Rapat Gabungan Terbatas Komisi I Soal Penyadapan

Komisi I Bahas Penyadapan Dengan Sejumlah Instansi

JAKARTA-(IDB) : Komisi I DPR menggelar rapat gabungan dengan sejumlah kementerian/lembaga, Kamis (28/11) membahas soal penyadapan Australia. Rapat dihadiri dihadiri Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Kapolri, Kepala BIN, dan Lemsaneg. 

Lantaran banyak membahas hal-hal sensitif dan strategis, rapat ini bersifat tertutup pada awalnya. Rapat kembali dibuka untuk umum setelah menghasilkan kesimpulan. 

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengusulkan DPR dan pemerintah melakukan konferensi pers bersama usai rapat. "Ini untuk menunjukkan bahwa dalam persoalan ini kedua lembaga negara kompak dan bersatu, sama-sama satu suara," ujarnya.

Menlu Marty Natalegawa sempat menjelaskan soal tindakannya memanggil Kedubes Singapura dan Korea Selatan karena ditengarai membantu penyadapan Australia dan Amerika Serikat terhadap Indonesia. Penjelasan itu ia sampaikan sesaat sebelum memasuki ruang rapat.

"Mereka sudah dipanggil, dimintai penjelasan tentang berita soal penyadapan yang mereka lakukan dengan fasilitas serat optik. Dubes Korsel di Jakarta tidak menyanggahnya, sementara Dubes Singapura menyatakan berita itu tidak berdasar," kata Marty.

Pemerintah Dan Parlemen Kompak Soal Penyadapan

Penyadapan yang dilakukan intelijen Australia terhadap Presiden RI dan beberapa pejabat negara memicu reaksi keras dari dalam negeri. Pemerintah maupun parlemen pun kompak dalam menyikapi persoalan ini.

Hal itu diutarakan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, usai melakukan rapat gabungan dengan Komisi I DPR RI, Kepala BIN, Kepala Lemsaneg, Menteri Pertahanan, dan Kapolri.

Marty mengatakan, khusus mengenai Australia, pemerintah ingin menggarisbawahi bahwa pelaksanaan politik luar negeri yang efektif dan mampu membawa perubahan ke arah perbaikan sesuai kepentingan nasional kita. "Salah satu aset yg dibutuhkan adalah kesatuan pandangan dan kesatuan cara bersikap," ujarnya, Kamis (28/11), di Kompleks Parlemen.

Sehubungan dengan itu, pemerintah melalui Kemenlu merasa sangat berterimakasih kepada sikap dan kesimpulan yang telah dicapai rapat gabungan, yang intinya parlemen satu suara bersama dengan pemerintah dalam menanggapi penyadapan.

"Kami menilai penting diterapkannya 6 langkah yang telah diumumkan Bapak Presiden dalam konferensi pers 26 November yang lalu. Roadmap-nya jelas. Pihak Australia juga tahu apa yang harus dilakukan, dan kami pun demikian setelah melalui pertemuan hari ini," ujarnya.

Berikut enam langkah yang akan dilakukan Presiden RI menyikapi penyadapan Australia:

1. Akan menugasi Menlu atau utusan khusus untuk mendiskusikan secara mendalam, serius termasuk isu-isu yang sensitif termasuk hubungan bilateral Indonesia Australia pasca penyadapan. Bagi SBY ini merupakan prasyarat rumusan protokol kerja sama bilateral yang diusulkan dan sudah disetujui oleh PM Australia.
2. Setelah terjadi mutual understanding dan mutual agreement kedua belah pihak dilanjuti pembahasan kode protokol dan etike kedua negara.
3. SBY akan memeriksa sendiri kode protokol dan etik itu pasca penyadapan yang lalu.
4. Setelah protokol dan koede etik itu disahkan, SBY ingin pengesahannya dilakukan di hadapan kepala pemerintahan.
5. Tugas kedua negara, membuktikan kedua kode etik itu untuk dijalankan, oleh karena itu dilakukan observasi dan evaluasi.
6. Langkah terakhir yang diperlukan dan diusulkan adalah, setelah kedua negara utamanya Indonesia memiliki kepercayaan dan kemudian protokol dan kode etik itu benar-benar dijalankan, maka SBY berpandanganan kerja sama bilateral yang nyata-nyata membawa manfaat bersama bisa dilanjutkan. Termasuk kerja sama militer dan kepolisian kedua negara.

6 Poin Kesimpulan Raker Gabungan Komisi I Soal Penyadapan

Guna membahas penyadapan Australia, Komisi I DPR menggelar rapat gabungan dengan sejumlah instansi: Kemenlu, Kemenhan, BIN, Kapolri, Lemsaneg, Kemenkominfo, dan Kemensesneg. Rapat yang berlangsung pada Kamis (28/11) itu telah menghasilkan enam poin kesimpulan.

"Intinya, Komisi I DPR mengapresiasi pemerintah, baik melalui Menlu maupun Presiden, yang tegas dan keras memberikan reaksi terhadap penyadapan oleh Australia terhadap Indonesia," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq saat membacakan kesimpulan rapat.

6 poin kesimpulan rapat sbb :

Itu poin pertama. Poin kedua, Komisi I DPR mendesak pemerintah untuk konsisten menjalankan enam langkah peta jalan dalam menyikapi masalah ketegangan Indonesia-Australia. Namun, Indonesia harus memastikan punya posisi tawar yang kuat. Komisi I meyakini bahwa dalam hubungan bilateral, Australia lebih membutuhkan Indonesia.

Poin ketiga, Komisi I mendesak pemerintah untuk mempercepat penggunaan sistem persandian di semua negara dan kantor perwakilan RI di luar negeri. Juga meningkatkan pengamanan komunikasi bagi VVIP. 

"Hal ini kita sepakati. Lemsaneg sudah menyatakan sanggup mendukung akselesari penggunaan sistem persandian di semua kementerian/lembaga, termasuk perwakilan RI di luar negeri," katanya.

Poin keempat, Komisi I menegaskan perlunya penataan kembali kebijakan dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta infrastruktur telekomunikasi yang menjamin kepentingan nasional. Kesimpulan ini diambil karena ada dugaan bahwa operator telekomunikasi di Indonesia dimanfaatkan asing untuk penyadapan.

Poin kelima, Komisi I mendorong pemerintah untuk mengembangkan sistem pertahanan dunia maya dengan mengoptimalkan sumber daya dalam negeri. "Kita belum punya satelit khusus untuk komunikasi di sektor pertahanan dan keamanan intelijen. Dengan kasus ini, kita makin mendorong signifikansi pengadaan satelit khusus," katanya.

Poin keenam, Komisi I dan pemerintah perlu melakukan langkah lanjutan untuk memastikan bahwa program satelit itu sudah berjalan mulai tahun 2014.

Sumber : Jurnamen

Dubes Rusia Enggan Memediasi DPR Temui Snowden

DPR bertandang ke Kedubes Rusia dan coba meminta dimediasi untuk bertemu dengan Edward Snowden. Hasilnya, DPR cuma disarankan menemui sendiri pengacara Snowden.

JAKARTA-(IDB) : Sejumlah anggota Komisi I DPR RI melakukan kunjungan ke Kantor Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, Rabu (27/11) siang.

Kunjungan ini merupakan kelanjutan dari pembicaraan awal tentang peningkatan kerja sama saat Wakil Ketua DPR Rusia bertandang ke Kompleks Parlemen Senayan, pekan lalu. Namun, mumpung ketemu, Komisi I coba meminta bantuan Rusia untuk mengakses Edward Snowden, pembocor kasus penyadapan Australia dan Amerika Serikat terhadap Indonesia.

Sayangnya, niat lain Komisi I tidak kesampaian. Pihak Kedubes Rusia menegaskan bahwa pihaknya bukanlah mediator Snowden. Jika Komisi I ingin menemui Snowden, DPR dipersilakan lewat pengacara yang sudah ditunjuk.   

"Pemerintah disarankan menghubungi langsung pengacara Snowden atau lewat KBRI di Moskow," kata anggota Komisi I DPR Muhammad Najib, Rabu (27/11).

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Tantowi Yahya, menambahkan bahwa Parlemen RI dapat memahami dan menerima sikap Kedubes Rusia yang menolak jadi mediator pertemuan DPR dengan Snowden.

Alhasil, boleh jadi Komisi I DPR bakal mengikuti saran Kedubes Rusia untuk mengontak pengacara Snowden sendiri. "Jalur ini pula yang ditempuh Parlemen Jerman dan Brasil ketika bertemu Snowden beberapa waktu lalu," katanya.

 Sumber : Jurnamen

DPR : Menkeu Membintangi Anggaran, Modernisasi Alutsista Tersendat

JAKARTA-(IDB) : Wakil Ketua Komisi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Harry Azhar Azis mengatakan, seharusnya Menteri Keuangan tak membintangi anggaran yang sudah diusulkan oleh Presiden. 

“Kalau Menteri Keuangan membintangi usulan anggaran, berarti dia membintangi usulan Presiden, dan itu aneh,” kata Harry saat dihubungi Tempo pada Rabu, 27 November 2013. Menurut dia, usulan anggaran sebenarnya sudah diputuskan oleh kabinet dan dibacakan dalam pidato Presiden pada 16 Agustus.

Kemarin, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana uji materi terhadap tugas Menteri Keuangan yang memiliki kewenangan memblokade suatu anggaran. Pengujian tersebut dilayangkan oleh dua dosen ilmu tata negara terhadap Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.

Dua dosen tata negara meminta Mahkamah Konstitusi mencabut kewenangan Menteri Keuangan memblokade anggaran karena menghambat pengadaan alat utama sistem senjata. Kewenangan Menteri Keuangan itu, dikatakan pemohon, mengurangi rasa aman dan perlindungan masyarakat secara umum.

"Hak atas rasa aman dan kelangsungan hidup terkurangi,” kata Aan Eko Widiarto, salah satu pemohon yang berstatus dosen tata negara di Universitas Brawijaya usai sidang pendahuluan. 

Sumber : Tempo

Kapal Selam Pesanan Indonesia Mulai Diproduksi

SEOUL-(IDB) : Sebagian dari tiga kapal selam kelas Changbogo yang dipesan Indonesia dari Korea Selatan (Korsel) mulai diproduksi tahun ini di Korsel. Rencananya satu unit kapal selama juga akan dibuat di Indonesia sebagai bagian dari program transfer of technology (ToT) kedua negara.

"Lagi dimulai, secara fisik sudah dimulai (produksi) tahun ini. Kita pesan tiga kapal, satu dibuatnya di Korea tetapi kita menyertakan tim dari tim ahli sama pekerja ahli sambil kerja praktik di sana atau sambil belajar," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian Jalan Gatot Subroto Jakarta, Kamis (28/11/2013).

Bahkan kata Hidayat untuk kapal selam kedua beberapa sebagian komponennya ada akan dibuat di Indonesia. Artinya menurut Hidayat, Indonesia mulai berpartisipasi ikut membangun kapal selam Changbogo, diantaranya melalui PT PAL (Persero).

"Insya Allah bisa dilakukan di Indonesia dengan kerja sama juga dengan Korea, itu juga cita-cita Indonesia," katanya.

Tiga kapal ini adalah bagian dari program kerjasama pengadaan kapal selam Indonesia-Korsel hingga tahun 2025. Dari kerjasama ini, ke depan diharapkan insinyur Indonesia bisa mandiri untuk bisa memproduksi kapal selam buatan Indonesia.

"3 kapal itu program sampai 2025. Kita belajar dulu dan lama, dari kita nggak tahu apa-apa menjadi kita bisa buat di dalam negeri," imbuhnya.

Hidayat menambahkan pengadaan kapal selam ini langsung di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Namun Kementerian Perindustrian juga mempunyai kebijakan dan program kerja utamanya melihat spesifikasi dan industrialiasi kapal selam yang akan dipesan.

"Bukan ini sebenarnya Kemenperin jadi Kepala Pokjanya (Program Kerja) Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Budi Darmadi. Yang dibicarakan industri strategi seperti kapal selam yang kerjasama dengan Korea. Jadi poinnya bukan saya (Menperin) tetapi Menteri Pertahanan. Industri strategis itu kami melakukan dukungan teknis," jelas Hidayat.

Seperti diketahui Kementerian Pertahanan pada akhir Desember 2011 lalu menandatangani kontrak pengadaan tiga unit kapal selam dengan perusahaan galangan kapal asal Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding Marine Enginerering (DSME). Tiga kapal selam ini akan segera melengkapi armada tempur TNI Angkatan Laut.

Sumber : Detik

Prajurit TNI Tewas Ditembak Di Puncak Jaya

PUNCAK JAYA-(IDB) : Anggota Koramil Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Serka Wendy tewas ditembak di bagian kepala dan hingga saat ini pelaku penembakan masih belum diketahui. 

“Benar, ditembak saat berada di pasar,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul, Kamis (28/11/2013). Kapuspen TNI menuturkan, kejadian berlangsung pada pukul 10.00 WIT. Peluru mengenai pipi kiri dan menembus mata kirinya.

Hingga saat ini, pelaku penembakan masih dalam pengejaran. “TNI dan Polri masih mengejar pelaku,” ujar Laksamana Muda Iskandar Sitompul. 

Anggota TNI Korban Penembakan Dievakuasi Ke Jayapura

Serka Wendy, anggota Koramil Ilu, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, yang ditembak pada Kamis (28/11) pukul 10.00 WIT dievakuasi ke Jayapura dengan pesawat kecil.

Dandim 1714/PJJ Letkol A Risman kepada wartawan mengatakan korban telah dievakuasi ke Jayapura dengan menggunakan pesawat kecil beberapa jam lalu.

"Sudah dievakuasi, saat ini korban dalam perjalanan ke Rumah Sakit (RS) Marthen Indey," katanya melalui telepon seluler.

Informasi yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan Serka Wendy merupakan anggota Babinsa Kampung Wurak, Koramil Ilu, ditembak

di bagian pipi kiri tembus ke bawah. Korban sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas terdekat.

Isu yang berkembang di tengah masyarakat, korban diduga ditembak oleh klompok sipil bersenjata wilayah Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya.

Sumber : Detik

Analisa : Indonesia Malaysia Dan Sukhoi T-50 PAK FA

SAAB Swedia tawarkan JAS-39 C/D Gripen kepada Malaysia.

JKGR-(IDB) : Perusahaan SAAB Swedia, optimis Malaysia akan memilih pesawat tempur lightweight single engine multirole JAS-39 C/D Gripen, sebagai pengganti MiG-29N Fulcrum Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) yang akan dipensiunkan. Juru bicara SAAB Internasional, Thimas Linden mengatakan (20/11/2013), TUDM sedang mengkaji pesawat JAS-39 C/D Gripen dan pejabat Malaysia telah melakukan kunjungan ke SAAB Swedia.

Pesawat tempur JAS-39 C/D Gripen, merupakan satu dari empat calon pengganti MiG-29N Fulcrum TUDM. Pesaing lainnya:  Boeing F/A-18E/F Super Hornet AS, Rafale Perancis dan Eurofighter Typhoon Inggris.

SAAB merasa cukup optimis karena Angkatan Tentera Malaysia (ATM) juga menggunakan berbagai produk buatan SAAB termasuk: Multirole man-portable shoulder-fired weapon Carl-Gustaf, Combat Management System Saab 9LV Mk4 untuk frigate Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) 9LV, serta Radar Pertahanan Udara Giraffe 40.

SAAB Swedia juga menyuplai Radar Sea Giraffe untuk (KD) Lekiu, Radar ARTHUR “Artillery Hunting Radar”, Electronic warfare (EW) system untuk Sukhoi 30 MKM, serta radar maritim. Kerjasama militer Malaysia denga SAAB cukup meningkat pesat, untuk itu SAAB optimis akan didaulat sebagai pemenang tender pengganti Mig 29N TUDM.

Pesawat Tempur Rafale, Dassault Aviation Perancis

Namun Perancis melalui Dassault Aviation tidak kalah cerdik dalam menawarkan pesawat tempur Rafale. Dassault Aviation menawarkan perakitan pesawat tempur Rafale di Malaysia. Mereka juga siap berbagi teknologi dan Malaysia didaulat untuk ikut memasok sebagian komponen pesawat tempur Rafale.

Menurut perwakilan Dassault Aviation, Daniel Fremont, apa yang ditawarkan Dassault Aviation merupakan proyek khusus, untuk membangun pesawat masa depan Malaysia. “Objektif utama bukan ekonomi, tetapi pendidikan agar anda dapat menyelenggarakan sendiri jet berkenaan”, ujar Daniel Fremont merayu.

Tidak hanya Dassault Aviation dan SAAB, Eurofighter Typhoon Inggris juga optimis karena merasa memiliki kedekatan sesama negara persemakmuran, begitu pula dengan Boeing F/A-18E/F Super Hornet AS, yang mempunyai tekanan politik tinggi untuk suplai suku cadang dan persenjataan F/A- 18 yang dimilii Malaysia saat ini. Di saat-saat terakhir, Rosoboronexport Rusia juga masuk menawarkan paket upgrade Mig-29N Malaysia, untuk memperpanjang usia pesawat 40 tahun.

Mig-29 N RMAF, Malaysia.

Yang mana akan dipilih Malaysia ?.

 
Malaysia masuk dalam situasi dilematis. Meng-upgrade atau mengganti Mig 29N Fulcrum dengan pesawat-pesawat generasi ke 4 di atas, tidak memecahkan persoalan, ketika negara tetangga seperti Singapura akan dilengkapi pesawat siluman generasi ke 5, F-35 dari Amerika Serikat. Sementara Indonesia pun belum menentukan pilihannya.

Jika negara tetangganya Singapura akan dilengkapi pesawat siluman generasi ke 5, F-35, maka membeli pesawat tempur generasi ke 4, untuk proyeksi masa depan, adalah sesuatu yang mubazir.

Pada bulan Februari 2003 Singapura bergabung dalam program pembuatan pesawat tempur siluman F-35. Sebagai anggota Security Cooperative Participant (SCP), Singapura diberi kesempatan untuk mengeksplorasi F-35 sesuai kebutuhan khusus yang diinginkan. Singapura kemungkinan memilih model F-35B yang memiliki fungsi STOVL(short take-off and vertical landing). F-35 Joint Strike Fighter (JSF) programme, melibatkan 10 negara di luar AS yakni: Inggris, Italia, Kanada, Norwegia, Turki, Denmark, Belanda, Australia, Jepang dan Korea Selatan.

Setelah digelarnya Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition LIMA, 26 Maret 2013, Malaysia mulai tertarik dengan SU 35 Hunter Killer atau Sukhoi T-50 PAK FA. Namun dalam Paris Airshow 21 Juni 2013, Wakil Rosoboronexport Victor Komardin hanya menawarkan tambahan Sukhoi SU-30M Flanker, yang merupakan jet tempur tercanggih yang dioperasikan Royal Malaysian Air Force/ RMAF.

Sukhoi T-50 PAK FA

Atas keinginan Malaysia untuk mendapatkan Sukhoi T-50 PAK FA, Victor Komardin menjelaskan:”Rusia sedang menimbang permintaan pesawat generasi kelima, seperti yang diinginkan pemerintah Malaysia. Pilihannya mungkin Sukhoi PAK FA atau versi flanker yang lebih advance, yakni SU-35″. Malaysia belum mendapatkan jawaban.

Akibatnya, tanggal 9 September 2013 Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hishammuddin Hussein menyampaikan pernyataan yang cukup mengejutkan. Menurutnya tidak ada rencana dari pemerintah saat ini untuk mengganti skadron Mig-29 dengan pesawat tempur yang baru. Penggantian dan pembelian pesawat tempur baru, harus dilihat dalam konteks keamanan dan ancaman negara Malaysia.

“Untuk saat ini, pemerintah belum memiliki rencana untuk mengganti Mig-29 ataupun Sukhoi. Kami justru mengupayakan pemenuhan persenjataan untuk skadron helikopter Agusta dan upgrade Helikopter Nuri”, ujar Menteri Pertahanan Malaysia.

Situasi serupa juga dialami oleh Korea Selatan. Namun Korsel telah mengambil keputusan dengan mendepak F-15 Silent Eagle – Boeing, atau pun Typhoon – Eurofighter, dan langsung lompat membeli pesawat generasi kelima F-35 Lockheed Martin. Korea Selatan mengambil langkah tersebut karena negara tetangganya seperti China, Jepang dan Rusia juga menyiapkan pesawat generasi ke 5. Prototype Sukhoi T-50 PAK FA pertama kali terbang 29 Januari 2010. Angkatan Udara Rusia diproyeksikan menerima 60 pesawat Sukhoi T-50 PAK FA pada tahun 2016.

Bagaimana dengan Indonesia ?

 
Posisi Indonesia hampir sama dengan Malaysia. Indonesia lebih sulit lagi karena RAAF Australia sebentar lagi menerima pesawat F-35 pertamanya, yakni bulan Juni 2014. Tidak terbayangkan pesawat F-35 Singapura dan Australia bisa menari-nari di dekat wilayah atau di atas wilayah udara Indonesia, tanpa kita mampu mendeteksinya.

Jika Singapura berkonflik dengan Malaysia, tentunya F-35 Republic of Singapore Air Force’s (RSAF) bisa diposisikan sebagai armada pemukul, untuk menusuk ke dalam wiayah Malaysia. Sementara F-16 block 52 diposisikan sebagai air defence. Skenario yang sama diterapkan Korea Selatan dalam mengantisipasi ancaman Korea Utara. Australia pun tampaknya tidak jauh dari skenario tersebut.

Seperti apa skenario Indonesia untuk menghadapi tantangan dan perubahan ini ?. Belum jelas. langkah Indonesia dan Malaysia, sama sama belum jelas dalam mengantisipasi kehadiran F-35 atau pesawat siluman dari tetangganya.

F-16 Block 25 yang dihibahkan ke Indonesia selagi bertugas di Air National Guard

Untuk mengisi kurangan pesawat saat ini, Indonesia justru membeli 24 pesawat bekas F-16 block 25 dari AS. Indonesia telah melepas salah satu kartu truf-nya dengan pembelian pesawat lawas tersebut. Dalam 5-10 tahun ke depan pesawat SU-30 MK2 dan F-16 block 25 Indonesia, harus berhadapan dengan F-16 block 52 dan F-35 Singapura, atau F/A 18 Hornet dan F-35 Australia.

Australia dan Singapura terlihat memiliki agenda yang lebih terukur.

Indonesia belum bisa berharap banyak dengan proyek pesawat tempur KFX. AS masih mencoba menarik proyek KFX ini agar menjadi KFX E, singgle engine yang lebih sebagai upgrade single TA-50 atau F-16. Sementara Korea Selatan bersikukuh untuk membangun KFX C103 twin engine dengan fitur weapons bay (stealth). Tanpa didukung AS, Korea Selatan akan kesulitan untuk mendapatkan fitur stealth tersebut. Kasus Korea Selatan ini mirip dengan cerita saat Jepang ingin membangun pesawat tempur sendiri namun diredam oleh AS.

Kalau pun jadi, pesawat KFX akan operasional sekitar tahun 2023-atau 2025. Untuk menutup gap tersebut, Korea Selatan memesan 40 pesawat F-35 dalam menghadapi tantangan di depan mata. 

Sumber : JKGR

The Jupiters Bertolak Ke Brunei Darussalam Meriahkan Bridex 2013

YOGYAKARTA-(IDB) : The Jupiters Aerobatic Team yang merupakan team Aerobatik kebanggaan TNI Angkatan Udara, Rabu (27/11) dilepas oleh Staf Kemenhan untuk menuju Brunei Darusalam dalam rangka mengikuti Bridex 2013, Brunei Darussalam International Defence Ekhibition 2013 yang akan berlangsung pada tanggal 5 dan 6 Desember 2013 mendatang.

Pelepasan Tim JAT berlangsung di Base Ops Lanud Adisutjipto, dari Kemhan diwakili oleh Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Pertahanan Marsekal Muda TNI Joko Setiono.

Dalam sambutan awal Beliau mengatakan “The Jupiters telah mengukir prestasi tidak hanya di Indonesia namun telah memukau di Centervial of RTAF Founding Fathers Aviation atau 100 tahun penerbangan Thailand tahun 2012, selanjutnya bulan Februari 2013 diundang negera Jiran malaysia dalam Langkawi International maritime and Aerospace Exhibition 2013.

Hadir pula dalam acara pelepasan tersebut Komandan Pangkalan TNI AU Adisutjipto Marsekal Pertama TNI Agus Munandar, SE, Komandan Wing Dik Terbang Kolonel Pnb Ir Bob H Panggabean, para Kadis Operasi, Kepala Dinar Personel, kepala dinas Logistik dan para pejabat di Lanud Adisutjipto dan Penerbang lainnya.

Tim ini direncanakan akan bertolak meninggalkan Base campnya besok tanggal 28 November menuju Surabaya dan dilanjutkan ke Banjarmasin. Perjalanan akan dilanjutkan esok harinya dari Banjarmasin menuju Balikpapan dan Tarakan (Round), di lanjutkan ke Brunai Darussalam. Tim Aerobatic yang akan beraksi di Bridex 2013 ini melibatkan 8 pesawat, dan 52 crew. Direncanakan Team JAT akan kembali ke Maguwo, Yogyakarta (7/12).

Dan Lanud Adisutjipto Marsma TNI Agus Munandar, SE, menyampaikan bahwa Team JAT telah menyiapkan generasi ke tiga ini jauh sebelum tampil perdana saat HUT TNI ke 68 tahun 2013 yang lalu.

Proses regenesasi ini telah berjalan mulus dan tanpa hambatan. Dan sampai sekarang, team JAT ini telah dapat terbang formasi dengan 8 pesawat. Masih menurut Danlanud Kesiapan The jupiters saat ini telah 100 %.

Dalam pameran ini, The Jupiters Aerobatik Team akan menampilkan manuver akrobatik udara dengan formasi, antara lain, Jupiter Roll, Arrow Head Loop-Break Off, Half Cuban-Jupiter Wheel, Tango to Diamond Loop, Heart, Screw Roll, Roll Slide, Solo Spin, Jupiter Roll Back.

Formasi dari The Jupiters akan dipimpin oleh Mayor Pnb Feri Yunaldi sebagai Leader di Jupiter 1, dimana masing-masing pesawat diawaki oleh Kapten Pnb Ripdho Utomo sebagai Right Wing di Jupiter 2, Kapten Pnb Apri Arfianto sebagai Left Wing di Jupiter 3, Mayor Pnb Ari Susiono sebagai Slot di Jupiter 4, Mayor Pnb Sri Raharjo sebagai Lead Synchro di Jupiter 5, dan May Pnb Marcellinus Dirgantara sebagi Syncro di Jupiter 6.

Saat pelepasan Team JAT ini selain mengelar koferensi pers juga diadakan static show dan foto bersama. Semua wartawan diberikan kesempatan untuk melihat dari dekat profil KT-01 Woong Bee, pesawat The Jupiter.

Keberhasilan dan kesuksesan Jupiter Aerobatik Team tidak hanya merupakan hasil kerja keras dan profesionalisme dari para instruktur Penerbang TNI AU saja, akan tetapi kesempatan yang diberikan oleh pimpinan TNI Angkatan Udara untuk berinteraksi dengan komunitas aerobatik internasional lainnya.

Sumber : TNI AU

KRI Diponegoro-365 Singgah di Cochin, India

COCHIN-(IDB) : Setelah berlayar selama tiga hari dari pelabuhan Karachi, KRI Diponegoro-365 dengan Komandan Letkol Laut (P) Hersan, S.H. singgah di pelabuhan umum Cochin, India, Sabtu (23/11) dalam rangka bekal ulang bahan bakar dan air tawar untuk melanjutkan etape selanjutnya menuju Indonesia.

Tepat pukul 12.30 waktu setempat kapal perang jenis SIGMA kebanggaan Bangsa Indonesia ini merapat dengan aman. Kedatangan KRI Diponegoro disambut dengan alunan musik penuh semangat dari drum band Angkatan Laut India. Turut menyambut mewakili Angkatan Laut India Commander Happy Mohan dan Atase Pertahanan RI untuk India Kolonel Laut (E) Arif Harnanto beserta istri.

Puji Syukur pun dilakukan oleh para prajurit KRI dipimpin oleh perwira pelaksana (Palaksa) Letkol Laut (P) Wawan Trisatya Atmaja di geladak heli karena telah diberi keselamatan dalam pelayaran dari Pakistan menuju India tersebut. Setelah merapat, Komandan KRI Diponegoro-365 menerima rombongan perwakilan Angkatan Laut India, Athan beserta istri di lounge room perwira KRI Diponegoro.

Selama di Cochin-India, Komandan KRI Diponegoro dan beberapa perwira akan melaksanakan Courtesy Call (CC) kepada COS of Southern Naval Command, Cochin serta kunjungan ke Navigation Direction School dan Gunnery School (Dronacharya), sesuai agenda, KRI Diponegoro-365 merapat di India ini selama dua hari, dan akan tolak kembali menuju tanah air Indonesia pada hari Senin (25/11).

Sumber : Koarmatim

Menhan RI Tinjau Unsur Operasi Arung Hiu Di Perbatasan Pulau Terluar

RAJA AMPAT-(IDB) : Menteri Pertahanan (Menhan) RI Purnomo Yusgiantoro meninjau unsur Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) yang tergabung dalam Opersi Arung Hiu-13, di Perairan Raja Ampat, Papua, Selasa (26/11). Kunjungan kerja Menhan didampingi Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio, Pangarmatim Laksmana Muda TNI Agung Pramono, S.H., M.Hum., Komandan Gugus Tempur Laut (Danguspurla) Koarmatim Laksamana Pertama TNI Aan Kurnia, S.Sos., selaku Komandan Gugus Tugas Opersi Arung Hiu-13.

Rombongan Menteri Pertahanan tiba di perairan Raja Ampat menggunakan KRI Surabaya-591 yang menjadi kapal markas Operasi Arung Hiu-13. Selanjutnya Menhan RI didampingi Kasal meninjau rencana lokasi Sail Raja Ampat 2014, dari udara menggunakan Helikopter jenis Bell HU-415. Sedangkan Pangarmatim bersama Komandan Guspurla meninjau rencana lokasi Sail Raja Ampat dari laut menggunakan kendaraan air cepat Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB).

Kunjungan kerja Menhan selanjutnya menuju Sorong untuk menghadiri  acara Bhakti Sosial berupa pembagian paket sembako dan perehaban Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jemaat Silo Kampung Mariat Gunung, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong serta menghadiri Seminar Bela Negara di Hotel Meredia. Pada kesempatan itu Menhan selaku pembicara menyampaikan pentingnya pemahaman dan menanamkan jiwa patriotisme, bela negara dan cinta tanah air terhadap masyarakat generasi muda penerus bangsa.

Adapun rangkaian kunjungan kerja menhan ke pulau-pulau terluar di perbatasan Papua diantaranya yaitu, Minggu tanggal 24 Nopember 2013, on board KRI Surabaya - 591 di Pelabuhan umum Biak Numfor, dilanjutkan pelayaran menuju Pulau Bras dan Pulau Fanildo. Pada kesempatan itu Menhan menerima paparan dari Danguspurlatim tentang  rencana terinci Track yang akan di lalui, jadwal kegiatan, situasi daerah operasi serta data-data daerah yang akan di kunjungi.

Selanjutnya Senin tanggal 25 Nopember 2013 KRI Surabaya tiba di perairan Pulau Bras dan Pulau Fanildo, Menhan RI di dampingi Kasal dan Pangarmatim menggunakan Helikopter TNI AL HU-415 menuju Pulau Bras dan Pulau Fanildo untuk melaksanakan peninjauan terhadap Pos Pengamanan Pulau Terluar (Pam Puter). Menhan menyampaikan arahan kepada Prajurit TNI yang sedang bertugas di Pulau Bras dan Pulau Fanildo serta memberikan bantuan kepada masyarakat setempat. 

Sumber : Koarmatim

Dubes Singapura Dan Korsel Tak Sanggah Tuduhan Penyadapan

JAKARTA-(IDB) : Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengungkapkan bahwa Duta Besar Singapura dan Korea Selatan untuk Indonesia tidak membantah berita-berita mengenai keterlibatan kedua negara dalam penyadapan terhadap Indonesia.

 

Hal itu dikatakan Marty sebalum melakukan rapat kerja gabungan bersama Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

 

"Kita telah meminta penjelasan tentang berita yang muncul dengan menggunakan fasilitas fiber optic dalam kegiatan penyadapan. Dubes Korea Selatan dan Singapura tidak menyanggah berita tersebut," kata Marty.

 

Marty menyebutkan, atas pemanggilan kedua dubes tersebut, masing-masing berjanji akan menyampaikan kepada pemerintah mereka.

 

"Kalau Dubes Singpore mengatakan akan menyampaikan kepada pemerintahnya. Mereka menyatakan bahwa pemberitaan ini tidak ada dasarya. Khusus Singapore dan Korsel statusnya bukan menyangkut Indonesia, tapi menyangkut banyak negara," sebut Marty.

 

Rapat kerja gabungan dihadiri oleh Menlu, Marty Natalegawa, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Kapolri, Jenderal Pol Sutarman, Kepala BIN, Marciano Norman, dan perwakilan Lemsaneg.

Panglima TNI : Kerja Sama Indonesia Singapura Sepatutnya Dievaluasi

Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, mengatakan kerja sama antarnegara itu berdasarkan hubungan saling percaya. Hanya, jika hubungan tersebut sudah tak sesuai bahkan tak saling percaya, maka perlu di evaluasi.

Sebelumnya, Sydney Morning Herald, melampirkan dokumen milik pegawai NSA Edward Snowden. Laporan itu menyebutkan Singapura dan Korea Selatan membantu AS dan Australia menyadap hubungan telekomunikasi bawah laut yang melintasi Asia.

Berdasarkan data dari laporan itu Amerika Serikat dan kelompok intelijen dari negara yang tergabung dalam Five Eyes menyadap serat kabel optik di 20 titik di seluruh dunia. Direktorat Sinyal Pertahanan Australia juga disebut bekerja sama dengan intelijen Singapura.

Terkait hal tersebut, Moeldoko yang saat ini berada di Kuala Lumpur, Malaysia, jika laporan itu terbukti benar, maka sudah tak ada rasa saling percaya dan saling sesuai. Ia pun menyatakan sudah sepatutnya hubungan tersebut di evaluasi.

Malaysia, Senin kemarin memanggil Komisaris dan Duta Besar Singapura terkait laporan itu. Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman, mengatakan pihak dia sedang mencari klarifikasi dari Komisaris dan Duta Besar Singapura.

Ia mengatakan jika tuduhan ini terbukti benar maka ini menjadi masalah serius. Pemerintah Malaysia secara resmi menolak dan membenci tindakan itu. Apalagi jika aksi ini dilakukan oleh tetangga sendiri. Ia mengatakan tindakan mata-mata terhadap teman dan tetangga yang baik benar-benar tak bisa diterima. Kegiatan ilegal ini juga bertentangan dengan semangat sejati dan komitmen hubungan bertetangga.

Berdasarkan data yang dikutip Sydney Morning Herald, Singapura membantu anggota Five Eyes menyadap data kabel bawah laut yang disebut SEA-ME-WE 3. Sebagian besar kabel ini dimiliki perusahaan Singapura, Singapore Telecommunications (SingTel). SEA-ME-WE 3 , adalah singkatan dari Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa Barat.

Kabel ini sendiri menghubungkan lebih dari 30 negara, termasuk Cina, Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Vietnam, Inggris, dan Prancis. Sementara itu Singtel dan Kementerian Pertahanan Singapura tak berkomentar terkait tuduhan tersebut.

Sumber : Irib

TNI Dan ATM Tingkatkan Kerja Sama Militer

KUALA LUMPUR-(IDB) : Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) sepakat untuk memperkuat jalinan kerja sama antara kedua belah pihak demi terciptanya stabilitas keamanan kedua negara.

Kesepakatan tersebut menyangkut peningkatan latihan bersama, informasi intelijen, pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan dan kerja sama di sektor udara, laut dan darat dengan harapan tahun 2014 semakin baik dan kokoh.

Kesepakatan itu terwujud dalam sidang ke-11 High Level Committee Malaysia Indonesia (HLC Malindo) yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu.

Dalam sidang yang dipimpin langsung Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko dan Panglima ATM, Jenderal Zulkifeli Bin Mohd Zin tersebut dibahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah perbatasan Indonesia dan Malaysia baik di darat, laut maupun udara agar kestabilan dan keamanan bisa tetap terjaga.

Usaha bersama untuk menjaga keamanan yang dilakukan oleh TNI dan ATM inipun telah mendapatkan pengakuan internasional terutama di Selat Malaka.

Dalam sidang ke-11 HLC Malindo tersebut juga disepakati mengenai peningkatan ekonomi penduduk yang tinggal di sepanjang perbatasan dengan cara melakukan aktivitas yang dianjurkan oleh badan sosio-ekonomi kedua negara.

Jenderal TNI Moeldoko menjelaskan dalam HLC ini telah dibahas kemajuan di bidang intelejen, operasi dan pelatihan, sosial ekonomi, kepolisian dan maritim.

Semua itu, kata dia, melalui perencanaan yang telah disepakati bersama dan kedua belah pihak akan mengambil langkah-langkah ke depan.

"Tentunya, kita juga akan mengevaluasi apa yang telah berjalan dan ke depan kedua belah pihak juga telah menentukan sejumlah langkah-langkah yang lebih baik," ungkapnya.

Sedangkan sidang ke-12 HLC pada tahun depan direncanakan berlangsung di Indonesia.

Sumber : Antara

Eurocopter Receives First Main Fuselage Assembly From Indonesian Aerospace For EC725 & EC225.

SPANYOL-(IDB) : PT Dirgantara Indonesia/Indonesian Aerospace (IAe) has delivered the first complete main fuselage assembly it has produced for Eurocopter EC725 and EC225 helicopters, marking a significant milestone in the companies’ industrial partnership.

This no. 1 assembly – consisting of the integrated upper and lower fuselage sections – was built at IAe’s Bandung, Indonesia facility in West Java. It is scheduled for delivery to Eurocopter’s Marignane, France headquarters site during December, to be integrated into either an EC225 or EC725 helicopter.

As part of a long-term industrial relationship established in 2008, Eurocopter has entrusted IAe with the production of EC725/EC225 upper and lower fuselages, along with the tail booms for these helicopters. The partnership calls for Indonesia to provide 125 component sets at a contract value of $43 million – with five upper fuselage sections and 23 tail booms already delivered from Indonesia to Eurocopter.

This activity has now moved into a new phase as the company builds the lower fuselage as well, enabling its integration with the in-country produced upper section to create a complete main fuselage assembly.

“IAe is a key supplier in Eurocopter’s global supply chain and an important part of the EC225/725 helicopter family’s industrial network,” said Ludovic Boistot, CEO of the Eurocopter Indonesia subsidiary. “The first integrated fuselage assembly’s handover demonstrates the vitality of our cooperation with IAe, which will continue to evolve in meeting Indonesia’s helicopter needs and the evolution of its aerospace sector.”

To boost the production capacity, IAe plans to expand its work shift and increase the number of assembly jigs at Bandung. In 2014, the Indonesian company is targeting deliveries of one EC725/EC225 tail boom every three weeks, and one integrated fuselage every 10 weeks.

The EC725/EC225 fuselage and tail boom production is an extension of IAe’s long-term industrial relationship with Eurocopter, which also includes the Indonesian company’s final assembly of NAS332 Super Puma helicopter versions at Bandung for close to 30 years.

Source : AirRecognition

Timor Leste Tuduh Australia Gunakan Spionase Dalam Negosiasi Laut Timor

Tekanan terhadap Australia atas kegiatan spionasenya di kawasan terus berlanjut. Kini giliran Timor Leste menuduh kegiatan spionase Australia itu juga mengganggu ruang kabinetnya demi keuntungan komersial. Timor Leste juga mengancam akan membatalkan kesepakatan yang  berpotensi menguntungkan Australia miliaran dolar atas sejumlah royalti.

DILLI-(IDB) : Figur senior di pemerintahan Timor Leste mengatakan Badan Intelejen Australia (ASIS) diam-diam merekam jajaran menteri Timor Leste dan pejabat di Dili pada tahun 2004.

Ini bukan pertama kalinya tuduhan itu diungkapkan, tetapi Agio Pereira - orang yang diperkirakan akan menjadi perdana menteri Timor Leste berikutnya - adalah pemimpin yang paling menonjol untuk menyuarakan tuduhan itu ke publik.

Pada tahun 2006 pemerintah Howard menandatangani perjanjian Pengaturan Maritim tertentu di Laut Timor (CMATS) dengan Timor Leste.

Kedua negara sepakat untuk saling berbagi 50-50 dari sekitar $ 40 miliar pendapatan dari pengembangan gas, tetapi Timor kini berselisih atas perjanjian itu, sebagian karena spionase.

Pereira mengatakan penyadapan terjadi selama negosiasi perjanjian CMATS, dan itu telah memberikan keuntungan besar bagi Australia.

"Insider trading yang dilakukan Australia adalah kejahatan. Dan ketika Anda menyadap evaluasi tim negosiasi mengenai dampak dari negosiasi yang mereka lakukan, Anda akan memiliki keuntungan," katanya.

"Ini lebih dari tidak adil, aksi penyadapan selama negosiasi perjanjian itu benar-benar menciptakan kerugian yang luar biasa di pihak yang lain (Timor Leste) dan menurut hukum internasional, Konvensi Wina dan hukum perjanjian, anda harus bernegosiasi dengan itikad baik."

Sementara menolak memberikan bukti tuduhan, ia mengatakan Timor Leste telah memutuskan untuk membawa kasus itu ke panel arbitrase di Den Haag pada bulan Desember mendatang.

Seorang pengacara yang bekerja pada kasus ini mengatakan sidang pendahuluan akan digelar sebelum pengadilan arbitrase permanen minggu depan.

Timor Leste Desak Penjelasan

Dugaan ini terungkap di waktu yang sulit bagi Australia di kawasan dengan terungkapnya skandal penyadapan yang dampaknya memicu ketegangan hubungan Australia dengan Indonesia.

Dan hari ini (27/11/2013),  Cina juga mengeluarkan teguran bernada keras atas pernyataan dari Menteri Luar Negeri Julie Bishop, yang mengutuk zona identifikasi pertahanan udara China di Laut China Timur yang baru dideklarasikan.

Namun Pereira membantah dirinya memanfaatkan kondisi ini untuk mempermalukan Australia.

"Ini bukan tentang uang, ini tentang kedaulatan. Ini tentang kepastian dan ini tentang masa depan generasi masa depan yang sangat penting bagi Timor Leste," katanya .

Dia mengatakan Timor Leste diam-diam mencari penjelasan dari pemerintah Gillard pada bulan Desember tahun lalu, namun pemerintah Australia menolak untuk memberikan respon yang memuaskan dan sebagainya Timor Leste pun  beralih menggunakan jalur arbitrase internasional .

Mantan menteri Australia saat ini maupun di masa lalu, termasuk menteri luar negeri pada saat itu, Andrew Downer, menolak untuk mengomentari tuduhan ini.

Tapi pada bulan Mei lalu, Menteri Luar Negeri Bob Carr dan Jaksa Agung Mark Dreyfus merilis sebuah pernyataan yang mengatakan Australia tidak mengomentari masalah intelijen bahkan jika itu tidak benar.

Bertujuan Untuk Menegosiasikan Batas Maritim

Pastor Frank Brennan yang sejak lama menyatakan perjanjian CMATS tidak adil, mengatakan kesepakatan itu membungkam Timor Leste dari negosiasi batas maritim permanen selama 50 tahun.

Dan Pereira mengatakan batas-batas maritim itu menjadi pemicu utama pihaknya membawa masalah ini ke Den Haag.

"Timor Leste dengan memiliki perbatasan permanen pasti akan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk berurusan dengan perusahaan sumber daya multinasional dan memberikan mereka investasi keamanan yang lebih baik," kata Pereira.

Pastor Brennan mengatakan ia percaya ini merupakan tuduhan yang dapat merusak Australia.

"Saya pikir sangat merusak bukan hanya spionase terhadap pihak lain dalam negosiasi perjanjian ini,  tetapi sebenarnya spionase di ruang kabinet pemerintah lainnya ketika mereka membuat pengaturan," katanya.

"Sekarang hal-hal ini belum terbukti, tetapi mereka telah menduga kuat ada arbitrase di belakangnya."

Sumber : RadioAustralia