Panglima TNI Tutup Rapim TNI Tahun 2014

JAKARTA-(IDB) : Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko didampingi para kepala staf angkata, menutup Rapat Pimpinan (Rapim) TNI tahun 2014 di Gedung Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (13/1/2014). 

Dalam amanatnya Panglima TNI menyampaikan bahwa, TNI harus membangun semangat baru, untuk berubah dari pemikiran tradisional ke arah yang lebih progresif, namun tidak merubah tradisi dan jatidiri TNI.

"Berangkat dari semangat yang dibangun selama Rapim TNI dan dengan memperhatikan pengarahan Presiden RI, pembekalan para menteri terkait dan buah pikir para perwira dalam memecahkan permasalahan serta pokok-pokok kebijakan Panglima TNI," kata Panglima dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.com.

Pada Rapat Pimpinan tahun 2014 tersebut, Panglima TNI memberikan penekanan diantaranya:

Pertama, pahami, lanjutkan dan implementasikan program reformasi birokrasi TNI  di satuan masing-masing secara berkelanjutan pada aspek doktrin, struktur dan administrasi, khususnya aspek kultur dan mindset personel TNI, baik dalam konteks tugas dan jabatan maupun dalam konteks peran TNI dalam membangun komunikasi sosial.

Menurutnya, hal ini penting untuk menjadi concern para perwira sekalian, karena reformasi birokrasi TNI merupakan roh, yang harus menjiwai semua kebijakan, program dan kegiatan serta sistem organisasi TNI yang akan digerakan.

"Termasuk upaya mengeliminasi ego sektoral dan dalam rangka mewujudkan motto 'Bersama Rakyat TNI Kuat', sebagai upaya meningkatkan kepercayaan rakyat kepada TNI, yang saat ini rakyat percaya bahwa TNI telah berpihak kepada rakyat," kata Moeldoko.

Kedua, dalam kaitan kebijakan pembangunan kekuatan dan kemampuan pokok minimum TNI, ditekankan kepada staf perencana di jajaran TNI, untuk menyusun rencana pengembangan kekuatan (bangkuat) dan pengembangan kemampuan (bangpuan) secara cerdas dalam koridor interoperabilitas TNI, salah satunya dengan menghidupkan kembali dewan kebijakan penentu (wanjaktu) alut dan alusista.

"Kemudian, kepada staf wasrik di jajaran TNI untuk mengawal segala kebijakan, program dan kegiatan TNI, dalam hal ini program bangkuat dan bangpuan MEF TNI, agar program dan anggaran efektif pada track yang telah ditetapkan, serta agar terhindar dari kecenderungan penyimpangan, sekaligus sebagai upaya meningkatkan public image bahwa TNI telah profesional," lanjutnya.

Ketiga, tingkatkan hubungan kerja dan sinergitas usahadengan pemerintah daerah dan Polri, baik dalam konteks tugas dan optimalisasi peran TNI, serta hal lain bagi kepentingan organisasi.

"Hal ini penting untuk menjadi modal bagi keberadaan TNI di tengah masyarakat dalam percepatan penyelesaian persoalan, baik bagi kepentingan pemerintah daerah dan Polri maupun bagi kepentingan TNI," kata Moeldoko.

Termasuk dalam mempertahankan aset pertanahan TNI dan penyelesaian sengketa lahan TNI dengan masyarakat dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempatsecara persuasif.

Pada sisi lain, pelajari peraturan perundangan di pusat dan di daerah untuk mencari peluang pelibatan peran TNI lebih dalam di daerah, seperti peluang instruksi Presiden nomor 2 tahun 2013, pada pembentukan Pusdalsos dan Pusdalsis sehingga kepentingan TNI dapat diakomodasi dan menjadi bagian dari APBD, serta beberapa peluang dari instansi lainnya, guna optimalisasi peran TNI di wilayah perbatasan dan pulau terluar/terdepan sebagai bagian dari percepatan pembangunan nasional dan pembangunan di daerah. 

Keempat, pahami bahwa early warning system TNI adalah intelijen dan teritorial, karena  apapun kegiatan dan tugas TNI, akan sangat tergantung kepada kemampuan intelijen dan kemampuan teritorial, yang kedua kemampuan tersebut harus dimiliki oleh setiap personel intelijen dan personel teritorial. Inilah sesungguhnya pasukan TNI terdepan, yang menjadi bagian dalam paradigma perang modern, guna mengelaborasi serta mengeksploitasi potensi daerah. Intelijen dan Teritorial harus mampu menciptakan kondisi dan mengkondisikan kondisi untuk digunakan bagi kepentingan peran dan tugas TNI. 

Kelima, para perwira merupakan pemimpin yang dalam setiap statement, sikap dan tindakan mengandung konsekuensi moril, politis dan hukum, terlebih dalam kaitan demokrasi, serta netralitas TNI dalam perpolitikan nasional.

"Pegang teguh komitmen netralitas TNI dalam Pemilu tahun 2014 dan suksesi kepemimpinan nasional. Jangan mengurangi penilaian masyarakat tersebut dengan kegiatan yang cenderung memihak kepada salah satu partai politik," ucapnya

Lebih lanjut Panglima TNI menyampakan, tingkatkan disiplin prajurit dan pemahaman tentang pentingnya netralitas TNI, dalam menjamin terciptanya keamanan yang kondusif, dan saya selaku pimpinan TNI tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran netralitas TNI.

"Tingkatkan kesiapsiagaan satuan dan pedomani kebijakan penyiapan satuan dalam mendukung pengamanan Pemilu tahun 2014, yang hanya bersifat penebalan dan tidak terlibat langsung, dengan minimal kekuatan dukungan satu peleton," ujarnya.

Sumber : Tribunnews

Panglima : TNI Harus Bangun Semangat Baru Dari Pemikiran Tradisional

JAKARTA-(IDB) : Panglima TNI Jenderal Moeldoko menutup Rapat Pimpinan (Rapim) TNI tahun 2014 di Gedung Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin 13 Januari. Dalam amanatnya Panglima menyampaikan TNI harus membangun semangat baru, untuk berubah dari pemikiran tradisional ke arah yang lebih progresif, namun tidak merubah tradisi dan jatidiri TNI.

Dalam siaran pers yang diterima detikcom, Senin (13/1/2014), Panglima didampingi Kasad Jenderal TNI Budiman, Kasal Laksamana TNI DR. Marsetio, dan Kasau Marsekal TNI I.B. Putu Dunia, untuk menutup Rapim TNI.

Pada Rapat Pimpinan tahun 2014 tersebut, Panglima TNI memberikan penekanan diantaranya: Pertama, pahami, lanjutkan dan implementasikan program reformasi birokrasi TNI di satuan masing-masing secara berkelanjutan pada aspek doktrin, struktur dan administrasi, khususnya aspek kultur dan mindset personel TNI, baik dalam konteks tugas dan jabatan maupun dalam konteks peran TNI dalam membangun komunikasi sosial. Hal ini penting untuk menjadi concern para perwira sekalian, karena reformasi birokrasi TNI merupakan roh, yang harus menjiwai semua kebijakan, program dan kegiatan serta sistem organisasi TNI yang akan digerakan, termasuk upaya mengeliminasi ego sektoral dan dalam rangka mewujudkan motto “Bersama Rakyat TNI Kuat”, sebagai upaya meningkatkan kepercayaan rakyat kepada TNI, yang saat ini rakyat percaya bahwa TNI telah berpihak kepada rakyat.

Kedua, dalam kaitan kebijakan pembangunan kekuatan dan kemampuan pokok minimum TNI, ditekankan kepada staf perencana di jajaran TNI, untuk menyusun rencana pengembangan kekuatan (bangkuat) dan pengembangan kemampuan (bangpuan) secara cerdas dalam koridor interoperabilitas TNI, salah satunya dengan menghidupkan kembali dewan kebijakan penentu (wanjaktu) alut dan alusista. Kemudian, kepada staf wasrik di jajaran TNI untuk mengawal segala kebijakan, program dan kegiatan TNI, dalam hal ini program bangkuat dan bangpuan MEF TNI, agar program dan anggaran efektif pada track yang telah ditetapkan, serta agar terhindar dari kecenderungan penyimpangan, sekaligus sebagai upaya meningkatkan public image bahwa TNI telah profesional.

Ketiga, tingkatkan hubungan kerja dan sinergitas usaha dengan pemerintah daerah dan Polri, baik dalam konteks tugas dan optimalisasi peran TNI, serta hal lain bagi kepentingan organisasi. Hal ini penting untuk menjadi modal bagi keberadaan TNI di tengah masyarakat dalam percepatan penyelesaian persoalan, baik bagi kepentingan pemerintah daerah dan Polri maupun bagi kepentingan TNI, termasuk dalam mempertahankan aset pertanahan TNI dan penyelesaian sengketa lahan TNI dengan masyarakat dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat secara persuasif. Pada sisi lain, pelajari peraturan perundangan di pusat dan di daerah untuk mencari peluang pelibatan peran TNI lebih dalam di daerah, seperti peluang instruksi Presiden nomor 2 tahun 2013, pada pembentukan Pusdalsos dan Pusdalsis sehingga kepentingan TNI dapat diakomodasi dan menjadi bagian dari APBD, serta beberapa peluang dari instansi lainnya, guna optimalisasi peran TNI di wilayah perbatasan dan pulau terluar/terdepan sebagai bagian dari percepatan pembangunan nasional dan pembangunan di daerah.

Keempat, pahami bahwa early warning system TNI adalah intelijen dan teritorial, karena apapun kegiatan dan tugas TNI, akan sangat tergantung kepada kemampuan intelijen dan kemampuan teritorial, yang kedua kemampuan tersebut harus dimiliki oleh setiap personel intelijen dan personel teritorial. Inilah sesungguhnya pasukan TNI terdepan, yang menjadi bagian dalam paradigma perang modern, guna mengelaborasi serta mengeksploitasi potensi daerah. Intelijen dan Teritorial harus mampu menciptakan kondisi dan mengkondisikan kondisi untuk digunakan bagi kepentingan peran dan tugas TNI.

Kelima, para perwira merupakan pemimpin yang dalam setiap statement, sikap dan tindakan mengandung konsekuensi moril, politis dan hukum, terlebih dalam kaitan demokrasi, serta netralitas TNI dalam perpolitikan nasional. Pegang teguh komitmen netralitas TNI dalam Pemilu tahun 2014 dan suksesi kepemimpinan nasional. Jangan mengurangi penilaian masyarakat tersebut dengan kegiatan yang cenderung memihak kepada salah satu partai politik.

Lebih lanjut Panglima TNI menyampakan, tingkatkan disiplin prajurit dan pemahaman tentang pentingnya netralitas TNI, dalam menjamin terciptanya keamanan yang kondusif, dan saya selaku pimpinan TNI tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran netralitas TNI. Tingkatkan kesiapsiagaan satuan dan pedomani kebijakan penyiapan satuan dalam mendukung pengamanan Pemilu tahun 2014, yang hanya bersifat penebalan dan tidak terlibat langsung, dengan minimal kekuatan dukungan satu peleton.

“Laksanakan koordinasi sejak dini dengan Polri, khususnya terkait rencana pelibatan pengamanan pelaksanaan tahapan Pemilu tahun 2014 berdasarkan ketentuan dan kesepakatan bersama, khususnya dalam pemahaman prosedur, penetapan siapa, bilamana dan dimana berbuat dan bertanggungjawab termasuk anggaran, serta pemahaman hukum dan HAM”, tutup Panglima TNI.



Sumber : Detik

Menyambut Kedatangan Alutsista 2014

JAKARTA-(IDB) : Sebagai lembaga negara, Kementrian Pertahanan tentulah harus memenuhi standar akuntabilitas dan transparan. Mungkin karena semangat itulah, Kementrian Pertahanan mengirimkan hasil refleksi pertahanan negara 2013 serta proyeksi tahun 2014. Redaksi ARC pun menerima berkas yang dimaksud itu. Dan inti dari kegiatan 2014... hmm... boleh dibilang menunggu masa panen.

Dijelaskan bahwa pada periode MEF pertama di tahun 2010-2014, terdapat 21 kegiatan prioritas pengadaan Alutsista dan 3 kegiatan tambahan. Dari sekian banyak kegiatan tersebut, ARC menggaris bawahi beberapa diantaranya. Untuk helikopter serang jenis Fennec, diketahui ternyata Kemhan membeli 3 type. 

Yaitu 6 unit AS-555, 5 unit AS-550 serta 1 unit AS-350. Ke-12 heli ini akan tiba 2 unit pada bulan Juni 2014. Perbedaan mencolok antara ke-3 type tersebut adalah jumlah mesin, dimana AS-555 memiliki 2 mesin sementara AS-550 dan AS-350 memiliki satu mesin. Untuk heli Angkut-serbu Nbell-412 dibeli sebanyak total 22 unit dimana sebagian diantaranya telah diserah terimakan.

Tank tempur kebanggaan TNI-AD, Leopard 2 juga akan dikirim pada tahun 2014. Tepatnya sebanyak 30 unit Leopard dan 21 Marder akan tiba sebelum bulan september 2014. Demikian pula dengan Meriam Caesar, dimana dari 37 unit, 4 diantaranya akan tiba sebelum Oktober 2014. Sementara untuk roket MLRS Astros II akan tiba 13 unit sebelum Oktober 2014. Masih dari TNI-AD, rudal pertahanan udara jenis Starstreak serta Mistral dijadwalkan juga tiba sebelum Oktober 2014. Khususnya Mistral, akan delivery sebanyak 9 unit pada Juni 2014.

Dari matra laut, seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, terdapat Upgrade Kapal perang korvet kelas Fatahillah, Kapal latih pengganti KRI Dewaruci, pengadaan 2 unit Kapal Hidro Oceanografi, dan lain lain. Untuk tank amfibi BMP-3F sebanyak 37 unit, beberapa diantaranya sedang dalam proses uji terima. Sementara panser amfibi BTR-4 sebanyak 5 unit, dimana 2 unit diantaranya akan tiba di tanah air pada September 2014.

Untuk TNI-AU, kebanyakan program pengadaan alutsista MEF-1 sudah tiba sebagian. Diantaranya pesawat latih T-50i, Su-30MK2 serta CN-295. Sementara heli combat SAR EC-725, dari 6 unit yang dipesan, 1 unit akan tiba pada Juni 2014.

Disisi industri pertahanan dalam negeri, pada tahun 2013 terjadi pertumbuhan signifikan sejak pembentukan KKIP. PT. Pindad tumbuh 67%, PT.DI tumbuh 70% sementara PT.PAL tumbuh 48%. Selain itu terdapat sejumlah rencana pembelian dari luar negeri, diantaranya 2 unit NC-212i oleh Filipina, Rencana pembelian 2 sampai 4 unit CN-235MPA oleh Malaysia serta upgrade 6 pesawat CN-235 menjadi Glass Cockipt. Rencana Pembelian juga ditunjukan oleh Thailand untuk CN-235 sementara Vietnam akan membeli CN-295. Untuk PT.Pindad, terdapat pembelian senjata dan munisi oleh Timor Leste serta Laos. Sementara rencana pembelian diajukan oleh Malaysia dan Brunei untuk Panser Anoa. Untuk PT.PAL, pemerintah Filipina sendiri telah memesan 2 unit Strategic Sea Lift Vessel (LPD). Nah, kini mari kita menunggu masa panen itu. Dan mari berdoa semoga semua perencanaan bisa berjalan sesuai yang dikehendaki.

Sumber : ARC