TNI AL Laksanakan Latihan Perang Armada Jaya XXXI/2012 Di Laut Jawa

JAKARTA-(IDB) : Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Untung Suropati mengungkapkan, TNI Angkatan Laut akan melaksanakan latihan perang secara besar-besaran di laut Jawa selama satu bulan (23 September s.d. 23 Oktober 2012). 

Latihan perang laut yang diberi sandi Armada Jaya XXXI/2012 akan melaksanakan penembakan berbagai macam senjata strategis, antara lain peluncuran peluru kendali Torpedo Rut sasaran permukaan baik dari kapal selam KRI Nanggala-204 maupun kapal perang jenis Patrol Ship Killer KRI Ajak-653.

Latihan Armada Jaya XXXI/2012 di perairan Indonesia Kawasan Timur, mulai dari Laut Jawa hingga puncaknya dilaksanakan operasi amfibi berupa pendaratan pasukan pendarat Marinir di Sangatta, Kalimantan Timur. Seluruh kesenjataan TNI AL yang tergabung dalam SSAT yaitu kapal perang, pesawat udara, Marinir dan Pangkalan akan digelar pada latihan puncak TNI AL ini, tegas Kadispenal Laksamana Pertama TNI Untung Suropati, seusai mengikuti paparan Rencana Garis Besar Latihan Armada Jaya XXXI/2012, Kamis (13/9) di Mabes TNI AL Cilangkap, Jakarta Timur.

Latihan ini merupakan salah satu aktualisasi tentang kesiapan TNI AL dalam melaksanakan Operasi Amfibi, Operasi Laut Gabungan dan Operasi Pendaratan Administrasi di perairan timur yurisdiksi nasional dalam rangka menjaga dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada latihan ini, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Soeparno bertindak selaku Pemimpin Umum Armada Jaya XXX/2012, sedangkan Komandan Seskoal Laksamana Muda TNI Arief Rudianto, S.E. sebagai Direktur Latihan.

Dalam Armada Jaya XXXI/2012 ini akan dhlaksanakan berbagai rangkaian kegiatan latihan dengan melibatkan kurang lebih empat ribu personel, 23 kapal perang berbagai jenis (Kapal Selam, Perusak Kawal Rudal, Kapal Cepat Rudal, Perusak Kawal, Angkut Tank, Buru Ranjau, Kapal Tanker dan Kapal Bantu Tunda), delapan pesawat udara, satu Brigade Pasukan Pendarat Marinir beserta 93 kendaraan tempur lengkap dengan logistiknya.

Latihan dilaksanakan dua tahap yaitu geladi Posko termasuk gelar pasukan tanggal 23 September s.d. 7 Oktober 2012 dan gladi lapangan tanggal 9 s.d. 23 Oktober 2012 guna menguji kemampuan perencanaan Operasi Amfibi, Operasi Laut Gabungan dan Operasi Pendaratan Administrasi. Setelah serbuan amfibi berakhir dan pantai pendaratan dinyatakan dikuasai, akan digelar bakti sosial yang didukung kapal perang rumah sakit KRI dr. Soeharso-990.

Menurut Kadispenal, konstelasi geografis Indonesia merupakan negara kepulauan (Archippelagic State) terbesar di dunia, memiliki wilayah laut yang luas dan berbatasan langsung dengan wilayah perairan negara tetangga, apabila kita tidak mengelola dan memanfaatkannya dengan baik maka akan berpeluang munculnya konflik. Permasalahan perbatasan yang sampai saat ini masih mencuat di permukaan, menjadikan pelajaran bagi kita untuk selalu waspada dan siap untuk mempertahankan serta menjaga setiap jengkal wilayah yurisdiksi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

TNI Angkatan Laut sebagai alat pertahanan negara di laut dituntut kesiapannya dalam menghadapi dan mengantisipasi berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan kedaulatan NKRI. Kesiapan TNI AL berupa tampilan kemampuan dan kekuatan alutsista yang andal, kesiapsiagaan operasional seluruh komponen Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) dan profesionalisme prajurit Matra Laut. Hasil dari kegiatan pembinaan tersebut diukur melalui latihan puncak TNI AL yakni Armada Jaya.

Latihan Armada Jaya merupakan latihan puncak bagi TNI AL dan dilaksanakan setiap tahun di wilayah yang berbeda, bahkan diusahakan seluruh pantai yang ada di Indonesia ini pernah dijadikan sebagai daerah latihan. Dengan menggelar latihan di daerah tersebut akan menjadi salah satu referensi bagi TNI AL, jika sewaktu-waktu dibutuhkan operasi sebenarnya.

Sumer : Poskota

TNI AD Laksanakan TMMD Daerah Pesisir

JAKARTA-(IDB) : TNI AD mengerahkan ribuan prajurit untuk membangun desa di pesisir. Pembangunan desa pesisir ini merupakan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang akan berlangsung pada 10 hingga 30 Oktober 2012. Pembangunan desa pesisir akan mengerahkan 61 satuan setingkat kompi (SSK) prajurit di 78 kecamatan dalam 61 kabupaten/kota di Indonesia.

"Pembangunan desa pesisir dan peningkatan kehidupan nelayan memiliki nilai strategis dalam pembentukan semangat kebangsaan dan jiwa nasionalisme masyarakat. Oleh karena itu, fokus pelaksanaan program TMMD tahun ini adalah di wilayah desa pesisir Nusantara," kata Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal Pramono Edhie Wibowo, seusai membuka Rapat Koordinasi Teknis TMMD ke-89, di Jakarta, Rabu (12/9).

Dari 61 sasaran tersebut, TNI AD akan mengerahkan prajurit di sejumlah Komando Daerah Militer, yakni Kodam IX/Udayana, Kodam I/Bukit Barisan, Kodam II/Sriwijaya, Kodam III/Siliwangi, Kodam V/Brawijaya, Kodam VII/Wirabuana, Di Kodam IV/Diponegoro, Kodam XVII/Cendrawasih, Kodam XII/Tanjungpura, Kodam Iskandar Muda, Kodam XVI/Pattimura, dan Kodam Jaya.

Para prajurit akan membangun dan merehabilitasi jalan sepanjang 136.442 meter dan membangun 57 jembatan. Selain itu, program yang dulu dikenal sebagai ABRI Masuk Desa ini juga akan merehabilitas 10 sekolah dan 37 unit rumah ibadah serta 133 unit rumah tidak layak huni. "Ada juga tujuan nonfisik dari program ini, seperti meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara dan kesadaran bela negara di masyarakat," kata Pramono.

Entaskan Kemiskinan
Karena berfokus pada pembangunan kawasan pesisir, TNI AD menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menteri KKP, Sharif C Sutardjo, mengatakan program TNI AD ini selaras dengan program KKP. "Kami memiliki program perluasan dan percepatan pengentasan kemiskinan melalui program peningkatan kehidupan nelayan (PKN)," kata Sharif.

KKP memiliki delapan strategi untuk meningkatkan kehidupan nelayan, di antaranya membangun rumah sangat murah, membuka lapangan pekerjaan alternatif bagi nelayan, serta membangun fasilitas sekolah dan puskesmas. Kawasan pesisir yang pertama akan dibangun adalah di Pantura.

"Kita pilih kawasan pantura karena selain banyak tambaktambaknya, juga merupakan kantong-kantong kemiskinan nelayan," kata dia. Program TMMD bertujuan meningkatkan akselerasi kegiatan pembangunan di daerah perdesaan yang tergolong daerah miskin dan tertinggal, daerah terpencil dan terisolasi, daerah perbatasan dan pulaupulau kecil terluar, daerah kumuh perkotaan yang belum tersentuh pembangunan, serta daerah lain yang terkena dampak akibat bencana.

Sumber : KoranJakarta

Update : Komisi I Ragu Bahas Anggaran Mitra Kerja

JAKARTA-(IDB) : Surat Keputusan Menteri Keuangan bernomor 229/KMK-02/2012 tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun 2013 tertanggal 6 Juli 2012 yang mengesankan bahwa DPR tak boleh mengubah asumsi-asumsi anggaran 2013 di kementerian/lembaga, terus menimbulkan polemik di internal Komisi I.

"Terus terang kami jadi ragu untuk pembahasan anggaran dengan mitra kami di Komisi I dengan adanya surat dari Menkeu tersebut. Tetapi di sisi lain, kami juga mempertanyakan kewenangan Menkeu mengeluarkan kebijakan tersebut. Karena itu jelas melanggar UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD)," ujar Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq sebelum memimpin RDP dengan Sekjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Kamis (13/9). Rapat membahas RKA/KL Wantannas Tahun Anggaran 2013.

Akibat adanya surat dari Kemenkeu tersebut, kata Mahfudz, rapat dengan Wantannas pun hanya bersifat formalitas. "Pihak  Sekjen Wantannas menyampaikan programnya di 2013 saja, dan Komisi hanya mendengarkan saja atau tidak ada pembahasan pendalaman. Dan pembahasan pendalaman terkait RKA/KL 2013 baru akan dilakukan setelah Menkeu dapat menjelaskan ihwal suratnya tersebut."

Mahfudz menjelaskan, awal mula polemik tentang surat Menkeu itu terjadi saat RDP dengan Sekjen Kementerian Pertahanan (Kemhan), Rabu (12/9). Dalam rapat itu pihak pemerintah mengingatkan konsekuensi dari adanya SK Menkeu tersebut, program dan anggaran RKA-K/L 2013 di Kemhan hanya fokus pada usul inisiatif baru dan pembahasan RKA-K/L 2013 tidak boleh mengubah alokasi yang ada.

"Ini kan aneh karena selama ini yang berjalan sejak UU MD3 berlaku ya DPR dan Pemerintah membahas RKA-K/L bersama hingga pada satuan 3. Bahkan terbuka ruang bagi penyesuaian-penyesuaian yang disepakati," tegasnya.

Menurut Mahfudz, SK Menkeu itu berlaku umum, tidak hanya berlaku di Kemhan. "Itu surat Menkeu berlaku umum, artinya berlaku di semua Kementerian/Lembaga. Namun saya tidak tahu Komisi lain, menyikapi surat keputusan Menkeu tersebut," ujar politisi PKS itu.

Sumber : Jurnamen

SK Menkeu Pagu Anggaran Kemhan Menuai Polemik

JAKARTA-(IDB) : Pimpinan Komisi I DPR RI mempertanyakan Surat Keputusan Menteri Keuangan bernomor 229/KMK-02/2012 tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun 2013. Sebabnya, surat yang dikeluarkan Menkeu pada tanggal 6 Juli 2012 mengesankan bahwa DPR tak boleh mengubah asumsi-asumsi anggaran 2013 di kementerian/lembaga.

"Surat Kepmenkeu itu mengatakan bahwa pembahasan RKA/KL antara kementerian/lembaga dengan DPR difokuskan kepada usul inisiatif tanpa mengubah program yang sudah ada di RKA/KL yang sudah ada di 2013," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita kepada Jurnalparlemen.com, Rabu (12/9).

Isi surat itu intinya melarang DPR untuk membahas program-program yang sudah tercantum di RKA/KL tahun anggaran 2013. Menurut Agus Gumiwang, hal itu melanggar UU MD3 pasal 199 yang menegaskan bahwa DPR memiliki kewenangan untuk membahas  dan mengubah anggaran hingga detail dan rinci. 

"Dengan kata lain, adanya Surat Keputusan Menkeu tersebut, Komisi I dan Komisi lainnya di DPR hanya disuruh menelan mentah-mentah program yang disusun pemerintah. Hal ini berlaku untuk semua anggaran 2013 di kementerian yang ada," kata politisi Partai Golkar ini.

Lantaran Surat Keputusan Menkeu tersebut, rapat pembahasan anggaran Kementerian Pertahanan untuk tahun 2013 yang sedianya dilaksanakan Rabu siang kemarin (12/9) terpaksa dibatalkan. Konsekuensinya, anggaran Kementerian Pertahanan tidak mengalami kenaikan sebesar Rp 77 triliun sesuai janji Presiden SBY untuk memodernisasi alutsista TNI. Kementerian/lembaga lain juga harus menggunakan anggaran yang sama dengan tahun ini.

Agus berharap, batalnya rapat pembahasan anggaran akibat terbitnya Surat Keputusan Menkeu tersebut segera disadari Komisi lain di DPR bahwa Menteri Keuangan melanggar hukum karena menerbitkan surat yang bertentangan dengan undang-undang. "Pekan depan Menkeu harus menjelaskan hal ini ke Komisi I," ujarnya.

Sumber : Jurnamen

Rusia Minta Jaminan Hukum Tertulis Atas Perisai Rudal NATO

MOSCOW-(IDB) : Rusia meminta jaminan hukum kepada Pakta Pertahanan Utara (NATO) atas masalah pertahanan peluru kendali (rudal)-nya sebelum pembicaraan serius dilakukan, kata seorang diplomat senior Rusia.

NATO perlu*menjamin bahwa program pertahanan rudalnya tidak melawan Rusia, kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Alexander Grushko, kepada stasiun radio Voice of Rusia (VoR).

"Jaminan tersebut harus mencakup kriteria militer dan politik, daripada sekedar lisan," katanya.

Untuk lebih spesifik, ia menyatakan, Rusia harus diberitahu tentang penyebaran perangkat pencegat rudal dan radio-elektronik, kecepatan hulu ledak pencegat dan fakta-fakta lain yang relevan, selain angka-angka terkait proyek tersebut.

Grushko memuji konperensi tingkat tinggi (KTT) NATO di Chicago sebagai "langkah maju ke arah yang benar", karena menyatakan bahwa sistem yang diciptakan NATO tidak akan merusak keseimbangan strategis, dan tidak akan ditujukan untuk mencegat pengiriman-pengiriman Rusia.

Namun, ia menilai, masih perlu lebih banyak upaya untuk memecahkan masalah pelik itu.

Rusia mengusulkan membangun satu sistem pertahanan rudal tunggal, sedangkan NATO lebih suka membangun dua sistem yang berbeda yang bertukar informasi satu sama lain.

Jika NATO memutuskan untuk membangun proyek itu saja, ia mengemukakan, Rusia akan "mengikuti dengan ketat evolusi" itu sekaligus mengambil serangkaian langkah militer maupun teknis yang diperlukan untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

Moskow selalu menentang penyebaran fasilitas pertahanan rudal Eropa yang dipimpin Amerika Serikat (AS) di dekat perbatasannya, dan menyerukan jaminan yang mengikat secara hukum dari NATO --yang notabene dipimpin AS-- bahwa perisai rudal itu tidak akan menargetkan Rusia.

Sumber : Antara

Pembelian 103 Leopard, 50 Marder 1A3 Dan 10 Unit Tank Pendukung Diteken Akhir September 2012

JAKARTA-(IDB) : Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin dengan didampingi Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan Mayjen  TNI R. Ediwan Prabowo, S.Ip dan Kepala Bidang Opini Pusat Komunikasi Publik (Kabid Opini Puskom Publik) Kemhan Kolonel Arh Sugandi Agus, Rabu (12/9) menerima kunjungan Kuasa Usaha Jerman untuk Indonesia Mrs. Heeidrun Tempel, di Kantor Kemhan Jakarta. 

Dalam pertemuan tersebut, Wamenhan menyampaikan rencana kunjungan kerja High Level Committee (HLC) ke Jerman untuk bertemu dengan Chief Executive Officer (CEO) baik pabrik Rheinmetall maupun Grob dan tim HLC akan meninjau kesiapan produksi lainnya dari kedua pabrik industri pertahanan Jerman di Frankfurt minggu depan, pihak kedutaan besar Jerman akan membantu menginformasikan rencana kunjungan kerja ini kepada pihak-pihak terkait di Jerman, baik pihak industri pertahanan yaitu pabrik  Rheinmetall dan Grob maupun pemerintah Jerman.

Terkait dengan pembelian sejumlah 103 unit Main Battle Tank (MBT) Leopard, Tank jenis Marder 1A3 sebanyak 50 unit dan Tank pendukung 10 unit, Wamenhan menyampaikan bahwa pihak Rheinmetall akan berada di Indonesia untuk finalisasi penandatanganan kontrak yang akan dilaksanakan pada minggu ke empat September 2012. Wamenhan juga mengungkapkan pihak Rheinmetall telah mempersiapkan pengiriman perdana Main Battle Tank (MBT) Leopard sesuai dengan target Kementerian Pertahanan tetapi terdapat beberapa hal terkait administrasi dan logistik yang perlu diselesaikan oleh pihak Rheinmetall dengan Kementerian Pertahanan. Dengan demikian Main Battle Tank (MBT) Leopard dapat tiba di Indonesia pada awal November 2012 bertepatan dengan pameran Industri pertahanan Indo Defence 2012.

Menanggapi hal tersebut, pihak kuasa usaha Jerman akan membantu pihak Indonesia dalam hubungan Government to Governmen

Sumber : ARC

Sekjen Kemhan Lakukan Pembicaraan Lanjutan Proses Hibah C-130

 

JAKARTA-(IDB) : Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsdya TNI Eris Herryanto, Rabu (12/9) menerima kunjungan AIRCDRE Ian Scott dari Australia di Kantor Kemhan, Jakarta. 

Kedatangannya kali ini adalah untuk membicarakan kelanjutan rencana proses hibah dan pengadaan Pesawat C-130. Pada pertemuan ini, Sekjen menjelaskan proses penganggarannya yang melibatkan beberapa instansi pemerintah dan DPR. 

Saat menerima tamunya, Sekjen Kemhan didampingi oleh Direktur Kerjasama Internasional Brigjen TNI Jan Pieter Ate M.Bus.

Sumber : DMC

Jepang VS China

Japan Cost Guard Sergap Boat China

JKGR-(IDB) : Di tengah-tengah memanasnya suhu politik di Laut China Selatan, tiba-tiba saja Jepang membuat gebrakan dengan membeli sekelompok pulau yang tengah disengketakan dengan China. Pemerintah Jepang membeli tiga dari lima pulau di gugusan Senkaku yang selama ini disewa dari Keluarga Kurihara, seharga 26 juta dolar AS. Keluarga Kurihara membeli pulau yang tidak berpenghuni ini pada tahun 1972 dari keluarga Jepang lainnya.

Pemerintah China langsung bereaksi keras. Presiden China Hu Jintao memperingatkan pembelian tiga pulau itu oleh Jepang bersifat ilegal. Bahkan Perdana Menteri Wen Jiabao menegaskan tidak akan membiarkan sejengkalpun tanah Diayou yang kaya sumber daya alam dan gas bumi, lepas ke negara lain.

“Pulau ini bagian yang melekat pada China dan ini masalah kedaulatan wilayah”, ujar Perdana Menteri China. Untuk itu pemerintah China mengirim kapal patrolinya.

Tahukah anda, apa reaksi Jepang atas gertakan China tersebut ?. Perdana Menteri Jepang Yoshihiko Noda, dengan dinginnya mengatakan: “Kekuatan militer China di wilayah sengketa adalah tantangan yang harus dihadapi”. 

Tentu China tidak menyangka respon dari Jepang seberani itu. Dengan kata lain Jepang telah bersiap untuk merespon dan memukul kekuatan militer China jika masuk ke gugus kepulauan Senkaku, China menyebutnya Diayou.

Sebagai seorang bushido, ucapan PM Jepang Yoshihiko Noda tentu bukan hanya gertak sambal. Militer Jepang pun tidak ragu ragu menangkap sekelompok aktivis China yang mendarat di pulau sengketa tersebut.

Kini bola berada di tangan China. Sejauh mana kapal patroli mereka berani mengganggu gugus kepulauan Senkaku.

Uotsuri, satu dari Pulau Sengketa di Senkaku

Saya sedang membayangkan. Kapan militer Indonesia bisa berbicara segagah Jepang, saat wilayah NKRI diklaim atau diganggu oleh negara lain. Nyali besar seperti yang ditunjukkan oleh Jepang, tentu harus didukung oleh kemampuan militer yang kuat.

Jika tidak, nasibnya akan seperti Filiphina yang bersengketa dengan China di laut China Selatan atas pulau / gugusan karang Karang Scarborough.

Awalnya militer Filipina menangkapi nelayan China yang melaut di sekitar Karang Scarborough. Namun tindakan itu direspon China dengan mengirim gugusan kapal perang yang besar dan membuat militer Filiphina mundur. “Mereka benar-benar ingin menguji apa sebuah negara kecil seperti Filipina dapat melawan negara raksasa,” ujar Mayor Ego Loel tak berdaya.

Kisah konflik Filiphina – China mirip konflik Jepang – China, namun berakhir berbeda. Hal itu menunjukkan tindakan militer atau aksi militer sebuah negara harus disesuaikan dengan kemampuan militer mereka, jika tidak mau konyol atau dipermalukan oleh negara lain.

Gugus Kepulauan Senkaku, Laut China Selatan

 Lalu apa yang terjadi akibat konflik antara Jepang dan China ?

Amerika Serikat meminta China dan Jepang untuk tidak meningkatkan ketegangan menyangkut sengketa kepulauan yang diklaim kedua negara, dan memperingatkan ketegangan antara kedua negara itu akan berdampak pada global.

“Ini adalah arena ekonomi global dan pertikaian jangan diperbesar. Semua pemimpin harus mencurahkan perhatian secara jujur,” ujar Asisten Menlu AS Kurt Campbell di Washington.

“Kita memiliki banyak pilihan dalam mempertahankan perdamaian dan stabilitas. Kita yakin bahwa dialog damai dan pemeliharaan perdamaian. Stabilitas adalah sangat penting terutama dalam situasi kini.”

AS mengatakan pihaknya tidak akan berpihak dalam sengeketa wilayah itu, kendatipun Jepang satu sekutu dekat mereka. 

Walaupun diperingatkan oleh AS, namun China tetap saja bergerak. Selasa 11 September 2012, dua kapal pengintai China mulai berada di sekitar Pulau Diaoyu, yang disengketakan dengan Jepang.

Sumber dari China Marine Surveillance (CMS) mengatakan keberadaan dua kapal itu untuk menjaga kedaulatan China di sekitar wilayah tersebut, sekaligus mengantisipasi berbagai kemungkinan menyusul pernyataan Pemerintah Jepang, yang membeli pulau tersebut.

Kapal Patroli China Haijian 46 berlayar mendekati Senkaku

Sikap China ini langsung direspon oleh Jepang. Rabu 12 September 2012, Perdana Menteri Jepang Yoshihiko Noda memerintahkan Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF) untuk sepenuhnya siap menghadapi keadaan darurat, terutama terkait dengan masalah sengketa pulau dengan China.

Noda meninjau penjaga kehormatan JSDF di dalam Departemen Pertahanan, dan kemudian menghadiri pertemuan komandan senior JSDF, didampingi Menteri Pertahanan Satoshi Morimoto. Noda menyampaikan pidato kepada sekitar 180 komandan senior JSDF pada pertemuan tersebut.

Dalam pidato itu, Noda mengatakan ketidakpastian atas lingkungan keamanan di sekitar Jepang meningkat ke peringkat tertinggi karena aktivitas militer negara-negara di sekitarnya, termasuk Korea Utara, China dan Rusia, menjadi lebih aktif, sehingga JSDF harus memantau dan menganalisis negara-negara itu dengan ketat. Dia terutama menyebutkan bahwa China telah semakin aktif di laut sekitarnya.

Kapal Japanese Coastguard membayangi Kapal Patroli China

Kini situasi konflik di pulau Senkaku memasuki titik terpanas. Jepang siap merespon segala tindakan dari militer China, jika menganggu atau memasuki gugus kepulauan Senkaku. Semoga tidak terjadi perang China dan Jepang yang notabene kekuatan ekonomi kedua dan ketiga di dunia. Jika perang terjadi, sudah pasti imbas ekonomi akan dirasakan oleh seluruh dunia.

Terlepas persoalan konflik itu, gaya Jepang dalam merespon ancaman China terlihat cool dan keren. Semakin keren dan berwibawa karena Jepang tidak mencoba menarik-narik atau melibatkan Amerika Serikat dalam konflik (seperti yang biasa dilakukan Israel). Jepang memilih tampil tegak berdiri di kaki sendiri.

Sumber : JKGR

Lapan Empat Pulau Dikaji Untuk Bandar Antariksa

TERNATE-(IDB) : Empat pulau, yaitu Biak (Papua), Morotai (Maluku Utara), Nias (Sumatera Utara), dan Enggano (Bengkulu), dikaji untuk menjadi lokasi pembangunan bandar antariksa. Bandar antariksa ini diperlukan seiring dengan kian dibutuhkannya satelit untuk penginderaan jauh dan agar Indonesia tidak lagi tergantung pada teknologi dan bandar antariksa negara lain.

Erna Sri Adiningsih dari Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan Lembaga Penerbangan dan Antariksa mengatakan hal ini saat menjadi pembicara dalam seminar internasional bertajuk percepatan dan pembangunan ekonomi Indonesia menuju industrialisasi kelautan dan perikanan berkelanjutan, di Ternate, Maluku Utara, Rabu (12/9/2012). Seminar diadakan dalam kaitan Sail Morotai 2012.

Dari kajian awal, menurut Erna, keempat pulau tersebut dinilai layak untuk menjadi lokasi bandar antariksa. Di antaranya karena dekat garis khatulistiwa, berada dekat laut bebas, sehingga bisa meminimalkan risiko akibat peluncuran roket dan potensi bencana seperti gempa dan tsunami.

Erna menjelaskan, di Morotai, Maluku Utara, enam lokasi telah dikaji, yaitu di Tanjung Gurango, Pulau Tabailenge, Bido, Mira, Sambiki, dan Sangowo. Dari keenam lokasi itu, yang lebih cocok untuk bandar antariksa berada di Sangowo atau persisnya tiga kilometer dari Sangowo.

"Lima lokasi lainnya kurang cocok karena sudah ada rencana lahan di sana dipakai pemerintah dan karena topografi yang kurang baik," ujarnya.

Erna mengungkapkan, kajian yang telah dilakukan di keempat pulau itu baru kajian awal. Perlu ada penelitian lebih lanjut sebelum memutuskan lokasi yang tepat untuk bandar antariksa. 

Sumber : Kompas