Komisi I : Pemerintah Belum Ajukan Anggaran Hibah Hercules Australia

JAKARTA-(IDB) : Hibah pesawat Hercules itu membutuhkan dana sekitar $60 juta untuk biaya perbaikan pesawatnya sebelum diantarkan ke Indonesia.

Jajaran pimpinan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merasa bingung dengan keputusan Pemerintah menyetujui rencana hibah Hercules dari Australia. Alasannya, hingga saat ini, Pemerintah bahkan belum mengirim permohonan persetujuan anggaran hibah itu ke DPR.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, hingga saat ini sama sekali belum pernah ada persetujuan dari Komisi I terhadap rencana hibah tersebut. Padahal, hibah itu membutuhkan dana sekitar $60 juta untuk biaya perbaikan pesawatnya sebelum diantarkan ke Indonesia.

Ditambahkan Tubagus, bahkan permohonan untuk persetujuan hibahnya sendiri juga belum dikirim ke DPR oleh Pemerintah. "Biaya perbaikannya belum ada, mau pakai apa? Jadi apa yang disetujui?," kata politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu, di Jakarta, hari ini.

Pandangan senada diungkapkan Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddik, yang menyatakan anggaran hibah Hercules memang belum dibahas. Dari sisi mata anggaran, lanjutnya, alokasi anggaran sebelumnya pada APBN-P 2011 sudah direalokasi untuk perbaikan dan perawatan pesawat Hercules yang sudah dimiliki TNI AU.

"Jadi jika hibah tersebut akan diselesaikan pada 2012, maka Pemerintah harus ajukan inisiatif baru ke DPR untuk dibahas dan disepakati bersama," kata Mahfudz.

Sementara itu, Komisi I DPR sendiri sudah menanyakan perihal hibah pesawat Hercules saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Australia, Bob Carr, di DPR, di awal minggu ini. Dalam pertemuan itu, dilaporkan Menlu Australia menyatakan masalah harga perbaikan Hercules tergantung dalam perjanjian kontrak.

Sebaliknya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sendiri belum pernah menyampaikan informasi yang jelas terkait itu. Komisi I DPR hanya mendapat kabar hibah Hercules itu membutuhkan biaya sekitar $60 juta dan itu dianggap terlalu mahal.

Pada 2011 silam, Komisi Pertahanan sudah pernah membahas soal Hercules itu bersama dengan Kemenhan. Namun, pada waktu itu, Kemenhan tidak menggunakan anggaran tersebut serta sepakat menundanya.

Lebih jauh, Tubagus kembali menjelaskan anggaran hibah itu lalu direalokasi untuk biaya perbaikan pesawat Hercules yang ada. "Itu dananya sudah dipakai oleh TNI AU. Jadi harus ada pengajuan baru," tandas dia.

Sumber : Beritasatu

Berita Foto : Atraksi Militer Sambut Panglima Tertinggi Thailand

JAKARTA-(IDB) : Dandenjaka Kolonel Marinir Budi Purnama menerima kunjungan Panglima Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand Jenderal Tanasak Patimapragorn di Mako Denjaka, Jakarta, Rabu (18/7/2012). Dalam kunjungannya Jenderal Tanasak disuguhi atraksi para prajurit denjaka

Kedatangan Jenderal Tanasak Patimapragorn disambut dengan upacara militer.

 

Dandenjaka Kolonel Marinir Budi Purnama menyambut kedatangan Jenderal Tanasak Patimapragorn.

 

Jenderal Tanasak mengunjungi korps Marinir dalam rangka memperkenalkan diri sebagai Pangab Kerajaan Thailand yang baru menggantikan Jenderal Songkitti Jaggabatara.

 

Jenderal Tanasak menyaksikan demonstrasi kemampuan dan keterampilan prajurit Denjaka.

 

Atraksi serangan kilat ditampilkan oleh para prajurit Marinir saat menyambut kedatangan Jenderal Tanasak.

 

Salah seorang anggota Marinir unjuk kemampuan dan keterampilan di hadapan Jenderal Tanasak.

 

Atraksi prajurit Marinir dalam melumpuhkan lawan.

 

Para prajurit Marinir unjuk keterampilan melumpuhkan lawan di bawah guyuran hujan.

 

Aksi para sniper saat akan melumpuhkan lawan.

 

Dandenjaka Kolonel Marinir Budi Purnama menerima kunjungan Panglima Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand Jenderal Tanasak Patimapragorn di Mako Denjaka, Jakarta, Rabu (18/7/2012). Dalam kunjungannya Jenderal Tanasak disuguhi atraksi para prajurit denjaka

Mulai dari demo menembak sniper, selam tempur, fast rope dari helikopter, dan serangan kilat ditampilkan.

Aksi salah satu penembak jitu di hadapan Jenderal Tanasak.

 

Sumber : Detik

BPPT Ciptakan MSR untuk Polri

JAKARTA-(IDB) : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) berharap wahana menembak simulasi berjalan (mobile shooting range/MSR) bisa diproduksi massal dan dimiliki oleh kepolisian di seluruh Indonesia.

Hal ini dikemukakan Kepala BPPT Marzan Azis Iskandar pada serah terima pengalihan status barang milik negara berupa MSR kepada Kepala Puslitbang Polri Brigjen Mangisi Situmorang di Jakarta, kemarin. 

"Kehadiran wahana simulasi menembak berjalan atau mobile shooting range (MSR) diharapkan bisa diproduksi massal dan dimiliki oleh kepolisian di seluruh Indonesia," kata Marzan. 

Dia juga berharap antara BPPT dan Polri terjalin terpelihara dan berkembang program kerja sama guna memenuhi kebutuhan Polri. Kerja sama mengenai MSR merupakan hasil perekayasaan BPPT, PT Pindad, dan Polri. MSR dikembangkan di pusat teknologi industri pertahanan dan keamanan yang dimiliki BPPT. Alat latihan menembak ini sudah digunakan di lingkungan Polri. Sedangkan di bidang pertahanan, BPPT sudah mengembangkan sistem amunisi, panser, dan pesawat udara tanpa awak.

"Ke depan tentunya membutuhkan penyempurnaan. Bagaimana teknik menembak tanpa perlu mengunakan peluru tajam atau peluru asli karena harganya cukup mahal. Bisa juga dengan simulasi yang dapat dianalisis arah tembakannya. Seperti orang main golf, sekarang sudah bisa disimulasikan tanpa perlu pergi ke lapangan," ujar Marzan.

Semnentara itu, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri Brigjen Mangisi Situmorang mengungkapkan satu mobil prototipe MSR adalah salah satu kerja sama di bidang inovasi dan perekayasaan. 

"Kerja sama inovasi dan perekayasaan harus terus ditingkatkan. Kami berharap ada kerjasama dan bantuan-bantuan teknologi lainnya," ujar Situmorang.

MSR yang kini digunakan Polri masih satu alat, digunakan sebagai simulasi latihan menembak dengan jarak minimal 10 meter. Untuk pengembangan prototipe ini menghabiskan dana sebesar Rp 1,2 miliar.

Sumber : SuaraKarya

Imparsial : Penempatan MBT Leopard Di Perbatasan Picu Pelanggaran HAM

JAKARTA-(IDB) : Buku Putih pertahanan Indonesia menyatakan 85 persen ancaman ada di dalam negeri dalam bentuk terorisme dan separatisme. Kalangan aktivis khawatir, ini memicu pelanggaran HAM.

Sebanyak 100 MBT Leopard akan ditempatkan di Kalimantan, Papua, dan daerah perbatasan lainnya. “Kami jelas mengkhawatirkan tank itu digunakan untuk pelanggaran HAM. Apalagi kasus-kasus kekerasan seperti terjadi di Papua yang dilakukan aparat keamanan meningkat,” kata Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti di Jakarta, Rabu (18/7).

Buku Putih Pertahanan juga menyebutkan kecil kemungkinan Indonesia perang dengan negara lain. “Artinya bukan ofensif, tapi defensif. Karenanya aneh jika lebih memilih membeli MBT,” ujarnya.

Imparsial memertanyakan, mengapa ingin membeli MBT. “Padahal lebih baik diprioritaskan untuk membeli yang lain,” kata Poengky. Terkait adanya penolakan dari parlemen Jerman karena persoalan pelanggaran HAM, dia menilai pemerintah harus serius menyelesaikan masalah ini.

Sumber : Jurnas

Imparsial: Pengadaan Alutsista Harus Sesuai Doktrin TNI

JAKARTA-(IDB) : Rencana pembdlian Main Battle Tank jenis Leopard 2A6 bukanlah prioritas dalam jangka menengah ini. Pengadaan kendaraan tempur tiu tidak menjadi agenda dalam postur pertahanan.

“Pembelian Leopard tidak sesuai postur pertahanan Indonesia. Indonesia tidak butuh MBT, paling tidak dalam jangka menengah,” kata Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti di Jakarta, Rabu (18/7).

Menurutnya, kebutuhan Indonesia saat ini justru pada tank ringan dan antitank. Selain itu, penguatan matra Laut dan Udara mutlak diperlukan. Apalagi ketegangan atas konflik Laut China Selatan memengaruhi stabilitas kawasan di sekitarnya termasuk Indonesia.

Ia mengingatkan, doktrin dan strategi pertahanan Indonesia tak mengenal konsep MBT. Pembelian alutsista harus sesuai doktrin dan strategi TNI. "Kalau ini tak terjadi, artinya pengadaan alutsista dilakukan tanpa perencanaan jelas,” kata Poengky.

Pembelian tank Leopard tidak akan memberi efek gentar negara tetangga. “Kalau punya kapal selam dan pasukan udara yang kuat, mereka baru gentar,” kata Poengky.

Sumber : Jurnas

Beberapa Parpol Jerman Tidak Setuju Penjualan Leopard Ke Indoonesia

BERLIN-(IDB) : Rencana pembelian 100 unit Main Battle Tank (MBT) jenis Leopard 2A6 masih menuai protes. Penolakan tak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga dari Parlemen Jerman.

“Memang ada parpol-parpol di Jerman yang peduli pada m`salah HAM di Indonesia. Apalagi pemerintah merencanakan pembelian 100 Leopard untuk ditempatkan di daerah-daerah perbatasan. Mereka khawatir tank ini digunakan untuk pelanggaran HAM di Papua,” kata Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarty di Jakarta, Rabu (18/7).

Ini persis dengan kekhawatiran parlemen Belanda yang sebelumnya juga keberatan dengan penjualan Leopard mereka ke Indonesia. Potensi adanya pelanggaran HAM bisa terbuka mengingat meningkatnya kasus-kasus kekerasan di Papua.

Sebelum membeli Leopard dari Jerman, pemerintah telah menjajaki pembelian MBT kepada Belanda. Parlemen Belanda menolak rencana itu hingga akhirnya rencana tersebut gagal. Kemudian, Indonesia mengalihkan rencana pembelian Leopard ini kepada Jerman.

Seperti dikutip Spiegel Online, anggota parlemen senior dari the Green Party Katja Keul mengatakan, Jerman tak bisa menjual tank Leopardnya pada Indonesia mengingat masih banyaknya pelanggaran HAM. Pernyataan serupa juga disampaikan Wakil Kepala kelompok kiri-tengah Partai Social Democrats Gernot Erler.

Menurutnya, dengan latar belakang ketegangan regional dan konflik teritorial serta situasi HAM di Indonesia yang meragukan, penjualan tank ke Indonesia akan melanggar kebijakan ekspor senjata Jerman.

Sumber : Jurnas

Kemhan Resmi Operasionalkan Kantor Perwakilan di Daerah

JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro meresmikan Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan (PPKP) sebagai perpanjangan tangan pelaksanaan tugas Kementerian Pertahanan di daerah-daerah. Peresmian PPKP dilaksanakan di Aula Bhineka Tunggal Ika Kantor Kemhan, Jakarta, Rabu (18/7).

Menhan mengatakan pembentukan Desk PPKP merupakan salah satu upaya pemerintah mengelola pertahanan negara agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan di daerah tetap berjalan sesuai tugas dan fungsinya.

"Penyelenggaraan pertahanan negara jadi salah satu fungsi pemerintahan yang disiapkan sejak dini dan dilakukan secara nasional untuk menjamin terdukungnya kepentingan nasional," kata Purnomo. Menurut UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, penyelenggaraan pertahanan negara disusun melalui pemberdayaan segenap sumber daya nasional untuk ditransformasikan menjadi kekuatan pertahanan negara.

Sejalan dengan semangat reformasi, TNI mengadopsi paradigma baru. "Yaitu TNI harus bebas atau steril dari politik praktis, profesional, kuat dan modern, tunduk pada hukum dan hak asasi manusia," kata Purnomo. Sebagai kepanjangan tangan, PPKP Daerah berdiri di hampir seluuruh provinsi.

Selain peresmian mulai beroperasi Desk PPKP, Menhan juga menyerahkan lampu hemat energi tenaga matahari yang akan didistribusikan kepada Pos Pengamanan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT dan Pos Pengamanan Terbatas (Pamtas) Darat yang berada di sepanjang perbatasan darat maupun laut Indonesia.

Pada kesempatan itu, Menhan Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Pembuatan Penjernih Air di Daerah Perbatasan.

Sumber : Jurnas

Menhan Resmikan Pusat Pengendali Pertahanan

JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, Desk Pusat Pengendali Kantor Pertahanan (PPKP) yang hari ini diresmikan penggunaannya memiliki peran yang sangat strategis. Berdasarkan peraturan perundang-undang, Kementerian Pertahanan termasuk kementerian yang tidak terdesentralisasi. Sebagai konsekuensinya, maka perlu dibentuk Kantor Pertahanan di daerah. 

"Namun dipahami betul bahwa dalam kenyataannya, tidak bisa sedemikian cepat untuk dilaksanakan. Karena salah satunya adalah masalah efisiensi dan efektifitas dari manajemen organisasi dan tentu terkait dengan remunerasi birokrasi yang sekarang dicanangkan bahwa Kementerian Pertahanan termasuk kementerian yang cukup efisien di dalam melaksanakan tugasnya. Karena itu diberikan reward dalam renemurasi birokrasi," kata Menhan Purnomo Yusgiantoro pada acara peresmian Desk Pusat Pengendali Kantor Pertahanan di Kantor Kemhan, Jakarta, Rabu (18/7).

Menurut Menhan, di satu sisi, ada kebutuhan untuk membangun kantor pertahanan di daerah, namun di sisi yang lain, ada keterbatasan-keterbatasan.

Sebagai solusinya, kata Menhan, untuk sementara ini, di dalam masa transisi, dibentuk Desk Pusat Pengendali Kantor Pertahanan yang akan membantu menteri, yang sifatnya task force. Desk PPKP ini diisi oleh para pejabat di Kemhan dan TNI, yang dibagi untuk menangani Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Timur dan Indonesia bagian Tengah.

Menhan menjelaskan, tugas PPKP ini disamping membantu Menteri Pertahanan, itu juga bisa dipersiapkan suatu saat nanti apabila proses transisi ini sudah berjalan dengan baik, maka dimulai langkah pembentukan kantor pertahanan di daerah-daerah.

Menurut Purnomo, tugas kantor wilayah pertahanan tidak hanya mengelola yang terkait dengan komponen utama, yaitu TNI, tetapi juga pertahanan yang lain. Karena di dalam Undang-Undang Dasar juga mengamanatkan pertahanan rakyat semesta. "Jadi itu artinya, bahwa di dalam membangun kekuatan pertahanan kita, tidak hanya komponen utama TNI, tetapi juga komponen-komponen lainnya di luar militer," katanya.

Sumber : Jurnas

Kemhan : Pembangunan Kekuatan TNI Dilakukan Bertahap

JAKARTA-(IDB) : Pembangunan kekuatan TNI  diarahkan kepada struktur ideal. Namun dihadapkan dengan keterbatasan sumber daya yang ada, maka pembangunan kekuatan TNI dilakukan secara bertahap melalui pemenuhan kekuatan pokok minimum atau Minimum Essential Force (MEF). 

Demikian disampaikan  Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan ( Dirjen Renhan Kemhan) Marsda TNI Sunaryo, Rabu Pagi (18/7) saat menjadi nara sumber dalam acara Talk Show “Sarapan Pagi” di Radio KBR 68H.

Talkshow yang disiarkan secara on air dari Sudio Mini Pusat Komuikasi Publik Kemhan ini merupakan kerjasama antara Kemhan bersama Radio KBR 68H dalam rangka memberikan informasi secara rutin kepada publik terkait kebijakan Pemerintah melalui Kemhan di bidang pertahanan negara. 

 

Lebih lanjut Dirjen Renhan Kemhan mengatakan, dalam rangka mewujudkan MEF secara bertahap selama tiga Rencana Startegis (Renstra) yaitu Renstra 2010-2014, Renstra 2015-2019 dan Renstra 2020-2024, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 35 Tahun 2011 tentang Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal TNI.

Untuk tahun 2012 ini, diharapkan akan terwujud sasaran pembangunan yang meliputi terwujudnya postur pertahanan sebesar 28, 7 %, terbangunnya 25 Pos Pertahanan baru di wilayah perbatasan dan 6 pos di pulau terluar / terdepan beserta prajuritnya, revitalisasi industri pertahanan serta menurunnya gangguan keamanan laut atau pelanggaran hukum di laut.

Lebih lanjut Dirjen Renhan Kemhan menjelaskan, pada tahun 2012 alokasi anggaran untuk pembangunan kekuatan  pertahanan negara  sebesar Rp. 72, 53 T dengan alokasi Kemhan Rp.19 T, Mabes TNI Rp. 6, 02 T, Mabes AD Rp.30,30 T dan  Mabes AL Rp. 9,20 T, serta AU Rp.  8,01 T. Apabila berdasarkan jenis belanja adalah 48.05 % untuk belanja pegawai dan sisanya untuk belanja barang sebesar 15, 85 % dan belanja modal sebesar 36, 1 %.       

Terkait dengan kesejahteraan Prajurit TNI dan PNS Kemhan, Dirjen Renhan menjelaskan bahwa Pemerintah melalui Kemhan terus melakukan peningkatan kesejahteraan Prajurit TNI dan PNS Kemhan berupa, kenaikan gaji pokok sebanyak 10%, pemberian gaji ke 13, kenaikan uang lauk pauk, pemberian tunjangan operasi keamanan bagi TNI dan PNS yg bertugas di wilayah perbatasan dan pulau - pulau terkecil terluar dan pemberian tunjangan kinerja 

Sumber : DMC

Hingga 2015 PT. DI Akan Rekrut Sebanyak 1.500 Karyawan Baru

BANDUNG-(IDB) : PT Dirgantara Indonesia (PT DI) menargetkan perekrutan sebanyak 1.500 karyawan baru hingga 2015 dalam rangka revitalisasi industri kedirgantaraan nasional itu.

"Perekrutan dilakukan mulai 2012 ini, ditargetkan peremajaan SDM akan dilakukan hingga 2015 dengan target 1.500 karyawan baru, semuanya tenaga ahli di bidang manufaktur dan kedirgantaraan," kata Direktur Umum dan SDM PT Dirgantara Indonesia, Sukatwikanto, di Bandung, Rabu.

Menurut Sukatwikanto, peremajaan karyawan itu juga dalam rangka regenerasi SDM di lingkungan PT DI dimana jumlah karyawan yang memasuki masa pensiun 2013 - 2015 cukup besar.

"Pada 2013 hingga 2015 banyak karyawan yang memasuki masa pensiun, sehingga harus dilakukan regenerasi dan saat ini sudah mulai dilakukan, mempersiapkan mereka cukup hingga setahun," katanya.

Ia mengakui sejumlah insinyur atau ahli di bidangnya mempunyai peluang diperpanjang hingga usia 60 tahun. Renegerasi sumber daya manuia yang dilakukan PT DI, kata dia merupakan kebutuhan bagi perusahaan untuk tetap mempertahankan performance dan kinerja.

Dengan regenerasi SDM ini, maka diharapkan pada 2020 bisa siap mendukung PT DI menjadi menufactur sesuai dengan rencana kerja perusahaan.

"Ke depan program dan proyek yang akan ditangani PT DI semakin besar dan berkembang dengan mengoptimalkan jejaring bisnis kedirgantaraan yang terus digenjot," katanya.

Regenerasi SDM itu juga merupakan bagian dari revitalisasi PT DI yang juga dilakukan di sektor mesin produksi, revitaliasi bisnis serta revitaliasi modal kerja.

Khusus untuk revitalisasi permesinan untuk mendukung produksi pembuatan komponen pesawat, PTDI menganggarkan dana sebesar Rp500 miliar untuk pengadaan mesin-mesin produksi yang baru.

"Mesin-mesin baru itu akan menggenjot kinerja dua kali lipat dalam pengerjaan proyek pembuatan komponen, namun mesin-mesin lama tetap digunakan," katanya.

Tahun 2011 hingga 2012 sudah dilakukan pengadaan mesin baru, namun angkanya masih kecil. Namun setelah adanya Penyertaan Modal Negara program revitalisasi mesin-mesin PT DI akan digulirkan.

"Mesin-mesin baru itu akan meningkatkan kinerja dan penyelesaian pesanan komponen dari sejumlah perusahaan kedirgantaraan dunia," katanya.

Salah satunya, kata Sukatwikanto, untuk proyek N-295, A-235 serta sejumlah komponen lain. Khusus untuk N-295, PT DI ditunjuk untuk menangani di kawasan Asia Pasifik.

"Saat ini tidak ada satupun perusahaan kedirgantaraan dunia yang membuat pesawat sendirian, semuanya dilakukan dengan memanfaatkan grup dan jaringan dengan perusahaan kedirgantaraan lainnya," katanya. 

Begitu juga dengan PT DI selain membuat pesawat juga menjadi bagian dalam proyek pengadaan komponen pesawat dari sejumlah pabrikan pesawat dunia," katanya. 

 

 

Sumber : Antara

PT.DI : Pengadaan CN-295 Belum Dapat Restu DPR

BANDUNG-(IDB) : Selain pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi yang terganjal dananya oleh DPR, ternyata ada juga penganggaran lain yang terhambat, yakni pengadaan sembilan pesawat CN 295 oleh Kementerian Pertahanan yang komponennya dikerjakan PT Dirgantara Indonesia. Hingga kini belum jelas apakah dana pembayaran kepada PT DI bisa segera dikucurkan, mengingat mereka sudah mengirimkan sebagian komponen untuk dirakit.

Hal tersebut diutarakan Kepala Tim Komunikasi PT DI Sonny Saleh Ibrahim. Kontrak pemesanan sembilan pesawat CN 295 diteken Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro dalam acara Singapore Air Show bulan Februari 2012. Hingga kini, anggaran senilai 325 juta dollar AS belum juga dikucurkan karena masih diberi tanda bintang yang berarti masih harus diklarifikasi.

"Saat ini pembahasan sudah masuk pada Badan Anggaran. Kami tidak tahu di mana masalahnya," kata Sonny, Rabu (18/7/2012).

Meski belum jelas kapan dana pembelian dikucurkan, PT DI sudah mengirimkan sebagian komponen pesawat ke pabrik Airbus Military di Spanyol. Tindakan itu disebutnya sebagai inisiatif agar dana bisa segera turun.

Disinggung mengenai kontrak lainnya, Sonny mengaku bahwa tidak ada masalah dengan pembelian pesawat oleh angkatan bersenjata lainnya, seperti TNI Angkatan Laut yang memesan helikopter jenis Bell 412EP yang dirakit PT DI. 

Sumber : Kompas