Perairan Kepri Butuh Kawalan Laut Yang Memadai

BATAM-(IDB) : Sebagai wilayah perairan strategis dan merupakan jalur perdagangan internasional, bahkan keberadaannya berbatasan langsung dengan negara tetangga, Singapura, Malaysia, Vietnam dan Kamboja, sudah selayaknya perairan Kepri dijaga dengan Alutsista laut, seperti kapal selam berteknologi tinggi.

"Sebagai wilayah yang berada pada jalur strategis; Selat Malaka, Selat Karimata,  dan Laut Cina Selatan, dipastikan perairan Kepri rawan disusupi oleh militer asing dan pihak asing. Untuk itu, keberadaan Alutsista seperti kapal selam berteknologi tinggi, sangat di butuhkan untuk mengamankan perairan Kepri," ujar anggota komisi I DPR RI, Tjahjo Kumolo, belum lama ini kepada Haluan Kepri.

Keberadaan kapal selam, atau kapal bawah laut, diperlukan untuk mendukung operasional kapal permukaan yang sudah ada selama ini. Dengan kapal selam, kata Tjahjo, akan semakin memudahkan aparat TNI AL, untuk mendeteksi infiltrasi yang dilakukan negara luar.

Untuk mewujudkan hal itu, Tjahjo mengatakan, komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri serta komunikasi dan informatika tersebut, telah menyetujui anggaran yang lumayan besar dari APBN untuk pengadaan alat utama sistem persenjatan (Alutsista) TNI. Sehingga dengan anggaran tersebut, sejumlah Alutsista dari ketiga matra TNI, yang sudah diproyeksikan untuk di beli, agar segera dapat direalisasikan.

"Kita berharap, dengan besaran anggaran yang dialokasikan dari APBN, negara ini mampu merealisasikan berbagai Alutsista yang dibutuhkan untuk menjaga integritas dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar pria yang juga merupakan Sekjen DPP PDI Perjuangan tersebut.

Dikatakannya, khusus untuk penguatan TNI Angkatan Laut, Komisi I DPR RI juga mendukung upaya Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, yang segera membagi pertahanan perairan Indonesia ke dalam  tiga armada tempur. Adapun, dua armada tempur yang sudah ada saat ini, yakni Armada Kawasan Barat dan Armada Kawasan Timur, nantinya akan di tambah dengan keberadaan Armada Kawasan Tengah.

Menurut Tjahjo, untuk Armada Kawasan Barat, direncanakan pangkalan utamanya akan di pusatkan di Tanjungpinang dan Belawan. Untuk Armada Kawasan Tengah, pangkalan utamanya akan dipusatkan di Surabaya dan Jakarta. Adapun Armada Kawasan Timur, pangkalan utamanya akan dipusatkan di Ambon dan Kupang.

"Kita berharap, dengan adanya penguatan Alutsista dan skenario penambahan wilayah armada tempur, yang nantinya juga akan di barengi dengan penambahan personil dan infrastruktur lainnya, setiap jengkal perairan Kepri pada khususnya dan perairan Indonesia secara umum, dapat dijaga keutuhannya, baik dari infiltrasi militer asing, maupun dari aksi para penyelundup yang selama ini telah menimbulkan kerugian bagi negara," ujar Tjahjo.

Diakui Tjahjo, saat ini diprediksi pelanggaran teritorial, khususnya di wilayah perairan Kepri sering terjadi. Namun karena lemah dan terbatasnya Alutsista yang dimiliki TNI AL, sangat sulit untuk mendeteksi pelanggaran teritorial tersebut. Apalagi pelanggaran tersebut dilakukan di bawah air, atau melalui kapal selam yang dimiliki negara-negara asing.

"Kita memprediksi, aksi pelanggaran teritorial masih sering terjadi. Apalagi pelangaran yang dilakukan oleh kapal selam negara asing yang berada di sekitar perairan Kepri. Untuk mencegah hal ini, tentunya kita juga harus menempatkan kapal selam, yaitu kapal selam yang teknologinya tidak kalah dengan yang dimiliki negara tetangga," ujar Tjahjo lagi.

Komandan Pangkalan TNI AL Batam, Kolonel laut (P) Denih Hendra yang dikonfirmasi, terkait usulan Komisi I DPR RI yang akan menempatkan kapal selam berteknologi tinggi di perairan Kepri, menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kebijakan pimpinan.

"Penempatan Alutsista di sebuah wilayah, adalah kebijakan pimpinan, saya tidak berhak mengomentari hal tersebut," ujar Denih, disela kegiatan menembak kategori eksekutif yang digelar Pangkalan TNI AL Batam, beberapa hari lalu.

RI Disadap Karena Rencana Pembelian Kapal Selam ?

Terkait ketegangan diplomatik, yang sampai saat ini masih menyelimuti Indonesia - Australia, mantan Duta Besar RI untuk Rusia, Hamid Awaluddin, menduga rencana RI membeli kapal selam Rusia, menjadi penyebab target penyadapan tersebut.

“Teknologi kapal selam yang hendak dibeli Indonesia dari Rusia jenis Kelas Kilo sungguh dahsyat. RI berencana membeli dua kapal selam. Kalau jadi, (Australia) tentu takut sama kita,” kata Hamid akhir pekan lalu.

Sejumlah pejabat RI yang ketika itu disadap oleh Australia, diyakini Hamid ada kaitannya dengan rencana pembelian kapal selam Rusia itu. “Sofyan Djalil saat itu Menteri Negara BUMN, Sri Mulyani Indrawati saat itu Menteri Koordinator Perekonomian. Mereka terkait dengan aspek ekonomi negosiasi itu (kapal selam), yakni pembiayaan. Ada anggarannya atau tidak,” kata Hamid.

Penyadapan terhadap Sofyan Djalil juga terkait dengan dana BUMN untuk pembelian Kapal Selam dan membangun dermaga kapal selam tersebut. Sementara Dino Patti Djalal yang juga disadap ketika itu merupakan Juru Bicara Presiden Bidang Luar Negeri. Komunikasi-komunikasi dari pihak asing sangat mungkin masuk melalui Dino.

Pada akhirnya, kata Hamid, Indonesia batal membeli kapal selam Rusia karena alasan keterbatasan biaya. RI akhirnya lebih memilih membeli kapal selam Korea Selatan.

Untuk diketahui, Rusia pada tahun 2012 memiliki 60 kapal selam bertenaga nuklir dengan teknologi canggih. Meskipun pembelian kapal selam dari Rusia batal dilakukan pada tahun 2009 lalu, kini Rusia kembali menawarkan 10 unit kapal selamnya kepada Indonesia. Sejauh ini belum diketahui secara pasti, jenis kapal apa yang akan ditawarkan Rusia kepada Indonesia.

Sumber : HaluanKepri

SAAB Optimis Terima Kontrak Pengganti MiG-29N Malaysia

KUALA LUMPUR-(IDB) : Syarikat pengeluar pesawat tempur, SAAB yang berpangkalan di Sweden, optimis Malaysia akan menimbang untuk menggantikan pesawat tempur pelbagai fungsi (MRCA) milik Tentera Udara Diraja Malaysia, MiG-29N Fulcrum, dengan pesawat tempurnya, JAS-39 C/D Gripen.
 

Pengarah Urusan SAAB International Malaysia Sdn. Bhd. (SAAB), Thomas Linden berkata, TUDM buat masa ini sedang mengkaji kemungkinan itu selepas barisan pegawai-pegawai tertinggi ketumbukan tersebut mengadakan lawatan ke pangkalan syarikat itu di Sweden baru-baru ini.

Pesawat pejuang JAS-39 C/D Gripen, yang dikeluarkan oleh SAAB, merupakan antara empat pesawat yang dikatakan pilihan untuk menggantikan MiG-29N Fulcrum.

Pesawatpesawat yang lain termasuk Boeing F/A-18E/F Super Hornet, Rafale dan Eurofighter Typhoon.

"Kita telah disenarai pendek oleh kerajaan Malaysia walaupun program penggantian MiG-29N Fulcrum itu ditunda. SAAB kini aktif mengikuti sebarang perkembangan berhubung program itu.

"Kita optimis Gripen akan menjadi pilihan bagi TUDM atas kapasiti pesawat itu sebagai sebuah aset yang berprestasi tinggi dan pada masa sama kos efektif dalam memenuhi tuntutan pertahanan Malaysia," katanya kepada pemberita di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) di sini hari ini.

Setakat ini jelas Thomas, pasukan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) telah menggunakan pelbagai produk keluaran SAAB termasuk Senjata Anti Kereta Kebal Carl-Gustaf, Sistem Pengurusan Tempur Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) 9LV dan Radar Pertahanan Udara Giraffe 40.

Yang turut menjadi kegunaan pasukan pertahanan negara, kata beliau, adalah Radar Pemantau 150 Sea Giraffe milik Kapal Diraja (KD) Lekiu, Radar Pengesan Senjata Artileri Arthur, EW milik Sukhoi 30 MKM dan Sistem Pengesan Automatik (AIS) untuk pengesanan pesisiran maritim.

Sumber : Utusan

Jepang Meradang China Deklarasikan Zona Pertahanan Udara

TOKYO-(IDB) : Deklarasi China tentang zona identifikasi pertahanan udara yang mencakup pulau-pulau yang disengketakan "sangat berbahaya ", kata Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, Senin (25/11). Sementara itu, Korea Selatan terlibat perang kata-kata dengan Beijing.

Peringatan Abe itu muncul setelah Washington mengatakan, AS akan mendukung Abe dalam hal terjadi bentrokan militer terkait Kepulauan Senkaku, yang oleh Beijing disebut sebagai Kepulauan Diaoyu.

"Saya sangat prihatin karena itu merupakan tindakan yang sangat berbahaya yang dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan," kata Abe kepada parlemen sebagaiman disampaikan sejumlah laporan. "Jepang akan meminta China untuk menahan diri sementara kami terus bekerja sama dengan masyarakat internasional," kata Abe.

Itu merupakan komentar pertama Abe tentang masalah tersebut sejak Beijing hari Sabtu lalu mengumumkan akan meminta semua pesawat yang terbang di atas wilayah Laut Cina Timur untuk mematuhi perintah tersebut.

Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, menyatakan Washington "sangat prihatin" dengan langkah China itu. Kerry mengatakan, langkah itu dapat menaikkan "risiko insiden". "Tindakan sepihak itu merupakan upaya untuk mengubah status quo di Laut China Timur," kata Kerry.

Pengumuman China terkait hal itu, yang juga mencakup perairan yang diklaim Taipei dan Seoul, memicu kemarahan di Seoul. Juru Bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Kim Min-Seok, mengatakan hal itu sangat disesalkan.

Sebagian zona itu tumpang tindih dengan zona pertahanan udara Korea Selatan dan mencakup bukit batu yang disengketakan yang dikontrol Korea Selatan, yang dikenal sebagai Ieodo, dan telah lama menjadi sumber ketegangan diplomatik dengan Beijing.  "Saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa kami tidak mengubah kontrol teritorial atas Ieodo, " kata Kim, Senin.

Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan, pihaknya tidak akan menghormati pengumanan demarkasi China itu. Pengumanan itu, kata kementerian tersebut, "tidak punya validitas apapun di Jepang".

Beijing telah terlibat dalam serangkaian konflik bilateral terkait kepemilikan pulau-pulau dan perairan di sekitar mereka, termasuk beberapa perselisihan terpisah di Laut Cina Selatan.

Namun menurut para analis, yang paling serius dan salah satu yang punya potensi untuk berubah menjadi konfrontasi bersenjata, adalah dengan Jepang terkait kepulauan di Laut China Timur. Ketidaksepakatan itu telah berlangsung selama beberapa dekade. Namun sengketa itu mendadak tajam pada September 2012 ketika Tokyo menasionalisasi tiga pulau di perairan itu. Jepang menyebut langkah itu sebagai upaya untuk menghindari lebih banyak pembelian oleh seorang nasionalis yang vokal. Namun China bereaksi dengan marah dan hubungan kedua negara memasuki situasi krisis.

Kedua negara kini terlibat permainan kucing dan tikus di daerah tersebut. Kapal-kapal perang dan pesawat pengintai saling membayangi satu sama lain dan memberi peringatan ke pihak lawan untuk pergi. Para pengamat mengatakan, kehadiran unsur-unsur militer atau paramiliter dari kedua belah pihak dapat meningkatkan risiko salah perhitungan atau kecelakaan yang dapat dengan cepat meningkat menjadi konflik, yang pada akhirnya akan menyeret Amerika Serikat. 

Sumber : Kompas

DPR : Hubungan Internasional Tidak Mengenal Teman Sejati

JAKARTA-(IDB) : Komisi I DPR yang membidangi pertahanan keamanan, intelijen, dan luar negeri tak heran jika Singapura, Korea Selatan, dan Jepang membantu Australia dan Amerika Serikat menyadap Indonesia. Informasi soal keterlibatan ketiga negara sekutu AS dalam operasi penyadapan terhadap Indonesia diungkap oleh Edward Snowden melalui dokumen yang lagi-lagi ia bocorkan.

Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq menyatakan, pemerintah RI harus betul-betul paham bahwa tidak ada negara yang benar-benar bisa menjadi sahabat dalam praktik hubungan internasional. “Jadi kalau RI masih menganut pandangan zero enemy, ya kita akan jadi objek penyadapan semua pihak. Lalu apa kita mau marah dengan semua negara?” kata Mahfudz.

Politisi PKS itu mengatakan, setiap negara yang memiliki aliansi dengan AS pasti akan melakukan berbagai cara untuk mengambil informasi sebanyak-banyaknya tentang Indonesia, meski sesungguhnya mereka punya kerjasama formal dengan RI.

Sejak awal, menurut Mahfud, Australia tidak sendirian dalam memata-matai Indonesia dan negara-negara lain di kawasan Asia. Australia adalah bagian dari operasi intelijen ‘Five Eyes’ yang juga mencakup AS, Inggris, Kanada, dan Selandia Baru. Oleh sebab itu, kata Mahfudz, AS pasti akan menyalurkan informasi intelijennya kepada keempat negara 'Five Eyes' lainnya, begitu pula sebaliknya.

“Berdasarkan satu aliansi ini, informasi yang didapat Australia akan dibagi ke empat negara lainnya. Dalam perkembangannya, 'Five Eyes' mengembangkan jaringan kerjasamanya ke kelompok ketiga,” ujar Mahfudz. Menurutnya, saat ini operasi intelijen 'Five Eyes' telah berkembang ke 12 negara.

Untuk di Asia misalnya, kata Mahfudz, Singapura dan Korea Selatan kerap dilibatkan dalam operasi-operasi intelijen AS karena ada aliansi politik dan militer antara AS dan negara-negara itu. Oleh sebab itu Komisi I DPR meminta RI segera mengoreksi kebijakan ‘zero enemy’ yang selama ini dipegang pemerintahan SBY.

Sumber : Vivanews

Singapura, Korsel Dan Jepang Bantu Australia Sadap Indonesia

JAKARTA-(IDB) : Dokumen mantan kontraktor Badan Intelijen Amerika Serikat (NSA), kembali menguak fakta baru. Kali ini yang jadi sasaran tembak adalah Badan Intelijen Korea Selatan (Korsel) dan Singapura.

Harian Sydney Morning Herald (SMH), Minggu 24 November 2013 melansir, kedua negara itu memainkan peranan penting dalam membantu badan intel AS dan Australia menyadap jaringan telekomunikasi bawah laut di seluruh Asia.

Dalam dokumen itu disebut, AS dan lima mitra setia dalam hal intelijen yang lazim disebut "Lima Mata" (five eyes) menyadap kabel optik fiber berkecepatan tinggi di 20 lokasi di seluruh dunia.

Operasi penyadapan ini turut melibatkan kerjasama dengan Pemerintah Lokal dan perusahaan telekomunikasi atau operasi lain yang bersifat rahasia.

Operasi penyadapan kabel bawah laut merupakan bagian dari situs global yang tertulis di dalam dokumen milik Snowden, memungkinkan mitra lima mata mampu melacak siapa pun, lokasi di mana pun, dan kapan pun. Dalam dokumen tersebut kemampuan lima mata itu disebut sinyal inteligen masa keemasan.

Harian Belanda, NRC Handelsblad, sejak Minggu kemarin telah menurunkan tulisan mengenai bocoran dokumen Snowden tersebut lengkap dengan peta penyadapan jaringan telekomunikasi bawah laut milik NSA.

Dalam artkel itu ditunjukkan AS memiliki cengkraman kuat terhadap jalur komunikasi di kawasan Trans Pasifik. Caranya, mereka membangun sebuah fasilitas penyadapan di bagian tepi pantai barat AS dan di Hawaii serta Guam.

Dengan adanya fasilitas itu, AS disebut dapat menyadap semua arus lalu lintas komunikasi di Samudera Pasfik dan juga jaringan antara Australia dan Jepang.

Dalam peta itu juga dikonfirmasikan peranan Singapura yang merupakan jaringan terpenting dalam telekomunikasi bagi beberapa negara, termasuk Indonesia. Selain itu, Singapura juga disebut merupakan pihak ketiga dan mitra kunci yang bekerja bersama lima badan intelijen tersebut.

Sebelumnya, di bulan Agustus lalu, Fairfax Media, melaporkan bahwa Badan Intel Australia (DSD) telah bermitra dengan intel Singapura untuk menyadap kabel SEA-ME-WE-3 yang tertanam dari Jepang melalui Singapura, Djibouti, Suez dan Selat Gibraltar menuju utara Jerman.

Saat itu seorang sumber di DSD mengatakan kepada Fairfax bahwa Kementerian Pertahanan Singapura bidang keamanan dan intelijen bekerja sama dengan DSD dalam mengakses dan berbagi komunikasi yang berada di dalam kabel SEA-ME-WE3. Mereka juga membagikan komunikasi yang tertanam di dalam kabel SEA-ME-WE-4.

Kabel itu ditanam dari Singapura menuju selatan Prancis. Untuk bisa mengakses masuk ke dalam kabel tersebut, dokumen itu menyebut dibutuhkan bantuan dari Perusahaan milik pemerintah, SingTel. Perusahaan tersebut disebut telah menjadi elemen kunci dalam perluasan operasi intelijen dan pertahanan Australia dengan Singapura.

Operasi tersebut telah berlangsung selama 15 tahun terakhir. Pemilik mayoritas saham SingTel yaitu perusahaan Temasek Holdings. Sementara SingTel sendiri sudah diketahui sejak lama memang memiliki hubungan dekat dengan Agen Intel Singapura.

Duduk dalam Dewan Direksi perusahaan tersbut yakni Peter Ong yang menjabat sebagai Kepala Pelayanan Sipil Singapura. Ong sebelumnya bertanggung jawab terhadap keamanan nasional dan koordinasi intelijen kantor Perdana Menteri Singapura.

Menurut ahli intelijen Australia dari Universitas Nasional Australia (ANU), Des Ball, kemampuan sinyal intelijen Singapura sebagai yang terkuat di kawasan Asia Tenggara. Ball bahkan menyebut kedekatan di antara intel Singapura dan Australia sudah terjalin sejak tahun 1970an.

Indonesia Jadi Target 

Sementara intel Negeri Ginseng turut berada di dalam peta dokumen milik NSA. Korsel memainkan peranan sebagai titik kunci untuk menyadap telekomunikasi yang melintas melalui China, Hong Kong dan Taiwan. Badan Intelijen Korsel (NIS) diketahui juga sudah lama bekerja sama dengan CIA, NSA dan DSD.

Hal itu terungkap ketika Direktur Badan Intelijen Australia (ASIO), David Irvine, mengatakan kepada Pengadilan Federal, bahwa agen intel Korsel dan Negeri Kanguru telah bekerja sama selama 30 tahun. Saat itu Irvine berusaha agar dokumen mengenai kerjasama itu tidak bocor ke publik, karena dianggap dapat membahayakan kepentingan nasonal Australia.

Kemampuan NSA disebut juga sanggup mencegat komunikasi melalui satelit. Dokumen Snowden yang diungkap harian Brasil, O Globo menyebut Australia bersama keempat rekan lima matanya kerap melakukan operasi itu.

Operasi penyadapan pertama yang diungkap yaitu fasilitas spionase DSD yang berada di Kojarena dekat Geraldton di Australia bagian barat. Dalam operasi intelijen, fasilitas tersebut disebut dengan kode STELLAR.

Sementara Pemerintah Selandia Baru membangun fasilitas biro keamanan komunikasi di Waihopai di bagian selatan kepulauan Selandia Baru. Untuk fasilitas ini diberi nama IRONAND. Namun di dalam dokumen itu, tidak diungkap nama kode untuk fasilitas DSD yang berada di Shoal Bay, dekat dengan Darwin.

Untuk menyamarkan operasi tersebut, ketiga fasilitas itu disebut NSA, FORNSAT (komunikasi satelit asing).

Selain dibantu Korsel dan Singapura, Negeri Sakura disebut turut membantu aksi penyadapan itu. Mereka ikut mendukung aksi spionase AS dan Australia, karena Negeri Paman Sam memiliki fasilitas penyadapan di pangkalan udara di Misawa. Jaringan penyadapan itu kemudian diperluas dengan membangun fasilitas serupa di misi diplomatik AS di Thailand dan India.

Agen intel Inggris (GCHQ), juga memiliki fasilitas serupa di misi diplomatiknya yang terletak di Oman, Kenya dan Siprus. Dalam peta itu turut ditunjukkan kabel bawa laut yang diakses NSA dan GCHQ melalui fasilitas militer di Djibouti dan Oman.

Fungsinya untuk memastikan jangkauan maksimum penyadapan komunikasi di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara.

Sumber : Vivanews

Istana: Surat Balasan PM Abbott Cerminkan Niat Baik Australia

JAKARTA-(IDB) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai saat ini, Senin 25 November 2013, belum mengeluarkan satupun pernyataan soal surat balasan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang telah dikirim kepada dia Sabtu pekan lalu.

Namun Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah, mengatakan surat balasan Abbott itu mencerminkan niat baik Australia. Namun ia tidak mengatakan apa persisnya isi surat balasan Abbott kepada SBY itu.

Menurut Faizasyah, Presiden SBY dalam waktu yang tak terlalu lama akan menyampaikan sikap atas surat  balasan Abbott. SBY sendiri saat ini sedang berada di Bali untuk membuka World Culture Forum di Nusa Dua. Surat Abbott yang tiba di Jakarta Sabtu kemarin telah dibawa Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa ke Bali untuk disampaikan ke tangan SBY.

“Perlu waktu tepat untuk menyampaikan isi surat itu kepada publik. Butuh pemikiran yang mendalam,” kata Faizasyah di Bali. Ia menekankan, yang jelas pemerintah Indonesia dan Australia sama-sama punya niat baik untuk memperbaiki hubungan kedua negara.

Ketika SBY mengumumkan penghentian kerjasama militer dan intelijen dengan Australia pun, ujar Faizasyah, SBY lebih dulu menggarisbawahi sejarah bilateral kedua negara yang amat baik. “Meski saat ini ada masalah, tapi harus disikapi dengan bijak, baik oleh Indonesia maupun Australia,” kata Faizasyah. 

Sumber : Vivanews

Polri Tak Akan Cegah Imigran Gelap Masuk Australia

JAKARTA-(IDB) : Kepolisian RI menghentikan kerjasama penanganan people smuggling (imigran gelap) dengan Australia sebagai respons atas perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya, Indonesia memutuskan sejumlah kerjasama dengan Australia paska skandal penyadapan.

Kapolri Jenderal Sutarman menyatakan, kepolisian tidak akan mencegah imigran gelap yang masuk ke wilayah Australia. "Orang punya tujuan ke sana, itu bukan wewenang kami," kata Sutarman di kantornya. Meski demikian, lanjut Sutarman, polisi tetap akan menindak tegas mereka-mereka yang tertangkap menyelundupkan imigran gelap ke Indonesia.

Berdasarkan perintah Presiden Susilo Bambang Yudoyono, imbuhnya, Polri telah memutus kerjasama penanganan imigran gelap dengan Australian Federal Police (AFP). "Tetapi kerjasama pendidikan tetap dilaksanakan," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, tiga kerjasama dengan Australia yang dihentikan adalah pertukaran informasi dan pertukaran intelijen, latihan militer, dan kerjasama soal penyelundupan imigran gelap. Jakarta marah setelah Australia menolak meminta maaf pada Indonesia atas penyadapan yang dilakukan intelijen negara itu tahun 2009. Diberitakan sebelumnya, Australia diduga kuat menyadap telepon SBY, Ani Yudhoyono, dan sejumlah petinggi Indonesia tahun 2009. Namun, Australia menolak mengomentari, menjelaskan, apalagi meminta maaf terkait aksi spionase mereka.

Sumber : Vivanews

Koarmatim Sukses Gelar Latihan Kerjasama Taktis

SURABAYA-(IDB) : Selama lima hari sejak tanggal 18 November hingga hari ini, 22 November 2013,  KRI  Sultan Hasanuddin -366 dari  jajaran  Satuan Kapal Eskorta Koarmatim dan unsur-unsur udara dari Wing Udara 1  Puspenerbal Juanda telah menyelesaikan program latihan kerja sama taktis antara KRI dan Pesawat Udara tahun 2013. Upacara penutupan berlangsung di Base Ops Juanda, Jum’at, (22/11) dengan Irup Pangarmatim Laksamana Muda TNI Agung Pramono S.H., M .Hum.

Upacara penutupan diawali dengan laporan hasil pelaksanaan latihan oleh  Komandan Wing Udara 1 selaku perwira pelaksana latihan kerja sama taktis KRI dan Pesud, kemudian dilanjutkan  pelepasan tanda peserta dan penyerahan piagam latihan oleh  Irup kepada perwakilan peserta latihan.

Latihan yang telah dilaksanakan melibatkan  unsur  KRI Sultan Hasanuddin-366, pesawat CN-235 P-860,  NC-212 Casa U-622, N-22/24 Nomad P—835, P-838 dan BO-105 NV-410 serta di dukung oleh  heli SAR HU-410, Tim kesehatan Juanda, Tim pengamanan Lanudal Juanda dan Tim Ground Handling Juanda.

Materi latihan meliputi  latihan klasikal  yaitu pengenalan Pesud dan KRI, pengenalan Lanudal Juanda,  Taktik Penerbangan TNI AL, Air Join Prosedure dan komunikasi taktis, helly deck party, Tactical Floor Game ( TFG )  serta praktek di lapangan yang berlangsung di  Selatan Laut Pulau Bawean selama 2 hari pada tanggal 20 hingga 22 November  2013.

Menurut Asisten Operasi Kasal Laksamana Muda TNI Didit Herdiawan, M.P.A, M.B.A dalam amanatnya yang di bacakan oleh Pangarmatim, menyampaikan bahwa latihan kerja sama  taktis antara KRI dan pesud  merupakan keharusan karena tuntutan  tuga-tugas mendatang membutuhkan profesionalisme prajurit, sehingga latihan   ini merupakan  sarana meningkat kemampuan prajurit.

Seusai upacara penutupan, Pangarmatim  melaksanakan foto bersama, kemudian memberikan pengarahan kepada seluruh perwira yang terlibat dalam latihan  bertempat di  Loong Room Base Ops Juanda. Pada kesempatan tersebut  Pangarmatim memberikan penekanan kepada seluruh perwira yang hadir bahwa  latihan yang sudah berjalan dengan baik ini dimasa mendatang perlu ditingkatkan dan perlunya  kerja sama dan saling mengenal antara perwira –perwira  kapal  dan perwira penerbang. “Kedepan untuk  menyatukan persepsi dan kerja sama dalam latihan, perwira-perwira tersebut akan di laksanakan pertemuan di Koarmatim”, kata Pangarmatim. 

Sumber : Koarmatim

Kapolri Lepas Garuda Bhayangkara Ke Sudan

JAKARTA-(IDB) : Kapolri Jenderal Polisi Sutarman melepas 140 personil Polri yang tergabung dalam Kontingen Satuan Tugas Formed Police Unit (FU6) Indonesia VI 'Garuda Bhayangkara' ke Darfour, Sudan Selatan. Sutarman berpesan agar kontingen penjaga perdamaian menjaga nama baik Polri dan bangsa Indonesia.

"Baik kesalah perorangan maupun satuan, karena kesalahan sekecil apapun akan berdampak luas pada citra Polri dan negara kita," kata Sutarman saat pelepasan di ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin, (25/11/2013).

Para kontingen dalam misi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang akan bertugas selama setahun itu, telah melaksanakan berbagai persiapan. Dari mulai persiapan fisik hingga persiapan menggunakan peralatan. "Termasuk kendaraan dan misi kemanusiaan dan misi keselamatan. Itu sudah kita lakukan dengan baik," ungkapnya.

Sutarman berharap misi ini dapat membantu PBB dan menerapkan Standard Operating Procedures (SOP) di satuan FU6, maupun SOP yang telah dikeluarkan PBB. Utamanya, kata Sutarman, personil FU6 harus dapat menjaga kesehatan agar bisa bekerja profesional mempertahankan nilai terbaik dari PBB.

"Untuk itu saya menekankan bangun komunikasi dan membina pendekatan secara intens dengan warga lokal, sehingga mereka merasa aman dan nyaman akan keberadaan saudara-saudara di sana," tutur Sutarman.

Sutarman juga berpesan, personil FU6 harus dapat menjaga kewaspadaan, meningkatkan kemampuan baik kemampuan perorangan dan satuan. Serta dapat menjalin persatuan dan kesatuan antara personil polisi negara lain. "Yang tidak kalah penting saudara-saudara harus bisa menjaga komunikasi dengan keluarga di tanah air." 

"Karena mereka anda tinggalkan selama 1 tahun. Selamat," tandas Sutarman. 

Sumber : SCTV

Bahas Penyadapan, Komisi I Panggil Mitra Kerja

Komisi I akan memanggil mitra-mitra kerjanya terkait penyadapan terhadap pejabat dalam negeri. Pemanggilan ini merupakan respons DPR terhadap kebijakan Presiden SBY menghentikan sementara kerja sama militer dan intelijen dengan Australia.

JAKARTA-(IDB) : Komisi I DPR berencana memanggil sejumlah mitra kerja untuk membahas soal penyadapan Australia. Salah satu yang akan dipanggil pada pekan ini adalah Badan Intelijen Negara (BIN). Pemanggilan ini merupakan respons atas kebijakan Presiden SBY menghentikan kerja sama militer dan intelijen dengan Australia.

Menurut Mahfudz Siddiq, badan intelijen akan ditanya oleh Komisi I ihwal tanggung jawabnya terhadap masalah penyadapan. Pertanyaan lainnya terkait tindakan apa yang bisa dilakukan untuk menangkal penyadapan.

Komisi I juga akan mengevaluasi sejumlah operator penyedia layanan komunikasi karena mungkin saja berkontribusi terhadap aksi penyadapan pihak asing terhadap Indonesia. Sebagian perusahaan penyedia layanan komunikasi telah dikuasai asing.

"Operator penyedia layanan komunikasi pun saat ini sudah dikuasai asing. Belum lagi jalur politik yang menganggap thousand friend zero enemy membuat Indonesia terdesak saat ada tindakan semacam ini," ujar Mahfudz, pekan lalu.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk menghentikan sejumlah kerja sama keamanan dengan Australia menyusul kegiatan penyadapan yang dilakukan negara itu. Menurut Presiden SBY, Rabu (21/11), kerja sama dihentikan sementara sampai Pemerintah Australia memberikan penjelasan ihwal aksi penyadapannya.  

Sumber : Jurnamen

Penyadapan, Akankah Indonesia Bereaksi Lebih Keras?

JAKARTA-(IDB) : Indonesia telah menghentikan sementara hubungan dengan Australia terkait masalah penyadapan telpon yang dilakukan Australia terhadap Presiden RI dan pejabat-pejabat tinggi lainnya. Awal mula tuduhan penyadapan ini terbit dalam majalah Jerman Der Spiegel yang berdasar pada rilis dokumen oleh mantan konsultan Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) Edward Snowden.

Sebagai reaksi awal, Indonesia menarik duta besar dari Canberra dan menghentikan semua kerjasama militer dengan Australia. Suatu hal yang wajar karena bagaimana mungkin bisa bekerjasama sedangkan Australia tidak menaruh kepercayaan kepada Indonesia. Meskipun sudah terjadi penghentian kerjasama pertahanan, namun Menteri Pertahanan Australia mengatakan belum ada konfirmasi resmi soal ini.

Melihat hubungan Indonesia-Australia dalam kurun beberapa tahun terakhir, penyadapan seperti ini memang sudah dianggap pelanggaran serius, sekaligus menandai kemerosotan cepat pamor Perdana Menteri baru Australia Tony Abbott yang ketika baru menjabat mengemukakan istilah "awal yang optimis" untuk Australia.

Istirahatnya hubungan Indonesia-Australia sebenarnya berpotensi besar menyebabkan berakhirnya perjanjian pertahanan kedua negara, yang kita kenal sebagai Traktat Lombok. Traktat Lombok ditandatangani pada tahun 2006, perjanjian itu menjadi dasar kerjasama pertahanan Indonesia -Australia selanjutnya. Selain saling konsultasi masalah pertahanan dan keamanan, perjanjian juga mencakup kerjasama penegakan hukum terhadap penyelundupan manusia, narkoba, senjata, tukar menukar informasi intelijen, dan kontra-terorisme. Namun setelah Presiden RI menyatakan menghentikan kerjasama di bidang tersebut tanpa batas waktu yang ditentukan, tidak lagi jelas apa nasib perjanjian itu.

Sebelum muncul kabar dari Snowden, hubungan militer bilateral antara Indonesia dan Australia berkembang pesat. Pada 2013, Indonesia dan Australia menandatangai Defense Cooperation Arrangement baru guna memperluas interaksi militer antara kedua negara. Menurut Menteri Pertahanan Australia, kerjasama pertahanan antara Australia dan Indonesia pada tahun 2012 berada di puncak tertinggi dalam 15 tahun belakang. Saat berkunjung ke Indonesia beberapa waktu lalu pun, Abbott kembali mempererat kerjasama dalam hal respon bencana alam, operasi penjaga perdamaian, pertahanan cyber, keamanan maritim, misi pencarian dan penyelamatan, dan juga industri pertahanan. Memang saat penyadapan Abbott belum menjabat, tapi tetap saja dialah pemimpin Australia yang harus bertanggung jawab saat ini.

Sejak tahun 1999, hubungan Indonesia dan Australia boleh dikatakan tidak begitu mengalami gesekan. Pada tahun tersebut, Australia ambil bagian dalam pasukan penjaga perdamaian multinasional di Timor Timur, yang kala itu baru saja merdeka dari Indonesia. Indonesia pun bereaksi dengan membatalkan perjanjian pertahanan dengan Australia. Tindakan Australia di Timor Timur itu memang tidak konsisten dengan komitmennya dan sangat bermuka ganda. Tidak hanya itu,  Indonesia juga menghentikan semua kontak resmi dengan Australia. Hubungan Indonesia dan Australia pun tidak sepenuhnya pulih hingga 2006, yaitu ketika Indonesia dan Australia menandatangani Traktat Lombok.

Penyadapan oleh Australia ini sangat mungkin juga merupakan pelanggaran perjanjian. Jadi kedepan, masih ada kemungkinan Indonesia akan secara resmi membatalkan kerjasama pertahanan, yang analis menilai bila ini terjadi akan berdampak besar bagi keamanan di Asia Pasifik. Kedua negara akan dirugikan, namun bila melihat cara kerjasama selama ini, yang akan lebih dirugikan adalah Australia, salah satunya soal manusia kapal. Jika Australia memang ingin terus menjaga hubungan baik dengan Indonesia di masa depan, maka harus ada penjelasan resmi yang bisa diterima Indonesia.

Indonesia adalah tokoh utama di ASEAN, dan sikap ASEAN sangat membantu menentukan resolusi akhir dari banyaknya sengketa teritorial di Laut Cina Selatan, sementara itu pastisipasi ASEAN dalam perjanjian perdagangan bebas memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi mitra-mitra ASEAN. Alhasil, kekuatan-kekuatan dunia seperti Amerika Serikat, China dan Jepang terus berupaya memperbaiki hubungan mereka dengan ASEAN pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Jika dampak bocoran dari Snowden ini menciptakan keretakan abadi hubungan pertahanan Indonesia-Australia, maka analis menilai adanya kemungkinan pemain regional lain yang akan ambil kesempatan untuk mengisi "kekosongan" ini.

Jauh Dari Kata Perang

Mantan KSAL Laksamana Purnawirawan Tedjo Edhy meyakini ketegangan ini tidak akan menimbulkan perang antara Indonesia-Australia. "Karena proses menuju perang itu sangat panjang," kata Tedjo dalam siaran persnya, beberapa hari lalu. Tedjo menambahkan bahwa penyadapan bukan alasan kuat kedua negara berperang dan sudah menjadi kewajaran dalam hubungan antarnegara.

Meskipun begitu, Tedjo tetap melihat kemampuan dan kekuatan militer kedua negara. Menurut dia, dalam segi jumlah pasukan, Indonesia jauh unggul ketimbang jumlah pasukan militer Australia. Namun Australia lebih unggul dalam kecanggihan peralatan dan teknologi.

Meski yakin tidak akan terjadi perang, Tedjo tetap meminta pemerintah Indonesia berkonsentrasi membangun kekuatan militer. Tujuannya sudah jelas yaitu untuk mencegah terjadinya ancaman dari negara lain di masa mendatang. "Ada filosofi, si vis pacem para bellum, siapa ingin damai bersiaplah untuk perang," kata Tedjo.

Dampak Politiknya Liar

Mantan Kepala BIN Jenderal (Purnawirawan) A.M. Hendropriyono menilai kebocoran dokumen terkait penyadapan yang dilakukan Australia tidak akan mengancam keamanan Indonesia. Salah satu bukti, menurut Hendropriyono, hingga sebelum munculnya bocoran Snowden, hubungan Indonesia-Australia masih sangat baik. Ini berbeda jika hubungan kedua negara memang jelek, namun faktanya tidak.

Soal aktivitas penyadapan, Mantan Kepala BIN tersebut juga mengatakan bahwa penyadapan adalah pekerjaan 24 jam sehari yang dilakukan intelijen. Dia memaklumi penyadapan yang dilakukan intelijen Australia. Sebagaimana yang juga pernah dilaporkan The Herald Sun, bahwa Hendropriyono juga pernah mengungkapkan pihaknya telah melakukan penyadapan terhadap komunikasi sipil dan militer Australia dan panggilan telepon politisi selama krisis Timor Timur di tahun 1999. Namun untuk soal ini pemerintah Australia bungkam.

"Jangan dikira hari ini menyadap, besok tidak. Sadapan itu terjadi setiap hari, 24 jam. Semua percakapan terdengar, tapi yang diambil hanya informasi penting," kata Hendropriyono seperti yang dilansir Tempo, Kamis, 21 November 2013. Meski baru terungkap, Hendropriyono mengatakan bahwa Australia sudah lama menyadap Indonesia.

Hendropriyono yakin semua kedutaan besar negara mana pun melakukan penyadapan. Dia mengistilahkan dubes sebagai intelijen yang menjalankan operasi dengan metode putih alias terang-terangan. "Tak bakal ada kedutaan yang mau mengaku, tapi penyadapan itu adalah pasti. Kedutaan besar adalah intelijen yang melakukan penyelidikan secara terbuka," kata dia.
Dari kebocoran penyadapan itu, justru dampak politik yang terasa. Belakangan, isu penyadapan diungkit partai politik agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani PP Pengganti Undang-Undang tentang penyadapan, agar Komisi Pemberantasan Korupsi tak lagi memiliki kewenangan penuh untuk menyadap. "Dampak politiknya jadi liar ke mana-mana. Tak ada gunanya," kata Hendropriyono.

Sumber : Artileri