DPR : Kerjasama Alutsista Dan Pertahanan Dengan Inggris Harus Dibatalkan

JAKARTA-(IDB) : Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tb Hasanuddin mendesak pemerintah agar membatalkan kerja sama alutsista dengan Pemerintah Inggris. Hal ini dikarenakan negara kerajaan itu telah menghina bangsa Indonesia dengan membiarkan berdirinya kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford.

“Pernyataan hormat mereka (Inggris) terhadap keutuhan NKRI hanya di mulut, padahal kenyataannya tidak,” kata Hasanuddin, Ahad (12/5).

Menurutnya, keputusan pemerintah tetap melanjutkan kerja sama ini dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan alutsista, tidak bisa dibenarkan. Pasalnya, Inggris bukan satu-satunya negara yang memiliki peralatan militer yang bagus. “Masih ada Perancis, Rusia, dan negara-negara lain yang punya alutsista lebih baik dari Inggris,” tuturnya.

Karena itu, sebelum persoalan kantor OPM tersebut benar-benar dituntaskan, kata Hasanuddin, Pemerintah Indonesia seharusnya bisa bersikap tegas dan menekan Inggris. Apalagi, negara itu saat ini membutuhkan dana banyak untuk pemulihan ekonomi mereka yang tengah dilanda krisis.

Hasanuddin mengatakan, sikap Inggris yang mengizinkan pendirian kantor OPM di Oxford jelas-jelas telah mencederai hati rakyat Indonesia. “Bagaimana kalau seandainya di Indonesia juga dibangun kantor perwakilan kelompok separatis Irlandia Utara? Pasti Inggris juga tidak akan terima itu,” ucapnya.

Seperti diketahui, Jumat (10/5) lalu, Menteri Pertahanan Indonesia Purnomo Yusgiantoro menyatakan keberadaan kantor perwakilan OPM di Oxfrod tidak merusak kerja sama alutsista antara Indonesia dan Inggris. Hal ini dibuktikan dengan disepakatinya pembelian tiga unit kapal perang oleh Indonesia dari kerajaan tersebut. “Saat ini barangnya ada di Oxford, dan siap dikirim ke Indonesia,” ujar Purnomo.

Menhan: RI Pantau Aktivitas OPM di Inggris

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan pemerintah Indonesia melalui perwakilan di Inggris terus memantau kegiatan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pascamendirikan kantor perwakilannya di Oxford, Inggris.

"Pemerintah Indonesia mengerahkan kedutaan besar dan perwakilan atase pertahanan untuk melakukannya. Apakah cuma 'show off' saja atau memang ada kegiatan," kata Purnomo usai meresmikan pembangunan dan perkembangan "Assessment Center" Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat.

Ia menduga OPM hanya ingin menunjukkan identitas dan eksistensinya di mata internasional. Pembukaan kantor OPM itu bukan hal yang mengejutkan karena sejak lama sekelompok OPM memang sudah ada di Inggris, yakni ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan kenegaraan di Inggris, Presiden dihadang unjuk rasa soal Papua yang ingin merdeka.

Ia pun berpendapat pembukaan kantor OPM dapat mengganggu hubungan pemerintah Indonesia dan Inggris, namun sudah ada klarifikasi dari kedua negara.

Dalam klarifikasi itu, pemerintah Inggris menyatakan masih menghormati dan mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Inggris juga mengakui bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI.

Purnomo bisa memaklumi kejadian ini karena Inggris merupakan negara yang punya prinsip demokrasi. Oleh sebab itu, OPM memanfaatkan demokrasi Inggris untuk unjuk gigi di mata internasional dengan membangun kantor perwakilan.

Namun yang penting, posisi pemerintah Inggris tetap mendukung pemerintah Indonesia.
"Jadi, OPM dan pendukungnya kan di luar pemerintah, ya sama seperti Indonesia, ada posisi pemerintah dan ada posisi di luar pemerintah seperti LSM. Memang ini akan sedikit mengganggu hubungan kita dengan Inggris. Tetapi saya kira pasti ada klarifikasi dari mereka (pemerintah Inggris)," tutur Purnomo.

Kendati demikian, Purnomo menegaskan pembukaan kantor OPM tidak akan mengganggu kerja sama pertahanan Indonesia - Inggris.

Sumber : Republika