TNI Rotasi Puluhan Perwira Tinggi Bidang Intelijen

JAKARTA-(IDB) : Mutasi besar-besaran terjadi di level perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia. Sebagian besar pati ini duduk di posisi strategis Badan Intelijen Strategis (Bais). Tidak hanya petinggi Bais, mutasi juga terjadi di jajaran perwira tinggi ahli Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

 

Belum ada kejelasan apakah mutasi ini terkait terbongkarnya kasus penyadapan para pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono, oleh intelijen Australia, Defense Signals Directorate (DSD).

Dalam keterangan pers TNI yang diterima VIVAnews, Selasa 26 November 2013, hanya dijelaskan, mutasi dan promosi jabatan ini dalam rangka mengoptimalkan tugas yang sangat dinamis.

Mutasi dan promosi ini tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/901/XI/2013  tanggal 18 November  2013, tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI telah ditetapkan mutasi jabatan 37 Pati TNI.

Dalam mutasi tersebut ada 24 Pati dari TNI Angkatan Darat yang terkena rotasi, sebanyak lima orang Pati dari TNI Angkatan Laut dan delapan Pati dari TNI Angkatan Udara.

TNI AD

1. Mayjen TNI  dr. Komarudin Boenjamin, Sp.B.U dari Kapuskes TNI menjadi Staf Khusus Kasad.

2. Brigjen TNI dr. Daniel Tjen, Sp.S. dari Dirkesad menjadi Kapuskes TNI.

3. Brigjen TNI Drs. Subroto, M.M. dari Asdep Koord. Pendayagunaan Aparatur Kemenko Polhukam menjadi Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam.

4. Brigjen TNI Budiarjo dari Kabinda Bali BIN menjadi Pati Mabes TNI AD ( dalam rangka pensiun).

5. Brigjen TNI Wahyu Agung Prayitno, S.Pd.  dari Dir B Bais TNI menjadi Staf Khusus Kasad.

6. Brigjen TNI Lilik Sugiharto dari Dir D Bais TNI menjadi Staf Khusus Kasad.

7. Brigjen TNI Dra. Sri Parmini, M.M. dari Kasetum TNI menjadi Staf Khusus Kasad.

8. Brigjen TNI Drs. Hasan Saleh, S.I.P. dari Pa Sahli Tk. II Bid. Komsos Panglima TNI menjadi Kasetum TNI.

9. Brigjen TNI Robby Win Kadir dari Irum Itjen TNI menjadi Irop Itjen TNI.

10. Brigjen TNI Bambang Sutrisno dari Pati Ahli Kasad Bid Sosbud menjadi Staf Khusus Kasad.

11. Brigjen TNI Nukman Kosadi dari Pati Ahli Kasad Bid Hukum menjadi Staf Khusus Kasad.

12. Brigjen TNI Eski Hermawan dari Pati Ahli Kasad Bid Idpol menjadi Staf Khusus Kasad.

13. Brigjen TNI Asep Kuswani dari Pati Ahli Kasad Bid Ilpengtek & LH menjadi Staf Khusus Kasad.

14. Brigjen TNI Teguh Rahardjo dari Kadisjarahad menjadi Pati Ahli Kasad Bid Ilpengtek&LH.

15. Kolonel Cpm Eddy Kristanto dari Paban Utama B-2 Dit B Bais TNI menjadi Kabinda Bali BIN.

16. Kolonel Inf Imam Soepriyanto dari Paban Utama D-1 Dit D Bais TNI menjadi Dir A Bais TNI.

17. Kolonel Kav Jamaluddin, M.Si. dari Paban Utama E-2 Dit E Bais TNI menjadi Dir B Bais TNI.

18. Kolonel Inf Eriet Hadi Uriyanto dari Wadan Pusintelad menjadi Dansatintel Bais TNI.

19. Kolonel Ckm dr.Dubel Mariyones,Sp.B. dari Ir Ditkesad menjadi Dirkesad.

20. Kolonel Inf Muchdarizal dari Wadan Pusdik Bangspes Kodiklat TNI menjadi Pa Sahli Tk II Bid. Komsos Panglima TNI.

21. Kolonel Inf Hendra Yus dari Paban IV/ Komsos Sterad menjadi Pati Ahli Kasad bid Sosbud.

22. Kolonel Kav A.A.Ketut Mayun Wiyadnya dari Ses Itjen TNI menjadi Pati Ahli Kasad Bid. Hukum.

23. Kolonel Inf Supartodi dari Paban Sahli Bid. Dukat dan Bankeman Pok Sahli Bid. Sosbud Sahli Kasad menjadi Pati Ahli Kasad bid. Idpol.

24. Kolonel Cba Ir. Djoko Susilo, M.T. dari Paban Sahli Bid. Dik Pok Sahli Bid. Sosbud Sahli Kasad menjadi Kadisjarahad.

TNI AL
 
1. Laksma TNI Freddy Rudolf Dicky Egam dari Dansatintel Bais TNI menjadi Dir G Bais TNI.

2. Laksma TNI dr. Adi Riyono dari Kadiskesal menjadi Waka Puskes TNI.

3. Laksma TNI dr. Nelson Pandaleke,Sp.PD.dari Karumkital dr. RML Diskesal menjadi Kadiskesal.

4. Kolonel Laut (E) Ir. Sigit Soekirno Soedibyo dari Paban Utama B-4 Dit B Bais TNI menjadi Pati Sahli Kasal Bid. Dokstraops.

5. Kolonel Laut (K) dr.B.Renaldi, Sp.M. dari Wakamed Rumkital dr. MTH Diskesal menjadi Karumkital dr. RML Diskesal.

TNI AU 
 
1. MarsdaTNI Amarullah dari Dankorpaskhas menjadi Waka Bais TNI.

2. Marsma TNI Mujahidin Harpin Ondeh dari Danpuslat Kodiklat TNI menjadi Dankorpaskhas.

3. Marsma TNI Wahyudi Sumarwoto, S.E., M.Si. dari Pati Sahli Kasau Bid.Iptek menjadi Danpuslat Kodiklat TNI.

4. Marsma TNI Rachman Rosta W. dari Dir A Bais TNI menjadi Staf Khusus Kasau.

5. Marsma TNI Rakhman Hatiadi SA., M.B.A., M.Sc., NSS dari Dir G Bais TNI menjadi Dir D Bais TNI.

6. Marsma TNI Hermansyah dari Irops Itjen TNI menjadi Irum Itjen TNI.

7. Marsma TNI dr. Agustinus Hari Haksono, Sp. THT. dari Waka Puskes TNI menjadi Staf Khusus Kasau.

8. Kolonel Pnb Sulastri Baso dari Dirjian Air Power Seskoau menjadi Pati Sahli Kasau Bid. Iptek.

Sumber : Vivanews

TNI AL Kerahkan 14 Kapal Perang Di Ajang Sail Raja Ampat 2014

RAJA AMPAT-(IDB) : Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio mengatakan, TNI AL akan menerjunkan sedikitnya 14 kapal perang untuk menyemarakkan Sail Raja Ampat 2014, di Raja Ampat, Papua Barat.

Sail Raja Ampat 2014 rencananya akan dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada Juni 2014 mendatang.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dan seperti kegiatan sail-sail sebelumnya, minimal 14 unit kapal perang," kata Marsetio di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, Selasa (26/11).

Marsetio mendampingi Menhan Purnomo Yusgiantoro dan Ibu Lis Yusgiantoro meninjau lokasi penyelenggaraan Sail Raja Ampat 2014 di Pelabuhan Waysai dan Pantai WTC.

Dia mengatakan, dukungan alokasi armada kapal perang sangat penting karena lokasi Raja Ampat sangat spesifik.

"Tempatnya sangat spesifik di Raja Ampat, adanya keterbatasan baik dari segi sarana dan prasarana," katanya.

Marsetio mengungkapkan, jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) yang terdiri atas Lantamal dan Lanal Sorong telah menentukan titik untuk dilakukan Sailing Pass dan penerjunan pada Sail Raja Ampat 2014 mendatang.

"Kita juga akan menyiapkan hotel terapung sebagai sarana pendukung untuk peserta Sail Raja Ampat," kata Marsetio.

Angkatan Laut Berperan Strategis Mendukung Penyelenggaraan Sail Raja Ampat

Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro optimistis Kementerian Pertahanan RI dan TNI Angkatan Laut (AL) dapat memainkan peran strategis untuk mendukung pelaksanaan Sail Raja Ampat 2014.

Rencananya, Sail Raja Ampat 2014 akan dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada Juni 2014 mendatang.

Menhan dan Ibu Lis Yusgiantoro, yang didampingi KSAL Laksamana TNI Marsetio berada di Raja Ampat setelah menempuh perjalanan sekitar 40 jam menggunakan KRI Surabaya-591 dari Merauke, yang dilanjutkan Helikopter Bell milik TNI Angkatan Laut menuju Raja Ampat dan selanjutnya ke Sorong, Provinsi Papua.

"Persiapan sudah ada. Tetapi ada baiknya, kita melihat secara dini sebab Kemhan dan TNI saat ini sudah melakukan berbagai persiapan," kata Menhan saat meninjau lokasi penyelenggaraan Sail Raja Ampat 2014 di Pelabuhan Waysai dan Pantai WTC, Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, Selasa (26/11).

Sebelum berkunjung ke Raja Ampat, Menhan terlebih dulu meninjau sejumlah pos perbatasan RI dengan negara tetangga, di antaranya Pos Perbatasan RI-Papua Nugini di Sota, Merauke dan Pos Perbatasan RI-Palau di Pulau Brast.

Menhan juga menggelar pertemuan dengan para tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat baik di Merauke maupun Pulau Brast.

"Kita terus mendorong peningkatan semangat kebangsaan dan bela negara kepada rakyat Indonesia. Itu tugas Kemhan," katanya. 

Sumber : BeritaSatu

Serangan Balik : Indonesia Dituduh Bantu Cina Mata-Matai Australia

DARWIN-(IDB) : Media massa Australia memberitakan bahwa intelijen militer Indonesia telah menggunakan peralatan pengintaian buatan Cina untuk memata-matai pejabat Australia. Situs berita news.com.au, misalnya, mengutip sumber yang tidak disebut namanya mengatakan bahwa Jakarta dan Beijing melakukan sejumlah operasi bersama untuk mengintai Australia.

Dituliskan juga, telepon-telepon genggam milik warga Australia disadap dengan imbalan antara US$ 300-1.000 oleh perusahaan yang terkait langsung dengan militer Indonesia. Kabarnya, telepon tersebut dikirim ke otoritas militer Cina melalui Badan Intelijen Strategis (BAIS).

Penyadapan telepon itu hanya elemen kecil saja dari operasi intelijen yang menggunakan peralatan penyadapan bergerak maupun yang terpasang untuk mematai-matai warga negara, perusahaan, dan diplomat Australia. Termasuk pula peralatan penyadapan tercanggih buatan Cina.

Sebagian besar peralatan tersebut dibuat berdasarkan desain Barat, yang dicuri Cina dan diberikan kepada Indonesia oleh Departemen ke-3 Tentara Pembebasan Rakyat (PLA),  militer Cina. BAIS diduga bekerja sama erat dengan Departemen ke-3 yang bertanggung jawab untuk seluruh sinyal dan intelijen cyber Cina. Sedangkan Departemen ke-4 bertanggung jawab untuk perang cyber.

Menurut jurnal Intelligence Online kesepakatan antara badan-badan intelijen dimulai sejak kunjungan Kepala Angkatan Udara Cina Jenderal Ma Xiaotian ke Jakarta pada Maret 2011, untuk menghadiri Pameran Pertahanan dan Keamanan Asia Pasifik. Jenderal Ma adalah mantan Deputi Kepala Staf Jenderal yang bertanggung jawab terhadap Departemen ke-3.

Dengan mengutip sumber intelijen, News Corp mengatakan bahwa hubungan Indonesia-Cina sangat dekat, dan Cina sangat tertarik menggunakan kedekatan itu untuk memata-matai Australia dan negara-negara Barat. “Jelas ada upaya terkoordinasi oleh Cina dan Indonesia untuk memeras apa yang bisa mereka dapatkan dari kami,” kata sumber tersebut. “Cina tertarik pada masalah birokrasi, desas-desus kontrak bisnis, dan aktivitas militer. Ada banyak isu.”

Tidak seperti Australia dan Amerika Serikat, aksi pengintaian Cina berdasarkan model agen mata-mata bekas Uni Soviet, KGB, dengan metode saturasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari sasaran.

Mantan mata-mata Australia, Warren Reed, mengatakan pengintaian elektronik sulit dilawan. “Langkah pertama mengakui dan memahami masalah,” katanya.

Sementara itu, dalam jurnal online Jane’s Defence Weekly dikatakan bahwa Cina menawarkan untuk membangun jaringan radar di sepanjang pesisir pantai Indonesia, dan sejumlah garis pantai yang strategis di seluruh dunia.

Detail sistem tersebut belum diketahui, namun diyakini akan ditempatkan di Lombok, Selat Sunda, Kalimantan Barat, serta sepanjang pantai barat daya Sulawesi. Penawaran tersebut diajukan dalam kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Beijing pada bulan Maret. Presiden Cina Xi Jinping membalas kunjungan tersebut pada bulan Oktober lalu.

President Xi dianggap paham mengenai Indonesia karena pernah menjadi Ketua Partai di Fujian, tempat asal banyak konglomerat Indonesia keturunan Cina. Cina adalah mitra dagang terbesar kedua Indonesia dengan nilai perdagangan sebesar US$ 66 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan Australia US$ 15 miliar.

Sumber : Tempo

Pemeriksaan Perlengkapan Personel TNI Satgas Konga

JAKARTA-(IDB) : Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Mayor Jenderal TNI Ridwan didampingi Komandan PMPP (Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian) TNI Brigjen TNI A.M. Putranto, Komandan Kontingen Garuda UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) 2013 Kolonel Inf Adipati K.,

Para pejabat teras Mabes TNI dan Angkatan serta Komandan Satgas (Dansatgas) Batalyon Mekanis (Yonmek) TNI Kontingen Garuda (Konga) XXIII-H/Unifil Letkol Inf M. Asmi, beberapa waktu lalu memeriksa kesiapan perlengkapan Satgas Konga XXIII-H yang akan berangkat ke Lebanon, di pelataran Marshalling Area Wing I Paskhas, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Demikian rilis yang diterima redaksi Tribunnews.com, Senin (25/11/2013).

Pemeriksaan oleh Asops Panglima diawali dengan mengecek bekal logistik satgas dan perorangan yang dipajang pada static display di tenda yang telah disediakan, dilanjutkan memeriksa kesiapan personel satgas secara random check dengan tanya jawab langsung kepada personel Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-H/Unifil.

Dalam kesempatan tersebut, Dansatgas Konga XXIII-H/Unifil Letkol Inf M. Asmi memaparkan bahwa selain bekal logistik yang telah diterima oleh satgas dari dinas, Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-H/Unifil telah menyiapkan beberapa program dan bahan kontak guna mendukung pelaksanaan tugas di Lebanon, seperti kompor biogas yang menggunakan bahan bakar sampah organik yang diolah menjadi bentuk briket serta menyiapkan benih sayuran dan bibit pohon keras.

Usai memeriksa semua perlengkapan satgas, Asops Panglima TNI Mayor Jenderal TNI Ridwan mengatakan bahwa, secara umum personel dan bekal logistik Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-H/Unifil dan Kontingen Garuda UNIFIL 2013 telah memenuhi kriteria dan siap untuk melaksanakan tugas.

“setiap personel satgas agar memahami dan melaksanakan tugas pokoknya masing-masing, senantiasa menjaga kesehatan dan keselamatan diri serta menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia selama menjalankan tugas”, ujarnya.

Sumber : Tribunnews

KRI Banda Aceh-593 Dukung Latihan Satgultor

JAKARTA-(IDB) : KRI Banda Aceh-593, Senin (25/11/2013), bertolak menuju Perairan Batam dan Kepri, dengan mengangkut personel maupun peralatan dalam rangka mendukung kegiatan latihan Satuan Penanggulangan Teror (Satgultor) pada pekan mendatang.

 

Sebagai salah satu kapal perang di jajaran Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), dengan komandan KRI Letkol Laut (P) Arief Budiman, diperkirakan akan memakan waktu selama empat hari untuk tiba di Batam. Selanjutnya KRI BAC-593 mengikuti kegiatan sesuai dengan jadwal latihan Satgultor yang sudah direncanakan.

Sementara itu, upacara pembukaan latihan Satgultor tersebut secara resmi telah dibuka oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Marsdya TNI Boy Syahril Qomar, S.E., mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, bertempat di Markas Komando Detasemen Jalamangkara, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat  kemarin.

Latihan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesiapan operasional Satuan Operasi Khusus TNI yang merupakan gabungan unsur-unsur Sat-81, Denjaka, dan Denbravo 90 beserta unsur pendukungnya, dengan sasaran untuk meningkatkan kemampuan unsur piimpinan dan staf, tersusunnya rencana operasi khusus TNI, meningkatkan kemampuan interoperability dan meningkatnya kesiagaan operasional khusus TNI.

Latihan Satgultor TNI tahun 2013 dibagi dalam dua tahap, yaitu latihan Posko dilaksanakan tanggal 22 s.d. 23 November 2013 di Cilandak, sedangkan latihan lapangan tanggal 30 Nopember 2013 di Perairan Batam dan Kepri. Peserta latihan yang terlibat sebanyak 406 orang, terdiri dari 43 orang penyelenggara, 14 orang Kosatgas, 22 orang Sat-81, 30 orang Denjaka, 22 orang Denbravo’90 dan 275 orang unsur pendukung.

Sumber : Tribunnews

TNI AD Gelar Latihan Tempur Lintas Kecabangan Di Semarang

UNGARAN-(IDB) : Sejumlah prajurit TNI AD dari batalyon organik brigade Dewa Ratna 405, 406, 408 dan 400 mengadakan latihan tempur terpadu (lintas kecabangan) di Bantir, Sumowono, Kabupaten Semarang, Senin (25/11/2013) pagi. Latihan termpur tersebut melibatkan anggota Raider, Armed, Arhanudse, Zipur dan Penerbad dalam Kodam IV/Diponegoro.

 

Simulasi latihan perang kali ini adalah pertempuran 4/Dewa Ratna yang berhasil menggagalkan dan menghancurkan kelompok Gerakan Jawa Tengah Merdeka (GJM) yang ingin memisahkan diri dari NKRI.

"Gerakan Jawa Tengah Merdeka (GJM) di sini adalah sebuah gerakan yang didanai oleh pihak asing yang bertujuan untuk menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan cara mengadu domba dan membuat konflik antar masyarakat," ujar Direktur Latihan (Dirlat) Kodiklat TNI AD Brigjen TNI Tatang Adiwiono, kepada Tribun Jateng.

Latihan perang tersebut berlangsung selama 14 hari terhitung mulai tanggal 11 November 2013 yang dilaksanakan di 3 wilayah Kabupaten meliputi Kaloran Kandangan Kabupaten Temanggung, Bantir Sumowono Kabupaten Semarang dan desa Limbangan Kabupaten Kendal, imbuhnya.

Kegiatan ini merupakan tahap akhir dari latihan taktis Brigade Tim Tempur (BTP) Ancab Tingkat Brigade. Latihan tahap akhir tersebut ditinjau langsung oleh Tim dari Pusat Kecabangan dan Fungsi (Puscabfung) masing-masing Kecabangan. Hadir pada kesempatan tersebut adalah Direktur Latihan (Dirlat) Kodiklat TNI AD Brigjen TNI Tatang Adiwiono, Pabanlat Sopsad Kolonel Inf Bambang Busono, Mayor Inf Deni dari Pusenif serta para Komandan/Kabalak jajaran Kodam IV/Diponegoro.

Sumber : Tribunnews

Panglima TNI Terima Penghargaan Militer Singapura

SINGAPURA-(IDB) : Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menerima penghargaan militer bergengsi dari Presiden Singapura Tony Tan Keng Yam, berupa Pingat Jasa Gemilang atau Meritorious Service Medal.

Penghargaan tersebut dianugerahkan secara langsung oleh Menteri Pertahanan Singapura Dr. Ng Eng Hen kepada Panglima TNI Jenderal Moeldoko, bertempat di MINDEF Singapura, Senin.

Pgs. Kadispenum Puspen TNI, Letkol Caj Edyana Sulistiadie, mengatakan, pemberian medali dari pemerintah Singapura ini diberikan kepada Jenderal TNI Moeldoko sebagai pengakuan atas kontribusi yang signifikan sebagai mantan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dalam memperkuat hubungan antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan Angkatan Darat Singapura.

Di samping itu, Jenderal TNI Moeldoko juga membina hubungan profesional lebih dekat antara kedua angkatan bersenjata melalui kontribusi dalam latihan simulator Leopard Main Battle Tank (MBT), serta memberikan dukungan atas suksesnya latihan bilateral Angkatan Darat kedua negara dalam Safkar Indopura dan Chandrapura, yang merayakan ulang tahun ke-25 dan ke-20 tahun ini.

Kunjungan Panglima TNI ke Singapura ini, tambah Edyana, merupakan bukti bahwa hubungan antara kedua angkatan bersenjata, Indonesia dan Singapura selama ini sangat harmonis.

Selain itu, TNI juga menjalin hubungan kerjasama dalam bidang pendidikan di antara prajurit kedua negara, selain latihan militer bersama dengan Angkatan Bersenjata Singapura. 

Sumber : Antara

Australia Butuh Indonesia

SEMARANG-(IDB) : Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal (Purnawirawan) Endriartono Sutarto mengatakan dari sudut geopolitik dan geostrategi Australia lebih berkepentingan untuk menciptakan hubungan baik dengan Indonesia, daripada sebaliknya.

"Indonesia tetangga terdekat mereka di utara, sedangkan ancaman mereka akan selalu datang dari utara, sehingga Australia punya kepentingan besar untuk berhubungan baik dengan Indonesia," kata Endriartono di Universitas Diponegoro Semarang, Senin.

Endriartono meyakini setiap negara yang mengancam pertahanan Australia hampir pasti melewati Indonesia.

Hal itu, lanjut Endriartono, akan membuat Australia khawatir apabila tidak memiliki hubungan bilateral yang sehat dengan Indonesia.

"Kalau hubungannya buruk maka Indonesia dengan mudah akan digunakan oleh negara-negara yang punya kepentingan terhadap Australia, yang secara jangka panjang akan merugikan mereka," ujarnya.

Endriartono meminta Indonesia tidak perlu khawatir apabila tidak memiliki hubungan bilateral yang baik dengan Australia karena tidak ada ancaman serius dari wilayah selatan sehingga Indonesia tidak memiliki kepentingan serius untuk menjaga hubungan bilateral dengan Australia.

"Sementara kita tidak punya kepentingan apa pun karena dari selatan, juga tidak ada yang kita hadapi," pandangnya.

Oleh karena itu, dia mengapresiasi sejumlah langkah yang telah ditempuh Pemerintah Indonesia dalam menyikapi penyadapan oleh Australia ke Indonesia.

Indonesia Bisa Usir Dubes Australia

Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jendral (Purnawirawan) Endriartono Sutarto menyatakan bila Australia tak mengambil sikap memuaskan atas praktik penyadapan terhadap sejumlah petinggi pemerintahan Indonesia maka duta besar Australia bisa diusir.

"Kalau Pemerintah Australia tidak mengakui kesalahan dan meminta maaf bisa diambil tindakan yang lebih serius, termasuk menurunkan tingkat hubungan bilateral kedua negara dengan mengusir duta besar mereka," kata Endriartono di Universitas Diponegoro Semarang, Senin.

Menurut dia langkah-langkah bilateral secara berjenjang patut dilakukan apabila tanggapan pemerintah Australia tidak memuaskan.

Ia juga menegaskan pemerintah Australia sepatutnya menyadari bahwa tindakannya ilegal secara hukum internasional.

"Australia seharusnya menyadari bahwa apabila mereka tidak segera meminta maaf atas tindakan yang secara hukum internasional ilegal itu, maka akan menyebabkan hubungan kedua negara kian hari kian memburuk," ujarnya.

Dia memuji sejumlah langkah yang telah ditempuh Pemerintah Indonesia dalam menyikapi kasus ini, termasuk penghentian beberapa kerjasama antar kedua negara.

"Itu tindakan yang betul, sejauh bahwa Pemerintah Australia tidak memberikan respon yang cukup terhadap Pemerintah Indonesia, maka pemerintah berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah tertentu," katanya.

 

Sumber : Antara

Kapolri : Banyak "Pengangguran" Di Pangkat Kombes

JAKARTA-(IDB) : Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal (Pol) Sutarman mengatakan banyak "pengangguran" di pangkat tertentu, terutama pangkat Komisaris Besar (Kombes).

"Banyak pengangguran di pangkat tertentu, kalau dilihat dari prosentasenya lebih besar setingkat kombes, tetapi jumlahnya tidak begitu besar," katanya usai memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Kompolnas dan Polri di Jakarta, Senin.

Namun, Sutarman menjelaskan "pengangguran" yang dimaksud bukanlah tidak bekerja, tetapi menunggu jabatan.

"Banyak kan yang sekolah lagi dan dia menunggu jabatan. Dan dia (anggota polri setingkat kombes) kerjanya menganalisa dan kebijakan bukan nganggur tidak punya jabatan," katanya.

Pada kenyataannya, Sutarman mengakui bahwa anggota Polri setingkat kombes mulai tidak bersemangat apabila ditugaskan berpatroli ke lapangan.

"Begitu sudah kombes, dia tidak mau patroli. Negara rugi menggaji jutaan, tetapi tidak dimanfaatkan," katanya.

Karena itu, jenderal bintang empat itu meminta kepada Komisi kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk mengawasi kinerja polri, baik dari segi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana dan lainnya.

"Kita minta masukan berbagai pihak untuk merumuskan beban kerja Polri, berapa jumlah efektif yang seharusnya diawaki Polri apakah berlebihan atau tidak," katanya.

Dia berharap kompolnas bisa memberikan kritik dan saran kepada kepolisian untuk mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri dan menyampaikannya kepada presiden.

Hal itu dilakukan, lanjut Sutarman, untuk mendeteksi secara dini penyimpangan-penyimpangan yang ada, terutama di internal Polri, sehingga mampu menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat.

"Kami siap diawasi, dikritik untuk melakukan langkah-langkah paling tepat untuk meraih kepercayaan masyarakat. Kalau dipercaya pasti akan dicinta," katanya.

Sumber : Antara

DPR Imbau Presiden Umumkan Isi Surat Abbot

JAKARTA-(IDB) : Anggota Komisi I DPR RI Susaningtyas Kertopati mengatakan surat dari Perdana Menteri Australia Tony Abbot kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya dibuka ke publik meskipun disepakati tertutup oleh kedua belah pihak.

Dia mengatakan, dalam etika surat menyurat antar kepala negara tentu kedua belah pihak harus menghormati kesepakatan,

Susaningtyas mengemukakan bila isi surat memang disepakati tertutup, maka menjadi kewajiban bagi kedua pihak untuk tidak membukanya ke publik.

"Tetapi dalam kasus Presiden SBY, karena telah sampai ke publik, ya sebaiknya secara garis besar disampaikan ke publik meski secara rinci tidak disampaikan dan tetap rahasia,' katanya.

Dibukanya surat Abbot kepada publik, kata dia, guna mengetahui, apakah surat yang dikirimkan itu sudah sesuai keinginan rakyat Indonesia.

"Setidaknya publik dapat mengukur apakah surat Abbot itu sudah menjawab tuntutan pemerintah dan masyarakat atau belum," kata Nuning.

Perdana Menteri Australia, Tony Abbot telah mengirim surat kepada Presiden SBY terkait protes yang dilakukan Presiden SBY karena Australia telah melakukan penyadapan. 

Sumber : Antara

Pantsir S-1, Sang Pagar Udara (Bag. 1)

MOSCOW-(IDB) : Pantsir S-1 boleh jadi merupakan arsenal anti serangan udara paling gres dan kinyis-kinyis yang masuk dalam jajaran dinas aktif. Sudah dikembangkan selama dekade 90’an dan sepuluh tahun sesudahnya, Pantsir dalam varian S1 baru dinyatakan laik dinas militer Rusia pada tahun 2012. Dan dalam klaimnya, KBP Tula menyatakan bahwa Pantsir S-1 sanggup untuk menghancurkan berbagai sasaran udara yang masuk kategori ‘sulit’: rudal jelajah, rudal udara-permukaan, dan bahkan pesawat pembom stealth yang sukar dilacak radar lawan.

Dekade 1990an memang diwarnai oleh perubahan doktrin udara yang amat signifikan. Dimulai dari Perang Teluk II, dilanjutkan ke kampanye udara NATO di Bosnia-Herzegovina, pesawat pembom dengan munisi pintar pegang peranan besar dalam penghancuran sasaran-sasaran strategis lawan yang berujung pada demoralisasi pasukan yang menjadi sasaran. 

Rudal jelajah seperti Tomahawk juga leluasa menghantam berbagai target mulai dari Irak, Serbia, kemudian yang terbaru, Libya, seolah tanpa bisa dihentikan. Sistem pertahanan udara berbasis kanon dan rudal bisa dengan mudah dibutakan dan tak berdaya, dihancurkan dengan mudah oleh lawan di udara yang bahkan kehadirannya saja fana di layar radar. 

Rusia sebagai negara produsen yang mayoritas membuat sistem pertahanan yang bisa ditipu tersebut dibuat malu; kredibilitas mereka rontok di mata calon negara pembeli. Pantsir S1 adalah salah satu produk baru (selain Buk-M2 buatan Almaz Antey) yang mencoba mengubah paradigma lama soal pertahanan udara. Dibandingkan membuat situs statik yang mudah dideteksi dan dihancurkan lawan, Pantsir S-1 sangat mobil, ditaruh diatas sasis truk yang sangat mudah untuk dipindahkan hanya dengan bermodal jaringan jalan raya.

Dengan platform pembawa berupa truk, suku cadang lebih mudah didapatkan, dan bobot keseluruhan sistem bisa ditekan dibandingkan dengan sasis berupa ranpur berpenggerak rantai. Sistem penangkalannya terpadu dan didesain mandiri, didukung oleh radar otonom dan kekuatan penghancurannya adalah paduan sempurna antara rudal dan kanon. 

Rudal milik Pantsir S-1 memiliki jarak jangkau yang boleh dibilang cukup mumpuni dan mampu mencegat pesawat serang/ pembom sebelum meluncurkan muatannya. Pesawat lawan dipaksa terbang sangat tinggi, dimana akurasi pod laser pembidik bom pintar jadi jauh berkurang karena pengaruh cuaca seperti awan tebal yang dapat membiaskan atau memantulkan emisi sinar laser yang bertugas menuntun bom ke sasaran. 

Kalau klaim Rusia memang benar, negara-negara NATO dan AS pantas dibuat resah, apalagi Rusia memiliki jalan politik yang tidak selaras dengan negara lainnya. Apa yang benar menurut versi AS dan Sekutunya, belum tentu diamini oleh Rusia. Maka tidak heran, Suriah yang tengah didera perang saudara, dibantu habis-habisan oleh Rusia dengan dana dan alutsista, termasuk didalamnya pengadaan sistem Pantsir S-1.

Sumber : ARC

Opini : Pendekatan Ekonomi Dalam Pertahanan

Korvet KRI Sutedi Senoputra ( 878 ) Anti-Kapal Selam Koarmatim.

JKGR-(IDB) : Ditandai dengan program Minimum Essential Force (MEF) Tahap I yang dimulai tahun 2010, perlahan tapi pasti anggaran pertahanan Indonesia meningkat cukup pesat. Pesat jika melihat peningkatan besaran anggaran dari Rp 42 triliun di 2010 meroket menjadi Rp 83 triliun rupiah di 2014. Pesatnya peningkatan besaran anggaran ini tentu menumbuhkan harapan untuk menjadikan atau mengembalikan wibawa sebagai sebuah Negara besar membuncah. 

Peristiwa lepasnya Sipadan-Ligitan dan konflik Ambalat adalah salah satu bukti betapa pentingnya kekuatan pertahanan sebagai alat diplomasi. Kembali ke persoalan anggaran, meskipun secara nominal meningkat, namun jika dihitung dari Produk Domestik Bruto (PDB), besaran anggaran pertahanan Indonesia masih terhitung kecil, belum beranjak dari 1,2 persen. Jauh dari angka ideal yang menurut Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan sebesar 2-3 persen dari PDB. (http://pothan.kemhan.go.id/?p=51#more-51).

Seperti itulah kondisi faktual yang terjadi. Connie R. Bakrie, pengamat militer, mengatakan (Suara Merdeka 23/11/13) jika RI lebih memprioritaskan dana untuk sektor pendidikan dan perekonomian. Padahal aspek pertahanan dibutuhkan untuk menjaga kekayaan negara yang begitu melimpah. Memang, tidak bisa dipungkiri, kondisi perekonomian dan pendidikan di RI belum bisa dikatakan baik. Meskipun jika dihitung dari angka pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi RI adalah salah satu yang mengesankan setelah China.

Penulis sependapat dengan pernyataan Connie R. Bakrie jika faktor pertahanan layak untuk menjadi prioritas, mengingat kekayaan alam yang melimpah di negeri ini wajib untuk dijaga dari potensi ancaman dari luar. Menurut hemat penulis, sudah waktunya Pemerintah dan pihak terkait menggunakan pendekatan ekonomi untuk urusan Pertahanan. Pendekatan ekonomi seperti apa yang dimaksud? Sebenarnya pendekatan ini sudah sering dilontarkan, tapi kurang didukung. Mungkin, sekali lagi mungkin, ide atau gagasan tersebut kurang dijlentrehkan secara sederhana, namun logis, komprehensif dan mendalam.

Begini, bangsa ini adalah bangsa yang kaya, baik daratannya hingga lautannya. Kita memiliki garis pantai terpanjang di dunia, memiliki daerah-daerah penghasil barang tambang hingga gas alam. Kesemuanya adalah aset yang tak ternilai. Aset yang selalu membuat negara-negara lain meneteskan liur. Syair lagu Grup Band legendaris Koes Plus secara simbolis menyiratkan karunia Tuhan YME kepada kita. “Bukan lautan hanya kolam susu” dan “Tongkat kayu dan batu jadi tanaman” adalah penggalan lagu Koes Plus yang sarat makna dan begitu simbolis.

Prajurit TNI menyatu dengan Warga

Kekayaan inilah yang kemudian menjadi obyek untuk dirampok dan dimaling. Kasus illegal loging, illegal fishing, illegal mining, penyelundupan barang hingga manusia adalah beberapa contoh praktek perampokan aset yang seharusnya dijaga. Ribuan triliun yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, terbuang sia-sia. Praktek-praktek perampokan kekayaan alam Indonesia itulah yang seharusnya menjadi salah satu pendekatan yang digunakan Pemerintah untuk meyakinkan semua pihak di Republik ini, untuk meningkatkan postur dan anggaran pertahanan.

Bisa saja kita membuat jargon “Militer Kuat Bangsa Sejahtera” untuk digunakan sebagai kampanye pentingnya peningkatan postur dan anggaran pertahanan. Jika militer (TNI) kuat, maka kekayaan alam yang melimpah ruah tersebut dapat dijaga dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pendekatan ekonomi atau kesejahteraan itulah yang didorong dan dikampanyekan. Jika kekayaan alam terjaga, tentu Bangsa ini dapat memaksimalkan penggalian potensi kekayaan yang hasilnya digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bangsa.

Matra Prioritas

Jika isu besarnya berhasil diterima oleh seluruh komponen bangsa, pertanyaan berikutnya, apa yang kemudian harus dilakukan oleh Pemerintah. Menurut penulis, Pemerintah bersama TNI dan komponen terkait lainnya menyusun langkah-langkah yang terukur dan masuk akal. Langkah itu adalah menentukan matra mana yang menjadi prioritas. Maksudnya, siapa yang diprioritaskan terlebih dahulu untuk diperkuat posturnya. Tentu dalam konteks pendekatan ekonomi dan kesejahteraan. Kita sudah harus dapat membuat gradasi dan menghitung potensi kekayaan apa yang paling besar. Apakah potensi kekayaan laut, darat atau udaranya?

Matra laut atau TNI AL adalah angkatan yang menjadi prioritas pertama. TNI AL diperkuat untuk menangkal segala bentuk perampokan kekayaan laut dan praktek penyelundupan. Berikutnya, atau kedua adalah TNI AD. TNI AD diperkuat untuk menjaga potensi kekayaan dari praktek illegal loging, illegal mining dan juga penyelundupan. Yang terakhir, tapi bukan berarti tidak penting adalah perkuatan TNI AU. Meskipun doktrin perang modern saat ini adalah penguasaan air superiority, namun, perlu diingat, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ekonomi dan kesejahteraan.

Selain karena alasan tersebut, hal lain yang menjadi dasar pemikiran untuk membuat skala prioritas perkuatan tiga matra dengan urutan TNI AL, TNI AD, dan TNI AU, salah satunya adalah keterbatasan anggaran. Meskipun nampak besar secara sepintas lalu, anggaran sebesar 82T rupiah di 2014 tersebut hampir setengahnya digunakan untuk belanja pegawai. Pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) mendapat porsi yang minim.

Jika upaya penyusunan skala prioritas antar matra tersebut dapat terlaksana, maka wajib hukumnya Pemerintah, TNI, dan pihak terkait lainnya membuat perhitungan, berapa besar rupiah yang diselamatkan dan menyampaikannya kepada publik secara berkala. Transparan dan akuntabel.

Hal terakhir sebagai catatan adalah, pemikiran jika penyusunan skala prioritas di tiap-tiap matra itu hanya sementara. Jika kekayaan alam dapat dijaga dan dimanfaatkan dengan baik, maka pembangunan kekuatan ketiga matra tersebut berangsur-angsur dapat berjalan dengan skala prioritas yang sama.

Sumber : JKGR