"Karena itu
selalu kita suarakan. Hingga sekarang kunjungan tiga Menteri RI akhir
tahun 2012 lalu yang akan menuntaskan pembangunan, temasuk tahun 2013,
tidak terwujud, " ujar Juliarti hari ini.
Menurut dia, banyak hal yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam
pembangunan perbatasan. Pertama pembukaan awal jalan perbatasan,
pembangunan sarana kesehatan, cetak sawah, pendidikan dan menupayakan
pembangunan sarana lainnya guna meningkatan ekonomi masyarakat Temajuk.
"Mohon maaf, kami juga sangat menyesalkan komitmen pemerintah pusat
yang diwakili Menteri PU, Menko Kesra, dan Menteri Sosial yang katanya
akan menyelesaikan pembangunan Tamajuk tahun 2013 tapi tidak
terealisasi."
Seharusnya program
ini tetap jalan sehingga permasalahan perbatasan tuntas. Dia berharap
dengan adanya isu pembangunan mercusuar oleh Malaysia itu harus ada
langkah serius dari pusat memperjuangkan pembangunan di perbatasan.
"Dari informasi yang didapat, dari kasus ini, ke depan di Temajuk akan
dibangun Pangkalan Angkatan Laut, Pangkalan Udara dan Pangkalan
Batalyon. Tentunya ini akan kita pertanyakan pada pertemuan di Kemenlu, "
lanjut Juliarti.
Dia meminta
pemerintah pusat tidak saja memberikan angin segar rencana menuntaskan
pembangunan di Temajuk. Apalagi masalah perbatasan Indonesia-Malaysia
di kawasan ini sudah tiga kali terjadi.
"Semua harus dibenahi. Termasuk sarana telekomunikasi. Untuk
pembangunan sarana pangkalan Militer, Pamkab Sambas akan mendukung
pembebasan lahan," demikian dia berharap.
Pada Rabu 28 Mei 2014, Bupati Sambas diminta hadir mengikuti pertemuan
Indonesia-Malaysia di Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) RI di Jakarta.
Sumber :Irib
Tingkatkan kesejahteraan warga perbatasan agar mereka msh merasa dianggap sbg WNI dgn salah satu cara bangun infrastruktur yg memadai.
BalasHapusPada tahun 1999 Kabupaten sambas di mekarkan menjadi 3 kabupaten yaitu kabupaten sambas, kabupaten bengkayang dan kota administratif singkawang, sejak pemekaran tersebut sampai sekarang kebijakan perda dan arah pembangunan daerah tidak jelas, banyak jalan2, jembatan2 yang rusak, emang di perbaiki tapi masa pakai jalan dan jembatan tidak lama, pemerintah terlalu mengumbar janji2 palsu dan selalu meniupkan angin surga ke masyarakat, tapi nyatanya hanya omong kosong belaka,begitu cantiknya master plan pembanguna di bikin yang disampaikan kemasyarakat tapi cuma berapa persen yang terealisasi,kasus tanjung datuk ini jangan lah mengkambing hitamkan pemerintah pusat, pemda sambas juga punya andil dalam hal ini, salah satu kesalahan paling fatal dari pemda adalah pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi perbatasan tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat di perbatasan merasa tidak diperhatikan ato mungkin ga di perhatikan sama sekali, semua rencana pembangunan di kab sambas hanya sekedar wacana yang digaungkan ke masyarakat supaya masyarkat berfikir "owh bupati kita bagus", setelah itu hanya pepesan belaka
BalasHapus