Puspenerbal Akan Segera Diperkuat 5 Pesawat CN-235

BANDUNG-(IDB) : PT Dirgantara Indonesia (DI) akan menyelesaikan lima pesawat CN 235 pesanan TNI Angkatan Laut (AL) sepanjang tahun 2012.

Humas PTDI, Rohendi Triatna menyebutkan, kontrak PTDI dengan TNI AL sudah dimulai sejak 2009 akhir. "Rencananya akhir tahun ini selesai dikerjakan," kata Rohendi, di Bandung, Selasa (17/4/2012).

Dijelaskannya, TNI AL awalnya memesan tiga pesawat, namun bertambah menjadi lima pesawat CN 235. Kelima pesawat itu pun tengah dalam pengerjaan.

Menurutnya, selama ini, TNI AL belum memiliki CN 235 dan hanya menggunakan pesawat C212 sebanyak tiga unit buatan PT DI.

"Yang sudah memiliki CN 235 baru TNI AU, angkatan lain belum," katanya.

Spesifikasi CN 235 yang dibuat untuk TNI AL tetap sama dengan pendahulunya. Misalnya, pesawat CN235 110 KCG pesanan Badan Penjaga Pantai Korea Selatan atau Korea Coast Guard (KCG). Meski demikian, menurutnya pesawat tersebut memiliki masing-masing keunggulan.

"CN 235 memiliki kelebihan dalam mengarungi wilayah kelautan. Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Diharapkan, kontrol TNI AL dengan adanya CN235 bisa lebih maksimal," tandasnya. 

Sumber : Okezone

Russia, Indonesia to Clinch $100M Armored Vehicle Deal

KUALA LUMPUR-(IDB) : Russia will soon sign a contract with Indonesia to deliver 37 infantry fighting vehicles worth more than $100 million, Russian state-controlled arms exporter Rosoboronexport said on Tuesday.

Rosoboronexport deputy chief Viktor Komardin said the deal for BMP-3F vehicles was expected later this month.

To date, Russia has delivered 17 BMP-3Fs to Indonesia.

Source : Rian

Sekjen Kemhan Terima Kunjungan Delegasi NDU Pakistan

JAKARTA-(IDB) : Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsdya TNI Eris Herryanto S.IP, Senin (16/4), menerima kunjungan Ketua Delegasi NDU Pakistan Zia Ul Haque Shamsi DS, PAF, di Kantor Kemhan, Jakarta. 

Kedatangannya ke Kementerian Pertahanan kali ini adalah merupakan rangkaian kunjungan NDU Pakistan ke beberapa negara Asia. Usai menemui Sekjen Kemhan, Delegasi NDU Pakistan yang berjumlah 17 orang mendapat paparan mengenai Kemhan dan kebijakan pertahanan RI dari Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan Brigjen TNI Jan Pieter Ate M.Bus. 

Dalam diskusi yang dipimpin oleh Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan ini dijelaskan bahwa TNI selain bertugas menjaga kedaulatan negara RI juga bertanggung jawab atas keamanan kawasan regional. 

Karena itulah Indonesia bekerjasama dengan sembilan anggota ASEAN lainnya dalam penjagaan keamanan kawasan. Indonesia dan Pakistan memiliki banyak kesamaan diantaranya sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslimnya. Kedua negara juga bertemu dalam Asia Regional Forum dalam kerjasama pertahanan regional. 

Diskusi ini diharapkan dapat melahirkan ide-ide konkrit dalam hal kerjasama pertahanan kedua negara.

Sumber :DMC

Wamenhan RI Terima Dubes Belanda

JAKARTA-(IDB) : Wakil Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, Senin (16/4) menerima Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Tjeerd F. de Zwaan di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta. 

Turut mendampingi Wamenhan RI, Dirjen Strahan, Mayjen TNI Puguh Santoso dan Kabaranahan Kemhan, Mayjen TNI Ediwan Prabowo. 

Sumber : DMC

Menhan RI : Pengendalian Wilayah Udara Bagian Penting Dalam Penjagaan Kedaulatan Udara

<$2Fa>

JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Selasa (10/4), menjadi pembicara kunci pada Seminar Air Power 2012 sebagai rangkaian kegiatan memperingati HUT TNI AU yang ke-66 di Halim Perdanakusumah, Jakarta. Seminar Internasional yang dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat dan mengundang pembicara-pembicara asing dari Angkatan Udara Amerika Serikat dan Australia ini mengambil tema “Roles, Command and Control of The Air Force in Modern and Irregular War”.

 

Saat menjadi pembicara kunci, Menhan Purnomo Yusgiantoro memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada TNI AU yang ke 66 yang jatuh pada tanggal 9 April lalu dan berharap TNI AU dapat semakin meningkatkan profesionalisme dari Sumber Daya Manusianya. Hal itu merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas pengabdian TNI AU kepada Negara. Selain itu, pengendalian udara atau control of the air menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia. Demikian pula dengan pentingnyapeningkatan kualitas kekuatan penangkal atau deterrence power yang meliputi kekuatan alutsista TNI AU. 

Dijelaskannya pula oleh Menhan Purnomo Yusgiantoro bahwa profesionalisme adalah wujud dari kebersamaan, keinginan untuk selalu mengembangkan kemampuan diri dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diembankan. Profesionalisme juga merupakan perwujudan dari etika profesi yang dalam hal ini Sapta Marga untuk personel TNI.

Menhan melanjutkan, pengendalian udara adalah hal pertama dan hal terpenting bagi TNI AU dalam mengemban tugas menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia. Termasuk juga di dalamnya untuk mengembangkan kemampuan penjagaan wilayah udara yang ada saat ini demi kepentingan negara. Kemampuan personel TNI AU diharapkan juga meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan alutsista yang dimiliki.

Kemudian Menhan melanjutkan bahwa dibutuhkan tiga hal yang dapat mendorong peningkatan kemampuan TNI AU, yaitu; Alutsista, revolusi di bidang kemiliteran (Revolution in the Military Affairs) serta Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ketiga hal tersebut sangat dibutuhkan dalam upaya TNI AU melindungi kedaulatan udara RI.

Saat ini kemampuan alutsista TNI AU akan diperkuat dengan hibah 24 pesawat F-16 dari Pemerintah AS kepada TNI, hibah C-130 dari Pemerintah Australia dan pembangunan pesawat tempur KFX/IFX yang rencananya pembangunannya yang bekerjasama dengan Korea Selatan akan selesai pada tahun 2020. Saat ini juga sedang dilaksanakan pemasangan radar-radar pertahanan udara dalam upaya memelihara keamanan wilayah udara RI yang pembangunannya dibagi dalam tiga rencana strategis sampai dengan tahun 2024.

Karena itu, Menhan Purnomo Yusgiantoro menekankan diperlukannya langkah-langkah strategis dalam peningkatan Sumber Daya Manusia personel TNI AU untuk mengimbangi peningkatan alutsista TNI AU ini.

Sumber : DMC

Danpuspenerbal Terbangkan Sendiri Helikopter Pesanan Dari PT.DI

BANDUNG-(IDB) : Komandan Pusat Penerbangan TNI AL, Laksamana Pertama TNI Sugianto, menerbangkan sendiri helikopter tipe Bell 412EP dari tempat perakitannya di PT Dirgantara Indonesia. Hal itu menjadi bagian dari uji coba helikopter pesanan TNI AL kepada PT DI.

Uji coba penerbangan dilakukan di kompleks PT DI, Selasa (17/4/2012). Sekitar pukul 10.00, Sugianto menerbangkan sendiri helikopter didampingi instruktur dari Bell serta pejabat PT DI yakni Vice President Bisnis dan Pemerintahan, Irzal Rinaldi, dan Direktur Aircraft Integration, Budiman Saleh.

Dimulai dengan terbang rendah berjarak kurang dari sepuluh meter dari permukaan tanah, helikopter melaju sejauh 200 meter hingga tiba ke landasan pacu Bandara Husein Sastranegara. Tidak lama kemudian helikopter naik ke atas dan menuju Bandara Halim Perdanakusuma.

Sesampai di sana, helikopter dijadwalkan untuk berputar kembali ke arah Bandung dan mendarat di tempat semula.

Humas PT DI, Rakhendi Priatna, menjelaskan bahwa pihaknya tengah merampungkan tiga unit pesanan helikopter dari TNI AL. Satu unit sudah dikirimkan.

"Dua unit sisanya bakal dirampungkan dalam waktu dekat ini," kata Rakhendi.Hingga berita diturunkan, helikopter tersebut belum kembali ke PT DI.   

Sumber : Kompas

Mengoptimalkan Kekuatan Pertahanan Indonesia

SK-(IDB) : Sampai saat ini, pembangunan pertahanan masional baru menghasilkan postur pertahanan negara dengan kekuatan terbatas dan relatif tertinggal dari negara-negara tetangga. Keterbatasan dukungan anggaran untuk pembangunan pertahanan nasional, menjadi salah satu kendala dalam pencapaian pembangunan postur pertahanan pada tingkat minimum essential force (MEF).

MEF adalah suatu standar kekuatan pokok dan minimum TNI yang mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi TNI secara efektif. Ini dalam rangka menghadapi ancaman aktual untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hibah 24 Pesawat F-16

Karena itu, hibah pesawat F-16 dari Amerika Serikat (AS) merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan kekuatan pertahanan udara RI. Sejauh ini, proses kedatangan 24 unit pesawat tempur itu tak mengalami kendala. Yakni, sesuai jadwal, akan dilakukan secara bertahap, yang dimulai pada pertengahan 2014. Pesawat hibah itu akan memperkuat skuadron pesawat tempur Indonesia, terutama Skuadron Fighting F-16. Sehingga, nanti TNI akan memiliki dua skuadron pesawat F-16.

Saat ini, RI sudah memiliki 10 unit F-16. Maka, kedatangan 24 unit pesawat tempur itu akan menggenapi jumlah pesawat tempur Indonesia menjadi 34 unit. Satu skuadron terdiri atas 16 pesawat tempur, jadi nanti ada dua skuadron F-16.

Ke-24 unit F-16 yang akan didatangkan itu, kini sedang menjalani proses pemutakhiran (upgrade) di AS. Pesawat-pesawat itu di-upgrade dari Blok 25 menjadi Blok 52 di pabrik yang lebih modern. Bagian yang di-upgrade meliputi persenjataan, avionic, air frame, dan mesin. Perlu dicatat, sejauh ini, Foreign Military Sales (FMS) antara AS dan Indonesia berjalan lancar.

Saat perwakilan Kementerian Pertahanan (Kemhan) meninjau pemutakhiran F-16 yang akan dihibahkan itu di AS, banyak hal yang menggembirakan. Antara lain, ke-24 pesawat itu di-upgrade di pabrik yang lebih modern. Bagi AS, hal ini menjadi atensi khusus dalam meningkatkan hubungan bidang pertahanan kedua negara. Ada juga proses transfer of technology.

Kemudian, AS menambah jaminan jam terbang 2.200, yakni dari 8.600 menjadi 10.800 jam terbang. Pemerintah RI mendapatkan 28 engine generasi teranyar yang baru menempuh 1.000 jam terbang. Dari 28 engine itu, 24 terpasang, dan 4 dijadikan cadangan.

Selanjutnya, dari 30 pesawat yang dihidupkan, hanya 24 yang di-upgrade. Sisanya, 6 pesawat dijadikan komponen (sparepart). Dari ke-24 pesawat F-16, terdiri-dari 19 pesawat F-16 seri C (hanya satu pilot), dan 5 seri D untuk pelatihan (training). 

Untuk diketahui, jauh sebelumnya, Komisi I DPR telah menyetujui hibah pesawat F-16 dari AS dengan skema pembayaran FMS. Persetujuan itu diberikan setelah DPR menggelar rapat dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Dengan demikian, rencana memperkuat pertahanan udara Indonesia akan segera terwujud.

Alutsista Dalam Negeri

Untuk memenuhi MEF hingga 2024, Kementerian Pertahanan kembali menandatangani nota kesepahaman (MoU) pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan infrastruktur dengan sejumlah industri pertahanan dalam negeri senilai Rp 1,3 triliun. Penandatanganan MoU itu dilakukan dengan sejumlah BUMN/BUM Swasta Industri Pertahanan, yakni PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia (DI), PT Palindo Marine, dilakukan di Kantor Kemhan, Jakarta, 6 Maret lalu.

Kemhan-TNI melakukan MoU dengan sejumlah industri pertahanan dalam negeri dalam pengadaan alusista, seperti amunisi kecil hingga besar. Untuk pengadaan helikopter angkut dilakukan kerja sama dengan PT DI senilai 65 juta dolar AS. Kemudian, dilakukan pula kerja sama untuk pengadaan kapal cepat rudal 40 meter (KCR-40), Rocket FFAR dan lainnya. Total anggaran untuk alutsista tersebut mencapai Rp1,3 triliun.

Kerja sama dengan industri dalam negeri ini, dalam rangka membangun kekuatan TNI dan pemenuhan MEF. Selain itu, Kemhan sudah bekerja sama dengan Korea Selatan untuk pengadaan pesawat tempur jenis KF-X/IF-X. Pesawat ini lebih tinggi dari F-16 dan Sukhoi.

Tak hanya itu, Komite Kebijakan Industri Perta-hanan (KKIP) yang diketuai Menhan juga akan membeli kapal selam, kapal PKR, tank, rudal, roket dan lainnya. Adapun sasaran kinerja KKIP tahun 2012 ini adalah melakukan program kerja, yakni penyiapan regulasi industri pertahanan (penyelesaian RUU Industri Pertahanan dan Keamanan), penetapan kebijakan nasional dalam rangka stabilisasi dan optimalisasi industri pertahanan, penetapan program dan menindaklanjuti penyiapan produk masa depan.

Untuk penetapan kebijakan nasional meliputi, kebijakan peningkatan kemampuan industri pertahanan, menjamin keberhasilan program transfer of technology (ToT), kebijakan sinergitas dan intensitas kegiatan penelitian, dan kebijakan penyiapan SDM terampil untuk industri pertahanan melalui pendidikan formal.

Sejak dibentuk tahun 2010, KKIP telah menghasilkan beberapa kebijakan, yakni masterplan revitalisasi industri pertahanan, grand strategy KKIP, kriteria industri pertahanan, kebijakan dasar pengadaan alusista dan almatsus Polri untuk pemberdayaan industri pertahanan dan verifikasi kemampuan industri pertahanan dan revitalisasi manajemen BUMN Industri Pertahanan. Hal ini dalam rangka modernisasi alutsista TNI dan almatsus Polri serta te-realisasinya program revitalisasi industri pertahanan.

Sumber : SuaraKarya

Taiwan Bersiap Melawan China

TAIPEI-(IDB) : Nama sandi "Han Kuang (Han Glory) No 28"  sudah disiapkan. Ribuan pasukan cadangan pun ikut ambil bagian. Maka, pada Senin (16/4/2012) latihan perang selama lima hari ke depan berlangsung. Tujuan utamanya, melawan serangan pihak China.

Hiruk-pikuk persiapan itu menjadi agenda rutin Pemerintah Taiwan. Ratusan tentara juga dikerahkan di luar Taipei ketika militer mensimulasikan pendaratan China di tepi Sungai Tamshui, yang mengalir melalui ibu kota, kata para pejabat kementerian pertahanan.
   
Di selatan, angkatan laut mengerahkan armada kapal penyapu ranjau dan helikopter untuk skenario tempat Tsoying, pangkalan  utama angkatan laut di pulau itu, adalah target blokade China.
   
Hubungan antara Taiwan dan China, bekas musuh yang telah meningkat membaik secara drastis sejak Ma Ying-jeou dari Partai Kuomintang yang bersahabat dengan China berkuasa pada tahun 2008, menjanjikan peningkatan perdagangan dan jaringan pariwisata.
   
Namun, China masih mengklaim kedaulatan atas Taiwan, yang memiliki pemerintah sendiri sejak 1949, dan telah bersumpah untuk mendapatkannya kembali—jika perlu dengan kekerasan—bahkan meskipun pulau itu sendiri telah memerintah selama lebih dari 60 tahun.

Taiwan Gelar Simulasi Invasi Cina

Taiwan memulai latihan perang tahunan terbesarnya pada Senin (16/4) untuk menguji kemampuannya mempertahankan ibu kota Taipei dari serangan Cina dan menangkal blokade pangkalan angkatan laut utamanya.

Ribuan pasukan cadangan dilaporkan ambil bagian dalam latihan perang lima hari itu, yang diberi nama sandi "Han Kuang (Han Glory) No 28".

Ratusan tentara juga dikerahkan di luar Taipei ketika militer mensimulasikan pendaratan Cina di tepi Sungai Tamshui, yang mengalir melalui ibu kota, kata para pejabat kementerian pertahanan.

Di selatan, angkatan laut mengerahkan armada kapal penyapu ranjau dan helikopter untuk skenario di mana Tsoying, pangkalan utama angkatan laut di pulau itu, adalah target blokade Cina.

Hubungan antara Taiwan dan Cina, bekas musuh yang telah meningkat membaik secara drastis sejak Ma Ying-jeou dari Partai Kuomintang yang bersahabat dengan Cina berkuasa pada tahun 2008 menjanjikan peningkatan perdagangan dan jaringan pariwisata.

Namun Cina masih mengklaim kedaulatan atas Taiwan, yang memiliki pemerintah sendiri sejak 1949, dan telah bersumpah untuk mendapatkannya kembali - jika perlu dengan kekerasan - bahkan meskipun pulau itu sendiri telah memerintah selama lebih dari 60 tahun.

Sumber : Kompas

Negosiasi Pemerintah Malaysia - Pindad Atas Pembelian 32 Panser Anoa Masuk Tahap Akhir

KUALA LUMPUR-(IDB) : Malaysia akan memesan 32 buah panser Anoa dari PT Pindad. Oleh Malaysia, Anoa itu diberi nama Rimau yang berarti harimau dalam bahasa Melayu dan kesepakatan dengan pihak negara tetangga tersebut sudah pada tahap akhir.

"Malaysia mau gunakan panser 6 x 6 dan kini kami menantikan closing deal", kata Direktur Utama PT Pindad, Adik A Soedarsono,  di sela-sela pameran Defence Services Asia (DSA) 2012 di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin.

Menurut dia, saat ini pihaknya juga sedang melakukan penjajakan dengan sejumlah negara di Timur Tengah, Eropa termasuk dengan sesama anggota Asean seperti Brunei Darussalam.

Bahkan, lanjut dia, pada saat ini ada rencana Sultan Brunei yang hadir dalam pameran DSA 2012 itu akan mengunjungi panser Rimau yang juga dihadirkan dilokasi pameran tersebut.

Ketertarikan Malaysia terhadap panser buatan pindad tersebut sudah disampaikan oleh Panglima Angkatan Tentera Diraja Malaysia, Jenderal Tan Sri Datu Sri Zulkifli Mohammad Zein, saat berkunjung ke Indonesia tahun lalu.

Hal itu disampaikan Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono, usai pertemuan Zein dengan Presiden Susilo Yudhoyono di kantor Presiden, Selasa (5/7). "Tadi disinggung soal panser 6x6, malaysia yang berkeinginan untuk membeli, akan terus dilanjutkan," ujar Suhartono.

Sementara itu, semenjak 9 April 2010, sebanyak 13 buah Anoa telah digunakan untuk mengawal misi perdamaian PBB di Lebanon bersama Satgas Batalyon Mekanis TNI Kontingen Garuda XXIII-D/UNIFIL. Panser ANOA 6x6 maupun 4x4 biasa digunakan untuk pengawalan kegiatan-kegiatan penting negara.

Pada 15 November 2011 ANOA varian 6x6 yang menggunakan persenjataan senapan mesin berat 7.62 mm digunakan sebagai kendaraan tempur untuk patroli dan penjagaan ring pada acara KTT ASEAN di Nusa Dua, Bali.

Panser jenis ini juga dipakai oleh Paspampres untuk pengawalan kunjungan-kunjungan presiden. Selain kegiatan resmi, ANOA juga dipakai untuk pengamanan car-free day di Bundaran HI. 

Sumber : Antara

Puspenerbal Akan Segera Diperkuat 54 Pesawat

JAKARTA-(IDB) : Pemerintah berencana membeli 54 pesawat untuk menambah kekuatan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut (Puspenerbal).Pesawat tersebut terdiri atas jenis sayap tetap (fixed wing) dan sayap berputar/helikopter (rotary wing).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengungkapkan, anggaran untuk pembelian 54 pesawat tersebut sudah masuk dalam minimum essential force (MEF) tah`p pertama sehingga dapat segera direalisasi. ”Penambahan pesawat ini dalam rangka penguatan alutsista (alat utama sistem senjata). Karena itu, penguatan nanti tidak hanya di Angkatan Laut saja,tetapi juga Angkatan Darat dan Angkatan Udara,” ujar Armida saat kunjungan kerja di Puspenerbal Juanda, Surabaya,kemarin.

Dia menjelaskan,kebijakan penambahan pesawat dilakukan karena banyak fasilitas operasional, khususnya pesawat milik Puspenerbal yang sudah tua dan tidak layak pakai. Pertimbangan lain karena didasarkan pada kebutuhan.”Indonesia adalah negara kepulauan. Karena itu, kekuatan alutsista harus dipertimbangkan. Tidak hanya kapal-kapal laut saja,tetapi juga kombinasi pesawat udara,”tuturnya.
 

Armida mengaku belum bisa mengakomodasi semua kebutuhan pesawat yang diinginkan Puspenerbal, terutama untuk pesawat latih dan amfibi.Kendati demikian, dia mempersilakan TNI AL untuk mengajukan ke pemerintah. ”Itu adalah urusan internal TNI AL,silakan dibahas dan diajukan ke Mabes TNI AL untuk selanjutnya dibahas diputuskan Kementerian Pertahanan,” tegasnya.

Komandan Puspenerbal Juanda Laksamana Pertama TNI Sugianto menuturkan, saat ini jumlah pesawat yang dimiliki Puspenerbal jauh dari kebutuhan. Selain karena banyaknya pesawat yang sudah rusak karena usia,jumlah alutsista tersebut juga ketinggalan jauh dari alutsista negara-negara di Asia Tenggara. Sugianto menyebut, dari total 62 pesawat yang ada, hanya 40 yang normal,sedangkan sisanya mengalami kerusakan.

Di luar itu,kebutuhan pesawat yang mendesak dipenuhi adalah pesawat latih, amfibi, dan pesawat anti-kapal selam (AKS). ”Dengan kondisi saat ini, alutsista kita jauh tertinggal dari negeri tetangga seperti Malaysia, Singapura, Australia. Nah,ini yang harus diatasi,” ujarnya.

Sumber : Sindo

TNI AL Kerjasama Patkor Ausindo 12

KUPANG-(IDB) : Komandan Gugus Temput Laut Wilayah Timur (Danguspurlatim) Laksamana Pertama TNI Ari Soedewo membuka kerjasama Patroli Kordinasi Australia-Indonesia (Patkor Ausindo) tahun 2012 dalam sebuah upacara, bertempat di Markas Komando (Mako) Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) VII Kupang, Senin (16/04). 

Upacara pembukaan Patkor Ausindo 12 dihadiri Komandan Lantamal VII Laksamana Pertama TNI Karma Suta, SE, Komandan KRI Kakap-811 Mayor Laut (P) Himawan, Komandan KRI Tongkol-813 Mayor Laut Bimo Aji serta para Perwira staf dilingkungan Lantamal VII.

Sedangkan dari pihak Angkatan Bersenjata Australia, Australian Defence Force (ADF) yang hadir dalam upacara tersebut adalah Commander Northern Command (Comnorcom) Air Commodore Acdre Ken Watson didampingi Atase Pertahanan Australia untuk Indonesia Captain Katja Bizilj. Selain itu beberapa Perwira ADF dari Royal Australian Navy (RAN) dan Royal Australian Air Force (RAAF) turut menghadiri acara tersebut, diantaranya Komandan Her Majesty Australia Ship (HMAS) Pirie-P87 Lieutenant Commander Mitchell Livingstone, Pilot pesawat intai maritim P3-C Orion Wing Commander Mick Janson serta para perwira AU dan AL Australia yang terlibat dalam Satuan Tugas (Satgas) Patkor Ausindo 12.

Dalam amanatnya Danguspurlatim menyampaikan beberapa hal mengenai pelaksanaan Patkor Ausindo 12 diantaranya, bahwa Indonesia dan Australia, terutama Angkatan Lautnya telah mempunyai hubungan yang sangat baik sejak lama. Hubungan baik itu salah satunya ditunjukkan melalui latihan terkoordinasi yang  diberi nama Ausindo Corpat 2012. Patroli koordinasi yang dilaksanakan itu dilandasi dengan semangat keterbukaan dan rasa saling percaya.

Menurut Danguspurlatim, Ausindo Corpat adalah program yang secara rutin dilaksanakan antara Angkatan Laut Australia dan TNI AL. Banyak manfaat dan keuntungan yang bisa diambil dari kerja sama ini. Tujuan pelaksanaan patroli terkordinasi adalah untuk meningkatkan keamanan perairan, terutama di wilayah perbatasan kedua negara.

“Kesamaan pemahaman untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka peningkatan keamanan perairan di wilayah kita merupakan hal yang sangat penting bukan hanya untuk kedua negara, tetapi juga untuk negara lain yang telah menggunakan wilayah perairan kita. Oleh karena itu, kegiatan patroli terkordinasi tersebut harus terus dilaksanakan dan dikembangkan dari waktu ke waktu,”tegas Danguspurlatim.

Menyikapi tentang isu tetang masalah keamanan maritim, Danguspurlatim mengatakan, beberapa masalah keamanan maritim yang terjadi akhir-akhir ini antara lain, tindak kejahatan dan pelanggaran illegal Fishing, illegal logging, illegal minning, illegal entry, maritime terorism dan pelanggaran-pelanggaran hukum laut lainnya. Hal ini dapat menjadi pemicu permasalahan keamanan maritim, terutama jika pelanggaran tersebut terjadi diwilayah perbatasan laut.

Perbedaan pendapat dan persepsi yang tidak sama dalam mengatasi masalah tersebut dapat mempengaruhi hubungan baik antara kedua negara yang telah dijalin sejak lama. “Dengan membangun sebuah pemahaman bersama yang lebih baik dan mengedepankan kepercayaan, kita berharap dapat memecahkan masalah tersebut secara bersama,”kata Danguspurlatim.

Danguspurlatim mengharapkan melalui kegiatan ini, dapat meningkatkan hubungan kerjasama dan berbagai informasi serta peningkatan ketrampilan, profesionalisme, pengetahuan dan kesamaan pemahaman yang lebih baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan meningkatkan keamanan maritim dalam rangka menjamin keamanan navigasi di wilayah kedua negara.

Acara di akhiri dengan tukar menukar cindera mata dari kedua belah pihak, dilanjutkan dengan paparan Work Shop di ruang Serba Guna Lantamal VII. Kegiatan Work Shop diikuti oleh delagsi kedua negara yang terlibat dalam Satuan Tugas (Satgas) Patkor Ausindo 12. Delegasi dari pihak TNI AL dan Australian Defence Force (ADF) membentuk tim diskusi guna membahas rencana pelaksanaan operasi dan maufer lapangan (manlap) agar tercipta kesepahaman tentang materi-materi yang akan dilaksanakan.

Rencananya kegiatan Patkor Ausindo 12 berlangsung selama kurang lebih dua minggu, mulai tanggal 16 sampai dengan 27 April 2012, dengan daerah operasi meliputi wilayah perbatasan laut kedua negara. Patroli Kordinasi tersebut melibatkan jajaran TNI AL, berupa dua unsur Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) jenis Fast Patrol Boat (FPB) 57 buatan PT. Pal Indonesia. Kedua kapal perang tersebut adalah KRI Kakap-811 dan KRI Tongkol-813 yang berada di jajaran Satuan Kapal Patroli (Satrol) Koarmatim.

Dari pihak Angkatan Bersenjata  Autralia, Australian Defence Force melibatkan dua angkatan yaitu angkan laut Royal Australian Navy (RAN) berupa sebuah kapal patroli HMAS Pirie-P87 dan Angkatan Udara Australia, Royal Australian Air Force (RAAF) berupa sebuah pesawat intai maritim P3-C Orion.

Sumber : Koarmatim

Pembukaan Pendidikan Binterampil Teknisi Rudal QW-3

JAKARTA-(IDB) : Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) hari demi hari terus berkembang sesuai tuntutan jaman. Terkait hal tersebut guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas, Komandan Depohar 60 Kolonel Tek Ir. Sugeng Arianto, membuka Pendidikan Binterampil Teknisi Rudal QW-3 Angkatan ke - II di Depohar 60, Senin (16/4).

Pada kesempatan tersebut, Komandan Depohar 60 dalam sambutannya mengatakan bahwa, pendidikan Binterampil Teknisi Rudal QW-3 merupakan salah satu aspek pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya bidang persenjataan, sekaligus merupakan upaya nyata, guna mengatasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat”

“Oleh karena itu upaya peningkatan kemampuan dan profesionalitas termasuk kaderisasi selalu diprogramkan secara terus menerus baik langkah maupun tindakan diantaranya melalui penyelenggaraan pendidikan Binterampil Teknisi Rudal QW-3”, lanjut Dandepohar 60.

Pendidikan Binterampil Teknisi Rudal QW-3 Angkatan II direncanakan akan berlangsung selama enam minggu dan diikuti sebanyak 10 siswa yang berasal dari Dari Depohar 60, Makhorpaskhas Bandung, Batalyon 463 Paskhas Lanud Iswahjudi,dan Batalyon 467 Paskhas Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Sumber : TNI AU

Indonesia a growing target for economic espionage

JAKARTA-(IDB) : State weapons manufacturer PT Pindad has to take extra steps to*keep company secrets from being extracted to foreign nationals wanting a peek into the country’s defense industry.

“During an interview, a candidate for employment is asked to detail his or her family background, including the occupations and social activities of all family members,” senior company official Agus Iriono said.

“This is just among efforts to prevent any leaking from the company,” he said, adding that it was a necessary strategy as the company was a regular target of espionage. “There have been some infiltrations in past years. Bu, I could not go into the details.”
As Indonesia’s economy soars at an impressive rate and with the defense budget expanding aggressively, several state companies and government agencies have increasingly become targets of espionage.

National Intelligence Agency (BIN) head Lt. Gen. Marciano Norman said recently there were indications that espionage activities have been increasing lately.

“We’re worried with such activities. More resources are now allocated to prevent them. It’s part of my priorities,” Marciano said, refusing to elaborate further. He said there were two Asian countries — one of which is a neighboring nation — that have become more aggressive in spying into Indonesia’s economy.

It was not until last year that BIN had its own economic-intelligence division to help counter espionage in the business and economy sector.

Former head of the National Encryption Agency Maj. Gen. (ret.) Nachrowi Ramli, who served between 2002 and 2008, said aggressive efforts were needed to counter the espionage. “Since we can’t sue the perpetrators, we have to find ways to outsmart them,” Nachrowi said, adding that he had found at least 20 Indonesian embassies that had been bugged before he retired.

Legislator Tjahjo Kumolo of the House of Representatives Commission I overseeing defense, foreign affairs and intelligence, said there were two kinds of foreign intelligence officers operating in Indonesia: Those posted in official diplomatic positions, such as military attachés and secretaries, and those who work in covert operations.

“These covert agents are mostly embedded within multinational companies and nongovernmental organizations,” Tjahjo said.

 Although he considered economic espionage as a common practice employed by state actors, Tjahjo strongly urged the local intelligence community to improve technologies and infrastructure to help keep state secrets safe.

Although espionage has lately relied on cyber infrastructure, network and information security expert Budi Rahardjo from the Bandung Institute of Technology believed Indonesia would only suffer minor impacts as most government agencies were not storing sensitive information in digital form, let alone in an integrated computer system.

“Its kind of a blessing in disguise,” he said. “As long as our institutions have no super-secret information kept on their computers, there will be no reason for foreign data collectors to mobilize their resources to spy on us through the Internet.”

Source : JakartaPost

BAE Systems Ready To Put Typhoon's Proposal On The Table

KUALA LUMPUR-(IDB) : BAE Systems, a global defence, security and aerospace company, has a ready proposal for the Malaysian government in its bid for the Royal Malaysian Air Force's MiG-29N replacement contract.

The proposal comprised a 100-page list of technologies that the company was willing to transfer as well as names of local and overseas companies that were willing to participate in the process, said Group Business Development Director Alan Garwood.

"This is something that we have shown to some of the members of government here. This is not a memorandum of understandings (MoUs) that will never happen. This is 100 pages of real work, not just BAE Systems but also our other partners like EADS and Rolls Royce.

"They are all offering works for Malaysian companies and this is not empty promises. We will deliver," he told Bernama.

Besides, BAE Systems which has worked with local companies like Boustead and Airod, will leverage on the existing partnership with these companies as well as new local partners that have the capability to source not only locally but overseas.

Citing the example of Composites Technology Research Malaysia Sdn Bhd, he said when the company started the project, it was only manned by several skilled people and today the staff strength has grown to some 1,200 working on every Airbus model.

BAE Systems is among the 850 companies participating in DSA 2012, one of the top five defence and security exhibitions in the world, which kicked off today.

The UK-based company, which is the lead contractor on behalf of Eurofighter nations comprising the United Kingdom, Germany, Italy and Spain, is offering Eurofighter Typhoon as the replacement for the MiG-29N.

The company had expressed its interest since 2009.

"The RMAF has evaluated the aircraft and completed their trial few weeks ago in the United Kingdom and now we have to work with the Malaysian government to see whether we can identify an offer which can be attractive," he said.

Garwood, who was also part of British Prime Minister David Cameron's business delegation last week, said the re-establishment of Malaysia-Britain bilateral relations in almost 20 years, would further enhance the partnership between the Britain and Malaysian companies in the future.

"His government (Cameron) intends to fully recognise the absolute vital economic strategic importance of the Asean region and Malaysia in particular.

"This is probably the strongest bilateral relationship for the two countries in almost two decades," he said.

The Malaysian air force and navy have been BAE Systems' client, having purchased 10 Hawk Mk108 and 18 Mk208 aircraft in the early 1990s.

The world's second-largest defence company, by revenue, hopes to persuade the defence ministry to buy 18 Eurofighter Typhoon fighter jets for the RMAF.

It was reported that BAE's Eurofighter Typhoon will be competing alongside four other rivals - France's Dassault Aviation's Rafale; the US' Boeing F/A-18E/F Super Hornet; the Swedish JAS-39 Gripen and the Russian Sukhoi Su-35 Flanker-E.

However, Defence Minister Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi had said in Sept last year that Malaysia had no plans to purchase new military assets in the near future, including the long-awaited deal to replace RMAF's fleet of MiG-29N.

Currently, BAE Systems has six Typhoon customers already, excluding Oman, which is currently in negotiation.

To date, 707 Typhoon aircraft are under contract and more than 300 have been delivered from the production line.

Source : Bernama