diisi sistem Thales AMASCOS 200 Mission, yang di dalamnya sudah terintagrasi berbagai sub sistem yang memang disiapkan untuk deteksi dan identifikasi sasaran di atas laut.

Sub sistem ini diantaranya search radar, FLIR, ESM (electronic support measures), sistem komputer taktis, anti jamming VHF/UHF, IFF (identifation friend or foe) Interrogator, kamera siang malam, serta video datalink. Sistem AMASCOS 200 ini juga diadopsi oleh CN-235 220 MPA TNI AU, hanya saja pesawat patroli maritim TNI AU menggunakan Ocean Master 100, sementara CN-235 MPA TNI AL sudah menggunakan Ocean Master 400.

Antara Ocean Master 100 dan Ocean Master 400 dibedakan dari besaran average power, yakni 100 watt untuk Ocean Master 100 dan 400 watt untuk Ocean Master 400 dimana ini berimpliksi pada jangkauan deteksi. TNI AL akan memiliki 3 unit pesawat ini dan difokuskan untuk mengawasai perairan Arafuru dan Ambalat.

2. NC212 Aviocar MPA

NC212 adalah pesawat angkut ringan buatan PT.Dirgantara Indonesia berdasarkan lisensi dari Cassa (sekarang bergabung dalam Airbus Military). Untuk varian patroli maritim, pesawat kecil ini dijejali Thales AMASCOS (Airborne Maritime Situation and Control System) yang dipadukan dengan radar Ocean Master Surveillance, jarak jangkau radar ini bisa menjangkau target sejauh 180 km.

Perangkat radar tadi dikombinasikan juga dengan Chlio FLIR (Forward Looking Infa Red) yang dapat mendeteksi sasaran sejauh 15 km. FLIR disematkan tepat dibawah moncong pesawat. Berkat adanya FLIR maka dalam kegelapan malam, pesawat dapat mendeteksi keberadaan kapal kecil yang sedang melaju dan bahkan periskop kapal selam dalam kegelapan malam dapat dipantau lewat FLIR di NC-212 200 MPA.

Dalam operasionalnya, NC-212 200 MPA diawaki oleh enam personel, terdiri dari pilot, co-pilot, satu engineer, satu operator radar, dan dua pengamat (observer). Khusus untuk pengamat, dibekali kamera Nikon dengan lensa zoom untuk mengabadikan momen penting di lautan.

Seperti halnya pesawat intai maritim dengan mesin propeller, NC-212 juga kerap terbang rendah guna mendekati obyek yang dipantau, tidak jarang pesawat terbang 100 feet (sekitar 30 meter) dari atas permukaan laut. Secara umum, NC-212 200 MPA dapat terbang non stop selama 6 jam dengan jangkauan maksimum sekitar 1.349 km.
Saat ini TNI AL memiliki 3 pesawat jenis ini.

Sumber : SatuHarapan

TNI Gerebek Lokasi Pelatihan Militer Yon Serna Tri Kora

CIANJUR-(IDB) : Tim Gabungan TNI menggerebek lokasi latihan militer sekelompok orang yang menamakan dirinya sebagai Batalyon Serbaguna (Yon Serna) Tri Kora, di Cianjur, Jawa Barat, Jumat (21/2/2014).

Penggerebekan tersebut, diungkapkan Pasi Intel Kodim 0608 Cianjur Kapten Inf Edi Surono, melalui Bati (Bintara Tinggi) Intel Kodim 0608 Cianjur, Peltu Mamad, di Markas Kodim 0608 Cianjur, Jalan Siliwangi, Jumat (21/2) sore.

Mamad mengatakan, berdasarkan penelusuran yang dilakukan tim gabungan, Yon Serna Trikora diketahui sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bermarkas di Jakarta. 

"Tapi ketika kami konfirmasi, LSM di Cianjur ini bukan bagian dari yang ada di Jakarta. Setelah kami cek, legalitas yang mereka miliki juga janggal," ujar Mamad.

Tim gabungan tersebut beranggkotakan Den Intel Kodam III Siliwangi, Tim Intel Korem 061/Suryakencana Bogor, Unit Intel Kodim 0608 Cianjur, dan Sub Denpom III/I-1 Cianjur.

Mereka  menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat latihan militer di RT 4/2 Kampung Babakan, Desa Sukarama, Kecamatan Bojongpicung. 

Dari hasil penggerebekan itu, berhasil disita sejumlah peralatan militer yang biasa digunakan TNI AD dan sejumlah data yang berkaitan dengan organisasi kemiliteran.

Meresahkan Warga

Sejumlah orang yang menamakan dirinya Batalyon Serbaguna (Yon Serna) Tri Kora dan melakukan latihan militer ilegal di Cianjur, terungkap karena laporan warga setempat.

Yon Serna Tri Kora, berlatih ala militer di Kampung Babakan, Desa Sukarama, Kecamatan Bojongpicung. Kegiatan mereka, dilaporkan warga karena dirasa meresahkan.

Pasi Intel Kodim 0608 Cianjur Kapten Inf Edi Surono, melalui Bati (Bintara Tinggi) Intel Kodim 0608 Cianjur, Peltu Mamad, mengatakan kegiatan kelompok yang beranggotakan sekitar 20 orang itu kerap menggunakan seragam TNI AD lengkap.

Mereka, menggunakan atribut TNI mulai dari kepala hingga kakinya dalam kegiatan sehari-hari.

"Mereka juga melakukan pelatihan baris berbaris (PBB). Sebetulnya, kami tidak ingin melarang kegiatan LSM. Tapi LSM juga harus jelas dan jangan menggunakan pakaian dan embel-embel TNI. Dikhawatirkan nanti justru ada kearogansian dan disalahgunakan," ujar Mamad, ketika ditemui wartawan di Markas Kodim 0608 Cianjur, Jalan Siliwangi, Jumat (21/2/2014).

Mamad menambahkan, penggerebekan yang dilakukan itu juga didasari rasa kekhawatiran warga terkait dengan aksi terorisme. 

Karena itu, pihaknya terus melakukan pemantauan secara khusus dan melakukan kordinasi dengan Polres Cianjur untuk pengusutan lebih lanjut.

"Informasi yang kami dapat sementara kegiatan mereka lebih ke arah negatif. Contohnya seperti merebut tanah orang dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri," ujar Mamad.

Sebelumnya diberitakan, Tim Gabungan TNI menggerebek lokasi latihan militer sekelompok orang yang menamakan dirinya sebagai Yon Serna Tri Kora, di Cianjur, Jawa Barat, Jumat (21/2/2014).

Sumber : Tribunnews

Pangarmatim Lepas KRI Frans Kaisiepo-368 Ke Lebanon

SURABAYA-(IDB) : Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Agung Pramono, S.H., M.Hum melepas keberangkatan KRI Frans Kaisiepo (FKO)-368 menuju perairan Lebanon yang ikut andil dalam Satgas Maritim TNI Konga XXVIII-F/UNIFIL (United Nation Interm Force In Lebanon) 2014 di dermaga, Koarmatim, Ujung, Surabaya, Jum’at (21/2).

Sebelum menuju ke Lebanon, Satgas  Maritim  TNI  Konga XXVIII-F / UNIFIL 2014 akan menuju  Kolinlamil  Jakarta  untuk  melaksanakan  persiapan terakhir,  gelar  pasukan dan kelengkapan,  Inspeksi  Asops Panglima TNI,  serta  paparan kesiapan  KRI  FKO–368  dan  pada tanggal  28  Februari  akan  dilaksanakan  upacara pemberangkatan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko beserta Kepala Staf Angkatan dan pejabat teras TNI lainnya di dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok Jakarta Utara.

Pelepasan KRI FKO-368 di Koarmatim ini dihadiri Kepala Staf Koarmatim Laksamana Pertama TNI Siwi Sukma Adji, Komandan Guspurlatim Laksamana Pertama TNI Aan Kurnia, S.Sos serta pemimpin Kotama TNI AL Surabaya, para Komandan Satuan dan Kasatker Koarmatim serta ibu-ibu Pengurus Daerah Jalasenastri Armatim dan keluarga prajurit KRI FKO-368.

KRI Frans Kaisiepo-368 ini nantinya bertujuan untuk mengemban misi perdamaian dunia sesuai mandat Dewan Keamanan PBB Nomor 1701, yang akan bergabung dengan kapal perang angkatan laut negara lainnya yang tergabung dalam Gugus Tugas Maritim (Maritime Task Force/MTF) di wilayah perairan Lebanon. Misi ini adalah untuk kedua kalinya yang diemban oleh KRI FKO-368 setelah sukses menjalankan misi yang sama pada tahun 2010 lalu.

Kapal perang ini rencananya akan bertugas selama 10 bulan, dengan rincian 2 bulan pelayaran berangkat dan pulang serta 8 bulan berada di Area of Maritime Operations Lebanon. Rute yang dilewati selama pelayaran menuju Lebanon, yaitu Surabaya-Jakarta-Belawan-Colombo-Salalah-Port Said dan Beirut.

KRI Frans Kaisiepo-368 dikomandani Letkol Laut (P) Ade Nanno Suwardi sekaligus sebagai Komandan Satgas Maritim TNI Konga XXVIII-F/UNIFIL dalam tugasnya nanti akan membawa 1 buah helikopter BO-105 dari Puspenerbal Juanda. Satgas terdiri dari 100 prajurit, dengan rincian 88 prajurit awak kapal perang, pilot dan kru Heli sebanyak 7 orang, perwira kesehatan (dokter), Kopaska, Penyelam,  perwira intelijen dan perwira penerangan masing-masing satu orang. 

Sumber : Koarmatim

Inggris Protes Kapal Perang Spanyol Masuk Gibraltar

LONDON-(IDB) : Kantor Kementerian Luar Negeri Inggris bakal merilis surat protes resmi gara-gara sebuah kapal perang Spanyol menurut dugaan masuk ke wilayah yang diklaim milik Inggris di Selat Gibraltar. Insiden itu, tulis AP  pada Kamis (20/2/2014) terjadi pada awal pekan ini, Selasa (18/2/2014). "Ada kapal perang Spanyol yang masuk ke perairan Inggris di Gibraltar tatkala Angkatan Laut Inggris tengah menggelar pelatihan," kata pernyataan kementerian tersebut.

Sementara itu, AL Inggris langsung menghentikan pelatihan tatkala kapal perang Spanyol tersebut masuk wilayah perairan dimaksud. "Kejadian itu membuat kami meningkatkan kewaspadaan tingkat tinggi,"kata pernyataan kementerian itu.

Gibraltar terletak di selatan Semenanjung Iberia. Selat itu adalah pintu masuk ke Laut Mediterrania. Inggris menguasai perairan tersebut seturut Pakta Utrecht 1713. Sementara Spanyol selama ini berupaya memperkuat posisinya di kawasan wilayahnya, juga di Gibraltar.

Setahun silam otoritas Gibraltar Spanyol menempatkan blok-bolk beton di Teluk Algeciras untuk membuat pantai buatan. Pihak Spanyol mengatakan upaya itu sebagai perlindungan terhadap nelayan Spanyol.

Sumber : Kompas

Rawan Ancaman, Indonesia Perkuat Batas Laut

JAKARTA-(IDB) : Indonesia merupakan negara dengan batas wilayah perairan laut yang sangat luas dan strategis. Oleh sebab itu, Indonesia rawan terhadap gangguan keamanan di sejumlah batas kelautannya.

Hal tersebut diakui oleh, Laksamana (Purn) TNI Sumarjono. Menurutnya, Indonesia memiliki lima Choke Point strategis yang menjadi penentu perdagangan di seluruh dunia, melalui jalur laut dari sembilan Choke Point yang ada di seluruh dunia.

"Indonesia memiliki lima Choke Point dari sembilan Choke Point di seluruh dunia. Artinya, Indonesia sangat strategis di bidang perdagangan," ucap Sumarjono, di Jakarta, Rabu (19/2/2014).

Karena hal tersebut, wilayah batas perairan laut Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat, agar tidak diambil oleh negara lain. Menurut Sumarjono, untuk memperkuat pertahanan batas perairan laut Indonesia, harus dengan memperkuat alutsista.

"Untuk itu tentunya kita memerlukan suatu alutsista untuk melaksanakan pengamanan wilayah tersebut," tukas Sumarjono. 

Sumber : Okezone

RAAF To Acquire Eight New Aircraft

Boeing P-8A Poseidon

CANBERRA-(IDB) : Australia is to acquire eight new Poseidon maritime surveillance aircraft, able to watch over a vast area of ocean and if necessary attack enemy ships and submarines.

But Prime Minister Tony Abbott doubts they will have a role in stopping the flow of asylum seeker boats.

"We expect the first one to be in operational service by 2017 and I think the boats will be stopped by then," he told reporters in Canberra.

Under the $4 billion deal, the RAAF will replace its 19 elderly Lockheed AP-3C Orion aircraft with the Boeing P-8A Poseidon, a design based on the widely used Boeing 737-800 airliner. There's an option for four more.

Poseidons are now entering service with the US and Indian navies.

They can be equipped with Harpoon missiles to attack ships and torpedoes and depth charges to attack submarines. They can also conduct search and rescue missions. Onboard systems will give Poseidon a very advanced electronic surveillance and intelligence-gathering capability.
After inspecting a US Navy Poseidon at Canberra airport, Mr Abbott acknowledged these were a long time coming.

In 2007, the former coalition government gave initial approval to acquire Poseidon. Australia subsequently contributed $150 million to join the P-8A development program, later adding a further $100 million.

In Australian service, the new Poseidons will eventually operate in conjunction with proposed Triton unmanned surveillance aircraft in a $7 billion upgrade to maritime surveillance capabilities.

As a new aircraft, the Poseidon has experienced problems, with the Pentagon last month deeming US Navy Poseidons ineffective at their primary jobs of reconnaissance and submarine hunting because of problems with the radar and other systems.

However, Mr Abbott said he understood these difficulties had been resolved and the aircraft would be further upgraded.

He said these advanced aircraft were needed because Australia's economic zone comprised four per cent of the world's oceans and the search and rescue zone 11 per cent.

"It's an enormous part of the Earth that we are required to supervise and if necessary control and these aircraft are going to be a very important part of our capacity to do that in the decades to come," he said.

Defence Minister David Johnston said this was a cutting edge capability which would replace Orions which had been in RAAF service since the late 1960s.

"This a phenomenal strategic capability for Australia," he said.

RAAF chief Air Marshal Geoff Brown said this was the world's most advanced maritime surveillance aircraft and a worthy successor to the Orions.

"The P-8 gives us an unprecedented capability to find, fix and track both surface ships and submarines," he said.

Source : Australian