C-130H Hibah Dari Australia Akan Menjadi Kekuatan TNI-AU

AUSTRALIA-(IDB) : Selama dua minggu yang lalu telah terjadi dua peristiwa yang terkait dengan penghibahan C-130H dari Australia untuk Indonesia. Pada 19 Juli Kementerian Pertahanan RI dan Qantas Defence Service (QDS) menandatangani kontrak untuk perbaikan dan pemeliharaan empat pesawat C-130H yang merupakan pesawat tahap pertama yang dihibahkan oleh pemerintah Australia kepada Republik Indonesia. Selanjutnya, pada 26 Juli Memorandum of Sale untuk lima pesawat C-130H ditandatangani oleh Departemen Pertahanan Australia dan Kementerian Pertahanan RI. Lima pesawat C-130H tersebut merupakan tahap kedua dari kerjasama pengadaan C130-H Indonesia-Australia.

Perihal pengiriman C-130H tahap pertama, satu diantara empat pesawat C-130H tersebut sudah dalam kondisi baik karena sudah dilaksanakan pemeliharaan oleh Angkatan Udara Australia (RAAF) dan siap diterbangkan ke Indonesia. Tiga pesawat lainnya akan dilakukan juga pemeliharaan tingkat berat, sampai tingkat perbaikan 5 (R5 servicing) selama 16 bulan ke depan di QDS, Lanud Richmond, didanai oleh anggaran Kemhan.

Walaupun pesawat pertama sudah siap terbang namun masih ada keperluan untuk pelatihan dan pendidikan bagi para penerbang TNI-AU dikarenakan adanya perbedaan sistem avionik pada C-130H ini dibandingkan dengan C-130H yang sudah dipakai oleh TNI-AU selama ini. Perbedaannya terdiri dari meteran mesin digital, layar digital untuk informasi terbang (artificial horizon dan informasi navigasi), maupun Flight Management System yang mengatur semua tugas navigasi untuk penerbangan. Menurut QDS, diklat akan diselesaikan sebelum akhir bulan November 2013. Mereka berharap pesawat pertama akan siap diterbangkan ke Indonesia pada awal bulan Desember. Dan tiga pesawat lainnya akan mulai dikirim pada tahun selanjutnya, 2014 dengan pesawat yang ke-empat dikirim sebelum bulan Desember 2014.

Untuk pengiriman tahap kedua, dalam penjualannya terdiri dari lima pesawat C-130H, satu simulator dan semua suku cadang C-130H yang saat ini dimiliki oleh RAAF. Walaupun secara keseluruhan berharga kurang lebih USD $100 juta, namun kepada Indonesia hanya akan dijual untuk USD $15 juta. Kelima pesawat tersebut masih dalam kondisi bagus dan semua mesin akan dilakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sebelum siap untuk dikirim ke Indonesia. Pesawat C-130H tersebut memiliki simulator kemampuan tinggi sekali yang memudahkan penerbang dengan memberikan fasilitas sistem pendaftaran jam terbang secara real ketika menggunakan simulator ini. Walapun Memorandum of Sale telah ditandatangani, namun perbaikan untuk pesawat tahap kedua memerlukan sebuah kesepakatan kontrak antara Kemhan RI dan perusahaan yang dapat melaksanakan pemeliharaan. Diharapkan seluruh pesawat tahap kedua dapat dikirim ke Indonesia sebelum akhir tahun 2015. Dan Menhan Yusgiantoro telah meminta agar sebanyak mungkin pesawat dari kesembilannya sudah komplit di Indonesia sebelum Hari TNI 2014.

Terkait dengan kondisi pesawat, walaupun pesawat tersebut telah dipakai oleh RAAF, namun seluruh pesawat telah dipelihara oleh RAAF secara baik dan rajin, sehingga masih terdapat banyak jam terbang yang tersisa untuk dapat dipakai oleh TNI-AU. Diperkirakan pesawat tersebut masih dapat dipakai untuk 10.000 jam terbang ataupun lebih lama.

Menurut MEF, pesawat ini akan menjadi unsur yang penting sekali dalam kemampuan TNI-AU pada masa yang akan datang dalam seluruh tugas, termasuk HADR (penanggulangan bencana), seperti respons bulan Juli kemarin saat ada gempa bumi di Bener Meriah, Aceh.

Sumber : Ikahan

Dahlan : IDB Akan Fasilitasi Ekspor Pesawat Produksi PT DI

MAKKAH-(IDB) : Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan meminta dukungan Islamic Development Bank (IDB) untuk membantu ekspor pesawat-pesawat produksi PT Dirgantara Indonesia (PT DI) Bandung melalui fasilitas kredit ekspor.

"IDB tertarik untuk memberikan fasilitas kredit ekspor bagi sejumlah negara yang ingin membeli pesawat PT DI," kata Dahlan melalui layanan pesan singkat kepada ANTARA di Jakarta, Senin malam.

Ia mengatakan, penggunaan kredit ekspor akan memperlancar penjualan pesawat PT DI karena selama ini negara yang ingin membeli pesawat PT DI biasanya sekaligus meminta skema pembiayaannya.

Dahlan, yang sedang berada di Arab Saudi untuk umroh, bertemu dengan Presiden IDB Dr Ahmed Mohammed Ali di Clock Tower, Masjidil Haram, Makkah, yang didampingi pimpinan IDB Divisi Asia Selatan dan Tenggara, Dr Ahmed Saleh Hariri.

Pada pembicaraan itu, Dahlan menjelaskan penawaran pesawat PT DI ke Bangladesh dan beberapa negara Afrika.

"IDB tertarik untuk memberikan fasilitas kredit ekspor bagi Bangladesh. Saya juga ditanya negara mana saja yang sudah menyatakan minatnya tapi terhalang masalah pembiayaan," ujar Dahlan serta menambahkan, dia menyebutkan negara-negara yang berminat membeli pesawat PT DI seperti Filipina.

Pada kesempatan itu, menurut Dahlan, Dr Ahmed menyatakan telah mengenal baik industri pesawat Indonesia karena pernah diajak Prof BJ Habibie ke Bandung pada awal 1990-an dan berharap bisa menjalin kerja sama dengan BUMN untuk mengembangkan ekonomi Indonesia.

Selama tiga tahun ke depan IDB menyediakan fasilitas pendanaan sampai Rp30 triliun atau setara dengan 3,3 miliar dolar AS.

Sumber : Antara

DPR : Jangan Coba-coba Tarik TNI ke Politik Praktis

Anggota Komisi I DPR Muhammad Najib berharap Panglima TNI pengganti Laksamana Agus Suhartono menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2014. TNI jangan mudah dirayu dan ditarik-tarik oleh siapa pun juga dalam persoalan politik.

JAKARTA-(IDB) : Anggota Komisi I DPR Muhammad Najib berharap Panglima TNI pengganti Laksamana Agus Suhartono menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2014. TNI jangan mudah dirayu dan ditarik-tarik oleh siapa pun juga dalam persoalan politik.

"Sebaliknya, siapa pun juga baik masyarakat dan parpol politik, tidak mencoba-coba menyeret TNI ke dalam urusan politik praktis. Kalau kita ingin memiliki TNI yang profesional, maka kita semua, termasuk parpol, mestinya sama-sama menjaga netralitas TNI tersebut dengan tidak mendekati dan mencoba menarik urusan politik pada TNI," ujar Najib di Jakarta, Sabtu (3/8).

Dalam kesempatan itu, Najib juga mengatakan, hingga kini belum memiliki informasi dan bukti kuat atas dugaan Jenderal TNI Moeldoko yang jadi calon tunggal Panglima TNI terlibat dalam sebuah operasi bersandi 'Operasi Sajadah' di Jawa Barat. "Karena itu, masukan masyarakat seperti itu ditunggu Komisi I sebagai bahan dan pertimbangan dalam proses fit and proper test Pak Moeldoko," kata Najib.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan tidak memiliki catatan buruk dari rekam jejak Moeldoko. Sebaliknya, kata Najib, Moeldoko telah menunjukkan sejumlah prestasi sehingga pada akhirnya mengantarkan yang bersangkutan menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Dan, kini dipromosikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi Panglima TNI.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso meminta Komisi I DPR untuk menanyakan dan mendalami informasi dugaan keterlibatan Jenderal Moeldoko dalam sebuah operasi bersandi 'Operasi Sajadah' dalam fit and proper test yang bersangkutan sebagai calon tunggal Panglima TNI.

"Saya memang sempat dengar juga informasi dari beberapa pihak terhadap dugaan keterlibatan Jenderal Moeldoko dalam sebuah operasi dengan sandi 'Operasi Sajadah'. Karena itu, saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan, biarlah masalah ini ditanyakan dan dikonfirmasi oleh anggota Komisi I," ujar Priyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/7).

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hassanudin, Rabu (31/7), catatan publik yang cukup menarik dan mendapat soroton tajam adalah saat Moeldoko menjabat sebagai Pangdam Siliwangi. "Saat itu Kodam terlibat dalam 'Operasi Sajadah'," ujarnya.

Operasi tersebut dibuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyisir para penganut Ahmadiyah di wilayah Jawa Barat dan mengembalikan warga Ahmadiyah ke ajaran Islam yang benar.

Sumber : Jurnamen