TNI AL Dan AU Bekerjasama Tingkatkan Pengamanan Laut

JAKARTA-(IDB) : TNI Angkatan Laut terus meningkatkan pengamanan wilayah laut yang berpotensi terhadap segala ancaman kejahatan dengan mempererat kerja sama dengan matra yang lain, salah satunya TNI Angkatan Udara.

"Menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin berat dan kompleks, menuntut adanya kesiapsiagaan alutsista dan prajurit-prajurit profesional. TNI AL harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada untuk menghimpun operasi, mampu bergerak cepat dan dinamis, serta memiliki efek deterrence dan mampu berperan lebih besar dalam kancah internasional," kata Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops Kasal) Laksamana Muda TNI Didit Herdiawan.

Dalam sambutannya saat membuka Rapat Kerja Teknis Operasi (Rakernisops) II TNI AL Tahun Anggaran 2012 dihadapan 250 peserta di Gedung R. Mulyadi, Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut (Kobangdikal), Surabaya, Senin, ia mengatakan, oleh karena itu, perlu peningkatan pelatihan dengan angkatan lain.

Bahkan, kata dia, pada 2013 nanti direncanakan latihan bersama antara TNI AL dan TNI AU, dengan komando pengendali berada di tangan Panglima Koarmatim.
 

" Untuk menambah efektifnya kegiatan upaya pencegahan dan mengantisipasi kekuatan asing, TNI AL juga akan melaksanakan operasi intelijen yang diharapkan dapat menjadi 'interface' dan mensinergikan satuan-satuan intelijen yang ada," katanya.

Rakernisops II TNI AL TA 2012 yang berlangsung dua hari hingga tanggal 11 Desember 2012 digelar dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan operasi dan latihan tahun anggaran 2012 dan merancang kegiatan operasi dan latihan Tahun 2014 yang akan menjadi masukan ke komando atas.

Dalam kesempatan itu, Didit menyebutkan, kerja sama dalam bentuk latihan bersama dengan negara sahabat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan menghadirkan unsur-unsur TNI AL terutama alutsista baru untuk dilibatkan dalam setiap kegiatan "bilateral exercise" maupun "multilateral exercise".

Kegiatan dalam rangka kerja sama bilateral diwujudkan dalam Navy To Navy Talks (NTNT) dengan beberapa negara sahabat antara lain Singapura, India, Malaysia, Thailand, Jepang, Cina, Australia dan Philipina. Ke depan akan berubah Navy To Navy Conference (NTNC)," ujarnya.

Sedangkan dalam bentuk latihan bersama maupun pertukaran perwira dan pendidikan dengan negara-negara lain di kawasan maupun beberapa negara dilaksanakan dalam dalam kerangka Western Pacifik Naval Symposium (WPNS) maupun Indian Ocean Naval Symposium (IONS).

Kegiatan yang diikuti oleh unsur operasi dari seluruh Satuan, Komando Utama, serta Pangkalan Angkatan Laut ini mengangkat tema, Dengan Kesiapsiagaan Operasional Alutsista dan Profesionalisme Prajurit Matra Laut Kita Optimalkan Pelaksanaan Operasi dan Latihan Guna Mendukung Terwujudnya TNI AL yang Handal dan Disegani. 

Sumber : Investor

Pertahanan Udara Frigate Modern (Nakhoda Ragam ?)

Disain Frigate F125 Jerman

JKGR-(IDB) : Jerman mulai memproduksi frigate terbaru F125 yang didisain sanggup melakukan berbagai misi dan memiliki kemampuan untuk ditempatkan di berbagai penjuru dunia selama waktu 2 tahun, sebelum kembali ke Pangkalannya di Jerman. Proyek ini diberi nama Frigat  Baden-Württemberg  Class Type 125.

Frigate 125 dibangun untuk menggantikan F122 Bremen Class 3680 ton, yang pensiun tahun 2016. Sejumlah pengamat militer menilai frigate ini, bisa disebut “Real Frigate”, karena sistem persenjataan dan elektroniknya sangat modern. Dengan bobot mencapai 7000 ton, kapal perang ini menjadi frigate terbesar di dunia yang ukurannya mendekati destroyer. Senjatanya antara lain meriam 1 × 127 mm Otobreda dengan guided ammunition, untuk misi serangan darat hingga jarak 120 km.

The new Otobreda 127/64 lightweight gun

Frigate Baden-Württemberg dibuat oleh dua perusahaan Jerman,  Thyssen-Krupp and Lürssen.  Galangan Kapal Lursen, merupakan tempat mangkalnya tiga light frigate Nakhoda Ragam Class, yang akan dibeli Indonesia.

Yang menarik dari frigate F125 ini,  Jerman mempercayakan pertahanan udaranya, hanya kepada rudal jarak pendek 9 km: RIM-116 Rolling Airframe Missile (RAM), yang termasuk dalam golongan a close-in weapon system (CIWS). Padahal untuk kapal berbobot 7000 ton, Jerman bisa saja memasang sistem senjata anti-udara menengah seperti RIM-162 ESSM, ataupun RIM66 dengan jarak tembak  50-hingga 170 km, seperti yang terpasang di fregat terdahulu F-124 Sachsen Class.

Lebih aneh lagi, persenjataan anti-udara Frigate F125 justru menurun dibandingkan F122 Frigate Bremen Class yang akan digantikannya/pensiun  pada tahun 2016.  Frigate F122 Bremen Class, selain memiliki 2 launcher Rim 166 RAM,  juga dilengkapi senjata anti-udara Sea Sparrow.

RIM-116 Rolling Airframe Missile Launcher

Spesifikasi Persenjataan Frigate F125 Jerman:

• Naval guns:
  • 1 × 127 mm lightweight Otobreda naval gun with guided VULCANO ammunition for land-attack missions (range: more than 100 km (62 mi))
  • 2 × 27 mm MLG 27 remote-controlled autocannons
  • 5 × 12.7 mm Hitrole-NT remote-controlled machine gun turrets
  • 2 × 12.7 mm heavy machine guns (manually controlled)
• Antiaircraft warfare, CIWS:
  • 2 × RAM Block II surface-to-air missile launcher/CIWS, 21 cells each
• Anti-ship missiles:
  • 8 × RGM-84 Harpoon anti-ship missiles (interim solution until joint sea/land attack missile RBS 15 MK4 becomes available)
• Non-Lethal:
  • Water cannons
  • 2 × search lights

Tidak itu saja, 30 korvet terbaru Jerman, Braunschweig Class buatan 2004-2007, juga hanya mengandalkan RIM-116 RAM Launcher, untuk pertahanan udara. Padahal Korvet ini difungsikan untuk  untuk  peperangan Ocean Zone.

Setiap Korvet Braunschweig Class yang berbobot 1840 ton, mengusung 2 unit RIM-116 RAM Launcher. Seharusnya 3 light frigate Nakhoda Ragam Class Indonesia yang diservis di Lursen Jerman, bisa dipasang senjata pertahanan anti rudal RIM-116 RAM Launcher, karena bobotnya lebih besar, yakni 1940 ton

.

Korvet Braunschweig F260 Jerman

Persenjataan Korvet Magdeburg F-261 (Braunschweig Class):

Armament:

Guns; 1 x Otobreda 76 mm gun 2 x MLG 27 mm autocannons Anti-ship; 4 x RBS-15 Mk.3 Anti-ship missiles CIWS; 2 x 21-cell RAM CIWS missile launchers Mine laying capability;

Senjata pertahanan udara RIM 116 RAM  juga  sangat diminati militer Amerika Serikat. AS bahkan telah memasang RIM-116 RAM Launcher di Kapal Induk USS Nimitz Class, USS Enterprise, berbagai kapal angkut, kapal serang amphibi hingga kapal perang Litoral Zone ( pertahanan garis pantai) seperti  Trimaran USS Independence. Saat ini AS sedang memesan 1600 rudal RIM-116 dan 115 launcher untuk dipasang di 74 kapal.

Loading RIM 116 di USS Harry S. Truman, Nimitz-class aircraft carrier

Rudal kecil dan ringan buatan Jerman-AS ini juga digunakan oleh: Yunani, Korea Selatan, Turki, Arab Saudi dan Mesir. Uni Emirat Arab sedang memesan RIM 116 RAM Launcher.

RIM-116 RAM Launcher di Destroyer Yi Sun-Shin Korea Selatan

Apa yang dilakukan militer Jerman untuk Korvet dan Frigate terbaru mereka, menunjukkan RIM-116 Launcher, bisa diandalkan untuk pertahanan udara. Apakah Jerman mau berjudi untuk urusan pertahanan udara bagi 30 korvet terbaru mereka dan Frigate F-125 yang sedang  mereka bangun ?.

Visi Baru Militer Jerman

Yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa Jerman men-downgrade persenjataan anti-udara frigate mereka dibandingkan frigate terdahulu F124 Sachsen Class.

Pemerintah dan militer Jerman ternyata telah berhitung matang. Perubahan geo-politik pasca hilangnya perang dingin dengan Uni Soviet, membuat militer Jerman merevisi kemampuan angkatan perang mereka.  Persenjataan-persenjataan canggih dan mahal seperti rudal anti-udara jarak menengah yang terpasang di Frigate F124 Sachsen Class, tidak lagi digunakan. Jerman merasa fregat terbaru  nanti  tidak perlu memiliki air superiority seperti di jaman perang dingin.

Tugas-tugas kapal perang Jerman di masa depan adalah bergabung dengan Pasukan NATO, Multinasional atau Pasukan PBB, untuk melakukan berbagai operasi Perdamaian, Anti-terorisme, Anti-Pembajakan serta Misi Kemanusiaan.

Alasan lainya adalah krisis ekonomi yang terjadi di Uni Eropa, sehingga pemerintah Jerman memangkas budget untuk militer. Pemasangan peralatan perang canggih yang memiliki air superiority hanya menambah mahal biaya operasi.

Dengan strategi tersebut, Jerman mampu memangkas anggaran militer karena membuat kapal-kapal perang yang lebih murah, demi menyelamatkan APBN, namun pihak militer tetap mampu menjalankan misi yang mereka terima.  Kalkulasi Jerman ini tentu bisa diambil hikmahnya oleh Indonesia.

Indonesia yang sedang memesan 100 MBT Leopard 2A4, 50 IFV Marder dan reparasi 3 Light Frigate Nakhoda Ragam Class, seharunya mempunyai kesempatan untuk memiliki senjata canggih pertahanan udara ini. Apalagi RIM 116 RAM Launcher merupakan senjata pertahanan dan tidak untuk tujuan ofensif. 

Sumber : JKGR

AS Tak Ingin Ada Perlombaan Senjata Di Asia Tenggara

JAKARTA-(IDB) : Amerika Serikat tidak menginginkan terjadi perlombaan senjata antarnegara di kawasan Asia Tenggara terkait perkembangan geopolitik terbaru di kawasan ini, termasuk persoalan sengketa di Laut China Selatan.

Negara adidaya tersebut mengharapkan seluruh pembelian senjata oleh negara-negara di kawasan ini adalah bagian dari rencana jangka panjang negara bersangkutan, bukan sebatas reaksi atas apa yang dilakukan negara tetangga.

Demikian diungkapkan Mark W Lippert, Asisten Menteri Pertahanan AS untuk Urusan Keamanan Asia Pasifik (APSA), kepada Kompas di Jakarta, Senin (10/12). Saat wawancara, Lippert didampingi Duta Besar AS untuk Indonesia Scot Marciel.

Lippert mengatakan, AS hingga saat ini belum melihat perlombaan senjata di negara-negara Asia Tenggara. Menurut dia, kenaikan belanja persenjataan di kawasan itu masih dalam batas wajar terkait pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

”Negara-negara, seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam, telah berhasil secara ekonomi, dan mempunyai kebutuhan sah untuk memodernisasi dan memprofesionalkan militer mereka,” ungkap Lippert.

Meski demikian, ia mengingatkan agar pertumbuhan belanja militer itu tetap dijaga dalam kerangka rencana jangka panjang yang jelas.

”Kami tidak ingin melihat suatu negara melakukan pembelian (senjata) hanya karena tetangganya membeli (senjata) itu. Kami ingin pembelian itu dilakukan dalam sebuah kerangka perencanaan. Perencanaan yang didasarkan pada situasi ekonomi suatu negara dan kebutuhan keamanan yang terkait,” ujarnya.

Peningkatan belanja

Seperti diwartakan selama ini, negara-negara di Asia Tenggara seolah sedang berlomba melengkapi angkatan bersenjata mereka dengan persenjataan terbaru. Menurut buku The Military Balance 2012 yang disusun International Institute for Strategic Studies (IISS), belanja sektor pertahanan di kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan naik 4,85 persen dalam periode 2010-2011.

Vietnam, misalnya, membeli enam kapal selam kelas Kilo dari Rusia pada 2009 dan 12 unit pesawat tempur Sukhoi Su-30MK2 pada 2010. Kemudian Singapura membeli dua kapal selam kelas Archer dari Swedia pada 2011 dan 12 unit pesawat tempur F-15SG dari AS pada 2007.

Thailand tercatat membeli 49 unit tank tempur utama T-84 Oplot dari Ukraina pada 2011 dan 6 pesawat tempur Gripen dari Swedia pada 2010. Bahkan, Myanmar pun tercatat membeli 20 pesawat tempur MiG-29 Fulcrum dari Rusia pada 2009.

Indonesia sendiri diketahui sedang dalam proses pembelian tank tempur utama Leopard dari Jerman, kapal selam dari Korea Selatan, dan mendapat hibah pesawat tempur F-16 dari AS.

IISS menyatakan, peningkatan kemampuan militer sebagian negara di Asia Tenggara tidak didasarkan pada rencana modernisasi yang telah mereka umumkan. Alih-alih, mereka diduga meningkatkan belanja militer itu untuk melawan ”petualangan” China dan negara-negara tetangganya dalam sengketa di Laut China Selatan. 

Sumber : Kompas

Menkeu Belum Akan Cairkan Dana Optimalisasi Menhan

JAKARTA-(IDB) : Menteri Keuangan Agus Martowardoyo mengatakan pihaknya belum akan mencopot tanda bintang yang digunakan untuk memblokir pencairan anggaran dana optimalisasi senilai Rp 678 miliar di Kementerian Pertahanan. Hal itu lantaran ada beberapa hal yang menjadi catatan kementerian.

"Kami meminta ke Kemhan untuk berikan penegasan dan klarifikasi. Kami sudah sampaikan satu dan laih hal yang buat kami tidak bisa cabut. Ini soal clearance di internal pemerintah," ujar Agus, Senin (10/12/2012), dalam rapat kerja gabungan Komisi I di Gedung Kompleks Parlemen Senayan.

Agus mengatakan dirinya tidak bisa menyebutkan hal yang membuat dirinya tidak bisa mencabut blokir anggaran Kemenhan yang rencananya ditujukan untuk dana optimalisasi modernisasi alutsista. "Yang jelas ada dokumen-dokumen yang kami terima tidak sesuai dan masih harus diselesaikan di internal pemerintahan," katanya.

Agus mengakui adanya korespondensi antara dirinya dengan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang mempertanyakan soal anggaran Kemenhan. "Kalau masih ada surat yang mempertanyakan harus bisa kami clear-kan. Kalau blokir dicabut, maka harus ditandai dengan pencabutan surat," ucap Agus.

Namun, jika dicairkan saat ini, Agus menyangsikannya lantaran waktu pengadaan yang sudah mepet. "Setelah dicairkan, Kemenhan harus melakukan pengadaan dan waktunya sudah mepet. Dengan melihat kondisi ini, kami juga mungkin tidak akan cairkan karena kita tahu waktunya tidak mungkin lepas," imbuhnya.

Pemblokiran anggaran di Kemhan itu dilakukan atas dasar surat yang dikirimkan Sekretaris Kabinet, Dipo Alam yang bernomor S-2113/AG/2012 perihal Revisi SP-RKAKL APBN-P Unit Organisasi (UO) Mabes TNI dan TNI AL TA 2012 tertanggal 10 Agustus 2012. Surat ditandatangani Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo. Pada 6 Agustus 2012, Dipo Alam diketahui mengirimkan surat ke Menteri Keuangan bernomor R 172-1/Seskab/VIII/2012. Perihalnya Klarifikasi Pemanfaatan Hasil Optimalisasi Non Pendidikan APBN-P TA 2012 Kementerian Pertahanan. Dalam surat itu disebutkan bahwa Dipo meminta kepada Menteri Keuangan memberikan klarifikasi mengenai jumlah satuan harga dan urgensi pengadaan beberapa peralatan militer senilai Rp 678 miliar.

Anggaran tersebut meliputi pengadaan 1 paket enkripsi senilai Rp 350 miliar, 1 paket tactical communication senilai Rp 15 miliar, 1 paket Monobs DF senilai Rp 115 miliar, dan 135 alat selam senilai Rp 198 miliar.

Belakangan, Dipo kemudian melaporkan dugaan praktek kongkalikong antara pemerintah dengan DPR terkait anggaran. Ada tiga kementerian yang diadukan Dipo yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan. 

Dipo Alam bantah blokir anggaran Kemenhan

Sekretaris Kabinet Dipo Alam akhirnya memenuhi panggilan rapat kerja gabungan dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Dalam rapat kerja gabungan itu, Dipo Alam membantah telah mengajukan blokir anggaran untuk Mabes TNI dan Angkatan Laut senilai Rp 678 miliar. 

Perlu diketahui, anggaran untuk pembelian sistem pendukung alat utama sistem pertahanan (alutsista) itu sebelumnya di blokir Menteri Keuangan, setelah ada surat yang dikirimkan Dipo tertanggal 24 Juli 2012.

Menurut Dipo, surat yang  ia tulis dan dikirimkan ke Kementerian Pertahanan dengan tembusan ke Kementerian Keuangan, Presiden dan juga kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan itu, bersifat rahasia.

Dalam surat itu, Dipo mengaku tidak menyebutkan nama pelaku kongkalikong, nama menteri atau nama anggota DPR. Menurutnya, surat edaran itu dikirim untuk seluruh kementerian. Dalam surat itu, Seskab meminta seluruh kementerian pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013-2014 bisa mencegah adanya praktik kongkalikong.

Sebab, kata Dipo, perintah untuk bebas dari praktik kongkalikong merupakan perintah Presiden yang telah dilontarkan lebih dari 15 kali. Selain itu, kata Dipo, Presiden secara tegas meminta kementerian dan juga Seskab mengawal APBN 2013-2014.

"Surat itu merupakan edaran kepada menteri dan tidak ditujukan kepada DPR. Saya tidak pernah menyebut secara eksplisit Komisi I DPR maupun kementerian dan juga nama menterinya," ungkap Dipo, saat menghadiri rapat kerja gabungan di ruang Komisi I, Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/12).

Dipo menyatakan, dalam surat edaran itu, pihaknya hanya menyebutkan terdapat tiga kementerian yang diduga melakukan praktik kongkalikong dengan DPR dalam pembahasan anggaran. Namun Dipo menampik pihaknya menyebutkan nama-nama kementerian, nama menteri dan juga nama oknum anggota DPR.

“Saya juga mempertanyakan hal itu. Karena saya menyebutkan ini adalah surat rahasia. Saya sekalipun tidak pernah menyebut nama menteri, nama kementerian maupun juga nama komisi dan anggota komisi DPR. Saya rasa inilah penjelasan saya," tandas Dipo.

Sumber : Kompas

Dicari: 7.500 Teknisi Pesawat Terbang

SURAKARTA-(IDB) : Pesatnya pertumbuhan industri penerbangan tak diimbangi ketersediaan sumber daya manusia. Menurut Direktur Human Capital dan Corporate Affair PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia, Harkandri M. Dahler, hingga saat ini Indonesia masih butuh 7.500 teknisi perawatan pesawat terbang.

"Kekurangan itu mungkin baru bisa dipenuhi enam tahun mendatang," kata dia seusai membuka program pelatihan perawatan struktur bodi pesawat angkatan pertama di Solo Techno Park, Surakarta, Senin, 10 Desember 2012.

Harkandri mengatakan, dalam 10 tahun terakhir GMF tidak merekrut teknisi perawatan pesawat. Padahal, kebutuhannya cukup tinggi seiring penambahan armada pesawat dan frekuensi penggunaannya yang sangat tinggi. Untuk mengatasi kekurangan tenaga ahli, GMF melakukan berbagai terobosan, salah satunya melalui penyelenggaraan kursus bersama Solo Techno Park.

Direktur Kerja Sama Solo Techno Park, Darsono, mengatakan telah merintis kerja sama dengan GMF sejak 2007. Pada 10 Agustus 2012, Solo Techno Park dan GMF menandatangani perjanjian kerja sama untuk mendidik 96 calon teknisi pesawat. "Pelatihan berlangsung selama dua tahun dan terbagi dalam empat angkatan," ujarnya.

Dalam program ini, peserta akan mendapat teori selama enam bulan di Solo Techno Park dan praktek selama tiga bulan di hangar GMF Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng. Setelah lulus, peserta ikut dalam program ikatan dinas PT GMF selama lima tahun dengan gaji pokok Rp 3,9 juta hingga Rp 4,5 juta per bulan.

Untuk tahun pertama, program ini bakal mendidik 23 calon teknisi. Menurut Darsono, para siswa ini telah melampaui seleksi administrasi, tes akademik, psikotes, wawancara, dan tes kesehatan. "Mereka disaring dari 92 pendaftar yang berasal dari Solo, Yogyakarta, Semarang, dan Tangerang," katanya.

Biaya pendidikan untuk program ini mencapai Rp 50 juta. Namun, PT GMF memberi subsidi Rp 23 juta sehingga tiap siswa cukup membayar Rp 27 juta. Selain itu, GMF dan Solo Techno Park memberi fasilitas kredit 27 kali dengan bunga 6 persen per tahun.

Sumber : Tempo