Menlu : Jangan Lempar Tanggung Jawab Soal Manusia Perahu

Jakarta meminta negara tetangga tidak “menggeser tanggungjawab“ dalam soal pencari suaka, pernyataan yang merupakan kritik terselubung bagi Australia yang memaksa kapal pengungsi balik kembali ke Indonesia.

JAKARTA-(IDB) : Operasi yang dipimpin militer Australia telah menyebabkan kemarahan di Indonesia, yang terpaksa menerima kembali tujuh kapal berisi para pencari suaka yang dipaksa berbalik kembali ke perairan Indonesia sejak Desember lalu.

Dalam pertemuan internasional mengenai pencari suaka di Jakarta, Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa menyatakan negara-negara seharusnya menjaga komitmen untuk bekerjasama dalam isu ini sesuai kesepakatan konferensi tahun lalu.

Komitmen ini itu adalah “menegaskan tanggung jawab bersama – berbagi tanggung jawab, tidak menggeser tanggung jawab. Berbagi tanggung jawab membutuhkan koordinasi dan kerjasama,“ kata Natalegawa dalam pertemuan tersebut.

Para pencari suaka selama bertahun-tahun telah memanfaatkan Indonesia sebagai titik transit untuk menyeberang ke Australia, yang biasanya dilakukan dengan menggunakan kapal reyot. Lebih dari 1.000 pencari suaka tewas di laut dalam beberapa tahun terakhir ketika menempuh perjalanan yang berbahaya.

Tony Abbott yang naik ke kekuasaan tahun lalu, dengan janji sebagai kepala pemerintahan konservatif Australia untuk membendung arus pencari suaka, dan menerapkan kebijakan perlindungan perbatasan yang keras.

Pemerintahannya mengatakan bekerja, agar tidak ada pencari suaka yang tiba dengan kapal bisa menjejakkan kaki di daratan Australia sejak Desember lalu. 

Jangan Politisasi

Badan pengungsi PBB pekan lalu mengatakan jumlah pencari suaka yang terdaftar di Indonesia turun secara drastis sejak Desember, dari sekitar 100 orang per hari menjadi 100 orang per minggu.

Pemerintahan Abbott melanjutkan kebijakan pemerintahan sebelumnya dengan mengirim semua pencari suaka yang tiba dengan kapal ke Papua Nugini atau Nauru – sebagai tempat pemukiman permanen jika mereka dinyatakan sebagai pengungsi.

Natalegawa mengakui bahwa kebijakan Australia bisa jadi mengurangi hilangnya nyawa di lautan antara kedua Negara, namun ia menegaskan kembali penentangannya atas kebijakan tersebut.

”Kita harus mengesampingkan politik dari semua upaya ini,” kata dia, menambahkan bahwa di sana pasti ada jalan alternatif untuk menghentikan arus para pencari suaka.

Australia dalam pertemuan itu diwakili para pejabatnya yang berasal dari kedutaan di Jakarta, tapi mereka tidak menyampaikan pernyataan dalam pembukaan acara tersebut.

Workshop internasional selama dua hari dalam isu tersebut dihadiri oleh para pejabat senior dari 14 negara, diketuai oleh Indonesia dan badan pengungsi PBB.

 Tanggapan Menlu Atas Pemecatan Perwira AL Australia

 

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa enggan berkomentar soal pemecatan komandan kapal patroli Angkatan Laut Australia beberapa waktu lalu karena melanggar wilayah laut Indonesia. Menurut dia, hal tersebut merupakan masalah internal AL Australia.

Hal itu diungkap Marty, ketika ditemui di Gedung Kementerian Luar Negeri, Pejambon, Jakarta Pusat. Meski begitu, dia menyebut langkah itu menunjukkan keseriusan Pemerintah Australia dalam menangani masalah pelanggaran batas perairan. 

"Berarti, hal ini mencerminkan betapa pentingnya masalah ini bagi Pemerintah Australia," kata Marty.

Informasi soal pemecatan ini diumumkan oleh Kementerian Pertahanan Australia pada Kamis 17 April 2014. 

Dilaporkan kantor berita BBC, detail insiden masih belum dilaporkan. Selain pemecatan seorang perwira komandan, terdapat enam perwira lainnya yang akan menerima tindakan disipliner karena berlayar terlalu dekat ke perairan Indonesia. 

Selain itu, harian Inggris, The Guardian, melaporkan kapal pabean Australia berlayar ke teluk di sebelah barat Pulau Jawa pada Januari lalu dan memasuki wilayah perairan Indonesia. Para pejabat mengatakan bahwa awak kapal tidak menyadari lokasi persis perbatasan laut. 

Berdasarkan data, Australia telah menerobos ke perairan Indonesia sebanyak enam kali dalam operasi menjaga perbatasan untuk kedaultan pada Desember 2013 dan Januari 2014. Menyadari hal itu, Canberra lantas meminta maaf kepada Pemerintah RI dan mengadakan penyelidikan. 

Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AL,  Laksamana Untung Suropati kepada VIVAnews pada Februari lalu, alasan Australia yang tidak memahami aturan batas laut seperti termaktub dalam hukum laut internasional UNCLOS 82 sangat tidak masuk akal. Sebab, kapal-kapal mereka telah dilengkapi radar militer yang modern.  

"Sebagai negara modern dan tetangga, rasanya sulit dipahami apabila AL Australia sampai menerobos perairan RI sebanyak enam kali," kata Untung.

Sumber : DW