Setelah Terlambat 10 Menit, PM Australia Bertemu Presiden SBY

JAKARTA-(IDB) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima kunjungan bilateral Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/9/2013).

Ini merupakan kunjungan ke luar negeri pertama PM Abbott sejak menggantikan Kevin Rudd. PM Abbot sempat terlambat datang ke Istana sekira 10 menit dari jadwal yang ditentukan.

Kendati demikian, Presiden SBY dan Ibu Ani Yudhoyono  menyambut Tony Abbott dan istri Margaret Aitken dengan hangat.

Pantauan Okezone di Istana Merdeka, kedua kepala negara itu sempat berincang singkat. Selanjutnya, SBY  mengantar PM Abbott ke panggung kehormatan untuk melihat upacara penyambutannya tamu negara dan mendengarkan lagu kebangsaan dua negara.

19 Dentuman Meriam Sambut Kunjungan Pertama PM Tony Abbott

Dentuman meriam sebanyak 19 kali dan kumandang lagu kebangsaan Advance Australia Fair dan Indonesia Raya mengiringi upacara penyambutan kenegaraan saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono menerima kunjungan resmi PM Australia Tony Abbott dan Margaret Aitken di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/9) pukul 15.30 WIB. Ini merupakan kunjungan ke luar negeri pertama PM Abbott sejak dilantik pada 18 September 2013.

Dalam sambutannya saat pertemuan tatap muka atau tete-a-tete di Ruang Jepara Istana Merdeka, Presiden SBY berharap kunjungan ini dapat memperkuat hubungan bilateral kedua negara yang selama ini telah berkembang pesat di bawah kemitraan kompherensif.

"Hubungan bilateral kedua negara sangat baik. Masih terdapat banyak ruang bagi perluasan persahabatan dan kerja sama yang tentunya saling menguntungkan bagi kedua negara," kata SBY.

Dalam rilisnya pada Jumat (27/9) pekan lalu, Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah menyampaikan bahwa langkah Abbott memulai masa pemerintahannya dengan melakukan lawatan ke Indonesia mencerminkan semangat untuk melanjutkan, bahkan memperkuat kerja sama kedua negara.

Sejumlah isu yang dibahas dalam pertemuan bilateral, antara lain, soal kerja sama ekonomi dan sosial budaya, termasuk people-to-people contacts. Dibicarakan pula isu-isu regional dan global yang menjadi perhatian bersama RI-Australia, seperti kerja sama di forum East Asia Summit, APEC, G20, dan PBB.

Dalam pertemuan bilateral RI-Australia yang sedang berlangsung saat berita ini diturunkan, Presiden SBY didampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Menlu Marty Natalegawa, Menkeu Chatib Basri, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Menkumham Amir Syamsudin, Menteri Perindustrian MS Hidayat, dan Mendag Gita Wirjawan. Terlihat pula Mentan Suswono, Mendikbud Mohammad Nuh, Menteri Perikanan dan Kelautan Cicip Sharif Soetardjo, Menparekraf Mari Elka Pangestu, Menteri BUMN Dahlan Iskan, dan Menteri ESDM Jero Wacik.

Sedangkan PM Tony Abbott didampingi oleh Menlu Julie Bishop dan Menteri Perdagangan Andrew Robb. PM Abbott berada di Indonesia sejak Minggu (30/9) dan dijadwalkan kembali ke Australia pada Selasa (1/10) esok.

 Sumber : Okezone

Isu Pencari Suaka, Agenda Utama Kunjungan PM Australia Ke Jakarta

CANBERRA-(IDB) : Perdana Menteri baru Australia, Tony Abbott, memulai kunjungan kerja ke Jakarta di tengah upaya negara itu merealisasikan rencana terbarunya dalam mengatasi gelombang pencari suaka ke Australia. 

PM Abbott menyatakan akan mengirim kembali manusia perahu yang datang ilegal ke negerinya melalui perairan Indonesia. Namun, pemerintah Jakarta menolak keras usulan ini karena dianggap akan melanggar kedaulatan negara. 

Kunjungan ini bertepatan dengan kasus tenggelamnya perahu pencari suaka terakhir pada Sabtu (28/9/2013) lalu menewaskan sedikitnya 31 orang karena kapal yang digunakan para pencari suaka ini karam di laut lepas. PM Abbott dijadwalkan menggelar pembicaraan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungan resmi kenegaraan pertamanya sejak terpilih. 

Dalam lawatan dua hari ini, Abbott akan mencoba mendekati Indonesia dengan membawa sejumlah agenda, bukan hanya agenda pencari suaka, melainkan juga kebijakan dagang antarnegara. Dalam rombongannya terdapat pula sejumlah pengusaha asal Australia. 

"Harapan saya adalah agar kunjungan ini menciptakan sebuah tradisi bagi semua perdana menteri Australia pada masa datang untuk menjadikan Jakarta sebagai lokasi pertama kunjungan luar negerinya," kata Abbott. 

Meski demikian, dengan kasus baru di Laut Jawa akhir pekan lalu, fokus pembicaraan lawatan ini diperkirakan tak akan beranjak jauh dari urusan pencari suaka. 

Sejak kejadian naas itu, para korban selamat menuding Angkatan Laut Australia sengaja bertindak lambat memberikan pertolongan. Namun, menurut Canberra, semua bantuan yang layak diberikan sudah dilakukan. 

Di Jakarta, Menlu Marty Natalegawa mengatakan, usulan kebijakan PM Abbott berisiko mengancam kerja sama mengatasi gelombang pencari suaka dua negara.

Dalam kampanyenya sebagai calon perdana menteri, Abbott menyerukan kebijakan "hentikan kapal" yang ternyata membuatnya terpilih. Menurutnya, menghentikan ribuan pencari suaka dari perairan Indonesia adalah isu "hidup atau mati" buatnya. 

Perdana menteri dari Partai Liberal ini memerintahkan agar militer Australia mengusir kapal imigran gelap yang menuju negeri itu—jika dimungkinkan—untuk mencegah mereka mendarat. 

Sumber : Kompas

Dua KRI Kolinlamil Amankan Pulau Terluar

SURABAYA-(IDB) : Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), kembali memberangkatan dua kapal perangnya yang berada di jajaran Satuan Lintas Laut Militer (Satlinlamil) Surabaya, dalam rangka mendukung operasi pengamanan pulau terluar di wilayah Barat dan Timur Indonesia, Sabtu (28/9).

Kedua kapal perang tersebut adalah KRI Teluk Lampung-540 dan KRI Teluk Parigi-539. KRI Teluk Lampung-540 dengan komandan Letkol Laut (P) Marwidji Harahap melaksanakan operasi pengamanan pulau terluar di wilayah Barat Indonesia, sedangkan KRI Teluk Parigi-539 yang dikomandani Mayor Laut (P) Rakhmat Arief Bintoro akan melaksanakan operasi pengamanan pulau terluar ke wilayah Timur Indonesia.

Kadispen Kolinlamil Letkol Laut (KH) Heddy Sakti A, mengatakan KRI Teluk Lampung maupun KRI Teluk Parigi merupakan jenis Angkut Tank Frosh (ATF) buatan Jerman. Kedua KRI ini mengangkut 254 prajurit marinir serta material pendukung selama melakukan operasi yang akan diturunkan di daerah perbatasan pulau terluar di wilayah Indonesia Timur dan Barat.

Sebelumnya, Kamis (26/9), di Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta, telah dilaksanakan upacara militer pelepasan Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Satgas Pamputer) dengan inspektur upacara Kepala Staf Pasmar 2, Kolonel (Mar) Prasojo Sunarto.

Selanjutnya, KRI Teluk Lampung-540 melaksanakan debarkasi maupun embarkasi personel sebagai bagian dari pelaksanaan rotasi Satgas Pamputer. Pulau terluar di wilayah barat Indonesia adalah yang berbatasan dengan negara tetangga di antaranya Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Nipah, Pulau Ranai, serta Pulau Sekatung. Sementara untuk wilayah Timur Indonesia meliputi Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Fani, Pulau Fanildo, Pulau Brass, Pulau Biak, Pulau Batek, dan Pulau Danarote.

Sumber : Jurnas

Kepala Basarnas Meradang Dituduh Terima Bayaran Dari Australia

Imigran Gelap asal Lebanon

JAKARTA-(IDB) : Kepala Badan SAR Nasional Mayor Jenderal (Marinir) Alfan Baharudin mengatakan, pihaknya menolong imigran gelap atau pencari suaka yang terombang-ambing di perairan internasional selatan Jawa, karena daerah itu masih wilayah Basarnas.

Menurut Alfan, teritorial atau tanggung jawab pencarian dan penyelamatan (responsibility of search and rescue) Basarnas, meliputi perairan Christmas Island di selatan Jawa.

"Itu merupakan area Basarnas untuk melakukan pencarian dan pertolongan. Ini terkait masalah yang menimpa asylum seekers (pencari suaka) di wilayah perairan selatan, otomatis kami harus hadir ke sana," ujar Alfan saat memberikan keterangan pers di kantornya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2013).

Bekas Komandan Korps Marinir TNI AL menambahkan, Basarnas harus tetap melakukan upaya pencarian dan penyelematan, walau sebagian pencari suaka sudah diselamatkan Angkatan Laut atau kapal Australia.

"Itu urusan Australia," kata dia.

Saat mengirim dua kapal penyelamatan, lanjut Alfan, ternyata ada dua warga Indonesia (Aswi dan Imam), yang berada dalam kapal tersebut.

"Kemudian, saya kirim dua kapal rescue boat ke sana, dan kami dalam perjalanan menuju tempat kejadian, ada dua warga kita di kapal Australia. Saya perintahkan kepada komandan atau nakhoda rescue Basarnas, jemput warga negara kita atas nama Aswi dan Imam," ungkap Alfan.

Pelimpahan para pencari suaka tersebut ke kapal Basarnas, karena Basarnas terikat dalam ketentuan Jakarta Declaration on Addressing Irregular Movement of Personsm mengenai pencarian dan penyelamatan di laut, disembarkasi, resepsi, pemerosesan, dan hasilnya.

"Itu kepentingan saya, mengapa saya suruh jemput mereka. Ada tanggung jawab Basarnas dalam Jakarta Charter," jelasnya.

Sebelumnya, 22 imigan tewas akibat tenggelam di sekitar perairan Agrabinta, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Mereka tewas setelah kapal yang mereka tumpangi, pecah terempas ombak pantai selatan.(*)

Basarnas Bantah Dibayar Australia karena Selamatkan Imigran Gelap

Imigran Gelap asal Lebanon

Kepala Badan SAR Nasional Mayor Jenderal Marinir Alfan Baharudin, membantah tudingan pihaknya menerima dana dari Australia.

Tudingan itu muncul setelah Basarnas berusaha menyelamatkan pencari suaka atau imigran gelap yang tenggelam di perairan internasional selatan Jawa, Jumat pekan lalu.

Dengan tegas, Alfan pun mengecam pernyataan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwono, yang membuat pernyataan di media nasional, dan menduga Basarnas menerima uang.

"Pernyataan Hikmahanto sangat tidak berdasar, menuduh Basarnas menerima uang dari Australia. Akan saya pertaruhkan jabatan saya, silakan Anda buktikan. Saya bukan tentara bayaran. Saya seorang perwira Marinir," kata Alfan dengan nada keras, saat jumpa pers di kantornya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2013).

Alfan menilai Hikmahanto tidak mengerti dari mana asal imigran gelap berlayar, sehingga asal memberikan komentar.

Menurut Alfan, dalam ketentuan Jakarta Declaration on Addressing Irregular Movement of Persons, ada ketentuan mengenai pencarian dan penyelamatan di laut, disembarkasi, resepsi, pemerosesan, dan hasilnya.

"Dia tidak melihat ada dua warga negara kita di situ. Saya yang perintahkan. Kami tetap perintahkan penyelamatan kemanusiaan di darat, laut, udara. Tidak ada diskriminasi di situ," tegasnya.

Bekas komandan Korps Marinir TNI AL menjelaskan, embarkasi imigran gelap tersebut bukan dari negara asalnya. Itu ditunjukkan dengan adanya dua WNI di kapal tersebut.

Alfan menyatakan, pihaknya masih menyelidiki embarkasi alias keberangkatan kapal yang tenggelam di lepas pantai Cianjur, Jawa Barat, Jumat (27/9/2013) pekan lalu.

"Ternyata embarkasi dia bukan dari negaranya. ABK (anak buah kapal) menunjukkan dari mana mereka embarkasi. Si Aswi dan Imam yang sekarang diproses di Polairud, Banten. Itu kepentingan saya mengapa saya suruh jemput mereka," beber Alfan.

Sebelumnya diberitakan, 22 imigran tewas tenggelam di sekitar perairan Agrabinta, Kabupaten Cianjur. Mereka tewas setelah kapal yang mereka tumpangi, pecah terempas ombak pantai selatan.(*)

Kepala Basarnas Berniat Polisikan Guru Besar UI

Guru UI Hikmahanto

Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Mayor Jenderal (Marinir) Alfan Baharudin, akan menuntut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, terkait pernyataannya di media yang menyudutkan Basarnas.

Alfan mengutip pernyataan Hikmahanto yang diterbitkan Republika Online, yang menduga Basarnas menerima uang tidak halal dari Pemerintah Australia, dan bekerja untuk kepentingan Australia.

"Dia mengatakan patut diduga, dia bilang Basarnas tentara bayaran. Saya tidak terima itu. Surat akan saya kirim kepada Kapolri sebagai yang menangani masalah hukum," ujar Alfan saat memberikan keterangan pers di kantornya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2013).

Menurut Alfan, pernyataan Hikmahanto tersebut sangat tidak berdasar. Kegiatan Basarnas, lanjut Alfan, selalu berpokok pada penyelamatan di laut, udara, dan darat.

Bekas komandan Korps Marinir TNI AL pun berani memertaruhkan jabatannya atas tuduhan Hikmahanto. Ia menegaskan, Basarnas tidak menerima sepeserpun dana dari Autralia.

"Akan saya pertaruhkan jabatan saya, silakan Anda buktikan, saya bukan tentara bayaran, saya seorang perwita Maninir. Saya sudah perintahkan biro hukum, kami selesaikan pernyataan Hikmahanto agar dia tahu persoalan tersebut sangat serius. Kalau tidak ada bukti, jangan ada pernyataan," kata Alfan berapi-api.

Sebelumnya, Hikmahanto dalam pernyataan yang diterbitkan Republika Online, Minggu (29/9/2013), menduga Basarnas menerima uang tidak halal dari Pemerintah Australia, dan bekerja untuk kepentingan Australia, sehingga Basarnas bersedia menerima pencari suaka dan pengungsi asal Timur Tengah untuk dibawa ke Indonesia.

Hikmahanto bahkan mengatakan, bila perlu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan menyelidiki kemungkinan Basarnas menerima uang dari Australia.

Sebelumnya diberitakan, 22 imigan tewas tenggelam di sekitar perairan Agrabinta, Kabupaten Cianjur. Mereka tewas setelah kapal yang mereka tumpangi pecah akibat terempas ombak pantai selatan.

Ke-22 imigran gelap berasal dari Yordania, Irak, Lebanon, dan Afrika, yang ingin mencari suaka ke Australia.

Sumber : Tribunnews

Pengamat : Presiden Harus Klarifikasi Ke Basarnas Soal Imigran Dan Australia

JAKARTA-(IDB) : Ada sejumlah kejanggalan dari kejadian beberapa hari ini, dimana para pencari suaka dan pengungsi asal Timur Tengah mengalami kandas serta kerusakan kapal yang mengakibatkan sejumlah orang meninggal dalam perjalanan mereka ke Australia. Para korban diserahkan oleh Angkatan Laut Australia ke Badan SAR Nasional Indonesia.

Alangkah bodohnya Basarnas bersedia menerima para pencari suaka dan pengungsi ini dari AL Australia dengan alasan dari pihak Australia mereka berada di wilayah Indonesia. Ini merupakan bentuk kebodohan, bukan keramahan.

"Bila para pencari suaka dan pengungsi adalah WNI maka bisa dipahami dan secara hukum internasional ada kewajiban Indonesia menerima kembali warganya," kata Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional FHUI dalam keterangannya kepada Aktual.co, Kamis (29/9).

Patut diduga, Basarnas menerima uang-uang tidak halal dari pemerintah Australia dan bekerja untuk kepentingan Australia sehingga mereka bersedia menerima pencari suaka dan pengungsi asal Timur Tengah untuk dibawa ke daratan Indonesia.

"Basarnas sebagai institusi pemerintah ternyata telah menjadi 'tentara bayaran' bagi permasalahan Australia. Bahkan mereka bekerja bukan untuk kepentingan Indonesia melainkan untuk kepentingan Australia," tambahnya.

Praktek seperti ini harus dihentikan agar tidak ada kesan Indonesia telah 'dijual'.  Presiden harus turun tangan untuk mendapatkan klarifikasi dari Kepala Basarnas. DPR wajib memanggil Kepala Basarnas untuk mendalami permasalahan. Bila perlu KPK turun untuk menyelidiki kemungkinan adanya uang ilegal yang diterima Basarnas dari pemerintah Australia. 

Sumber : Aktual