KRI Malahayati-362 Siaga Di Perbatasan Selatan Indonesia

NTT-(IDB) : Memanasnya isu penyadapan yang dilakukan Australia terhadap pejabat negara Indonesia, sampai saat ini belum berdampak besar terhadap pelaksanaan tugas pokok KRI Malahayati-362. Sempat jauh dari pemberitaan, KRI Malahayati-362 kembali terlihat saat melaksanakan bekal ulang di salah satu kota di Nusa Tenggara Timur. Keberadaannya kali ini dalam rangka operasi Taring Hiu-13 di bawah komando Gugus Keamanan Laut Koarmatim.

Dalam pelaksanaan patroli laut nya di wilayah-wilayah paling selatan Indonesia sepanjang Samudera Hindia yang berbatasan langsung dengan negara Australia, KRI Malahayati-362 senantiasa siaga dengan segala bentuk ancaman maupun pelanggaran yang akan terjadi. Selain pelanggaran pidana pelayaran, illegal logging dan illegal fishing yang rawan terjadi, KRI Malahayati-362 terus mengawasi beberapa tempat yang ditengarai sebagai hotspot para pencari suaka domestik.

“Sampai saat ini belum ada perintah langsung dari komando atas untuk meningkatkan derajat kesiagaan tempur, kita masih konsisten melaksanakan patroli laut di sektor operasi. Namun jika sewaktu-waktu diperlukan seluruh prajurit KRI Malahayati-362 selalu siap menjadi martir di garda terdepan”. Kata Komandan KRI Malahayati Letkol Laut (P) Moch. Irchamni.

KRI Malahayati-362 (corvette class), kapal perang dengan kemampuan anti udara, anti permukaan dan anti kapal selam dengan tingkat endurance tinggi sepanjang tahun 2013, termonitor teguh menjaga kedaulatan NKRI. Setelah mengikuti pelaksanaan Latgab TNI 2013 dan menjaga perbatasan utara NKRI di perairan Karang Unarang dalam operasi Tameng Hiu-13, akhir tahun 2013 ditutup dengan setia menjaga perbatasan selatan wilayah laut NKRI.

Sumber : Koarmatim

Parlemen Rusia Kecam Penyadapan Australia Dan AS Pada Indonesia

JAKARTA-(IDB) : Parlemen Rusia mendukung penuh protes keras Indonesia terhadap penyadapan yang dilakukan oleh Australia. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Parlemen Rusia, Nikolai Levichev.

Nikolai mengatakan, para anggota parlemen Rusia dan Majelis Federal Rusia menanggapi hal yang sama terhadap penyadapan yang dilakukan Australia dan Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia.

"Kami sudah sering dengar AS bahwa kita harus menghormati hak azasi manusia dan harus menghormati hubungan antar-negara," kata Nikolai yang sedang melakukan kunjungan ke DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/11).

Menurutnya, AS dan Australia sering kali mengajarkan menghormati HAM dan menghormati hubungan antar-negara. Namun sekarang, mulai terkuak jika keduanya justru yang melanggar komitmen tersebut.

"Tiba-tiba menjadi berita umum bahwa mereka yang mengajar ke negara-negara lain bagaimana menghormati HAM dan hubungan antar-negara, tapi tiba-tiba mereka sendiri yang melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran mereka sendiri," imbuhnya.

Dia mengatakan, situasi penyadapan bertambah parah ketika AS dan Australia justru menyadap negara sahabat sendiri.

"Menarik juga bahwa penjelasan yang diberikan Amerika memang membuat situasi lebih parah. Karena penyadapan dilakukan bukan pada mereka yang dicurigai terhadap pelaku aksi teror, tapi pada pimpinan negara yang dianggap sebagai negara sahabat," tutur dia.(mdk/dan)

AS Dan Australia Lebih Baik Diam Bicara HAM

Bukan hanya pemerintah Indonesia yang kecewa dengan Amerika Serikat dan Australia yang melakukan penyadapan secara ilegal ke sejumlah petinggi negara. Rusia bahkan dengan tegas mengecam tindakan itu, mereka juga meminta agar kedua negara tersebut diam ketimbang banyak bicara soal perdamaian dunia.

Wakil Ketua Parlemen Rusia Nikolai Levichev, merasa ikut memahami kekecewaan yang dirasakan oleh negara korban penyadapan Amerika dan Australia.

"Tentu saja kami berbagi sikap dari pihak mitra kami di DPR (Rusia), kami sangat memahami rasa kemarahan dari DPR-nya," ujar Nikolai saat melakukan kunjungan ke DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/11).

Nikolai menjelaskan, jika dua negara Amerika dan Australia kerap mengajarkan untuk saling menghormati HAM dan hubungan bilateral antar negara sahabat. Namun kenyataannya, dia melanjutkan, lewat dokumen penyadapan itu justru terkuak jika Australia dan Amerika sendiri yang melanggar ajaran tersebut.

"Kemungkinan bisa direkomendasikan kepada pihak AS bahwa suatu saat mereka lebih baik diam dari pada bicara (soal HAM dan hubungan bilateral)," pungkasnya.

Sumber : Merdeka

Australia Dan Amerika Khawatir Indonesia Berpaling Ke China

JAKARTA-(IDB) : Direktur Kajian Politik Center for Indonesian National Policy Studies, Guspiabri Sumowigeno, menilai, latar belakang Australia menyadap komunikasi sejumlah petinggi Indonesia karena kekhawatiran mereka bahwa Indonesia akan "berpaling" kepada China. 

Padahal, Barat (Amerika Serikat dan semua sekutunya di seluruh dunia) memiliki skenario alias strategi besar membendung pengaruh China di mana-mana, yang dinamakan China Containment.

Dalam konteks China Containment inilah maka perebutan pengaruh Barat dan China itu terjadi secara sengit. 

"Inilah yang sekarang sedang membuat panik kekuatan-kekuatan politik Australia," kata Sumowigeno, Kamis.

China Containment merupakan cara Amerika Serikat dan sekutunya membendung peningkatan pengaruh China sebagai negara adidaya baru dalam ekonomi, militer, politik, dan budaya.

Menurut Sumowigeno, pengungkapan skandal penyadapan Australia dari kantor kedutaan besarnya di Jakarta ini, "Pasti merusak strategi yang ditujukan untuk membendung kebangkitan pengaruh China yang sedang muncul menjadi kekuatan adidaya ekonomi, politik dan militer."

Ia mengatakan, komitemen Indonesia terhadap China Containment itu cukup terlihat. 

Indikasinya, Indonesia seolah tidak menganggap intervensi politik dan militer Australia dalam kampanye pelepasan Timor Timur dari Indonesia sebagai tamparan yang seharusnya membekas dalam pada 1999.

Adalah Australia yang berdiri paling depan dalam memberi tekanan politik dan kekuatan militer berupa International Force for East Timor (Interfet) ke Indonesia soal (saat itu) Provinsi Timor-Timur, pada awal 1999. 

Australia sukses melepaskan Timor Timur dari Indonesia pada Agustus 1999, juga "membentengi" jajak pendapat PBB yang diketahui juga tidak berlangsung secara jujur dan adil sepenuhnya. Keberhasilan memereteli wilayah Indonesia oleh Australia pada Timor Timur inipun tidak dianggap hambatan psikologis berarti oleh Indonesia.

Indonesia kemudian cepat membalikkan keadaan, dari krisis menjadi persahabatan dengan Timor Timur, sejalan keberhasilan tim perumus Komisi Kebenaran Persahabatan yang dibentuk bersama.

Dengan Australia, hubungan itu juga diubah segera, terutama setelah dijalin kerja sama pada 2001; padahal kebanyakan kerja sama itu lebih menguntungkan Australia, di antaranya Indonesia menjadi "benteng" pemberantasan gelombang imigrasi gelap ke Australia.

Indonesia, kata dia, tetap menjalin hubungan mesra nyaris seperti sekutu dengan Australia, meskipun dalam kacamata politik internasional telah diperlakukan secara keji oleh Australia dalam persoalan Timor Timur. 

"Indonesia tidak mendapatkan imbalan sepadan untuk jasanya mencegah kejatuhan Timor Portugis ketangan kelompok kiri atau komunis yang meresahkan Australia sebelum tembok Berlin runtuh," kata dia.

Dalam perspektif Beijing, lanjut dia, sikap ini konfirmasi bahwa Indonesia memang ikut menjadi pilar dari China Containment. China dianggap lebih sebagai ancaman yang nyata ketimbang Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Barat-nya, termasuk Australia.

Ia mengatakan kepanikan Australia saat ini juga karena negara Timor Timur kemudian ternyata juga bukan anak manis bagi Negara Kanguru itu dan berkali-kali menggunakan "kartu China" untuk kepentingan nasionalnya.

Paling jelas adalah menekan Australia agar mau lebih jujur, adil, dan terbuka soal pengelolaan minyak dan gas Bumi di celah Timor. Minyak Bumi di celah Timor yang digembar-gemborkan Australia ada dalam jumlah sangat besar itu diangkut dan dikilang di Australia.

Negara Timor Timur hanya mendapat semacam "bagi hasil" dengan perhitungan deposit pasti minyak Bumi dan gas, eksploitasi mereka, dan keuntungan yang hanya diketahui segelintir pihak saja.  

"Wacana pembukaan pangkalan militer China di negara Timor Timur amat menggetarkan Australia," katanya.

Salah satu faktor yang menghalangi hal itu tidak terwujud adalah karena tiada restu dari Jakarta, dan China masih menimbang perasaaan Indonesia, bila mereka jadi membuka pangkalan militer di dalam wilayah gugusan kepulauan Nusantara.

"Tingkat kepercayaan Indonesia yang menipis pada Austraia bisa membuat Jakarta mengambil sikap berbeda terhadap wacana itu untuk membuat perhitungan," ujarnya.

Sumber : Antara

Panglima TNI : Hari Ini Kami Tarik 6 Pesawat Tempur Dari Australia

JAKARTA-(IDB) : Panglima TNI Jenderal Moeldoko manyatakan, hari ini, Kamis 21 November 2013, TNI telah menarik alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan pasukan dari kawasan Australia.

Penarikan terkait perintah Panglima Tertinggi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang marah dengan aksi penyadapan Badan Intelijen Australia.

"Ada enam pesawat tempur kita juga kita tarik. Kemarin perintah persiapan, hari ini ditarik," kata Moeldoko di Sanur, Bali.

Tak hanya menarik 6 pesawat tempur F-16, Panglima TNI juga telah menghentikan kerjasama di bidang militer dengan Australia.

"Sekarang di bidang latihan sementara kita hentikan. Sebetulnya sampai tanggal 24 ini Elang Ausindo. Tapi karena situasi begini, saya tarik itu," kata dia.

Moeldoko juga mengaku telah menghentikan latihan kerja sama militer Australia dengan Kopassus. Latihan bersama Kopassus dengan militer Australia adalah latihan komodo.

Ia mengaku belum tahu sampai kapan penghentian kerja sama di bidang militer dan penarikan pasukan itu dilakukan. Jika hubungan kedua negara membaik, kata Moeldoko, hubungan militer kedua negara juga akan kembali dirajut.

Moeldoko menuturkan, jika militer menganut politik negara, ketika hubungan kedua negara menegang, maka akan berimbas juga pada hubungan militer. Sebab militer mengikuti garis politik negara.

"Kita tahu bersama hubungan RI-Australia selalu pasang-surut. Kami ini, tentara, menganut politik negara. Politik negara seperti itu kita lanjutkan pada tataran militer. Kita lihat nanti kalau hubungan negara membaik, tentunya hubungan militer akan kita kembalikan," katanya.

Sumber : Vivanews

TNI AL Upayakan Angkat KRI Teluk Peleng 535

JAKARTA-(IDB) : Kapal perang TNI AL jenis landing ship tank (LST) KRI Teluk Peleng-535 mengalami kandas di dermaga TNI AL Pondok Dayung, Jakarta Utara, akibat adanya kebocoran di ruangan Diesel Generator (DG), Selasa (19/11).
 

Menurut Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Untung Suropati, hari Senin pagi, 18 November 2013, KRI Teluk Peleng-535 berada dalam posisi sandar di Dermaga TNI AL, Pondok Dayung, Jakarta Utara, pada lambung kiri badan keempat dari KRI lain, tepatnya di lambung kanan KRI Balikpapan-901, guna persiapan bekal ulang dalam rangka melaksanakan Operasi Rakata Jaya ke-13. “Saat peristiwa terjadi kondisi air laut sedang surut,” jelas Kadispenal.

Pukul 15.10 Wib ABK mesin jaga melihat kebocoran di ruang DG dan berupaya melaksanakan penanggulangan dengan mencari sumber kebocoran, melakukan penyedotan air menggunakan pompa, melaksanakan pemadaman aliran listrik kapal, serta seluruh ABK yang berada di kapal aksi melaksanakan penanggulangan kebocoran.

Tiga unit tug boat TNI AL juga dikerahkan untuk menyangga kapal yang secara perlahan-lahan mengalami kemiringan. Mengetahui kapal semakin miring, Komandan KRI Teluk Peleng-535 Mayor Laut (P) Yadi Mulyadi memerintahkan penyelamatan senjata, amunisi, radar, alkom, jurnal-jurnal kapal, serta dokumen, dan barang berharga lainnya. “Komandan kapal juga telah berkoordinasi dengan Kepanduan meminta tambahan  dukungan 1 (satu) unit tug boat,” kata Kadispenal.

Meski segala upaya telah dicoba, termasuk memompa air yang masuk di badan kapal dengan 12 unit mesin pompa serta memasang tali-tali penahan ke darat, akan tetapi kemiringan kapal tetap tidak bisa teratasi, sehingga pada hari Selasa pukul 08.07 Wib, KRI Teluk Peleng-535 kandas dengan posisi miring 70 derajat. “Belum diketahui secara pasti penyebab kebocoran. Mengingat usia kapal yang sudah 35 tahun, material fatigue (kelelahan material) bisa menjadi sebagai salah satu faktor penyebabnya,” ujar Kadispenal.

Kadispenal menjelaskan saat ini tim Komando Pasukan Katak dan tim penyelam dari Dinas Penyelamatan Bawah Permukaan Air (Dislambair) Koarmabar tengah mengupayakan pengapungan kembali kapal dengan menggunalan alat “salvage air bag”. “Metodenya setelah kapal dapat mengambang dan air dikuras dengan bantuan pompa, baru kemudian diadakan pengelasan pada area yang bocor. Tim TNI AL mempunyai kemampuan untuk itu,” tambahnya.

Kapal eks-Jerman Timur yang dibangun oleh galangan kapal VEB Peene-Werft, Wolgast, Mecklenburg-Vorpommern, Jerman Timur pada tahun 1978 untuk memperkuat alutsista Angkatan Laut Jerman Timur, kemudian tahun 1990 dibeli Pemerintah RI, dan pada tahun 1993 memperkuat Armada TNI AL pada jajaran Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar). Teluk Peleng sendiri diambil dari nama sebuah teluk yang secara geografis berlokasi di Banggai, Sulawesi Tengah.

Dalam pengabdiannya di jajaran TNI Angkatan Laut, KRI Teluk Peleng-535 telah melaksanakan berbagai tugas operasi dan latihan, baik sebagai unsur amfibi bagi latihan pendaratan ranpur dan pasukan Marinir TNI Angkatan Laut, sebagai unsur guna mengangkut logistik TNI/TNI Angkatan Laut, pergeseran pasukan, serta tugas-tugas bantuan kemanusiaan. Data teknis KRI Teluk Peleng, sebagai berikut: berat 1.900 ton, panjang 90,70 meter, lebar 11,12 meter, draft 3,4 meter, serta kecepatan kapal 18 knot. Kapal miliki anak buak kapal 70 personel, dan mampu mengangkut muatan hingga 600 ton.

Persenjataan yang dimiliki KRI Teluk Peleng-535 adalah: dua unit meriam Canon laras ganda kaliber 33 mm Model-1939; dua unit meriam Bofors 40/70 berkaliber 40 mm dengan kecepatan tembakan 120-160 rpm, dengan jangkauan 10 km untuk target permukaan terbatas dan target udara; serta dua meriam Canon laras ganda kaliber 57 mm. Sedangkan untuk sensor elektronik, KRI Teluk Peleng-535 diperlengkapi radar MR-302/Strut Curve Air/Surface Search.

Sumber : TNI AL

Presentasi “Yak-130” Dari Irkut Corporation

JAKARTA-(IDB) : Kepala Badan Sarana Pertahanan (Ka Baranahan) Kementerian Pertahanan Laksda TNI Ir. Rachmad Lubis membuka presentasi produk pertahanan “YAK-130” yang dibuat oleh Rusia. (20-11-2013) di gedung D.I Panjaitan Perkantoran Kemhan Jakarta, yang disampaikan oleh Mr. Oleg Demchenko beserta anggota delegasi Irkut Corporation, Rusia.

Dalam sambutannya Ka Baranahan mengatakan ucapan “Selamat Datang” kepada Mr. Oleg Demchenko beserta anggota delegasi Irkut Corporation, Rusia, demikian juga kepada seluruh undangan, semoga paparan ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kedua negara dalam meningkatkan kerjasama bidang pertahanan di masa-masa mendatang.

Lebih lanjut mengatakan, sebagai salah satu perusahaan pembuat Alutsista, Irkut Corporation sangat tertarik untuk memperkenalkan produk pertahanannya kepada RI dengan harapan agar TNI dapat menggunakan produk Alutsistanya. Dalam kaitan itulah maka pada hari ini kita akan menyaksikan paparan tentang produk pertahanan “YAK-130” yang dibuat oleh Rusia. 

Sehingga kita mendapatkan gambaran tentang produk Alutsista dari Rusia sebagai bahan masukan bagi kerjasama yang akan datang dalam bidang sarana pertahanan untuk melengkapi kebutuhan TNI. Acara ini dihadiri dari Asops, Aslog dan Asrenum Panglima TNI dan Pejabat di jajaran Kemhan atau yang mewakili. 

Sumber : Kemhan

Kunjungan PM Rutte Tingkatkan Hubungan Bilateral Indonesia Belanda

JAKARTA-(IDB) : Perdana Menteri Belanda Mark Rutte tiba di Jakarta (19/11) untuk memulai kunjungan resmi yang akan berlangsung hingga 22 November 2013. Kunjungan ini merupakan kunjungan PM Rutte ke Indonesia pertama sejak ia terpilih kembali sebagai Perdana Menteri pada bulan November 2012 lalu. Indonesia merupakan negara tujuan tunggal dalam lawatan PM Rutte ke luar negeri kali ini.

Pada hari pertama kunjungan (20/11), Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Mark Rutte mengadakan pertemuan bilateral dan sepakat untuk memajukan kerjasama bilateral, khususnya pada bidang-bidang prioritas.

"Kami membahas kerjasama di bidang perdagangan dan investasi, pengelolaan air, infrastruktur dan logistik, pertanian dan pangan, pendidikan, serta pariwisata dan kesehatan", ucap Presiden RI pada Konferensi Pers di Istana sore ini.

Kedua Kepala Pemerintahan juga saling bertukar pikiran mengenai isu-isu regional seperti Eurozone, ASEAN dan perkembangan di Suriah, maupun isu-isu global yang menjadi perhatian bersama seperti WTO, Aliance of Civilization dan Nuclear Security Summit.

Kedua Kepala Pemerintah meluncurkan Deklarasi Bersama mengenai Kemitraan Komprehensif (Joint Declaration on Comprehensive Partnership), yang berisi penegasan untuk bekerjasama dengan berorientasi kemasa depan dalam mempererat persahabatan kedua negara dan kerjasama bilateral yang lebih mendalam dan terstruktur.

Dalam kesempatan tersebut, PM Rutte dan Presiden SBY juga menyaksikan penandatangan dua dokumen yaitu kesepakatan kerjasama bidang perikanan dan aquaculture, serta kerjasama teknik triangular.

"Melalui kesepakatan kerjasama triangular, Belanda dan Indonesia akan bekerjasama membantu dan berkontribusi kepada negara ketiga, dalam merealisasikan agenda pembangunan".

Hal ini akan kami lakukan dengan mekanisme saling berbagai pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman sekaligus mempererat hubungan antara pihak-pihak terkait.

Selama berada di Jakarta, PM Mark Rutte juga dijadwalkan menghadiri pertemuan bisnis forum dan roundtable, termasuk di dalamnya pelaksanaan Infrastructure Forum Indonesia-Belanda yang kedua, dan mengunjungi beberapa proyek kerjasama pengelolaan air dan infrastruktur di Tanjung Priok dan Waduk Pluit.

PM Mark Rutte juga akan bertemu dengan Wakil Presiden RI sebelum bertolak kembali menuju Amsterdam. Dalam kunjungannya ini PM Rutte membawa 157 orang pengusaha yang mewakili 106 perusahaan Belanda

Sumber : Kemlu.

Australia Keder Juga Dengan Reaksi Keras Indonesia

CANBERRA-(IDB) : Sejam lalu Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya memberikan keterangan resmi terkait penyadapan dilakukan intelijen Australia pada ponsel pribadi miliknya dan kolega dia. SBY tidak mengerti kenapa Australia menyadap dirinya. Sebelumnya malah Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan bakal menghentikan beberapa kerjasama bilateral Indonesia dengan Negeri Kangguru itu, termasuk kerjasama bidang militer.

 

Stasiun televisi ABC News melaporkan, Rabu (20/11), Indonesia menjadi sangat serius dalam menanggapi kasus penyadapan awalnya dibongkar oleh harian Inggris the Guardian dari bocoran dokumen rahasia Badan Intelijen Nasional Amerika Serikat (NSA) Edward Snowden. SBY bahkan memerintahkan Menteri Agama Suryadharma Ali membatalkan seminarnya di Universitas Deakin dan ini pembatalan pertama tingkat menteri setelah SBY menegaskan meninjau kerjasama dengan Australia.

"Kami bukan musuh dan hal ini sangat serius," ujar SBY dalam keterangan pers.

Segera setelah SBY melakukan keterangan pers, Perdana Menteri Tony Abbott segera memberikan keterangan langsung di depan anggota parlemen Australia dia sangat menyesal sebab hal ini menjadikan hubungan kedua negara terguncang. "Kami juga menyesal membuat Indonesia malu sebab dokumen rahasia dari Guardian disebarkan ini," ujar Abbott.

Abbott kembali menegaskan dia berkomitmen membangun hubungan kembali erat demi kepentingan kedua negara dan segera menuliskan surat pada SBY. Keterangan ini sangat singkat di depan parlemen. Sebelumnya Abbott menolak meminta maaf dan mengatakan penyadapan itu hal wajar dilakukan demi melindungi kepentingan Australia. Namun reaksi keras dari Indonesia membuat dia berpikir ulang atas sikap ini.

Australia Keluarkan Travel Warning  Ke Indonesia

Australia mengeluarkan travel warning bagi warganya yang ingin bepergian ke Indonesia. Negeri Kanguru itu mengingatkan kemungkinan gangguan seiring meningkatnya ketegangan hubungan Indonesia-Australia, setelah penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh intelijen Australia terbongkar.

"Polisi lokal mengingatakan adanya rencana demonstrasi di luar Kantor Kedutaan Australia pada 21 November 2013. Warga Australia harus memantau media lokal, hindari demonstran, pertahankan kewaspadaan tinggi, dan keamanan," demikian peringatan yang dikeluarkan pemerintah Australia dikutip Sydney Morning Herald, Kamis (21/11/2013).

Hubungan Australia dengan Indonesia memang tengah panas. Pemicunya adalah terbongkarnya penyadapan intelijen Australia terhadap SBY dan lingkaran dalamnya selama 15 hari dalam periode Agustus 2009. SBY menyatakan kecewa dengan penyadapan tersebut.

Sebagai protes, Indonesia telah memanggil pulang duta besarnya dari Australia. Indonesia juga memutus sejumlah kesepakatan kerja sama. Tak hanya itu, Indonesia menuntut Perdana Menteri Australia Tony Abbott meminta maaf. Namun tetap saja Abbott tak kunjung meminta maaf.

SBY juga secara resmi berkirim surat kepada Abbot. SBY ingin mendapat tanggapan resmi dari peemerintah Australia soal penyadapan tersebut.

Sumber : Merdeka

Australia Diprediksi Tidak Akan Minta Maaf

JAKARTA-(IDB) : Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, memprediksi, Pemerintah Australia sampai kapan pun tak akan pernah memberikan penjelasan kepada Indonesia terkait penyadapan. Australia juga, ujar dia, tidak akan pernah meminta maaf.

"Sampai kapan pun Pemerintah Australia tidak akan memberi penjelasan, apalagi meminta maaf," kata Hikmahanto melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (20/11/2013).

Surat yang dikirim oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Perdana Menteri Australia Tony Abbott juga dinilai Hikmahanto tidak akan memengaruhi keadaan. Ada dua alasan yang melatarbelakangi sikap keras Australia itu.

"Pertama, PM Tony Abbott tidak akan mencederai tradisi pemerintah bila ketahuan melakukan penyadapan. Mereka akan selalu mengatakan tidak akan mengakui dan tidak akan menyangkal," ujarnya.

Kedua, lanjut dia, bila Australia memenuhi tuntutan kepada Indonesia untuk memberi penjelasan dan meminta maaf, maka Australia harus juga memberi penjelasan bagi negara-negara yang menjadi korban penyadapan lainnya.

Pada akhirnya, lanjut dia, tuntutan agar Australia memberi penjelasan dan meminta maaf itu justru akan menjadi bumerang bagi Indonesia. "Menjadi permasalahan bila Abbott tidak kunjung memberi penjelasan, apakah Pemerintah Indonesia akan terus meningkatkan sikapnya? Bagaimana bila tensi menurun, tetapi penjelasan tidak kunjung diberikan? Tidakkah Pemerintah Indonesia akan kehilangan muka?" pungkas Hikmahanto.

Informasi soal penyadapan terhadap Indonesia dilansir oleh AFP, Senin (18/11/2013). Informasi tersebut didasarkan pada dokumen rahasia yang dibocorkan oleh mantan intel Amerika Serikat, Edward Snowden. Dokumen rahasia itu didapatkan oleh Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan media Inggris, The Guardian.

Dokumen tersebut menunjukkan bahwa Presiden SBY dan sembilan orang yang masuk dalam lingkaran dalamnya menjadi target penyadapan Australia. Pemerintah Indonesia mengaku menyayangkan tindakan Australia itu. Pemerintah meminta Australia untuk memberikan penjelasan dan meminta maaf. Namun, hal tersebut belum dilakukan oleh Australia hingga sekarang. 

Sumber : Kompas

Politisi Australia Sebut Menlu Indonesia Mirip Bintang Porno

CANBERRA-(IDB) : Di tengah ketegangan yang meningkat antara Australia dan Indonesia terkait isu penyadapan, seorang politisi Australia dari Partai Liberal justru membuat komentar yang bisa memperkeruh suasana.

Mark Textor lewat akun Twitter-nya merilis sejumlah kicauan yang bernada menyerang dan menghina Indonesia. Salah satunya menyebut Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mirip bintang film porno tahun 1970-an.

"Australia dituntut meminta maaf oleh seseorang yang wajahnya mirip bintang porno Filipina tahun 1970-an," demikian Textor lewat akun Twitter-nya.

Komentar berikutnya, Textor langsung menyerang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kepala negara macam apa yang berkomunikasi dengan kepala negara tetangganya lewat Twitter? SBY."

Dalam lanjutan kicauannya, Textor menyebut penyadapan telepon yang dilakukan sejak 2009 dan diungkap Edward Snowden itu terjadi saat Australia dipimpin Partai Buruh. "Mungkin SBY dalam hal ini menggunakan kalender kuno," kata Textor.

Komentar Textor ini mendapat kecaman di dalam negeri Australia. Juru bicara oposisi, Tanya Plibersek, mengecam komentar itu dan menyarankan agar PM Abbott dan jajaran Pemerintah Australia menjaga jarak dari Mark Textor.

"Perdana Menteri, pemerintah, dan Partai Liberal harus segera menjauhkan diri dari pernyataan-pernyataan Textor tersebut," ujar Plibersek.

Sementara itu, mantan Perdana Menteri dari Partai Liberal, Malcolm Fraser, juga lewat Twitter, menyerukan agar partainya segera memecat Mark Textor.

Sumber : Kompas

Panglima TNI Hentikan Seluruh Kerjasama Dengan Australia

JAKARTA-(IDB) : Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan menghentikan sementara sejumlah kerjasama yang selama ini dilakukan bersama pemerintah Australia. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden RI didepan wartawan dengan didampingi pejabat penting bidang luar negeri dan politik keamanan pada konferensi pers di Istana Negara, Rabu, 20 November 2013.

Dalam pernyataannya, Presiden mengatakan: "Saya minta dihentikan dulu kerjasama yang disebut pertukaran informasi dan pertukaran intelijen (intelligence exchange and information sharing) diantara kedua negara. Saya juga minta dihentikan dulu latihan-latihan bersama antara tentara Indonesia-Australia, baik angkatan darat, laut dan udara, maupun yang sifatnya gabungan."

Selain itu, Presiden juga menyinggung masalah people smuggling (penyelundupan manusia) yang telah merepotkan pemerintah Indonesia. "Saudara tahu menghadapi problem people smuggling yang merepotkan Indonesia dan Australia, kita punya kerjasama militer (kerjasama Coordinated Military Operation). Ini saya minta dihentikan dulu sampai semuanya jelas," tegas Presiden.

Mengalir dari kebijakan pemerintah tersebut, terhitung mulai hari ini (Rabu, 20 November 2013), Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengambil beberapa langkah tegas sebagai berikut:

1. Menghentikan seluruh kerjasama dalam bidang informasi dan intelijen.
2. Menghentikan Latihan Bersama (Latma) TNI AD dan Royal Australian Army, yaitu Latihan Bersama Kartika Bura dan Latihan Bersama Down Komodo.
3. Menghentikan Latma TNI AL dan Australian Navy, seperti Latma New Horizon TTX, Latma Initial Planning Conference KAKADU dan Observer Ex Black Carilion.
4. Menghentikan Latma Elang Ausindo antara TNI AU dengan Royal Australian Air Force (RAAF) yang sedang berlangsung di Darwin Australia dengan menarik pulang enam jet tempur F-16 berikut seluruh personel pendukungnya serta kegiatan Air Man to Air Man Talk.

Selain itu, seluruh latihan bilateral yang akan dilaksanakan TNI, baik TNI AD, TNI AL dan TNI AU dengan Angkatan Bersenjata Australia juga dihentikan sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.

Sumber : JPNN

Antisipasi Perkembangan Situasi TNI Fokus Latihan Tempur

JOMBANG-(IDB) : Hubungan RI dengan Australia kembali memanas, pasukan TNI pun terus diperkuat untuk melakukan latihan tempur. Latihan itu, dimaksudkan untuk kesiapsiagaan bila suatu saat kejadian terburuk terjadi.

Rabu (20/11/2013) siang, sekira 540 personel dari Batalyon Yonif Lintas Udara 502 Malang digembleng untuk melakukan pertempuran langsung dengan terjun dari udara dan melakukan penyerangan jarak dekat di sebuah hutan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur (Jatim).

Ratusan personel itu diterjunkan dari udara dengan menggunakan pesawat Hercules jenis C-130 di kawasan Desa Karangmojo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang.

Setelah tiba di darat, mereka langsung berlari melewati pemukiman penduduk dan masuk ke dalam hutan di Desa Grujukan. Desa ini, diibaratkan sebagai markas pasukan negara tetangga yang melakukan invasi atau penyerbuan ke Indonesia.

Di dalam hutan inilah tembak-menembak antara pasukan Indonesia melawan musuh terjadi. Dengan taktik gerilya, pasukan musuh dapat dipukul mundur dan beberapa orang diantaranya berhasil ditembak mati.

"Latihan terjun dan tempur taktis kali ini memang difokuskan untuk pertempuran dengan negara asing. Ini sengaja dilakukan untuk mematangkan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi setiap ancaman dari negara manapun yang merongrong NKRI," tegas Komandan Brigade Infantri Lintas Udara 18 Trisula, Kolonel Susilo.

Sumber : Sindo

Pindad Terima Kunjungan New Zealand Defence Force

BANDUNG-(IDB) : Lima puluh anggota New Zealand Defence Force Advanced Command and Staff Joint melakukan kunjungan ke PT Pindad (Persero) pada hari Kamis, 14 November 2013. Rombongan yang dipimpin oleh Chief of New Zealand Army Major General Arthur David Gawn ini diterima oleh PLT Direktur Utama PT Pindad (Persero) Tri Hardjono di Auditorium Gedung Direktorat.

Kunjungan ke PT Pindad (Persero) ini adalah salah satu bagian dari kegiatan rombongan untuk mengetahui lebih dalam mengenai industri pertahanan di Indonesia. Kunjungan dari Angkatan Bersenjata New Zealand ini merupakan satu kehormatan bagi PT Pindad (Persero) karena dipilih sebagai representatif industri pertahanan di Indonesia, khususnya untuk matra darat.

Acara dimulai dengan sambutan dari PLT Direktur Utama serta penjelasan singkat tentang PT Pindad (Persero). Setelah itu, diberikan presentasi yang lebih mendalam tentang PT Pindad (Persero), lini bisnis yang dimiliki, beberapa produk yang sedang diproduksi, serta arah penelitian dan pengembangan dari beberapa produk masa depan yang sedang dipersiapkan.

Setelah acara di Auditorium selesai, rombongan melanjutkan kegiatannya dengan mengunjungi fasilitas produksi di beberapa Divisi yang menghasilkan produk-produk alutsista, seperti Divisi Kendaraan Khusus dan Divisi Senjata. Rombongan mengunjungi Departemen Produksi 2 Divisi Kendaraan Khusus untuk melihat secara langsung proses perakitan dari dua produk kendaraan PT Pindad (Persero), yaitu Panser Anoa 6×6 serta Kendaraan Taktis Komodo.

Rombongan melanjutkan kunjungannya ke Divisi Senjata dengan mengunjungi ruang display dimana mereka dapat melihat berbagai macam produk senjata yang pernah diproduksi oleh PT Pindad (Persero). 

Rombongan juga mendapatkan kesempatan untuk mencoba performa beberapa produk senjata PT Pindad dengan mencoba menembak di lapangan uji tembak Divisi Senjata.

Kegiatan di Divisi Senjata merupakan penutup kegiatan rombongan di PT Pindad (Persero) hari itu. Semoga saja, kunjungan ini dapat memberikan informasi yang cukup representatif bagi rombongan mengenai industri pertahanan di Indonesia. 

Sumber : BUMN

Indonesia Undang Ahli Rusia Kaji Mi-17

MAGELANG-(IDB) : Pemerintah akan mengundang ahli dari Rusia untuk me-review ulang kinerja semua helikopter yang dimiliki negara, termasuk helikopter Mi-17. Langkah ini dilakukan untuk lebih mengenal karakter setiap jenis helikopter hingga dapat menghindari hal buruk, seperti kecelakaan.

Demikian dituturkan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Kulon Progo, Yogyakarta, Sabtu (16/11).

Pada Sabtu, sebuah helikopter Mi-17 milik TNI Angkatan Darat jatuh di Long Pujungan, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Sebanyak 14 orang tewas dalam peristiwa itu.

Purnomo mengatakan, review tentang kinerja pesawat dan helikopter juga telah dilakukan oleh TNI AD. Dari review tersebut diketahui, Mi-17 yang jatuh di Malinau dalam kondisi bagus, tanpa ada masalah teknis, dan penyebab kecelakaan diduga terseret oleh pusaran angin.

Sebelum kecelakaan di Malinau, Purnomo mengatakan helikopter Mi-17 berfungsi baik, Untuk menjalankan tugas misi perdamaian di Kongo misalnya, PBB bahkan sering kali meminta pasukan dari Indonesia memakai helikopter Mi-17.

Sejumlah helikopter Mi-17 TNI AD saat ini dioperasikan untuk membantu misi PBB di Kongo sebelah timur. Helikopter TNI AD tersebut merupakan bagian dari Skuadron 21 SENA yang bermarkas di Pangkalan Udara Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Budiman menjanjikan, tahun 2014, semua heliopter Mi-17 akan dilengkapi dengan radar buatan dalam negeri. Radar itu dibuat di Bandung oleh perusahaan swasta yang biasa memasok radar bagi Lockheed Martin, sebuah industri pesawat tempur dan senjata di Amerika Serikat.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pilot Helikopter Indonesia (APHI) Kapten Imanuddin Yunus memuji langkah Kementerian Pertahanan mengundang tenaga ahli Rusia untuk membantu investigasi jatuhnya helikopter Mi-17. Dalam penerbangan sipil ada rekaman percakapan dan rekaman penerbangan pesawat atau helikopter, yang dijadikan dasar investigasi sebuah kecelakaan penerbangan.

"Bagus sekali kalau mendatangkan pakar dari Rusia. Helikopter Mi-17 digunakan banyak negara dan memiliki reputasi baik sebagai kuda beban pengangkut penumpang dan peralatan," kata Yunus.

Sumber : Kompas