JAKARTA-(IDB) : Pergantian kapolri yang berlarut-larut dikhawatirkan akan
mengundang perpecahan di institusi Polri. Untuk itu, Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) hendaknya segera menentukan pengganti Kapolri
Jenderal Pol Timur Pradopo sebelum Agutus.
"Bursa Kapolri yang berlarut-larut bisa berdampak pada sistem keamanan dan penegakan hukum," ujar pengamat politik Universitas Sumatera Utara Horas Siagian, di Jakarta, Kamis (11/7).
Presiden Yudhoyono mempunyai alasan yang kuat untuk melakukan pergantian maupun memperpanjang masa jabatan. Keputusan Presiden diharapkan dapat membawa perubahan dan kesejukan buat institusi Polri di masyarakat. "Wacana pergantian Kapolri yang sudah dipublikasi media massa tersebut, sudah memunculkan dukungan dari banyak kalangan. Ini bisa semakin buruk jika para calon saling menyikut," jelasnya.
Menurutnya, wacana pergantian Kapolri yang sudah dingkapkan Presiden, telah memunculkan beberapa kelompok di dalam institusi seragam cokelat tersebut. Bahkan, desakan agar pergantian itu tidak dilakukan Presiden sampai masa jabatan berakhir, justru semakin memperkeruh keadaan.
"Dukung mendukung dari calon Kapolri dan kelompok yang menolak pergantian tersebut, tidak bisa dibiarkan sampai berlarut-larut. Lebih baik Presiden menghentikan semua manuver yang sudah berkembang di masyarakat tersebut. Ini bisa mempengaruhi kinerja Polri, utamanya dalam menjaga kamtibmas dan penegakan hukum," jelas dia.
Horas mengharapkan, Presiden tegas dalam mengambil keputusan. Keputusan itu diharapkan dapat membawa perubahan buat masyarakat selain anggota Polri. Pengganti Kapolri harus berani, tegas dan memberikan keadilan. Bahkan, Kapolri yang dipilih harus berani mengusut kasus korupsi di institusi Polri. Percepatan pergantian lebih positif jika dilaksanakan.
"Masyarakat bisa jenuh dengan persoalan hukum yang ditangani Polri. Ini belum termasuk masalah gangguan keamanan, dan kekerasan oleh oknum dari dalam institusi itu sendiri. Kapolri pilihan Presiden harus dapat membawa perubahan buat Polri di masyarakat. Perubahan Polri itu harus bisa mencapai 360 derajat," jelasnya.
Komisi Kepolisian Nasional menjaring 12 calon kapolri untuk selanjutnya menyerahkan tujuh nama ke Presiden. Tujuh perwira tinggi polisi yang mengemuka, antara lain Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Komjen Sutarman, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Anang Iskandar, Kepala Lembaga Pendidikan Polisi (Lemdikpol) Komjen Budi Gunawan, Wakil Kepala Bareskrim Irjen Anas Yusuf, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Anton Setiadi, Asisten Operasi Kapolri Irjen Badrudin Haiti dan Kepala Korps Lalu-lintas Polri Irjen Pudji Hartanto.
"Bursa Kapolri yang berlarut-larut bisa berdampak pada sistem keamanan dan penegakan hukum," ujar pengamat politik Universitas Sumatera Utara Horas Siagian, di Jakarta, Kamis (11/7).
Presiden Yudhoyono mempunyai alasan yang kuat untuk melakukan pergantian maupun memperpanjang masa jabatan. Keputusan Presiden diharapkan dapat membawa perubahan dan kesejukan buat institusi Polri di masyarakat. "Wacana pergantian Kapolri yang sudah dipublikasi media massa tersebut, sudah memunculkan dukungan dari banyak kalangan. Ini bisa semakin buruk jika para calon saling menyikut," jelasnya.
Menurutnya, wacana pergantian Kapolri yang sudah dingkapkan Presiden, telah memunculkan beberapa kelompok di dalam institusi seragam cokelat tersebut. Bahkan, desakan agar pergantian itu tidak dilakukan Presiden sampai masa jabatan berakhir, justru semakin memperkeruh keadaan.
"Dukung mendukung dari calon Kapolri dan kelompok yang menolak pergantian tersebut, tidak bisa dibiarkan sampai berlarut-larut. Lebih baik Presiden menghentikan semua manuver yang sudah berkembang di masyarakat tersebut. Ini bisa mempengaruhi kinerja Polri, utamanya dalam menjaga kamtibmas dan penegakan hukum," jelas dia.
Horas mengharapkan, Presiden tegas dalam mengambil keputusan. Keputusan itu diharapkan dapat membawa perubahan buat masyarakat selain anggota Polri. Pengganti Kapolri harus berani, tegas dan memberikan keadilan. Bahkan, Kapolri yang dipilih harus berani mengusut kasus korupsi di institusi Polri. Percepatan pergantian lebih positif jika dilaksanakan.
"Masyarakat bisa jenuh dengan persoalan hukum yang ditangani Polri. Ini belum termasuk masalah gangguan keamanan, dan kekerasan oleh oknum dari dalam institusi itu sendiri. Kapolri pilihan Presiden harus dapat membawa perubahan buat Polri di masyarakat. Perubahan Polri itu harus bisa mencapai 360 derajat," jelasnya.
Komisi Kepolisian Nasional menjaring 12 calon kapolri untuk selanjutnya menyerahkan tujuh nama ke Presiden. Tujuh perwira tinggi polisi yang mengemuka, antara lain Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Komjen Sutarman, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Anang Iskandar, Kepala Lembaga Pendidikan Polisi (Lemdikpol) Komjen Budi Gunawan, Wakil Kepala Bareskrim Irjen Anas Yusuf, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Anton Setiadi, Asisten Operasi Kapolri Irjen Badrudin Haiti dan Kepala Korps Lalu-lintas Polri Irjen Pudji Hartanto.
Sumber : KoranJakarta
gantilah, cepetan..
BalasHapusgw ud enek ngeliat si timur..
bukanya benahi korupsi di kubu polri, malah ngurusin hijab...
buruan turun....
ganti dgn komandan BNN ajah...
BalasHapusIya tuh buruan ganti cari yang seperti jendral sutanto top markotop
BalasHapushoras bah,habis beras makan gabah,,
BalasHapuskita sudah puluhan tahun ganti kepeminpinan ,polisi ,mentri , presiden , kita bicara sekarang sang penegak hukum Police alias polisi : supaya bagus yg di ganti alias tidak milih kucing dalam karung alias tidak main tunjuk , sytem yg harus di benahi , sytem main tunjuk sulit di ganti dari saman harto sampai sekarang tetap berlaku , ahirnya keluarga peresiden beserta kroni untung besar brooo....mantan kapolri sang penegak hukum hidup makmur tampa di sentuh hukum, trima suap buat bukak papbrik ,ini yg celaka .evek nya bakal berakibat fatal sang penerus bertingkah laku sama rakyat yg jadi korban ujungnya 2keadilan menjauh terbang , negara bisa keok rakyat gamuk , karna si penegak hukum bisanya terima suap kruptor di lepas dengan 1000 alasan pergi berobat . ini kapolri dari saman danuri sampai timur sama ajahhh ..!!! kpk di gembosin !!! nex kapolri ???.... ahh..sama kali...???
BalasHapusIya Gendeng kabeh korupnya sudah berakar-akar, giliran di periksa ngamuk" gak karuan kayak celeng kesurupan
BalasHapusKwkw....emang celeng semua yg diatas !! ' kontras yg di bawah , meyabung yawa rokok pun geteng hhh...kasihan !!..kan ...masak setelah pensiun anaknya pakek maria mercedes c class terbaru , alaaa...bento , tampa ada yg tahu huhu..
BalasHapusganti pak susno saja.
BalasHapushahahaha.....