Indonesia Australia Bahas Kerjasama Industri Pertahanan

JAKARTA-(IDB) : Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bersama dengan Departemen Pertahanan Australia, Rabu (5/9) mengadakan pertemuan bilateral membahas kemungkinan kerjasama industri pertahanan kedua negara di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Dalam pertemuan ini, dibahas berbagai kemungkinan pelaksanaan kerjasama dalam industri pertahanan untuk memenuhi kebutuhan pertahanan, sehingga pertemuan ini merupakan langkah yang sangat penting bagi kemajuan kerjasama industri pertahanan antara kedua negara.

Pertemuan ini adalah pertemuan industri pertahanan yang pertama antara Indonesia dan Australia, sebagai tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) Kerjasama Menteri Pertahanan dan juga pelaksanaan kunjungan Menteri Pertahanan RI ke Darwin Australia pada Mei 2012. Pembahasan kerjasama industri pertahanan kedua negara ini dilakukan dalam semangat tinggi dan saling menghormati yang telah menghasilkan kemajuan bagi pengembangan kerjasama industri pertahanan antara kedua negara.

Melalui pertemuan ini, kedua negara ingin meningkatkan kerjasama dalam industri pertahanan masing-masing berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan saling menghargai kedaulatan dan keutuhan wilayah.

Hadir dalam pertemuan ini,  dari pihak Kemhan RI antara lain, Menteri Pertahanan RI Purnomo, Merteri Riset dan Teknologi (Menristek) Gusti Muhammad Hatta, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) Kemhan Dr. Ir. Pos M. Hutabarat, M.A, Ph.D dan Tim dari Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) serta pejabat perwakilan dari Kementerian BUMN.

Sementera itu dari pihak Dephan Australia, hadir antara lain Menteri Pertahanan Australia Stephen Francis Smith, Menteri Urusan Alutsista sekaligus Menteri Dalam Negeri dan Hukum Australia Jason Dean Clare, Sekjen Dephan Australia Ducan Edward Lewis dan sejumlah pejabat dari Dephan Australia.

Pertemuan industri pertahanan tahunan yang diakhiri dengan penandatanganan kerjasama pertahanan (defence cooperation) dipimpin oleh Menristek dan Wamenhan RI. Dalam kesempatan tersebut, Menristek mengatakan bahwa pertemuan yang berlangsung di Kemhan Jakarta kali ini diantaranya membahas perkembangan mengenai apa-apa yang telah dikerjakan masing-masing negara.

Lebih lanjut dikatakan Menristek, kedepannya nanti akan ada diskusi atau pembicaraan lanjutan sebelum diadakannya pertemuan di tingkat menteri. Selain itu juga dibahas mengenai maintenance C-130, global supply change program, technical for Indo Expo yang akan berlangsung November 2012, transfer of knowledge in defence capacity dan sharing mutual product antara Indonesia dan Australia.

Menhan RI – Australia Tandatangani Pengaturan Pelaksanaan PerjanjianTentangKerangka Kerja Kerjasama Keamanan dan Rencana Aksi Kerjasama Pertahanan

 

Sementara itu, mengakhiri rangkaian kunjungan Menhan Australia selama dua hari ke Indonesia, Menhan RI bersama dengan Menhan Australia telah mendatangani “Arrangement Between MoD Indonesia and DoD Australia for Implementation of the Agreement Between The Republik of Indonesia and Australia on the Framework on Security  Cooperation and Its Plan of Action on Defence Cooperation”, Rabu (5/9) di kantor Kemhan, Jakarta.

Tujuan dari penandatangan arrangement ini adalah untuk memperkuat dan mengembangkan hubungan persahabatan dan kerjasama di bidang pertahanan dan militer atas dasar saling menghormati kemerdekaan masing-masing, kedaulatan dan integritas teritorial, tidak campur tangan dalam urusan internal masing-masing, kesetaraan, saling manfaat dan menjunjung tinggi perdamaian seperti yang tercantum dalam Piagam PBB dan norma-norma yang diakui secara universal hukum internasional lainnya.

Lingkup kegiatan kerjasama kedua negara di bidang pertahanan meliputi kebijakan pertahanan, hubungan antar instansi, kontra-terorisme, keamanan maritime, bantuan kemanusiaan dan pemulihan bencana, dukungan logistik militer dan pelayanan medis, pemeliharaan perdamaian, Intelijen, Industri Pertahanan, material, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan atau militer, tata kelola dan manajemen pertahanan,  dan bidang lainnya yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. 

Sumber : DMC

Dahlan Iskan Ingin Buka Kantor Cabang BUMN Di Irak Dan Myanmar

JAKARTA-(IDB) : Melihat antusiasme pasar Irak pada produk persenjataan produk Indonesia, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, berkeinginan membangun "markas" BUMN di negara tersebut. Markas itu nantinya menjadi basis bagi BUMN masuk ke pasar kawasan tersebut.

 

"Rencana selanjutnya membuka (markas baru) di Irak untuk BUMN," ujar Dahlan Iskan di kantornya, Jakarta, Rabu, 5 September 2012.

Dahlan menjelaskan, markas baru BUMN di Irak ini nantinya bisa digunakan oleh perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang persenjataan dan energi.

Besarnya antusiasme pasar Irak terhadap produk senjata Indonesia, sebelumnya disampaikan Dahlan usai kunjungan Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Syamsuddin ke Irak dan Uganda beberapa waktu lalu.

Pemesanan senjata serta pesawat dari Irak dan Uganda membuktikan kualitas produksi senjata Indonesia. Semua pesanan, akan diterima oleh tiga perusahaan BUMN tersebut.

Markas Myanmar

Sementara itu, terkait ambisi Kementerian BUMN membuka kantor cabang di Myanmar terpaksa harus ditahan dahulu. Penundaan itu tak terlepas dari mencuatnya kasus kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di negara yang semula bernama Burma itu.

"Untuk kantor dan orang-orangnya sudah dapat, tinggal diresmikan. Namun, terpaksa ditunda karena ada kasus Rohingya," katanya.

Peresmian kantor BUMN baru kemungkinan baru bisa dilaksanakan usai kondisi Myanmar dianggap kondusif. Namun, Dahlan memperkirakan penundaan peresmian kantor BUMN ini akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan.

Walau belum bisa memastikan waktu peresmian, Dahlan justru telah memasang target agar dalam enam bulan usai dibuka. Tiga BUMN yang membuka cabang di Myanmar, yaitu PT Wijaya Karya Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk dan PT Pertamina harus sudah mendapatkan proyek di Myanmar.

Awal yang cepat ini dianggap harus segera ditempuh BUMN Indonesia agar perusahaan bisa mulai bersaing dengan perusahaan asing lainnya di Myanmar. Alasan lain adalah perekonomian Myanmar ke depan diprediksi terus tumbuh.

Sumber : Vivanews

Wamenhan : Proses Pembelian 6 Hercules dari Australia Belum Dimulai

JAKARTA-(IDB) : Wakil Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsuddin, mengatakan, rencana pembelian enam Hercules dari Australia harus melewati proses, baik proses administrasi, proses politik maupun proses pembelian. “Ketiga-tiganya itu belum implementasi,” kata Sjafrie Sjamsuddin di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (5/9).

Untuk mengimplementasikan rencana pembelian itu, menurut Sjafrie, Kemhan akan mengajukan proses administrasi yang bersamaan waktunya dengan mengajukan proses politik dengan DPR. Kemhan juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan soal alokasi anggarannya. “Setelah itu baru semuanya bisa jalan ke proses pembelian,” katanya.

Proses pembelian yang disepakati, kata Sjafrie, adalah Army Military Self Office (AMSO), satu bentuk baru Departemen Pertahanan Australia, sama dengan proses Foreign Miliatry Sales (FMS) di Amerika Serikat. “Jadi itu bentuk linearnya adalah proses government to Government,” katanya.

Menurutnya, seandainya proses administrasi, proses politik dan proses anggaran bisa dilakukan maka pembeliannya melalui AMSO.

Sjafrie juga menjamin, proses pembelian alutsista berjalan secara transparan dan akuntabel. Karena proses pengadaan harus terlebih dahulu mendapatkan supervisi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan dikonsultasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Biasanya pembelian selalu berpikir prevention. Artinya, prosesnya bisa dilakukan atau tidak. Jika tidak, apa yang mesti diperhatikan,” katanya.

Sjafrie mencontohkan, pembelian Main Battle Tank seperti Tank Leopard dari Jerman, semuanya masuk di boks akuntabilitas terlebih dahulu, baru dilakukan pembelian. “Jadi kalau ada pengamat yang mengkritik, itu bagian dari upaya bagaimana meningkatkan ketelitian dalam proses pembelian,” katanya.

Sumber : Jurnas

TNI AU Tambah Kekuatan Pilot Hawk MK-53

MADIUN-(IDB) : Penerbang tempur dari Skadron Udara 15 Lanud Iswahjudi berhasil terbang solo, Selasa (4/9) yaitu Letda Pnb Barika Harma dan Letda Pnb Stevia Andi Kusuma dengan pesawat Hawk MK-53. Peristiwa penting tersebut ditandai dengan acara tradisi pemecahan telur di kepala yang bersangkutan, oleh Komandan Lanud Iswahjudi, Marsma TNI M. Syaugi, S.Sos.

Dengan berhasilnya Letda Pnb Barika Harma dan Letda Pnb Stevia Andi Kusuma menerbangkan pesawat tempur Hawk MK-53 secara mandiri (terbang solo), maka kekuatan pilot Skadron Udara 15 Lanud Iswahjudi, bertambah, sekaligus sebagai bukti bahwa proses regenerasi terus berjalan, meskipun ditengah kondisi jumlah kesiapan dan jam terbang pesawat yang terbatas.

Letda Pnb Barika putra kelahiran Pekanbaru (25 Th) dan Letda Pnb Stevia putra kelahiran Pongkai, Riau, (24 Th), keduanya lulusan AAU (Akademi Angkatan Udara) Th 2009, Sekbang (Sekolah Penerbang) angkatan 82. Sebelum berhasil terbang solo dengan Hawk MK-53 juga pernah menerbangkan pesawat AS-202/Bravo dan T-34/Charlie.

Pada kesempatan tersebut Komandan Lanud Iswahjudi mengatakan terbang solo tidak bisa ditempuh melalui jalan pintas melainkan harus selalu belajar dan berlatih. Dengan keberhasilan ini boleh berbangga dan bersenang hati namun sesaat saja, karena tugas-tugas mendatang masih banyak yang harus dilaksanakan.

”Dengan berhasilnya terbang solo diharapkan para penerbang harus benar-benar menguasai dan mengawaki pesawat yang diterbangkan” lanjut Marsma TNI M. Syaugi.

Sumber : TNI AU

Komisi I DPR - Kemhan Gelar Rapat Penggunaan Dana Optimalisasi

JAKARTA-(IDB) : Komisi I DPR RI, Rabu (5/9) ini dijadwalkan menggelar rapat dengan Menhan Purnomo Yusgiantoro dan jajarannya guna membahas kelanjutan rencana penggunaan dana optimalisasi untuk kegiatan beberapa program di TNI.

Komisi I telah memberi sinyal bagi dukungan penggunaan dana optimalisasi di Kemhan, untuk belanja barang tertentu dalam rangka meningkatkan peran dan kinerja jajaran prajurit TNI.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, dalam APBN-P 2012 Kemhan memperoleh dana optimalisasi sekitar Rp 670 miliar. "Sesuai permintaan Mabes TNI dan Panglima TNI, dana optimalisasi sebesar itu antara lain dimanfaatkan bagi pengadaan alat komunikasi (alkom) untuk tiga matra TNI dan peralatan selam," ujar Agus.

Agus menambahkan, Komisi I juga akan mendukung penggunaan dana optimalisasi itu untuk pengadaan dan peremajaan kendaraan operasional bagi prajurit TNI dalam melaksanakan tugas hariannya. Mengingat kendaraan operasional prajurit TNI saat ini kondisinya pada umumnya sudah tua dan banyak yang kurang layak lagi.

Sumber : Jurnamen

Penambahan Kekuatan Armada Laut Adalah Mutlak

 

JAKARTA-(IDB) : Penambahan sejumlah alat utama sistem senjata (alutsista) kapal kawal cepat rudal (KCR) Klewang-625 belum berdampak signifikan bagi perimbangan kekuatan pertahanan Indonesia di kawasan.

Indonesia dinilai perlu untuk menambah armada laut baru guna memperkuat pertahanan di wilayah perairan. Pengamat militer dari Universitas Indonesia Connie Rahakundini Bakrie mengatakan, kemampuan TNI masih jauh untuk mampu menjaga kedaulatan dan kekayaan bangsa Indonesia. Anggaran yang ada sekarang belum sanggup membangun kekuatan TNI hingga mampu menjaga seluruh wilayah garis pantai.

“Jepang yang luas wilayah lautnya segitu saja, anggaran USD10 miliar belum cukup. Jadi memang banyak sekali pekerjaan rumah kita,” ujar dia di Jakarta kemarin. Menyangkut kekuatan angkatan laut ini, Connie membandingkan dengan India yang sekarang menduduki peringkat kelima sebagai negara dengan angkatan laut terkuat di dunia.

“Padahal,luas laut Indonesia itu delapan kali luas laut India.Artinya secara matematis, (kekuatan) kita harus delapan kali dari India,”jelasnya. Jangan dibandingkan dengan Amerika Serikat yang sekarang ini pangkalan-pangkalan militernya mulai mengepung Indonesia. Menurut dia, AS mampu menggerakkan enam carrier (kapal induk) dan 60 kapal korvet.

Tiap carrier mampu mengangkut 6.000 personel dan 2.800 airmen (penerbang). “Itu bisa bergerak dengan cepat. Jadi kalau bicara keseimbangan kawasan, seharusnya kita bisa meng-counter itu semua,”sebut Connie. Alumni APCSS (Asia Pacific Center for Security Studies) Honolulu, Hawaii ini meneruskan, Indonesia perlu untuk menambah dua armada baru. Sekarang ini armada yang dimiliki TNI AngkatanLautbaru dua, yakni armada kawasan barat (armabar) dengan markasnya di Jakarta dan armada kawasan timur (armatim) di Surabaya.

“ Perlu membuat armada Pasifik dan Indian Ocean, karena konstelasi politik sekarang memanas,”tuturnya. Sementara itu, pemerintah telah merencanakan untuk merombak armada lautnya dengan menambah satu lagi armada sehingga nantinya terdapat tiga armada.Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Untung Suropati mengungkapkan, nantinya akan ada armada laut wilayah tengah.

Sekarang ini baru ada wilayah barat dan timur. Proses untuk merealisasikan rencana tersebut sudah mulai berjalan. Pembangunan armada baru ini tidak akan menambah gemuk jumlah prajurit, karena personel yang ditugaskan hanya pemindahan dari tempat tugasnya yang lama.

Sumber : Sindo

DPR Tunggu Penjelasan Pemerintah Perihal Tambahan Hibah F-16 AS

JAKARTA-(IDB) : Indonesia akan mendapat tambahan pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat. Menteri luar negeri AS,Hillary Clinton menilai hibah tersebut sebagai bentuk dukungan konkret AS terhadap keamanan Indonesia. Hal ini di sampaikan oleh Menlu RI Marti Natalegawa.

Namun sejauh ini, Komisi I DPR yang membidangi pertahanan dan hubungan luar negeri belum tahu apakah yang dimaksud dengan pemberian hibah pesawat F-16 itu seperti yang sudah di janjikan oleh AS sejak lama sebanyak 24 unit atau ada tambahan. "Sehingga jumlahnya lebih dari itu," ujar Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/9).

Oleh karena itu, kata Hasanuddin, posisi Komisi I saat ini menunggu penjelasan dari Pemerintah dan Kemenhan. "Kalau soal hibah F-16 sebanyak 24 unit itu sudah dibahas di Komisi I. Termasuk besaran anggarannya untuk perbaikan sekitar USD 600 juta," katanya.

Prinsipnya, sejauh hibah F-16 itu tidak ada persyaratan politiknya, tidak memberatkan kepentingan nasional dan tidak ada syarat-syarat lain dibelakang hari, maka Komisi I dapat memahami jika Pemerintah akan menerima tawaran hibah F-16 tersebut.

"Walau sesungguhnya Komisi I DPR sudah berulangkali mengatakan kepada Pemerintah perlunya modernisasi alutsista, termasuk soal pesawat dalam kondisi baru," tegasnya.

Sumber : Jurnamen

Tiga Kapal Nahkoda Ragam Class Dipastikan Datang 2013

JAKARTA-(IDB) : Program pengadaan kapal perang jenis fregat dari Brunei Darussalam diperkirakan mulai terealisasi tahun depan. Rencana pembelian itu sempat ditentang kalangan DPR karena kualitas kapal diragukan.

Meski demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno memastikan bahwa kondisi kapal perang itu dalam kondisi sempurna.Tiga unit kapal buatan Inggris tersebut akan datang bertahap mulai 2013 hingga 2014. KSAL menilai Indonesia sangat beruntung mendapatkan tiga unit kapal itu. Pasalnya, kapal yang sudah dipersenjatai lengkap itu dibeli dengan harga murah.

“Hanya mengeluarkan USD380 juta untuk tiga unit.Brunei saja membeli kapal tersebut dengan harga satuan sebesar USD600 juta,” katanya di Jakarta kemarin. Menurut dia,Brunei tak jadi membeli kapal fregat dari Inggris tersebut karena merasa tak cocok secara nonteknis. “Mereka memesan kapal besar, tapi ternyata angkatan lautnya sedikit. Begitu (kapal) mau jadi, mereka bingung,” terangnya.

Di satu sisi,Indonesia tengah membutuhkan penguatan kapal perang untuk TNI Angkatan Laut. Hal ini dilihat sebagai peluang untuk mendapat tambahan kapal dengan harga murah karena Brunei sendiri tak jadi memakainya. Apalagi, kapal tersebut telah dipersenjatai lengkap. Tak hanya itu, kapal itu juga dibuat dengan spesifikasi yang tinggi.

“Saya sudah melihatnya, tidak ada kendala teknis. Alat-alatnya justru nomor satu semua karena yang memesan negara kaya,”lanjutnya. Soeparno menyebut, jika Indonesia memesan sendiri kapal jenis yang sama dengan spesifikasi serupa, tidak akan cukup anggarannya. “Kalau pesan sendiri, mana mungkin kita mendapatkan sebanyak itu,”cetus dia.

Kalangan wakil rakyat di Komisi I DPR sebelumnya mempersoalkan pembelian tiga kapal tempur berjenis Multi Role Light Fregate itu. Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menyatakan ada persoalan teknis yang membuat Brunei tak jadi membelinya. Hasanuddin menilai, ada ketidaksesuaian spesifikasi pesanan dari BAE,perusahaan pembuat kapal tersebut.“Bahkan, ada informasi bahwa spesifikasinya diturunkan sehingga Sultan Brunei tidak mau membayarnya,”tuturnya.

Akibat membatalkan pembelian secara sepihak, BAE kemudian memerkarakan Brunei ke Arbitrase Internasional pada 2007. Brunei pun terpaksa membeli.Alhasil, kapal tak terpakai dan Brunei mencoba untuk menjualnya kembali. Dalam tahap penawaran, sejumlah negara menolak, termasuk Vietnam. Pada awalnya, Indonesia sempat menolak karena kapal ini memiliki kendala teknis yakni pada stabilitas kapal.

Pada saat dipakai pada kecepatan tinggi, kapal menjadi miring. Ada informasi juga yang menyatakan bahwa meriamnya tidak bisa tepat sasaran. Karena alasan inilah kemudian pembelian itu dipertanyakan. Protes juga dilayangkan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Salim Mengga.Menurutnya,mubazir jika TNI AL justru membeli kapal dengan spesifikasi yang diragukan ketangguhannya. 

Sumber : Sindo

Menhan RI – Australia Komitmen Tingkatkan Hubungan Strategis Pertahanan

JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro dan Menhan Australia Stephen Francis Smith, berkomitmen untuk mencapai kesepakatan atau pemahaman demi meningkatkan kemitraan strategis di bidang pertahanan secara komprehensif di semua bidang kegiatan. Komitmen tersebut terungkap dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Selasa (4/9).

 

Pertemuan Bilateral pertahanan yang dilaksanakan Indonesia dan Australia kali ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Menhan Australia di Kemhan dalam rangka pertemuan tahunan antara kedua Menteri Pertahanan atau Annual Defence Minister’s Meeting Indonesia-Australia.

Dalam lingkup yang lebih luas, kedua negara melihat peran strategis kerjasama pertahanan di wilayah regional seperti melalui ASEAN Defence Ministers Plus. Sehingga diharapkan kedua negara dapat melanjutkan dialog  pada arsitektur regional dengan bekerja sama untuk meningkatkan kemitraan yang strategis.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, Menhan RI menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Australia yang kuat, solid dan sangat penting tidak hanya bilateral tetapi juga memiliki dampak terhadap wilayah regional pada umumnya. “Harapan  kuat saya  bahwa pertemuan kita pagi ini akan membuka tonggak terhadap kerjasama pertahanan berikutnya,” harap Menhan RI.

Meskipun ini adalah pertemuan tahunan  dalam kenyataannya, hubungan kedua negara telah terjalin melalui berbagai forum kerjasama seperti Indonesia Australia Defence Security Dialogue (IASD) dan Australia-Indonesia Defence Alumni Association. Selain itu juga komunikasi informal antar kedua pejabat pertahanan  telah banyak dilakukan baik yang berlangsung di Indonesia maupun di Australia.

Ditambah lagi, hubungan bilateral RI-Australia telah diperkuat dengan adanya  Perjanjian Lombok atau The Lombok Treaty dimana kedua negara sepakat untuk saling menghormati dan mendukung kedaulatan territorial masing-masing negara. Melalui perjanjian Lombok, kedua negara bekerjasama untuk mengatasi ancaman keamanan tradisional dan non-tradisional yang difokuskan pada penanggulangan teroris, kerjasama maritim, bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana alam serta misi perdamaian.

Agenda Pertemuan Bilateral

Pertemuan bilateral yang dilaksanakan dalam kunjungan Menhan Australia bersama delegasi ke Indonesia kali ini mengangkat tiga agenda pertemuan.  

Pertama, pertemuan tahunan Menhan RI-Australia.  

Kedua, pertemuan membahas kerjasama SAR yang dilaksanakan pada hari ini.  

Ketiga, pertemuan kerjasama industri pertahanan Indonesia-Australia yang akan dilaksanakan pada hari Rabu. Selain itu, hari Rabu juga dijadwalkan akan dilakukan penandatanganan “Arrangement Between MoD Indonesia and DoD Australia for Implementation of the Agreement Between The Republik of Indonesia and Australia on the Framework on Security  Cooperation and Its Plan of Action on Defence Cooperation”.

Dihari pertama pertemuan, kedua Menhan membahas berbagai isu keamanan  yang berkembang di wilayah kawasan regional yaitu Laut China Selatan, isu demokrasi di Myanmar, kerjasama keamanan maritim dan lautan India, kerjasama multilateral, kerjasama bilateral dan Indonesia Peace and Security Center (IPSC).

Turut hadir sebagai delegasi Indonesia yaitu Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Herryanto, S.IP, Staf Khusus Menhan Bid. Kerjasama Internasional Soemadi  Brotodiningrat, Kasum TNI Marsdya TNI Daryatmo, Dirjen Strahan Mayjen TNI Puguh Santoso, S.T.,Dirjen Pothan Dr. Pos Hutabarat, Ph.D  Staf Ahli Menhan Bid. Keamanan Brigjen TNI Hartind Asrin dan Dirkersin Brigjen TNI Jan Peter Ate, M. Bus.

Sumber : DMC

Menhan RI Menerima Kunjungan Kehormatan Menhan Australia

JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI), Purnomo Yusgiantoro menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Australia Hon. Stephen Francis Smith, Selasa (4/9) di Kantor Kemhan RI, Jakarta. Dalam kunjungannya di Kemhan RI, Menhan Australia diterima oleh Menhan RI dengan upacara jajar kehormatan di halaman depan kantor Kemhan RI. Turut mendampingi Menhan antara lain Sekjen Kemhan RI Marsdya TNI Eris Herryanto dan sejumlah pejabat eselon I Kemhan RI.

 

Kunjungan Menhan Australia kepada Menhan, Purnomo Yusgiantoro kali ini juga di dampingi oleh Menteri Infrastruktur dan Transportasi Australia Hon. Anthony Albanese dan Duta Besar Australia untuk Indonesia H.E Mr. Greg Moriarty. Sementara itu saat melakukan pembicaraan di ruang Menteri, Menhan RI juga didampingi Menteri Perhubungan, E.E. Mangindaan dan Menteri Riset dan Teknologi, Gusti Muhammad Hatta.

Adapun maksud dari kunjungan Menhan Australia dan Menteri Infrastruktur dan Transportasi Australia ini adalah untuk melakukan pembicaraan bilateral di berbagai bidang. Pembicaraan akan mencakup berbagai masalah termasuk kerja sama pertahanan dan kerja sama yang sedang berlangsung di bawah Paket Bantuan Keselamatan Transportasi Indonesia (ITSAP). 

Sekjen Kemhan RI – Australia Bahas Percepatan Proses Hibah Hercules C-130H

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Marsdya TNI Erris Herryanto, S.IP, MA, mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Australia Dencan Edward Lewis, Selasa (4/8) di kantor Kemhan, jakarta. 

Pertemuan yang dilaksanakan usai pertemuan bilateral antara Menhan RI dengan Menhan Australia tersebut, diantaranya membahas hal – hal terkait dengan upaya percepatan proses hibah empat pesawat Hercules C-130H dari Australia kepada Indonesia.

Sumber : DMC

Tiga Menteri Australia Melakukan Kunjungan Kerja ke Indonesia

JAKARTA-(IDB) : Tiga Menteri Australia masing-masing Menteri Pertahanan Hon. Stephen Francis Smith, Menteri Infrastruktur dan Transportasi Hon. Anthony Albanese serta Menteri  Material Pertahanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum Hon. Jason Dean Clare, mulai tanggal 3 sampai 5 September 2012 melakukan kunjungan kerja ke Indonesia untuk bertemu dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, termasuk melaksanakan pertemuan dengan Menhan RI Purnomo Yusgiantoro, yang merupakan agenda tahunan Menhan kedua negara.

 

Selama berada Indonesia  Menhan Australia  mengadakan pertemuan dengan Menhan RI di Kementerian Pertahanan RI, Menteri Pertahanan kedua negara akan melakukan diskusi untuk membahas kerja sama bilateral khususnya bidang pertahanan yang selama ini sudah terjalin baik, serta kemungkinan meningkatkan kerja sama di masa mendatang.

Di sela-sela kunjungan kerja ke Kemhan, ketiga Menteri Australia didampingi Menhan RI, Menhub dan Menristek, juga akan melaksanakan kunjungan kehormatan ke Wakil Presiden RI dan Menkopolhukam. Dan usai acara tersebut, delegasi Australia kembali melakukan pertemuan di Kemhan untuk membahas kerja sama bidang Keamanan Maritim antara kedua negara, khususnya mengenai SAR, keamanan dan keselamatan di laut.

Di hari terakhir kunjungan kerja ke Indonesia, Rabu (5/9), Menteri Pertahanan dan Menteri Material Pertahanan Australia, kembali melakukan pertemuan dengan Menhan RI, untuk membahas kerja sama tentang pengorganisasian logistik dan pengadaan bidang pertahanan.

Pada pertemuan tersebut, akan dilakukan diskusi mencakup berbagai masalah termasuk kerjasama pertahanan dan kerjasama yang sedang berlangsung di bawah Paket Bantuan Keselamatan Transportasi Indonesia (ITSAP) serta penandatanganan Perjanjian Kerangka Kerja Sama, antara Kementerian Pertahanan RI dengan Departemen Pertahanan Australia. 

Sumber : DMC

Kunjungan Dubes Slovakia kepada Wamenhan

JAKARTA-(IDB) : Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin dengan didampingi Direktur Kerjasama Internasional Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan (Dirkersin Ditjen Strahan) Kemhan Brigjen TNI Jan Peter, M.Bus menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Slovakia untuk Indonesia H.E.Mr. Stefan Rozkopal, Senin (3/9), di kantor Kemhan Jakarta. 

Maksud kunjungan Dubes Slovakia kali ini terkait dengan Memorandum of Understanding (MoU) atau perjanjian kerjasama antar kedua Kementerian Pertahanan yang pernah digulirkan Dubes Slovakia bulan Februari lalu saat mengunjungi Kemhan Jakarta. 

Selain itu juga Dubes Slovakia menyampaikan keinginan negaranya untuk ikut serta berperan aktif dalam ajang pameran industri pertahanan “Indo Defence 2012” yang akan berlangsung beberapa bulan kedepan. 

Juga disampaikan bahwa sekitar akhir September jabatan Dubes Indonesia untuk Slovakia akan berakhir dan diharapkan bulan November nanti sudah ada pejabat baru yang akan menempati posisi sebagai Dubes Indonesia untuk Slovakia. 

Untuk itu diharapkan dalam Jakarta Inernational Defence Dialogue (JIDD) 2013 nota kesepahaman antar kedua kementerian dapat ditandatangani oleh kedua Menhan mengingat akan ada pergantian Dubes Indonesia untuk Slovakia. 

Sumber : DMC

Marder Jerman Rujukan Model Tank Medium Pindad

Marder Retrofit Canon 105mm

JKGR-(IDB) : Wujud tank medium Indonesia yang merujuk kepada IFV/ Tank Marder 1A3 Jerman semakin mendekati kenyataan. Pemerintah Indonesia telah mengajukan permohonan resmi kepada pemerintah Jerman, agar mengirimkan 4 tank Leopard 2 dan 4 Marder 1A3, untuk ujicoba di Indonesia. 

Permohonan ini diajukan Indonesia pada bulan Juli 2012, ujar pihak Kementerian Pertahanan Jerman. Pemesanan 8 tank Jerman ini, merupakan bagian dari rencana Indonesia untuk membeli sekitar 100 MBT Leopard 2 dan 4 Marder 1A3.

Walau sempat memicu polemik, pembelian tank Leopard 2 dan Marder ini tampaknya akan terlaksana sebagaimana mestinya. Masalah pembelian itu telah dibahas Presiden SBY dan Kanselir Jerman Angela Merkel, awal Juli 2012 di Jakarta. Partai Hijau Jerman memang sempat menolak penjualan Tank Leopard 2 ke Indonesia terkait isu pelanggaran HAM di masa lalu. Namun Partai Hijau hanya partai minoritas di Jerman.

Perusahaan ternama Jerman, Rheinmetall sebenarnya telah mendisain Infantry fighting vehicle (IFV) Marder menjadi Tank canon 105mm dan siap menjualnya ke berbagai negara. Dengan demikian, Indonesia tidak perlu lagi riset yang rumit untuk menggabungkan IFV Marder dengan turet Canon 105mm. 

Jalan cerita Tank Medium Pindad Indonesia, tampaknya mengikuti jejak panser Anoa yang sukses. Panser Anoa Indonesia merujuk kepada model panser VAB Renault Perancis. Dan Panser Anoa Indonesia, bisa dikatakan membanggakan dan mulai dimintai beberapa negara Asia dan Afrika.

Jika hendak meniru, tirulah produk yang benar benar paten. Panser Anoa sudah membuktikannya. Melihat rekam jejak itu, seharusnya proyek panser medium pindad yang merujuk kepada Marder 1A3, akan gilang gemilang, setidaknya akan membuat rakyat Indonesia tersenyum.

Panser Anoa digunakan Malaysia

Tidak ada negara di dunia ini yang meragukan kendaraan tempur maupun lapis baja buatan Jerman. Bahkan Amerika Serikat hingga Israel ikut mengandalkan alutsista buatan Jerman itu. Jadi, kita tunggu saja wujud tank medium Pindad nanti.

Ada perkembangan yang menarik, terkait kerjasama RI dengan Jerman.

Tiga light frigate Nakhoda Ragam Class Indonesia kini di-repowering/ di-upgrade di Lursen Jerman. Bersamaan dengan itu Indonesia sedang membuat Kapal Cepat Rudal KCR 60 di PT PAL Surabaya. Kemungkinan CMS (Combat management System) dari KCR 60 itu digarap di Jerman, dengan syarat adanya transfer of technology bagi Indonesia. Sementara sistem rudalnya, tetap merujuk ke China.

Dengan demikian, dari Jerman, kita akan kedatangan 100 MBT Leopard 2, cikal bakal Tank Medium Indonesia (Marder Model) dan 3 Light Frigat Nakhoda Ragam Class yang telah di-repowering 

Sumber : JKGR

Israel Menanti Restu Paman Sam untuk Serang Iran

TEL AVIV-(IDB) : Tarik-menarik antara Amerika Serikat dan Israel menyangkut serangan ke Republik Islam Iran tampaknya semakin intensif. Para pejabat Washingon dan Tel Aviv tidak mampu lagi menyembunyikan perselisihan mereka dengan basa-basi diplomatik.

 

Indikasi yang paling mencolok terkait perbedaan mereka dapat disaksikan dari pernyataan Jenderal Martin Dempsey, Kepala Staf Gabungan AS. Dia baru-baru ini mengatakan dalam sebuah konferensi pers di London bahwa dirinya tidak ingin terlibat jika Israel memilih menyerang Iran. Dempsey pun memandang, bila Israel melangsungkan serangan itu, maka hal tersebut dianggap sebagai tindakan ilegal.

 

Harian Yediot Ahronoth menilai sikap Demspsey itu menunjukkan tajamnya friksi antara pejabat Israel dan Amerika.

 

Jenderal AS ini berpendapat bahwa serangan Israel hanya akan menunda pengembangan program nuklir Iran, tapi tidak akan menghancurkan itu sepenuhnya.

 

Ini adalah pukulan terbaru bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan kabinetnya. Meski demikian, Menteri Peperangan Israel Ehud Barak dan mereka yang pro-aksi militer, percaya serangan ke Iran sebelum negara itu mencapai kemampuan nuklir akan memiliki konsekuensi lebih sedikit daripada ketika mereka menguasai nuklir.

 

Iran membantah keras tudungan Barat soal pengembangan senjata nuklir. Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei dengan tegas menyatakan haram hukumnya mengembangkan atau memproduksi senjata pembunuh massal tersebut.

 

Berbagai laporan intelijen AS sampai sekarang gagal menemukan bukti pengalihan program nuklir sipil Iran ke aspek militer. Namun, Israel menegaskan ambisi Iran memperoleh senjata nuklir dalam upaya untuk membentuk sebuah front bersatu melawan Republik Islam. Rezim Zionis itu tidak memiliki alasan rasional untuk membenarkan serangan militer terhadap Iran. Jenderal Dempsey bahkan menegaskan bahwa laporan intelijen tidak menjelaskan ambisi Tehran.

 

AS menegaskan prinsipnya untuk mempertahankan sanksi ekonomi terhadap Iran dan percaya bahwa serangan Israel akan menghancurkan aliansi internasional yang telah dibangun oleh Washington untuk menekan Tehran. AS mendesak Israel memberi waktu lebih lama untuk berdiplomasi dengan Iran dan mempertahankan sanksi internasional atas Tehran.

 

Ketua Komite Intelijen DPR AS Mike Rogers mengatakan, Tel Aviv berpikir bahwa mereka akan mampu meyakinkan Washington untuk bergabung dalam serangan militer ke Iran setelah pemilu November.

 

Menurut Yedioth Ahronoth, Netanyahu mengkritik tajam kebijakan lunak Presiden Barack Obama terhadap Iran. Dia mengatakan, "Obama dan orang-orangnya justru menekan kita untuk tidak menyerang fasilitas nuklir Iran."

 

Netanyahu akan berbicara mengenai bahaya program nuklir Iran dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB di New York, September mendatang. Namun belum jelas apakah ia akan bertemu dengan Obama selama kunjungan ke Negeri Paman Sam pada 27-30 September. Pertemuan terakhir Netanyahu dan Obama terjadi pada Maret lalu di Gedung Putih.

 

Sebenarnya, masalah antara AS dan Israel tidak berhubungan dengan waktu kemungkinan serangan. Tapi ini berkaitan dengan perkiraan konsekuensi dari perang yang akan menyebar ke luar Timur Tengah.

 

Di pihak lain, Tehran telah mengeluarkan peringatan keras bahwa jika Tel Aviv membuat kesalahan dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka hal itu akan berarti kehancuran bagi Israel. 

Sumber : Irib