Permintaan Jokowi pada Panglima TNI Dan Kapolri

JAKARTA-(IDB) : Presiden Joko Widodo meminta Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman untuk mempersiapkan perencanaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). "Tadi, baru saya minta beliau-beliau ini disiapkan," katanya di halaman Istana Merdeka, Rabu 22 Oktober 2014. 

Menurut Jokowi, perencanaan alutsista meliputi berapa yang dibutuhkan dan diperlukan. " Sehingga, bisa ditata jangka pendek dan jangka panjangnya," ujarnya. Hari ini, Jokowi tiba-tiba memanggil Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Badan Intelijen Negara, Marciano Norman. Marciano datang sekitar pukul 13.00 WIB. 

Kemudian, sekitar setengah jam kemudian, seluruh pucuk pimpinan TNI dan Polri datang bersamaan. Selain Kapolri dan Panglima TNI, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Marsetio, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia juga datang ke istana.

Jokowi Dan Panglima TNI Bahas Kesejahteraan Prajurit 

Presiden Joko Widodo memanggil pucuk pimpinan TNI/Polri ke Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 22 Oktober 2014. Mereka membicarakan mengenai persenjataan dan kesejahteraan TNI/Polri. 

"Kami belum bicara angka-angka, tapi yang jelas selama ini kita kan masih konsentrasi ke rencana strategis alutsista (alat utama sistem persenjataan) yah. Sekarang sudah bicara memikirkan untuk kesejahteraan prajurit," kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta. 

Salah satu materi yang dibicarakan dengan Jokowi adalah di bidang perumahan, penggajian, kesehatan, serta elemen lainnya. Saat ini, perumahan prajurit baru ada 244 ribu dari 500 ribu yang dibutuhkan. 

Artinya baru 48 persen yang tepenuhi. "Nanti 52 persennya ke depan, nanti akan kita hitung per 5 tahun kira-kira harus bagaimana ini, dan seterusnya, sehingga kita akan bisa lihat ke depan kebutuhan prajurit secara keseluruhan dan terpenuhi pada tahun ke sekian. Ini sedang kita hitung," ujar dia. 


Sementara untuk persenjataan, kata Moeldoko, sebenarnya sejak zaman Susilo Bambang Yudhoyono sudah ada rencana strategis hingga 2024. Rencana itu sudah cukup bagus. 

"Kita punya renstra (rencana strategis). Kita juga punya minimum essential force nanti sampai 2019, harapan kita, sekarang kan pencapaian baru 38 persen, diharapkan 2019 sudah mendekati 100 persen, tidak menunggu 2024. Itu harapan kita yah," kata dia. 

Sumber : Vivanews