Pages

Kamis, Januari 09, 2014

Pengiriman Batch Ke-7 Pesawat T-50i GE Tiba Di Lanud Iswahjudi

MAGETAN-(IDB) : PT Korean Aerospace Industries (KAI) kembali mengirimkan 2 dari 16 pesawat latih tempur T-50i Golden Eagle pesanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ke Lanud Iswahjudi. Kedatangan dua pesawat tersebut disambut oleh Kepala Dinas Operasi Kolonel Pnb Djoko Hadi Purwanto, di Shelter Skadron Udara 15 Lanud Iswahjudi, Kamis (9/1).

Adapun hingga saat ini sudah ada 14 pesawat latih tempur T-50i Golden Eagle di Skadron Udara 15, terdiri dari 8 pesawat berkelir aerobatic scheme biru garis kuning menyala dan 6 pesawat berkelir biru loreng yang siap meningkatkan kekuatan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) di Lanud Iswahjudi.

Keterangan Gambar : Kepala Dinas Operasi Lanud Iswahjudi menyambut kedatangan penerbang pesawat latih tempur T-50i Golden Eagle di Shelter Skadron Udara 15, Kamis (9/1).




Sumber : TNI AU

TNI Akan Beri SBY Gelar Jenderal Besar

JAKARTA-(IDB) : Panglima TNI Jenderal Moeldoko berniat memberikan gelar jenderal besar kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Niat tersebut disampaikan Moeldoko dalam sambutan acara Rapat Pimpinan TNI-Polri tentang persiapan pengamanan Pemilihan Umum 2014.

"Kami, TNI, tak salah kiranya kalau Jenderal Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono mendapatkan anugerah jenderal besar," kata Moeldoko di akhir sambutannya, Kamis, 9 Januari 2014. "Saya kira sangat tepat kita berikan kepada Presiden."

Hingga saat ini, TNI baru menganugerahkan gelar atau penghargaan jenderal bintang lima kepada tiga orang, yaitu mantan Presiden Soeharto, Abdul Harris Nasution, dan Sudirman. Gelar ini diberikan dalam waktu yang berdekatan pada Oktober 1997.

Petinggi TNI-Polri saat itu memberikan langsung gelar tersebut pada Soeharto dan AH Nasution pada 1 Oktober di kediaman masing-masing. Para petinggi itu adalah Panglima TNI Jenderal Feisal Tanjung, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Wiranto, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Arief Nurhayadi, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Satria Tubagus dan Kepala Kepolisian Jenderal Dibyo Widodo.

Sedangkan gelar bagi Sudirman disampaikan kepada keluarganya di Yogyakarta oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Abdul Wahab Mokodongan pada 2 Oktober 1997.

Menurut Moeldoko, ada pertimbangan khusus sehingga SBY dianggap layak menerima penghargaan sebagai jenderal besar. "Semangat yang kuat dari SBY untuk membangun TNI yang handal," katanya. 


Presiden Tolak Anugerah Jenderal Besar Dari TNI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menolak penghargaan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Presiden menilai, kemajuan TNI adalah bentuk dari tanggung jawabnya, bukan semata untuk mendapatkan gelar atau penghargaan.

Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi dalam konferensi pers di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (9/1). Ia mewakili Presiden untuk memberi tanggapan terharap rencana Panglima TNI Moeldoko yang hendak memberikan penghargaan kepada SBY dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri tahun 2014 di PTIK, Jakarta, pagi tadi.

Meski begitu, lanjut Sudi, Presiden tetap mengapresiasi niat baik TNI yang hendak memberikan penghargaan kepadanya atas jasa memodernisasi alutsista.

"Presiden menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan segala macam yang dibeberkan Panglima TNI tentang berbagai hal yang telah dilakukan Presiden. Utamanya dalam meningkatkan kekuatan pertahanan, meningkatkan modernisasi alutsista TNI, dan hal-hal kebijakan lain yang memajukan TNI. Presiden mengatakan bahwa itu memang yang seharusnya dilakukan presiden dan juga tugas dan kewajiban dari beliau," kata Sudi.

"Itu merupakan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh beliau sebagai Presiden. Jadi tidak diperlukan penghargaan seperti itu. Ke depan, memang tugas TNI tidak semakin ringan. Oleh karena itu, kita ingin TNI lebih siap dan Presiden akan memimpin untuk menjaga keutuhan NKRI ini secara konstitusional," jelasnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, mengusulkan agar Presiden SBY diberikan gelar Jenderal Besar. Presiden, nilai Moeldoko, menjadi sosok di balik reformasi TNI.




Sumber : Tempo

Hercules TNI AU Dukung Serpas Yonif 141/Muara Enim

PALEMBANG-(IDB) : Tiga pesawat Hercules C-130 milik TNI AU dari Skadud 31 dan Skadud 32 tiba dan mendarat di Lanud Palembang dalam rangka mendukung pergeseran pasukan Batalyon Infanteri 141/Muara Enim, Sumatera Selatan, selesai melaksanakan penugasannya di wilayah Kalimantan Timur, Selasa sore (7/1).  
 
Setelah ketiga pesawat Hercules C-130 TNI AU yang membawa pasukan mendarat, acara dilanjutkan dengan Upacara Penerimaan, di apron Bravo Lanud Palembang, dengan Inspektur upacara (Irup), Kasdam II/Sriwijaya, Brigjen TNI Toto S. Moerasad, S.IP, M.M., diikuti seluruh pasukan dari Yonif 141/Muara Enim.  


Hadir sebagai undangan pada Upacara tersebut Pejabat Militer jajaran Kodam II/Sriwijya, Danlanal, Danlanud Palembang Letkol Pnb Ramot Sinaga, Pejabat jajaran Polda Sumsel dan Pejabat Sipil. 




Sumber : TNI

Hikmahanto Sayangkan Pernyataan Panglima TNI Soal Australia

JAKARTA-(IDB) : Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Hikmahanto Juwana menyayangkan pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko yang membolehkan Angkatan Laut Australia menghalau para pencari suaka ke wilayah Indonesia.

"Ada tiga alasan mengapa pernyataan tersebut disayangkan," kata Hikhahanto dalam siaran persnya yang diterima Antara, Rabu malam.

Hikmahanto menyatakan, hal tersebut untuk menanggapi pemberitaan pada Rabu (8/01) di harian nasional berbahasa Inggris yang memberitakan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko membolehkan AL Australia menghalau para pencari suaka ke wilayah Indonesia patut disayangkan. Bahkan Panglima TNI menyatakan Indonesia tidak perlu tersinggung (offended) karena ia telah mengizinkan.

Hikmahanto mengatakan, tiga alasan itu pertama seharusnya Panglima TNI konsisten dengan kebijakan yang diambil oleh Menko Polhukham yang menentang kebijakan PM Tony Abbott untuk menghalau para pencari suaka ke wilayah Indonesia (boat turnback policy).

"Menkopolhuham telah mendapat pendelegasian dari Presiden sebagai otoritas di Indonesia untuk menangani masalah perbatasan dengan Australia," jelasnya.

Kedua lanjut Hikmahanto, Panglima TNI sebaiknya waspada atas upaya adu domba yang sedang dilakukan oleh pemerintah Australia. Pemerintah Australia melalui berbagai cabang pemerintahnya sedang berupaya agar Indonesia mau menerima kembali para pencari suaka dalam perjalanan mereka ke Australia.

Kebijakan ini merupakan janji kampanye PM Tony Abbott ketika pemilu. Bahkan untuk mempertahankan kursi PM-nya maka pemerintah Australia tidak segan-segan memperdaya berbagai unit dalam pemerintahan Indonesia.

"Di sini penting Panglima TNI agar dalam satu garis komando dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan tidak boleh melakukan kompromi sendiri," ujarnya.

Sedangkan ketiga kata Hikmahanto masalah pencari suaka sebenarnya tidak dapat dilihat dari sisi kemanusian belaka. Ini karena para pencari suaka sengaja mencelakakan keselamatan mereka saat menyeberangi laut dalam perjalanan mereka ke Australia.

Mereka selanjutnya, kata Hikmahanto, akan mengontak otoritas Australia agar mendapat bantuan. Harapan mereka adalah mereka akan dievakuasi dan didaratkan di Australia.

Menghadapi modus inilah kemudian PM Tony Abbott mempunyai kebijakan menghalau kapal pencari suaka.

Hikmahanto menjelaskan, Abbott membentuk "Sovereign Border Operation" yang dikomandoi oleh Jenderal berbintang tiga.

Dalam konteks demikian Panglima TNI tidak seharusnya membolehkan AL Australia menghalau para pencari suaka ke wilayah Indonesia. Ini agar kedaulatan Indonesia tegak dan tidak dilecehkan oleh Pemerintah Australia. (F006/Z002) 

Panglima TNI : Saya Hanya Menjalankan Kebijakan Perbatasan

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Moeldoko mengatakan dia menghargai upaya Australia mengembalikan manusia perahu (boat people) yang hanya diangkut oleh kapal berawak warga Indonesia ke Australia.

Hal tersebut, kata dia, disampaikan panglima angkatan bersenjata Australia pada dua pekan lalu. Moeldoko membantah mendukung upaya Australia mengembalikan semua jenis pengembalian manusia perahu ke Indonesia.


"Yang dibicarakan adalah kalau kapal dari Indonesia, kru (kapten) dari Indonesia," kata Moeldoko di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Kamis (9/1).


Moeldoko menekankan dia tidak dalam posisi menerima atau menyetujui pengembalian manusia perahu yang dilakukan Australia.


Namun selama pembawa manusia perahu merupakan kapal berawak Indonesia maka Indonesia, kata dia, menerima pengembalian karena hal tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk menjaga perbatasan.


"Jawaban saya apa, bukan menyetujui. Bukan. Saya memahami langkah-langkah taktis itu. Dasar saya apa, karena ada dalam UN Declaration mengatakan setiap negara berhak melindungi atas kedaulatan wilayahnya," lanjut dia.


Hal tersebut disampaikan Moeldoko menyusul pemberitaan sejumlah media yang mengatakan dia mendukung pengembalian manusia perahu ke Indonesia yang disampaikannya kepada media saat berada di markas besar TNI, Cilangkap.


Komunikasinya dengan panglima angkatan bersenjata Australia adalah mendiskusikan hal tersebut.


Moeldoko mengatakan dia hanya menjalankan kebijakan perbatasan dan tidak mencampuri politik luar negeri kedua negara.


"Nah, saya berproyeksi kalau tugas itu diberikan pada saya, saya juga akan melakukan hal yang sama. Jadi itu konteksnya," kata Moeldoko.



Sumber : Antara

Amerika Serikat Kirim Pasukan Dan Tank ke Korsel

WASHINGTON-(IDB) : Amerika Serikat segera mengerahkan bala tentara dan tank tambahan ke Korea Selatan sebagai bagian dari penyeimbangan kekuatan militer, menyusul ketegangan yang terus meruncing di Semenanjung Korea.

Pentagon, markas besar Kementerian Pertahanan AS, dalam pengumumannya pada Rabu, 8 Januari 2014, menyebutkan bahwa AS akan mengirimkan 41 tank tempur M1A2 Abrams, 800 tentara, dan 40 kendaraan tempur Bradley dari Divisi I Kaveleri AS ke Korsel pada Februari 2014.

Sementara itu, kantor berita Korsel, Yonhap, mengutip keterangan pejabat militer, mengatakan bahwa tambahan pasukan baru dan senjata tempur itu bakal ditempatkan di Provinsi Gyeonggi, tepat di sebelah selatan zona demiliterisasi yang memisahkan kedua Korea.

Pengerahan pasukan dan senjata AS ini datang pada saat munculnya ketegangan di Semenanjung setelah pemimpin muda Korea Utara, Kim Jong-un, mengeksekusi pamannya bulan lalu pada Desember 2013.

Korut di bawah kepemimpinan Jong-un tetap melanjutkan program senjata nuklir dan melakukan uji coba rudal meskipun dianggap melanggar resolusi PBB.

Mengenai pengerahan pasukan ke Korsel, Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengatakan, "AS dan Republik Korea (Korsel) berdiri tegak, bersatu tak berjarak seinci pun."

Sedangkan dari pihak Angkatan Bersenjata AS, Kolonel Steve Warren menjelaskan, "Penambahan (tentara dan senjata) ini bagian dari keseimbangan kekuatan (pertahanan) di Pasifik. AS sudah lama merencanakan, dan itu bagian dari komitmen mengamankan Semenanjung Korea."

AS memiliki 28 ribu pasukan di Korsel yang secara teknis masih dalam keadaan perang dengan Korut sejak Perang Korea pada 1950-1953.



Sumber : Tempo

AD Filipina Akan Dapatkan APC M113 Dilengkapi Turret 76 mm Scorpion

M113A1
MANILA-(IDB) : Angkatan Darat Filipina akan mengakuisisi 14 kendaraan lapis baja angkut personel (APC) M113 pada tahun 2015 guna meningkatkan kemampuan tempurnya. Juru bicara Angkatan Darat Kapten. Anthony Bacus mengatakan bahwa M113 akan dilengkapi dengan turret dan meriam 76 mm yang dipakai tank intai FV101 Scorpion buatan Inggris yang sudah dipensiunkan.

"Kendaraan itu akan dilengkapi dengan sistem kontrol tembak dan peralatan pencitraan termal. Setelah selesai, M113 yang bersenjatakan meriam 76 mm akan sangat mematikan," tambah Bacus.


Angkatan Darat Filipina saat ini mengoperasikan 128 unit M113 (A1) dari Amerika Serikat yang mulai diterima sejak tahun 1967. Sebagian diantaranya dikonversi menjadi armored mortar carriers dan fire support vehicles. Pembelian M113 kedepan merupakan yang diproduksi oleh BAE Systems Land and Armaments.


M113 berdimensi panjang 4,863 meter, lebar 2,686 meter, tinggi 2,5 meter dengan bobot 12,3 ton. Kendaraan beroda rantai ini diawaki oleh dua kru dan mampu mengangkut 11 personel. Pertama kali diterjunkan oleh Unit Infanteri Angkatan Darat Amerika Serikat di Vietnam pada bulan April 1962 dan menjadi kendaraan yang paling banyak digunakan Angkatan Darat Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. 


Dijuluki "Green Dragon" oleh Viet Cong karena mampu menerobos semak belukar di belantara hutan untuk menemukan dan memborbardir posisi Viet Cong. Setidaknya M113 sudah 10 kali diterjunkan dalam perang (termasuk perang Vietnam) dan 80.000 unit sudah dibuat dengan 5 varian (termasuk varian standar).

Departemen Pertahanan Filipina menegaskan bahwa diperlukan biaya lebih dari 85 miliar peso (sekitar 23,2 triliun rupiah) untuk memodernisasi Angkatan Darat Filipina dalam kurun 2014-2018.


Tahun lalu, Angkatan Darat Filipina mengoperasikan kendaraan M1114 Armored Humvees serta truk seri M939 dan M35 dari Amerika Serikat. Kendaraan-kendaraan tempur baru ini telah berkontribusi besar selama pengepungan Zamboanga September lalu.




Sumber : Artileri

KF/IF-X Project Resmi Dilanjutkan

Mock-up Pesawat Tempur KFX Korea Selatan
Mock-up Pesawat Tempur KFX Korea Selatan
JAKARTA-9IDB) : Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan sepakat melanjutkan kembali proyek jet tempur Korean Fighter Xperiment (KFX)/Indonesian Fighter Xperiment (IFX), setelah sebelumnya pemerintah Korea Selatan (Korsel) sempat menghentikan proyek ini secara sepihak.

“Ada berita gembira pengembangan pesawat KFX/IFX dilanjutkan. Beberapa waktu lalu berhenti, tetapi sekarang sudah disetujui parlemen Korea Selatan dan ditindaklanjuti,” ujar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Selasa (7/1/2014).

Proyek bersama yang dimulai pada 2011 lalu telah berhasil menyelesaikan tahap pertama Technology Development Phase (TD Phase) pada Desember 2012. Indonesia telah mengirim 37 insinyur ke Korea Selatan.

Mock-up Pesawat Tempur KFX / IFX
Mock-up Pesawat Tempur KFX / IFX
Menurut Menteri Pertahanan, tidak ada perubahan dalam kerja sama dengan Korsel, meski proyek bersama itu sempat tertunda lantaran ada pergantian pemerintahan baru dan parlemen baru. “Mereka minta ke kita dan ternyata sudah diuji. Keputusannya sudah ‘On’. Apa yang kami lakukan dulu kita lanjutkan ke tahap berikutnya, akhir rensra kedua kita sudah punya prototipe KFX dan IFX,” tuturnya.
Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin menambahkan, Kemhan menerima surat konfirmasi dari Korsel pada 3 Januari 2014 tentang kepastian dilanjutkannya proyek bersama itu.
Dalam surat konfirmasi itu disebutkan, budjet tahun 2015 sudah diputuskan parlemen Korea Selatan bahwa akan mengeluarkan anggaran untuk KFX 20 juta dolar AS dan Indonesia sebesar 5 juta dolar AS.

“Tahun 2015, kita masuki ‘development manufacturing’, sehingga pada 2014 ini kita akan segera siapkan personel engineering kita. Desain center Indonesia di Bandung akan kembali bekerja aktif 2015,” paparnya.

Pesawat tempur KFX adalah pesawat tempur generasi 4,5 atau setingkat dengan pesawat F-18 milik Amerika Serikat. Artinya, pesawat ini lebih canggih dari pesawat tempur yang dimiliki Indonesia, termasuk pesawat F-16 dan Sukhoi. Korea Selatan I Love You Full.

Cukup Sekali Korsel Permainkan Indonesia Soal KF/IF-X Project

Komisi I DPR menyambut baik sikap Korea Selatan yang akan melanjutkan kembali kerjasama proyek jet tempur Korean Fighter Xperiment (KFX)/Indonesian Fighter Xperiment (IFX).

Sebelumnya pemerintah Korsel sempat menghentikan proyek ini secara sepihak. Padahal Indonesia sudah mengirim puluhan insinyur dan mengeluarkan jutaan dolar untuk proyek prestisius ini.

"Saya kira harus direspons dengan baik. Pertama karena kita sudah terlanjur mengeluarkan dana untuk kerjasama itu," kata Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin kepada merdeka.com, Selasa (7/1).

Selain itu TB Hasanuddin menilai Indonesia memang membutuhkan alih teknologi untuk membuat pesawat tempur. Saat ini walau TNI AU sedang membangun kekuatan udaranya dengan membeli banyak pesawat tempur, belum ada pesawat tempur yang bisa diproduksi industri pertahanan dalam negeri.

Awal mula kisah jet tempur KFX/IFX itu dimulai tahun 2011, Indonesia menyambut tangan Korea Selatan untuk membangun jet tempur. Pesawat ini lebih mutakhir dibanding F-16 C/D atau F-18. Namun masih di bawah F-35 dan F-22.

Proyek besar ini makan biaya USD 8 miliar. Pembagiannya, Korea Selatan 80 persen dan Indonesia 20 persen. USD 1,6 M atau Rp 16 triliun akan dikucurkan bertahap oleh Indonesia. Diharapkan tahun 2024 saat proyek ini rampung Indonesia punya minimal 24 pesawat tempur tersebut.

Maret 2013, kabar tak sedap datang dari Korea Selatan. Pemerintah negeri ginseng itu secara sepihak menunda proyek KFX/IFX. Alasan politik dan transisi pemerintahan dalam negeri mereka jadi pertimbangan Korea Selatan. KFX/IFX ditunda paling tidak untuk 1,5 tahun.

Namun rupanya awal tahun ini, Korea Selatan kembali melanjutkan proyek jet tempur KFX. Mudah-mudahan proyek ini bisa terus berjalan hingga selesai. Tak lagi dihentikan atau ditunda secara sepihak oleh Korsel sehingga merugikan Indonesia.

Bukankah untuk kapal selam Korsel pun sempat tak memenuhi janji untuk merakit kapal selam yang dipesan di Indonesia di dalam negeri? Jangan sampai Indonesia dirugikan lagi. Cukup sekali saja Indonesia dipermainkan Korsel.

Sebelumnya, kabar proyek KFX berlanjut disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro .

"Ada berita gembira pengembangan pesawat KFX/IFX dilanjutkan. Beberapa waktu lalu berhenti, tetapi sekarang sudah disetujui parlemen Korea Selatan dan ditindaklanjuti," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Selasa (7/1).

Proyek bersama yang dimulai pada 2011 lalu telah berhasil menyelesaikan tahap pertama Technology Development Phase (TD Phase) pada Desember 2012.

Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin menambahkan, Kemhan menerima surat konfirmasi dari Korsel pada 3 Januari 2014 tentang kepastian dilanjutkannya proyek bersama itu.

Dalam surat konfirmasi itu disebutkan, budjet tahun 2015 sudah diputuskan parlemen Korea Selatan bahwa akan mengeluarkan anggaran untuk KFX 20 juta dolar AS dan Indonesia sebesar 5 juta dolar AS.

"Tahun 2015, kita masuki 'development manufacturing', sehingga pada 2014 ini kita akan segera siapkan personel engineering kita. Desain center Indonesia di Bandung akan kembali bekerja aktif 2015," paparnya.



Sumber : Merdeka