Cina Berhasil Uji Coba Drone Tempur Siluman

BEIJING-(IDB) : Sebuah pesawat tempur tak berawak, drone, yang mempunyai kemampuan siluman berhasil diuji coba Cina pada Kamis kemarin. 

Beberapa gambar berhasil diabadikan oleh pengagum produk militer Cina dan dipublikasikan di berbagai media internet.

Keberhasilan penerbangan itu, dinilai menjadikan jarak kemampuan militer Cina dengan pesaingnya menjadi lebih tipis, khususnya dari negara-negara Barat.

China Daily melaporkan, drone yang untuk sementara dinamakan 'Sharp Sword' oleh para netizen itu melakukan penerbangan pertama di sebuah pusat uji penerbangan di Barat Daya Cina sekitar pukul 13:00 waktu setempat, kata seorang pengagum yang tidak disebutkan namanya di cjdby.net, situs militer China yang paling populer.

Dia menambahkan, tes berlangsung hampir 20 menit.

Beberapa gambar menunjukkan  drone ini mempunyai sayap  delta saat lepas landas.

Berita dan foto dari pesawat yang digadang-gadang menjadi pesaing X-47 buatan Northrop Grumman Amerika Serikat ini dan nEUROn buatan Eropa itu, kemudian menyebar dan dilansir people.com.cn dan Xinhua News Agency.

Drone Tempur Cina Dinilai Sesuai Untuk Misi Kapal Induk

Keberhasilan Cina, Kamis kemarin menerbangkan sebuah drone tempur siluman (UCAV) dinilai akan dapat memperkuat angkatan perang negeri Tirai Bambu itu apabila diintegrasikan dengan kapal induk Liaoning. 

Kemampuan tempur kapal induk Liaoning akan dapat ditingkatkan untuk menyaingi kapal induk India, INS Vikramaditya, yang dibeli dari Rusia beberapa hari kemarin.

"Drone itu dapat digunakan untuk misi pengintaian dan serangan udara-ke-darat, akan tetapi lebih penting lagi, pesawat tak berawak ini mempunyai potensi yang besar di kapal induk," kata Wang Ya'nan, Wakil Pemimpin Redaksi majalah Aerospace Knowledge kepada China Daily.

Cina sendiri belum mengumumkan keberhasilan ini secara terbuka kepada publik internasional.

Seorang pekerja di Aviation Industry Corp of China yang diduga memproduksi pesawat ini menolak untuk berkomentar mengenai uji coba kemarin itu.

Konsep pesawat drone yang untuk sementara dinamakan Sharp Sword itu sebenarnya sudah muncul di berbagai media online dalam satu tahun belakangan ini.

Dengan keberhasilan Cina memproduksi pesawat tempur tak berawak dengan kemampuan siluman, menjadikannya negara keempat di dunia yang mampu memproduksi pesawat serupa selain Amerika Serikat, Uni Eropa dan Inggris.

Sumber : Republika

Kemhan Bangun Pertahanan Cyber Nasional

BANDUNG-(IDB) : Kementerian Pertahanan saat ini sedang membangun kemampuan pertahanan cyber nasional (national cyber defence) untuk menangkal ancaman dan serangan di dunia cyber yang dapat mengganggu kedaulatan negara dan pertahanan negara. Kemhan terbuka bagi para semua stake holder untuk turut serta dalam pembangunan kemampuan pertahanan cyber.

Demikian dikatakan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro saat menjadi keynote speacker pada acara forum “National Internet Security Day Conference” ke-3, Kamis (21/11) di Bandung. Acara tersebut  membahas ketahanan Indonesia dalam penguatan dan kesiapan capacity building menghadapi keamanan internet 2014.

Acara diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan, Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) dan Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII). 

Menhan mengatakan bahwa konsep pembangunan nasional cyber defence akan diawaki oleh personel-personel dari TNI AD, AU, dan AL serta terbuka juga untuk sipil yang memenuhi persyaratan. “Ini sebagai garda terdepan dalam menjawab tantangan perang informasi untuk menangkal serangan di dunia cyber”, tambah Menhan.

Lebih lanjut Menhan menambahkan, strategi pembangunan pertahanan cyber nasional tujuannya adalah menjamin ketersediaan informasi benar, akurat dan cepat, selanjutnya meningkatkan ketahanan nasional terhadap serangan cyber space, serta menjamin bahwa implementasi sistem pemerintahan aman dan tahan terhadap serangan cyber space sehingga dapat mengurangi dampaknya.

Menurut Menhan, dalam pembangunan pertahanan cyber nasional ini memerlukan penyiapan dan penguatan regulasi, tata kelola dan kelembagaan, infrastruktur dan Sumber Daya Manusia. “Pengorganisasian seluruh sumber daya dan sinergi berbagai stakeholder itu perlu dilakukan untuk membangun suatu cyber nasional. Terdiri dari individu-individu yang terampil serta ahli dalam cyber warfare”, jelas Menhan.

Sumber : DMC

Australia Sesumbar Bisa Tangkal Imigran Gelap Tanpa Bantuan Indonesia

SIDNEY-(IDB) : Menteri Imigrasi Australia, Scott Morrison yakin usahanya dalam menghalangi imigran gelap tetap berjalan tanpa bantuan Indonesia. Menurutnya, sistem yang dibangun oleh kementeriannya tidak bergantung pada kerjasama dengan negara lain.

Dalam pidato mingguannya, Jumat (22/11), Morrison mengakui peran besar Indonesia dalam menghalau imigran gelap yang ingin masuk ke Australia melalui jalur laut atau yang dikenal dengan istilah 'manusia perahu'. Ia menegaskan bahwa Australia akan selalu berterimakasih dan mendukung Indonesia atas usahanya tersebut.

Ia pun percaya kerjasama yang terbangun selama ini saling menguntungkan kedua negara. "Tapi saya hanya ingin menegaskan bahwa operasi kami dirancang untuk tidak bergantung pada satu tolak ukur atau satu mitra saja," kata Morrison seperti dilansir dari The Australian, Jumat (22/11).

Pernyataan ini dilontarkannya menanggapi keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghentikan kerjasama dengan Australia terkait pencegahan penyelundupan manusia (people smuggling). Sejak September tahun ini, sekitar 1.150 manusia perahu telah dicegah menyebrang ke Australia. Sebagian besar pencari suaka tersebut ditangkap oleh kepolisian Indonesia.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, akhir tahun selalu menjadi puncak kedatangan imigran gelap. Menurut Morrison, November tahun lalu tercatat 2.630 imigran masuk ke Negeri Kanguru itu.

Namun, ia tetap yakin mampu mengatasi masalah tersebut tanpa Indonesia. "Percayalah kami akan melawan, menghentikan para penyelundup di setiap titik mulai dari asal sampai tujuan," tegasnya.

Pemerintah Tak Perlu Cegah Pencari Suaka ke Australia

Aparat kepolisian serta aparat Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tak perlu mencegah atau menangkap imigran gelap pencari suaka yang akan menuju Australia sebagai implementasi perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan, pemerintah perlu mempertimbangkan melepas para pencari suaka yang ditahan di rumah tahanan Imigrasi dan memfasilitasi meninggalkan Indonesia. 

Demikian diungkapkan Wakil Direktur Eksekutif Human Rights Working Group Choirul Anam dan Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi, di Jakarta, Kamis (21/11/2013). ”Dengan penghentian kerja sama penanganan imigran gelap itu, aparat biarkan saja orang-orang (imigran gelap) yang memiliki hak untuk menentukan tujuan akhir,” kata Choirul. 

Selama ini, menurut Choirul, aparat kepolisian atau Imigrasi mencegah atau menangkap imigran gelap ke Australia atas dasar kerja sama dengan Australia. Seperti diberitakan, sebelum ada penjelasan resmi atas kasus penyadapan Australia terhadap para pejabat tinggi Indonesia, termasuk Ibu Negara, Presiden Yudhoyono memutuskan menghentikan sementara kerja sama intelijen dan militer, termasuk penanganan imigran gelap ke Australia. 

Hendardi menambahkan, pemerintah bahkan perlu melepaskan para imigran gelap itu dari tahanan. Menurut dia, keberadaan mereka di tahanan Imigrasi selama ini menjadi beban Pemerintah Indonesia dan menimbulkan dampak sosiologis. 

Waspadai Hibah
 
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti, di Jakarta, Kamis, menyerukan agar Indonesia mengevaluasi dan menghentikan sejumlah hibah luar negeri yang terkait dengan dukungan teknologi informasi, terutama hibah dari Australia, karena semua itu membuat Indonesia rentan penyadapan. 

Ray mencontohkan, sejak Pemilu 1999, lembaga donor Australia gencar memberikan donasi untuk keperluan pemilu. Ray mengatakan, dana-dana asing itu melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang awalnya dimaksudkan untuk mendanai sistem teknologi informasi (TI) Komisi Pemilihan Umum (KPU). ”Kita menolak pihak asing yang mengelola TI KPU, kita curiga mengapa mereka ngotot ingin mengurus TI pemilu kita?” katanya. 

Menurut peneliti politik Burhanuddin Muhtadi, yang sedang menyelesaikan studi doktornya di Australian National University (ANU), masyarakat dan partai-partai politik di Australia saat ini terbelah dalam menyikapi skandal penyadapan ini. 

”Sampai sekarang, rakyat Australia masih terbelah soal perlunya meminta maaf kepada Indonesia atau tidak terkait dengan penyadapan intelijen negara itu. Begitu juga dengan partai politik di parlemen,” kata peneliti politik yang baru saja tiba dari Australia, di Jakarta, kemarin.

Pemimpin oposisi Australia, Bill Shorten, mengatakan, Pemerintah Australia seharusnya mempertimbangkan cara Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang segera melakukan kontak pribadi dengan Kanselir Jerman Angela Merkel saat penyadapan terhadap telepon pribadi Merkel terungkap. 

Sikap Australia yang tak sesuai harapan Indonesia tersebut diperkeruh dengan pernyataan penasihatnya, Mark Textor, yang kicauannya di Twitter dinilai menghina Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa yang disebut mirip bintang film porno. 

Marty menyatakan hinaan atas dirinya tersebut merupakan bentuk keputusasaan Australia. ”Bobot pernyataan seperti itu tidak perlu ditanggapi. Itu menunjukkan keputusasaan mereka,” ujar Marty, di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis.

Polri Hentikan Kerja Sama 'People Smuggling' Dengan Australia

Kepolisian RI menghentikan kerja sama penanganan people smuggling (imigran gelap) dengan Australia sebagai respons atas penyadapan Negeri Kanguru itu terhadap Presiden RI dan sejumlah orang dekatnya. 

Hal itu disampaikan Kepala Kepolisian Jenderal Sutarman di Markas Kepolisian Daerah Bali, Jumat 22 November 2013. "Kita harus hentikan dulu sementara sambil menunggu keputusan lebih lanjut," kata Sutarman. 

Penghentian kerja sama itu, lanjut Sutarman, merupakan tindak lanjut kebijakan Presiden.

Jenderal Sutarman mengatakan bahwa kebijakan menyikapi kemelut soal penyadapan oleh Australia itu sudah jelas disampaikan presiden. 

"Data tentang penyadapan tidak ada di kami. Tetapi, kebijakan tentang penyadapan yang disampaikan oleh presiden sudah jelas," kata dia.

Kendati begitu, Sutarman mengakui jika institusinya memiliki kerja sama di bidang lain dengan Australia seperti pendidikan dan pelatihan. 

"Kerja sama lain seperti pendidikan dan pelatihan tidak mungkin kita hentikan," ujarnya.

Kerja sama lain antara Autralia dan Polri saat ini adalah berupa peralatan dan perlengkapan milik Polri. Barang-barang tersebut adalah Jakarta Center for Law Enforcement (JCLEC) yang terletak di Semarang. Program penanggulangan trans national crime, trafficking in person, dan terorisme, semua itu dibantu oleh Australia.

Polri dan Australian Federal Police (AFP) juga memiliki program pelatihan dan dukungan laboratorium cyber crime Bareskrim dan laboratorium DNA di Cipinang guna pengungkapan kasus.

Sumber : JPNN

3 Alasan Dubes Australia Bisa Diusir Dari Indonesia

Sesuai Konvensi Wina tahun 1961, Indonesia boleh melakukan persona non-grata terhadap Dubes Australia. Tindakan serupa pernah dilakukan Indonesia pada 1982 dengan mengusir diplomat Uni Soviet yang dituding melakukan aksi spionase.

JAKARTA-(IDB) : Anggota Komisi I DPR Meutya Viada Hafid menganggap Duta Besar Australia tidak menjalankan diplomasi sesuai kesepakatan internasional. Karena itu, tindakan persona non-grata atau penolakan utusan diplomatik boleh dilakukan terhadapnya. 

"Duta Besar Australia bisa saja diusir dari Indonesia karena melanggar Pasal 9 Konvensi Wina tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik," kata Meutya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (20/11).

Menurut Meutya, persona non-grata atau juga sikap tidak menghendaki kehadiran perwakilan/utusan suatu negara dapat dilakukan lantaran tiga hal. 

Pertama, wakil diplomatik melakukan kegiatan yang subversif dan merugikan kepentingan nasional. Kedua, kegiatan yang dilakukan oleh wakil diplomatik melanggar hukum atau perundang-undangan negara penerima. Ketiga, memata-matai dapat dianggap mengganggu stabilitas keamanan negara penerima.

"Alasan persona non-grata bagi Dubes Australia juga disebabkan oleh faktor sikap Australia dan pernyataan PM Tony Abbott. Abbott tidak menunjukkan sikap seorang pemimpin negara yang bersahabat dengan Indonesia," katanya.

Politisi Golkar ini menyarankan pemerintah tidak tabu menggunakan tindakan persona non-grata. Sebab, hal serupa pernah dilakukan pada masa Orde Baru. 

"Di tahun 1982, Pemerintah Indonesia pernah memberikan persona non-grata bagi Asisten Atase Pertahanan Uni Soviet untuk Indonesia karena dituduh melakukan kegiatan spionase," ujarnya.

 Sumber : Jurnamen

Buka Isolasi, TNI Bangun Jalan 913 Km

MANOKWARI-(IDB) :  Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Budiman menyatakan diperintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membangun 14 ruas jalan di Papua Barat dan Papua. Menurut Kasad, jajaran TNI-AD akan mengemban kepercayaan itu dengan sepenuh hati.

''Kepercayaan ini merupakan kehormatan yang diberikan presiden kepada TNI-AD,'' kata Budiman saat memberikan sambutan pada pencanangan penanaman 20 juta pohon di Mako Kompi C-D 752 di Arfai, Manokwari, Papua Barat, kemarin (21/11).

Bertempat di Pulau Mansinam, Kasad, Dirut Pertamina Karen Agustiawan, Gubernur Papua Barat Abraham O. Atururi, Ketua Sinode GKI Pdt Albert Yacu, dan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua secara simbolis meletakkan batu pertama pembangunan 14 ruas jalan tersebut. Salah satu yang akan dibangun adalah jalan lingkar di Pulau Mansinam.

Jalan yang akan dibangun jajaran TNI-AD di tanah Papua itu diperkirakan mencapai 913 kilometer. Dengan 14 ruas jalan tersebut, Papua diharapkan makin terbuka dari keterisolasian sehingga perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan aspek kehidupan lain membaik. ''Khusus di Pulau Mansinam, panjang jalan yang dibangun personel TNI-AD dari Denzipur Nabire diperkirakan 12 kilometer,'' kata Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua.

Dia mengakui, pembangunan 14 ruas jalan untuk membuka keterisolasian daerah tersebut tergolong berat. Meski begitu, kata dia, prajurit TNI-AD siap melaksanakannya. Menurut rencana, pembangunan 14 ruas jalan itu melibatkan 1.000 prajurit TNI-AD yang dibantu Marinir TNI-AL. ''Ada prajurit dari luar yang datang untuk membangun Papua,'' tuturnya.

Pangdam berharap bupati menyosialisasikan pembangunan 14 ruas jalan tertentu itu kepada masyarakat agar segala persoalan yang timbul bisa dipecahkan bersama. ''Kami tidak ingin, saat prajurit turun ke lapangan mengajak masyarakat membangun Papua, ada kelompok yang bertindak di luar harapan,'' ujarnya.

Untuk melancarkan pembangunan 14 ruas jalan itu, lanjut Pangdam, TNI-AD menerjunkan pasukan pengamanan. Akan dibuka posko pengendalian di tingkat kodim, korem, dan kodam. Dandim bisa melaporkan setiap perkembangan kepada bupati. ''Saya akan melaporkan progres di lapangan kepada gubernur,'' jelasnya.

Sumber : JPNN

Parlemen Rusia : Kami Juga Marah Kalau Disadap Seperti Indonesia

Parlemen Rusia memahami kemarahan rakyat Indonesia terhadap aksi penyadapan Australia dan Amerika Serikat. Kedua negara itu mempromosikan nilai persahabatan antarnegara tapi melanggar sendiri prinsipnya.

JAKARTA-(IDB) : Parlemen Rusia mendukung protes yang dilayangkan Indonesia kepada Australia terkait skandal penyadapan terhadap sejumlah pejabat di Tanah Air.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Parlemen Rusia Nikolay Levichev saat bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/11).

Levichev mengatakan, Amerika Serikat dan Australia seringkali menyuarakan kewajiban menghormati hak asasi manusia dan menghormati hubungan antarnegara.  Namun, di sisi lain kadang melanggar sendiri nilai-nilai yang dipromosikannya. Contohnya, dua negara itu kini disorot karena menyadap negara sahabat.

"Kami dari  parlemen Rusia dan Majelis Federal Rusia merespons hal yang sama dengan publik Indonesia terkait penyapadan Amerika Serikat dan Australia. Kami mengecamnya," kata Levichev.

Menurut Levichev, kedua negara itu lebih baik diam daripada bicara soal nilai-nilai persahabatan dan hubungan baik antarnegara tapi justru melanggarnya sendiri. Parlemen Rusia, kata dia, memahami jika Indonesia dikhianati dengan cara disadap.

"Tentu saja kami berbagi sikap. Kami sangat memahami rasa kemarahan (Indonesia). Karena apa yang dilakukan AS dan Australia itu tidak dapat diterima," ujarnya.

Priyo Budi Santoso Mengaku Sudah Punya Akses Ke Snowden

Keberadaan Edward Snowden disembunyikan Pemerintah Rusia. Bahkan parlemen negara itu tak tahu menahu. Tapi Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengaku sudah mendapatkan kontaknya.

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso memastikan bahwa pihaknya telah mendapatkan akses untuk melakukan kontak atau komunikasi dengan. Edward Snowden mantan National Security Agency (NSA), warga negara AS, yang kini mendapat suaka sementara selama setahun dari Pemerintah Rusia.

"Saya memperoleh kontak dengan pihak Snowden, dia berada di Rusia didampingi pengacara. Jika diperlukan, kita akan bicara dengan pihak Snowden seputar penyadapan," ujar Priyo Budi Santoso usai menerima delegasi Parlemen Rusia di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (12/11).

Menurut Priyo, keberadaan Snowden di Rusia dirahasiakan pemerintah setempat. Bahkan Wakil Ketua Parlemen Rusia Nikolai Levichev pun mengaku tak tahu Snowden disembunyikan di mana oleh pemerintahnya. Namun, kalangan Parlemen Rusia siap membantu Indonesia bila dibutuhkan untuk berhubungan dengan Snowden.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan rencana komisinya untuk menemui Snowden di Rusia. DPR ingin mengorek keterangan lebih dalam mengenai info yang ia bocorkan, yakni penyadapan Australia dan Amerika Serikat terhadap Indonesia.

Menurut Agus, Komisi I akan mewujudkan rencana itu dalam masa sidang sekarang, yang berlangsung sempit, sampai sekitar pertengahan Desember mendatang.

Sumber : Jurnamen

Indonesia Rusia Kerjasama Antisadap

JAKARTA-(IDB) : Indonesia akan meningkatkan kerjasama pertahanannya dengan Rusia menyusul penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia terhadap para pejabat tinggi RI. Kesepakatan awal soal peningkatan kemitraan Rusia-Indonesia dicapai di tingkat parlemen kedua negara dalam kunjungan pimpinan parlemen Rusia ke DPR RI, Jakarta, 21 November 2013.

Selain bertemu dengan pimpinan parlemen Rusia, pimpinan DPR juga menggelar pertemuan dengan Duta Besar Rusia untuk RI selama hampir 4 jam. Dalam pertemuan yang cukup lama itu, kedua belah pihak membahas berbagai isu aktual, termasuk penyadapan terhadap Indonesia yang kini menimbulkan ketegangan diplomatik antara Jakarta dan Canberra.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan, salah satu kerjasama yang bakal ditingkatkan RI dan Rusia adalah dalam teknologi sadap dan atisadap. “Saya gembira Rusia mendukung Indonesia. Kami sudah berbicara langsung (soal peningkatan kemitraan),” kata Priyo di Gedung DPR RI.

DPR mengingatkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi target penyadapan Australia, untuk tidak terlena dengan kerjasama dengan pemerintah AS. “Indonesia juga harus meningkatkan kerjasama dengan negara lain, termasuk Rusia,” kata Priyo.

Sementara itu, Rusia menyatakan simpatinya pada Indonesia dalam menghadapi isu spionase oleh Australia dan AS. “Kami sering mendengar Amerika mengatakan kita harus menghormati hak asasi manusia dan hubungan antarnegara. Tapi tiba-tiba mereka sendiri melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran mereka. Itu sungguh mengecewakan,” kata Wakil Ketua Parlemen Rusia Nikolai Levichev.

Kedatangan parlemen Rusia ke DPR ini berbarengan dengan rencana Komisi I DPR terbang ke Rusia untuk menemui Edward Snowden. Komisi I yang membidangi pertahanan keamanan, intelijen, luar negeri, dan komunikasi informatika itu hendak mengorek informasi lebih dalam dari Snowden mengenai berbagai aksi spionase terhadap Indonesia. Snowden diyakini memegang lebih banyak dokumen rahasia daripada yang telah ia ungkapkan.

Sumber : Vivanews

Nasib Hibah Pesawat Hercules Australia

Pesawat Hercules C-130 Hibah dari Australia

JKGR-(IDB) : Pasca penyadapan yang dilakukan Australia terhadap telepon Presiden Indonesia dan sejumlah pejabat tinggi lainnya, Indonesia menghentikan kerjasama militer dengan Australia. 

Penghentian kerjasama itu diwujudkan dengan ditariknya 6 pesawat F-16 di Darwin yang akan melakukan latihan Elang Ausindo 2013. Selain itu TNI juga menghentikan latihan Kopassus dengan militer Australia di Lembang- Jawa Barat.

Kita belum tahu apa respon militer Australia atas sikap TNI. Yang jelas Indonesia pun memiiki kerjasama militer dengan Australia, dalam program hibah 4 pesawat Hercules C-130 RAAF. Dengan biaya sebesar AUS$ 63 juta, Indonesia mendapatkan empat buah pesawat atau sekitar AUS$ 15 juta / unit. Padahal harga pesawat tersebut berkisar sekitar AUS$ 75 juta/ unit. Pesawat hibah ini memiliki sisa usia produktif sekitar 30 tahun atau sekitar 18.000 jam terbang.

Pesawat Hercules C-130 Hibah dari Australia.

Akankah Australia membatalkan hibah pesawat Hercules C-130 dan menjualnya ke negara lain, atau tetap menjualnya ke Indonesia, walau Indonesia menghentikan kerjasama militer dengan mereka ?. Kita lihat perkembangannya.

Sumber : JKGR

Kemungkinan Rencana Pembelian Kapal Selam Rusia Jadi Target Penyadapan

JAKARTA-(IDB) : Ketegangan diplomatik masih menyelimuti Jakarta-Canberra menyusul terungkapnya aksi penyadapan Australia terhadap Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabatnya. Dalam salah satu dokumen yang dibocorkan Edward Snowden, Badan Intelijen Australia (DSD) menyadap SBY pada Agustus 2009.

Apa sebenarnya yang diincar Australia pada periode Agustus 2009 itu? Mantan Duta Besar RI untuk Rusia, Hamid Awaluddin, menduga rencana RI membeli kapal selam Rusia ikut menjadi target penyadapan. Pasalnya, tarik-ulur atau negosiasi seputar jadi-tidaknya Indonesia membeli kapal selam Rusia terjadi pada Agustus 2009.

“Teknologi kapal selam yang saat itu hendak dibeli Indonesia dari Rusia sungguh dahsyat. RI berencana membeli dua kapal selam. Kalau jadi, (Australia) tentu takut sama kita,” kata Hamid kepada VIVAnews, Jumat 22 November 2013.

Sejumlah pejabat RI yang ketika itu disadap oleh Australia, diyakini Hamid ada kaitannya dengan rencana pembelian kapal selam Rusia itu. “Sofyan Djalil saat itu Menteri Negara BUMN, Sri Mulyani Indrawati saat itu Menteri Koordinator Perekonomian. Mereka terkait dengan aspek ekonomi negosiasi itu (kapal selam), yakni pembiayaan. Ada anggarannya atau tidak,” kata Hamid.

Penyadapan terhadap Sofyan Djalil juga terkait dengan dana BUMN untuk membangun dermaga kapal selam tersebut. Sementara Dino Patti Djalal yang juga disadap ketika itu merupakan Juru Bicara Presiden Bidang Luar Negeri. Komunikasi-komunikasi dari pihak asing sangat mungkin masuk melalui Dino.

Pada akhirnya, kata Hamid, Indonesia batal membeli kapal selam Rusia karena alasan keterbatasan biaya. RI akhirnya lebih memilih membeli kapal selam Korea Selatan.

Untuk diketahui, Rusia pada tahun 2012 memiliki 60 kapal selam bertenaga nuklir dengan teknologi canggih. Meskipun pembelian kapal selam dari Rusia batal dilakukan pada tahun 2009 itu, kini Rusia kembali menawarkan 10 unit kapal selamnya kepada Indonesia.

“Ada tawaran kapal selam dari Rusia. Mereka membuka kesempatan karena kedekatan Indonesia dengan Rusia,” kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, 17 Agustus 2013.

Jakarta  Moskow Tingkatkan Kerjasama

Dalam kunjungannya ke parlemen Indonesia Kamis kemarin, 21 November 2013, parlemen Rusia menyepakati peningkatan kerjasama dengan Indonesia, termasuk dalam teknologi sadap dan antisadap.

Selain bertemu pimpinan parlemen Rusia, DPR juga melakukan pertemuan selama hampir 4 jam dengan Duta Besar Rusia untuk RI. “Saya gembira Rusia mendukung Indonesia. Kami sudah berbicara langsung (soal peningkatan kemitraan),” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

DPR mengingatkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi target penyadapan Australia, untuk tidak terlena dengan kerjasama dengan pemerintah AS. “Indonesia juga harus meningkatkan kerjasama dengan negara lain, termasuk Rusia,” kata Priyo. 

Sumber : Vivanews

PM Abbott Hadapi Tekanan, Akankah Australia Minta Maaf Ke Indonesia..??

CANBERRA-(IDB) : Pemerintah Australia menghadapi desakan kuat di dalam negeri untuk memperbaiki hubungan bilateral dengan Indonesia yang saat ini di ujung tanduk. Kemarahan Indonesia atas penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Australia (DSD) terhadap Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabatnya, bermuara pada dihentikannya kerjasama militer dan intelijen antara kedua negara oleh Indonesia.

Buat Australia, langkah keras yang diambil Indonesia ini adalah malapetaka. “Kerjasama dengan Indonesia amat sangat signifikan. Itu sesuatu yang kami bangun dari waktu ke waktu dan bersifat kumulatif. Itu bukan sesuatu yang dapat Anda mulai dan hentikan dengan begitu saja. Jika Anda kehilangan kerjasama itu, Anda tidak bisa memulainya lagi dari apa yang sudah kami capai saat ini,” kata mantan Menteri Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan Australia Tony Burke kepada Sky News, Kamis 21 November 2013.

Burke layak kesal. Sebagai eks menteri imigrasi, salah satu hal pelik yang ia hadapi ketika menjabat adalah soal penyelundupan manusia. Selama ini, Indonesia menjadi benteng sekaligus garda depan Australia dalam menangani ribuan imigran gelap yang hendak masuk ke Australia melalui jalur laut. Australia yang dianggap sebagai tanah impian bagi para pencari suaka asal Timur Tengah, bisa “kebanjiran” imigran ilegal bila Indonesia tak menghadang mereka.

Namun justru kerjasama di bidang penanganan imigran itulah yang kini juga dihentikan Indonesia. “Saya minta hentikan dulu pertukaran informasi intelijen, hentikan coordinated military operation untuk menghentikan people smuggling di lautan. Tidak mungkin kami (Indonesia) melakukan itu (operasi bersama Australia) jika ada penyadapan terhadap tentara atau terhadap kami semua,” kata Presiden SBY di Jakarta, Rabu 20 November 2013.

Burke pun meradang pada Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang kurang peka menghadapi kemarahan Indonesia. Partai Buruh yang menaungi Burke sebelumnya sudah meminta sang Perdana Menteri untuk berhati-hati menyikapi isu penyadapan yang amat sensitif, baik bagi Australia mapun Indonesia – di mana istri Presiden SBY juga ikut disadap DSD.

Partai Buruh – yang merupakan oposisi – sejak awal isu penyadapan merebak telah memperingatkan Abbott bahwa Indonesia bisa begitu mudah mendatangkan bencana bagi Australia dengan melepas kontrol atas penanganan penyelundupan manusia ke benua itu. “Pembekuan hubungan diplomatik yang lebih jauh lagi oleh Indonesia akan menimbulkan malapetaka serius bagi Australia,” ujar Burke.

Partai Buruh pun mendesak pemerintah Australia segera memperbaiki hubungan dengan Indonesia. “Pemulihan hubungan bilateral amat signifikan. Ketegangan kedua negara harus diakhiri,” kata Burke.

Ucapan Burke diamini Wakil Ketua Kelompok Oposisi, Tanya Plisbersek. Ia mengatakan pemerintah Australia tidak bisa membiarkan pertikaian diplomatik dengan Indonesia berlangsung lebih lama lagi. Oposisi pun menyatakan komitmen dan dukungannya dalam membantu Abbott memulihkan hubungan bilateral dengan Indonesia.

Jajak pendapat yang digelar Sydney Morning Herald terhadap publik Australia pun menunjukkan bahwa mayoritas responden berpendapat seharusnya pemerintah mereka minta maaf kepada Indonesia.

Diminta Rendah Hati

Profesor Hugh White dari Pusat Studi Pertahanan dan Strategis Australian National University meminta PM Abbott bersikap rendah hati menghadapi kemarahan Indonesia. Menurutnya, kerendahan hati akan lebih menguntungkan Australia dalam jangka panjang.

White berpendapat salah satu masalah yang dihadapi Abbott dalam mengatasi krisis dengan Indonesia adalah ia cenderung percaya pada retorikanya sendiri. "Dia pikir pada dasarnya Indonesia dan Australia punya hubungan yang sangat kuat. Tapi sebenarnya tidak," kata White seperti dilansir Sydney Moring Herald.

“Hubungan Indonesia-Australia sebenarnya rapuh dan mudah disalahpahami oleh kedua belah pihak seperti yang sekarang terjadi. Ini soal ketidakpercayaan dan kecurigaan,” ujar White. Dia mengusulkan Abbott menawarkan konsesi signifikan kepada Indonesia untuk memulihkan kemitraan kedua negara.

Media Australia pun tak kurang dalam menekan Abbott. “Ambil teleponmu, Tony! Sudah waktunya berbicara apa adanya untuk meyakinkan pria yang kamu sebut sebagai ‘salah satu teman terbaik Australia di dunia’,” demikian tulis editor politik media Australia, Michael Gordon. Pria yang ia maksud itu tentu Presiden SBY.

Gordon menyatakan hubungan bilateral dengan Indonesia amat penting bagi Australia, dan langkah drastis Jakarta menyetop operasi militer bersama untuk menghadang penyelundupan manusia ke Australia harus menjadi pertimbangan utama Abbott. “Dia tentu dapat secara personal meyakinkan Yudhoyono bahwa spionase terhadap Indonesia tidak akan dilakukan lagi sekarang dan di masa mendatang,” kata Gordon.

Sementara itu, Jakarta menarik pulang enam jet tempur F-16 milik RI dari Darwin, Australia, menyusul memanasnya hubungan kedua negara. Panglima TNI Jenderal Moeldoko juga akan menarik seluruh personel pendukung pesawat tempur itu yang sedianya akan mengikuti program kerjasama TNI Angkatan Udara dengan Royal Australian Air Force. Indonesia juga menghentikan Latihan Bersama TNI Angkatan Laut dengan Australian Navy seperti New Horizon TTX, Initial Planning Conference KAKADU, dan Observer Ex Black Carilion.

AS Dan Rusia Ambil Bagian

Di tengah krisis diplomatik Indonesia dan Australia, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menggelar pertemuan tahunan Australia-United States Ministerial Consultation (AUSMIN) dengan negara sekutu terdekatnya, Amerika Serikat.

Dalam pertemuan di Washington DC itu, Australia diduga menanyakan kepada AS apakah ada dokumen intelijen DSD lainnya yang dibocorkan oleh Edward J. Snowden – mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional AS (NSA) yang kini mendapat suaka di Rusia setelah diburu AS atas aksinya membocorkan berbagai data intelijen NSA.

Anggota Senat AS dari Partai Republik, Randu Forbes, mengatakan wajar Australia meminta penjelasan terkait kebocoran dokumen intelijen mereka yang disebabkan oleh Snowden. Namun AS tidak sanggup menjamin tak bakal ada dokumen lain yang dibocorkan Snowden.

Selain soal bocornya data intelijen DSD, Australia dan AS juga membahas rencana penambahan pasukan marinir AS ke Darwin. Australia meminta AS meningkatkan dukungan militernya di wilayah mereka. Permintaan itu dikabulkan. Menteri Pertahanan AS Chuch Hagel menyatakan akan mengerahkan 1.100 tentara ke utara Australia mulai tahun 2014.

Apapun, AS tak bersedia berkomentar mengenai ketegangan yang saat ini meliputi Indonesia dan Australia. “Secara fundamental, situasi masing-masing negara berbeda. Namun saya menyatakan rasa hormat yang besar pada Indonesia dan Australia,” kata Menlu AS John Kerry.

Pada saat yang sama di Jakarta, parlemen Indonesia (DPR) menerima kunjungan parlemen Rusia. Negeri Beruang Merah menyatakan simpati dan dukungannya pada Indonesia dalam menghadapi isu spionase oleh Australia dan AS.

Untuk diketahui, dalam dokumen awal yang dibocorkan Snowden, Australia disebut mengintai RI dengan bantuan Badan Keamanan Nasional AS. Menlu RI Marty Natalegawa pun sempat mengemukakan kemarahannya pada dua negara sekutu itu. “Kami tidak bisa menerima aksi spionase Australia atas perintah Amerika Serikat,” kata dia beberapa waktu lalu.

Rusia sepakat dengan Indonesia. “Kami sering mendengar Amerika mengatakan kita harus menghormati hak asasi manusia dan hubungan antarnegara. Tapi tiba-tiba mereka sendiri melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran mereka. Itu sungguh mengecewakan,” kata Wakil Ketua Parlemen Rusia Nikolai Levichev.

Lebih menyakitkan lagi, penyadapan bukannya ditujukan kepada pihak yang dicurigai melakukan aksi teror, melainkan kepada pemimpin negara yang dianggap sebagai sahabat. Oleh sebab itu Rusia mengatakan amat paham dengan kemarahan rakyat Indonesia.

Kedatangan parlemen Rusia ke DPR ini berbarengan dengan rencana Komisi I DPR terbang ke Rusia untuk menemui Edward Snowden. Komisi I yang membidangi pertahanan keamanan, intelijen, luar negeri, dan komunikasi informatika itu hendak mengorek informasi lebih dalam dari Snowden mengenai berbagai aksi spionase terhadap Indonesia. Snowden diyakini memegang lebih banyak dokumen rahasia daripada yang telah ia ungkapkan. (Baca: Australia Diminta Bersiap Hadapi Kebocoran Data Intelijen Lanjutan)

Snowden yang menjadi buronan nomor satu AS itu kini dikabarkan telah mendapat pekerjaan baru di Rusia, bahkan mulai menikmati kehidupan di negara itu dan mempelajari budaya setempat. “Apapun, Presiden Vladimir Putin tetap berhati-hati soal Snowden karena persahabatan dengan Amerika tetap penting,” kata Levichev.

Menanti Langkah Australia

Perdana Menteri Tony Abbott menyatakan telah menerima surat protes yang dikirim oleh Presiden SBY Rabu kemarin. Pemimpin Partai Liberal itu berjanji akan merespons surat itu dengan sungguh-sungguh. “Saya memastikan bahwa pemerintah kami akan merespons surat itu dengan secepatnya dan dengan sopan,” kata dia di hadapan parlemen Australia.

Abbott juga berjanji akan terus membina dan memperkuat hubungan dengan Indonesia. Ia bahkan menyebut Australia tetap ingin menjadi mitra terpercaya Indonesia. Sebelumnya, Abbott pun pernah mengatakan tak bermaksud sedikit pun merusak hubungan erat antara negaranya dengan Indonesia.

“Hubungan dengan Indonesia adalah jalinan terpenting yang terus saya pelihara. Sebuah hubungan yang akan saya pastikan terus berkembang dalam beberapa bulan bahkan beberapa tahun ke depan,” kata Abbott yang baru dua bulan menjabat sebagai PM Australia.

Ketua Partai Buruh sekaligus pemimpin oposisi, Bill Shorten, mendukung niat Abbott untuk meningkatkan hubungan dengan Indonesia secepatnya. “Keseriusan masalah ini, ketersinggungan yang dirasakan teman kami Indonesia, membuat oposisi harus melipatgandakan upaya untuk dapat kembali membangun dialog yang positif dan konstruktif dengan pemerintah Australia,” kata Shorten.

Apapun Shorten yakin hubungan Indonesia dan Australia dapat pulih secepatnya. “Ini saatnya kami menggunakan bahasa yang lebih santun untuk berdiskusi dengan rekan kami dari Indonesia,” kata dia.

Di bawah tekanan masif dari dalam negerinya sendiri, akankah Abbott meminta maaf kepada Indonesia?

Sumber : Vivanews

Tentara Australia Dikeluarkan Dari Pusat Pendidikan Kopassus

JAKARTA-(IDB) : Hari Kamis 21 November 2013, TNI Angkatan Darat telah mengeluarkan seluruh tentara Australia yang tengah menjalani pendidikan militer di Pusat Pendidikan Kopassus (Pusdikpassus) Batujajar, Bandung, Jawa Barat.

Kepala Penerangan Umum TNI AD, Brigadir Jenderal TNI Rukman Ahmad, menjelaskan bahwa hal ini merupakan bagian dari langkah pemutusan hubungan kerjasama militer Indonesia dengan Australia.

"Pagi tadi, 16 tentara Australia dipindahkan ke hotel Hilton Bandung," ujar Rukman kepada VIVAnews.

Latihan militer gabungan TNI dengan tentara Australia, ia melanjutkan, sudah dihentikan sejak Rabu kemarin, sebagaimana instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghentikan sejumlah kerjasama yang selama ini sudah terjalin dengan Negeri Kangguru. Penghentian kerjasama ini bersifat sementara, sambil menunggu penjelasan resmi dari Pemerintah Australia soal penyadapan yang dilakukan terhadap Presiden SBY, Wakil Presiden Boediono, dan sejumlah pejabat tinggi Indonesia lainnya.

"Latihan dihentikan sesuai perintah Presiden yang ditindaklanjuti dengan perintah Panglima TNI dan Kasad," kata Rukman.

Setelah dipindahkan dari pusat pelatihan Kopassus, Rukman menambahkan, para tentara Australia itu akan segera dipulangkan ke negaranya.

"Mereka akan pulang hari Senin depan," kata Rukman.

Sumber : Vivanews

POLRI Evaluasi Peralatan Komunikasi Densus 88

JAKARTA-(IDB) : Kasus penyadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) oleh Australia membuat Polri was-was. Korps Bhayangkara itu pun mengantisipasi penyadapan alat-alat komunikasi Densus 88 Antiteror yang didatangkan dari Australia.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Polisi Ronny F Sompie di Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta, mengatakan upaya antisipasi penyadapan sudah dilakukan.

"Namun demikian saya harus tanya kepada Densus 88 dan Bareskrim Polri, apakah ada kemungkinan segala macam data yang ada di Densus 88 tersadap, terekam, dan bisa disalahgunakan untuk kepentingan negara lain, termasuk oleh Australia, itu akan kita evaluasi," kata Ronny F Sompie , Kamis (21/11).

Menurut Ronny, saat ini peralatan teknologi informasi yang digunakan Densus banyak bergantung dari pihak luar. Baik yang bentuknya bantuan hibah maupun yang dibeli secara langsung.

"Kita akan evaluasi kalau ada masukan dari IPW, saya kira Densus 88 saat membangun alat itu masih di bawah Kabareskrim Polri atau membeli atau menerima hibah alat itu, sudah dari awal sudah mengetahui kemungkinan adanya penyadapan," ujar Ronny.

Selain untuk penanganan terorisme, peralatan Polri dari Australia lainnya juga untuk kebutuhan cyber crime. Menurut Ronny, pihak kepolisian akan mengantisipasi itu kalau-kalau Australia menyertakan alat sadap dalam peralatan itu.

"Ada hibah dari Australia yang berkaitan dengan cyber crime. Tapi apakah mereka memasang alat itu dengan alat mereka untuk memudahkan penyadapan, tentunya perlu kita antisipasi," kata Ronny.

Sumber : Merdeka