Anggota Komisi I DPR Muhammad Najib berharap Panglima TNI
pengganti Laksamana Agus Suhartono menjaga netralitas TNI dalam Pemilu
2014. TNI jangan mudah dirayu dan ditarik-tarik oleh siapa pun juga
dalam persoalan politik.
JAKARTA-(IDB) : Anggota Komisi I DPR Muhammad
Najib berharap Panglima TNI pengganti Laksamana Agus Suhartono menjaga
netralitas TNI dalam Pemilu 2014. TNI jangan mudah dirayu dan
ditarik-tarik oleh siapa pun juga dalam persoalan politik.
"Sebaliknya, siapa pun juga baik masyarakat dan parpol politik, tidak mencoba-coba menyeret TNI ke dalam urusan politik praktis. Kalau kita ingin memiliki TNI yang profesional, maka kita semua, termasuk parpol, mestinya sama-sama menjaga netralitas TNI tersebut dengan tidak mendekati dan mencoba menarik urusan politik pada TNI," ujar Najib di Jakarta, Sabtu (3/8).
Dalam kesempatan itu, Najib juga mengatakan, hingga kini belum memiliki informasi dan bukti kuat atas dugaan Jenderal TNI Moeldoko yang jadi calon tunggal Panglima TNI terlibat dalam sebuah operasi bersandi 'Operasi Sajadah' di Jawa Barat. "Karena itu, masukan masyarakat seperti itu ditunggu Komisi I sebagai bahan dan pertimbangan dalam proses fit and proper test Pak Moeldoko," kata Najib.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan tidak memiliki catatan buruk dari rekam jejak Moeldoko. Sebaliknya, kata Najib, Moeldoko telah menunjukkan sejumlah prestasi sehingga pada akhirnya mengantarkan yang bersangkutan menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Dan, kini dipromosikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi Panglima TNI.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso meminta Komisi I DPR untuk menanyakan dan mendalami informasi dugaan keterlibatan Jenderal Moeldoko dalam sebuah operasi bersandi 'Operasi Sajadah' dalam fit and proper test yang bersangkutan sebagai calon tunggal Panglima TNI.
"Saya memang sempat dengar juga informasi dari beberapa pihak terhadap dugaan keterlibatan Jenderal Moeldoko dalam sebuah operasi dengan sandi 'Operasi Sajadah'. Karena itu, saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan, biarlah masalah ini ditanyakan dan dikonfirmasi oleh anggota Komisi I," ujar Priyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/7).
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hassanudin, Rabu (31/7), catatan publik yang cukup menarik dan mendapat soroton tajam adalah saat Moeldoko menjabat sebagai Pangdam Siliwangi. "Saat itu Kodam terlibat dalam 'Operasi Sajadah'," ujarnya.
Operasi tersebut dibuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyisir para penganut Ahmadiyah di wilayah Jawa Barat dan mengembalikan warga Ahmadiyah ke ajaran Islam yang benar.
"Sebaliknya, siapa pun juga baik masyarakat dan parpol politik, tidak mencoba-coba menyeret TNI ke dalam urusan politik praktis. Kalau kita ingin memiliki TNI yang profesional, maka kita semua, termasuk parpol, mestinya sama-sama menjaga netralitas TNI tersebut dengan tidak mendekati dan mencoba menarik urusan politik pada TNI," ujar Najib di Jakarta, Sabtu (3/8).
Dalam kesempatan itu, Najib juga mengatakan, hingga kini belum memiliki informasi dan bukti kuat atas dugaan Jenderal TNI Moeldoko yang jadi calon tunggal Panglima TNI terlibat dalam sebuah operasi bersandi 'Operasi Sajadah' di Jawa Barat. "Karena itu, masukan masyarakat seperti itu ditunggu Komisi I sebagai bahan dan pertimbangan dalam proses fit and proper test Pak Moeldoko," kata Najib.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan tidak memiliki catatan buruk dari rekam jejak Moeldoko. Sebaliknya, kata Najib, Moeldoko telah menunjukkan sejumlah prestasi sehingga pada akhirnya mengantarkan yang bersangkutan menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Dan, kini dipromosikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi Panglima TNI.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso meminta Komisi I DPR untuk menanyakan dan mendalami informasi dugaan keterlibatan Jenderal Moeldoko dalam sebuah operasi bersandi 'Operasi Sajadah' dalam fit and proper test yang bersangkutan sebagai calon tunggal Panglima TNI.
"Saya memang sempat dengar juga informasi dari beberapa pihak terhadap dugaan keterlibatan Jenderal Moeldoko dalam sebuah operasi dengan sandi 'Operasi Sajadah'. Karena itu, saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan, biarlah masalah ini ditanyakan dan dikonfirmasi oleh anggota Komisi I," ujar Priyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/7).
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hassanudin, Rabu (31/7), catatan publik yang cukup menarik dan mendapat soroton tajam adalah saat Moeldoko menjabat sebagai Pangdam Siliwangi. "Saat itu Kodam terlibat dalam 'Operasi Sajadah'," ujarnya.
Operasi tersebut dibuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyisir para penganut Ahmadiyah di wilayah Jawa Barat dan mengembalikan warga Ahmadiyah ke ajaran Islam yang benar.
Sumber : Jurnamen
Seluruh dunia hanya indonesia yg polisi/tentaranya gak boleh ikut nyoblos pilkada/pemilu ide siapa? Ide LSM krn di indonesia ini hanya TNI yg masih kokoh
BalasHapusYa...saya sbg anggota dpr menegaskan tni jgn ikut politik...dan juga jgn sekali-kali memotong anggaran gaji kami..sebab km akan ada studi banding, bila perlu tiap bulan,,,dan juga uang pensiun km selain seumur hidup jg bisa diteruskan ke ahli waris kami...kl apbn kurang,,lbh baik postur tni yg di rampingkan..sebab. Anggota dpr juga akan di tambah,,krn km kalau lg sidang jika ada yg gak hadir..ya bs di gantikan dg yg lain..ingat ya...
BalasHapusTNI sdh punya legitimasi yg jelas sbg bagian penting dr negara.
BalasHapusMnrt saya, TNI sdh merupakan institusi yg paling kuat di negara ini. Dibandingkan dgn parpol dan peran parpol, TNI ya sejajar lah!...
Jd ya tidak perlu ikut berpolitik seperti halnya parpol.
Saya kira klo TNI tdk ikut2an dlm hal2 yg sebaiknya dipegang sipil, ya ada baiknya. Istilahnya bagi2 tugas gitu lah... ya demi kemaslahatan bangsa tentunya..!