JAKARTA-(IDB) : TNI AD menunda pembelian helikopter tempur Apache tahun 2013. TNI AD
menegaskan pembelian Helikopter asal AS itu sama sekali tak terkait
kenaikan harga BBM.
"Kasad tidak pernah menyatakan penundaan beli Apache karena BBM naik. Kasad hanya mengatakan Apache sementara kita tunda dulu, kita akan sangat menyesuaikan kemampuan negara untuk pembiayaan itu," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Rukman Ahmad kepada merdeka.com, Minggu (23/6).
Brigjen Rukman meluruskan pemberitaan merdeka.com, Jumat (21/6) yang berjudul 'Harga BBM naik, TNI AD tunda beli Helikopter Apache.'
Jumat (21/6), Kepala Staf TNI AD Jenderal Moeldoko menjelaskan ada beberapa pengadaan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) di lingkungan TNI AD tahun ini yang akan ditunda. Salah satunya terkait rencana pembelian helikopter tempur Apache.
"Untuk Apache, untuk 2013 sementara Apache akan kita tunda dulu. Kita akan sangat menyesuaikan dengan kemampuan negara dalam pembiayaan itu. Kemarin juga mulai dibahas lagi mungkin 2013 akan dimunculkan lagi kita akan membeli Apache" kata Jenderal Moeldoko di Jakarta.
Moeldoko mengatakan, penundaan terjadi karena kondisi keuangan pemerintah sedang tidak kondusif. Saat ditanya rencana pembelian selanjutnya, Moeldoko belum bisa memberikan waktu yang pasti. Namun dia memastikan Tank Leopard sudah siap memperkuat TNI AD.
"Kasad tidak pernah menyatakan penundaan beli Apache karena BBM naik. Kasad hanya mengatakan Apache sementara kita tunda dulu, kita akan sangat menyesuaikan kemampuan negara untuk pembiayaan itu," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Rukman Ahmad kepada merdeka.com, Minggu (23/6).
Brigjen Rukman meluruskan pemberitaan merdeka.com, Jumat (21/6) yang berjudul 'Harga BBM naik, TNI AD tunda beli Helikopter Apache.'
Jumat (21/6), Kepala Staf TNI AD Jenderal Moeldoko menjelaskan ada beberapa pengadaan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) di lingkungan TNI AD tahun ini yang akan ditunda. Salah satunya terkait rencana pembelian helikopter tempur Apache.
"Untuk Apache, untuk 2013 sementara Apache akan kita tunda dulu. Kita akan sangat menyesuaikan dengan kemampuan negara dalam pembiayaan itu. Kemarin juga mulai dibahas lagi mungkin 2013 akan dimunculkan lagi kita akan membeli Apache" kata Jenderal Moeldoko di Jakarta.
Moeldoko mengatakan, penundaan terjadi karena kondisi keuangan pemerintah sedang tidak kondusif. Saat ditanya rencana pembelian selanjutnya, Moeldoko belum bisa memberikan waktu yang pasti. Namun dia memastikan Tank Leopard sudah siap memperkuat TNI AD.
Sumber : Merdeka
PENUNDAAN PENGADAAN HELIKOPTER APACHE BUKAN KARENA TERKAIT MASALAH KENAIKAN BBM,MELAINKAN MASALAH KENAIKAN KOMISI?!
BalasHapusbeli beli n beli..kenapa tidak buat heli serang sendiri saja..apakah indo gak punya ilmuwan heli serang..payah.
BalasHapusganti pemimpin KSAD, ganti kebijakan. yang ditunda tidak hanya helikopter apache tapi juga javelin. Kalau penundaan tsb untuk mengefisienkan pembayaran contohnya sebelumnya pembelian melalui agency berubah menjadi G to G is okey tapi kalau penundaan tsb krn pemimpin baru tdk mendapat komisi, oh may god, tidak pernah hilang saja jiwa pemimpin korupsi di indonesia
BalasHapusmalaysia goblok + bodoh... !! by intel indonesia...
BalasHapussetujukah bahwa malaysia itu goblok dan bodoh .. ..??? jom kat ... xixixi
POLITIK
SPR: 'Kami tak akan berganjak'
23 Jun 2013
SHAH ALAM - Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) menegaskan pihaknya sama sekali tidak akan berganjak dengan desakan pembangkang dan peserta Black505 supaya berundur.
Timbalan Pengerusi SPR, Datuk Wan Ahmad Wan Omar berkata, tuntutan mereka jelas melanggar peruntukan di bawah Perlembagaan Persekutuan.
Menurutnya, PR tidak perlu mengheret rakyat bagi menjayakan rancangan politik khususnya berhubung tuntutan supaya pegawai tertinggi SPR letak jawatan.
"SPR tak akan tunduk dengan tuntutan yang tak masuk akal itu.
"Kita tak akan berganjak. Tak perlu nak teruskan perhimpunan yang menyusahkan rakyat dan pihak lain kerana SPR tetap dengan pendirian sebelum ini.
"Tak akan ada perubahan, atau mereka ini sengaja mahu menyusahkan penguatkuasa, orang ramai dan untuk memalukan negara?," katanya kepada Sinar Harian Online.
Semalam penganjur meneruskan himpunan Black505 di Padang Merbok walaupun pada mulanya gagal mendapat kelulusan daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) dan keizinan polis.
Bagaimanapun, setelah keengganan penyokong PR berundur kebenaran telah diberikan.
Perhimpunan yang dikatakan kemuncak itu turut mengulangi tuntutan supaya pegawai tertinggi SPR meletak jawatan, selain memberi amaran supaya tidak melakukan proses persempadanan semula sebelum suruhanjaya baru itu dibentuk.
PR juga dilihat lantang menggesa SPR mengadakan pilihan raya kecil bagi kawasan yang telah difailkan petisyen.
Mengulas lanjut, Wan Ahmad menasihatkan supaya PR tidak membuat keputusan terburu-buru mengenai perkara yang tidak sahih.
"Mereka ini (ahli Parlimen baru) kadang-kadang tak tahu pun persempadanan semula itu dilakukan macam mana, mereka hanya ikut ahli Parlimen lama.
"Perkara tersebut ada langkah-langkahnya sendiri, bukan SPR yang putuskan, SPR hanya cadangkan syor, kalau mereka tak puas hati boleh bantah," ulasnya mengenai isu persempadanan semula yang dibangkatkan PR pada himpunan tersebut.-sn
GA NGURUS MASALAH MALAYSIA BRO.... GAK PENTING KALEE!!!
BalasHapussemoga malah di batalkan....
BalasHapusbeli saja mi-35,,,,
beli senjata dari om sam syaratnya gak tamat2...