JAKARTA-(IDB) : Guru Besar Hukum
Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Hikmahanto
Juwana menyayangkan pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko yang
membolehkan Angkatan Laut Australia menghalau para pencari suaka ke
wilayah Indonesia.
"Ada tiga alasan mengapa pernyataan tersebut disayangkan," kata
Hikhahanto dalam siaran persnya yang diterima Antara, Rabu malam.
Hikmahanto menyatakan, hal tersebut untuk menanggapi pemberitaan
pada Rabu (8/01) di harian nasional berbahasa Inggris yang memberitakan
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko membolehkan AL Australia menghalau
para pencari suaka ke wilayah Indonesia patut disayangkan. Bahkan
Panglima TNI menyatakan Indonesia tidak perlu tersinggung (offended)
karena ia telah mengizinkan.
Hikmahanto mengatakan, tiga alasan itu pertama seharusnya Panglima
TNI konsisten dengan kebijakan yang diambil oleh Menko Polhukham yang
menentang kebijakan PM Tony Abbott untuk menghalau para pencari suaka ke
wilayah Indonesia (boat turnback policy).
"Menkopolhuham telah mendapat pendelegasian dari Presiden sebagai
otoritas di Indonesia untuk menangani masalah perbatasan dengan
Australia," jelasnya.
Kedua lanjut Hikmahanto, Panglima TNI sebaiknya waspada atas upaya
adu domba yang sedang dilakukan oleh pemerintah Australia. Pemerintah
Australia melalui berbagai cabang pemerintahnya sedang berupaya agar
Indonesia mau menerima kembali para pencari suaka dalam perjalanan
mereka ke Australia.
Kebijakan ini merupakan janji kampanye PM Tony Abbott ketika pemilu.
Bahkan untuk mempertahankan kursi PM-nya maka pemerintah Australia
tidak segan-segan memperdaya berbagai unit dalam pemerintahan Indonesia.
"Di sini penting Panglima TNI agar dalam satu garis komando dengan
kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan tidak boleh melakukan
kompromi sendiri," ujarnya.
Sedangkan ketiga kata Hikmahanto masalah pencari suaka sebenarnya
tidak dapat dilihat dari sisi kemanusian belaka. Ini karena para pencari
suaka sengaja mencelakakan keselamatan mereka saat menyeberangi laut
dalam perjalanan mereka ke Australia.
Mereka selanjutnya, kata Hikmahanto, akan mengontak otoritas
Australia agar mendapat bantuan. Harapan mereka adalah mereka akan
dievakuasi dan didaratkan di Australia.
Menghadapi modus inilah kemudian PM Tony Abbott mempunyai kebijakan menghalau kapal pencari suaka.
Hikmahanto menjelaskan, Abbott membentuk "Sovereign Border Operation" yang dikomandoi oleh Jenderal berbintang tiga.
Dalam konteks demikian Panglima TNI tidak seharusnya membolehkan AL
Australia menghalau para pencari suaka ke wilayah Indonesia. Ini agar
kedaulatan Indonesia tegak dan tidak dilecehkan oleh Pemerintah
Australia. (F006/Z002)
Panglima TNI : Saya Hanya Menjalankan Kebijakan Perbatasan
Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Moeldoko mengatakan dia menghargai upaya Australia mengembalikan manusia perahu (boat people) yang hanya diangkut oleh kapal berawak warga Indonesia ke Australia.
Hal tersebut, kata dia, disampaikan panglima angkatan bersenjata
Australia pada dua pekan lalu. Moeldoko membantah mendukung upaya
Australia mengembalikan semua jenis pengembalian manusia perahu ke
Indonesia.
"Yang dibicarakan adalah kalau kapal dari Indonesia, kru (kapten)
dari Indonesia," kata Moeldoko di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK),
Jakarta, Kamis (9/1).
Moeldoko menekankan dia tidak dalam posisi menerima atau menyetujui pengembalian manusia perahu yang dilakukan Australia.
Namun selama pembawa manusia perahu merupakan kapal berawak Indonesia
maka Indonesia, kata dia, menerima pengembalian karena hal tersebut
sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk menjaga perbatasan.
"Jawaban saya apa, bukan menyetujui. Bukan. Saya memahami langkah-langkah taktis itu. Dasar saya apa, karena ada dalam UN Declaration mengatakan setiap negara berhak melindungi atas kedaulatan wilayahnya," lanjut dia.
Hal tersebut disampaikan Moeldoko menyusul pemberitaan sejumlah media
yang mengatakan dia mendukung pengembalian manusia perahu ke Indonesia
yang disampaikannya kepada media saat berada di markas besar TNI,
Cilangkap.
Komunikasinya dengan panglima angkatan bersenjata Australia adalah mendiskusikan hal tersebut.
Moeldoko mengatakan dia hanya menjalankan kebijakan perbatasan dan tidak mencampuri politik luar negeri kedua negara.
"Nah, saya berproyeksi kalau tugas itu diberikan pada saya, saya juga
akan melakukan hal yang sama. Jadi itu konteksnya," kata Moeldoko.