Tentara Laut Diraja Malaysia Kunjungi Pasmar-1

SURABAYA-(IDB) : Komandan Resimen Artileri-1 Marinir Kolonel Marinir Ichwan Dargianto mewakili Komandan Pasmar-1 menerima kunjungan empat Perwira Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) di ruang VIP Trian Sutedi Senaputra Karang Pilang Surabaya, Kamis (2/02).

  

Kunjungan keempat  Perwira Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) di Pasmar-1 ini, diketuai oleh Komender TLDM Moh Norizal bin Fahrudin, didampingi Komender TLDM Hasnan Bin Hanafiah, LT Komender TLDM Noorhairy Bin Nordin, dan LT Komender TLDM Mohd Azli Bin Ismail.

 

Pada saat rombongan sampai dipos Penjagaan Ksatrian Sutedi Senaputra diterima oleh Danyon Angmor-1 Mar Mayor Marinir Hari Darsono selanjutnya keliling Ksatrian Sutedi Senaputra dilanjutkan ke Lapangan Tembak FX. Supramono dan diterima Danmenart-1 Mar diruang VIP Ksatrian sutedi Senaputra dan didampingi seluruh Dansatlak yang berada di Ksatrian Sutedi Senaputra Karang pilang.

 

Dalam kesempatan ini kedua belah pihak saling mengenalkan diri dan jabatan masing-masing serta bertukar pendapat guna mempererat hubungan ke dua negara yang telah terjalin baik selama ini terutama antara TNI AL dan Tentara Laut Diraja Malaysia.

 

Sumber : Antara

Serah Terima Jabatan Danmenbanpur-1 Marinir

SURABAYA-(IDB) : Komandan Pasmar-1 Brigadir Jenderal TNI (Mar) A. Faridz Washington memimpin serah terima jabatan Komandan Resimen Bantuan Tempur-1 Marinir dari Kolonel Marinir M. Hari kepada Kolonel Marinir Nuri Andrianis Djatmika dalam sebuah upacara militer di lapangan Apel Trian Sutedi Senaputra Karang Pilang Surabaya, Rabu (01/2).

Kolonel Marinir M. Hari beberapa waktu lalu telah menempati jabatan baru sebagai Komandan Pangkalan Korps Marinir Surabaya sedangkan Kolonel Marinir Nuri Andrianis Djatmika sebelumnya sebagai Komandan Pangkalan TNI AL Malang.

Upacara serah terima jabatan orang nomor satu di jajaran Menbanpur-1 Mar tersebut didukung 6 Batalyon upacara dari Yonzeni-1 Mar, Yonbekpal-1 Mar, Yonangmor-1 Mar, Yonkes-1 Mar, Yonprov-1 Mar, Yonkomlek-1 Mar dan 1 unit Korps Musik dari Lanmar Surabaya serta didukung oleh material-material tempur Menbanpur-1 Marinir, dipimpin Komandan Upacara Letkol Marinir Letkol Marinir Sumantri yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Batalyon Komunikasi dan Elektronika -1 Marinir.

Dalam amanatnya, Komandan Pasmar-1 menyampaikan, serah terima jabatan ini pada dasarnya merupakan tuntutan alamiah, disamping merupakan bagian dari proses pembinaan kesatuan, yang diarahkan agar kesatuan tersebut mampu menghadapi tantangan tugas kedepan secara berkelanjutan, juga merupakan salah satu upaya untuk mendinamisasikan kinerja dan organisasi agar semakin meningkat, baik dalam mengembangkan kreatifitas maupun kemampuan konsepsionalnya, guna mewujudkan organisasi yang lebih mantap, efesien, efektif dan produktif sehingga dapat terpelihara dari waktu ke waktu. “Ujar Danpasmar-1.

Lebih lanjut Komandan Pasmar-1 menyampaikan, atas nama pribadi dan seluruh jajaran Pasmar-1 menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Kolonel Marinir M. Hari atas dedikasi, loyalitas dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Komandan Resimen Bantuan Tempur-1 Marinir, dengan pengalaman selama menjadi Danmenbanpur-1 Mar semoga dapat menjadi bekal berharga untuk menempati jabatan baru sebagai Danlanmar Surabaya. 

Tak lupa ucapan terima kasih dan penghargaan, juga saya sampaikan kepada Ibu M. Hari, khususnya dalam membina Jalasenastri dan keluarga prajurit dijajaran Resimen Bantuan Tempur-1 Marinir, serta kepada Kolonel Marinir Nuri Andrianis Djatmika saya mengucapkan selamat datang di jajaran pasmar-1 dan selamat atas jabatan yang baru sebagai Komandan Resimen Bantuan tempur-1 marinir, dengan bekal pengalaman dan kemampuan yang telah dimiliki, akan mampu mempertahankan dan meningkatkan semua keberhasilan yang telah dicapai oleh pejabat yang lama, ucapan yang sama saya sampaikan kepada Ibu Nuri Andrianis Djatmika, untuk mendampingi suami dan sebagai ketua Jalasenastri cabang 4 untuk membina anggota Jalasenastri dan keluarga prajurit di jajaran Resimen Bantuan tempur-1 Marinir. “Tegasnya.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Staf Pasmar-1, Dankolatmar, Para Asisten Kaspasmar-1, para Dankolak/Satlak Pasmar-1, para pejabat teras dijajaran Marwiltim serta para tamu undangan lainnya.

Sumber : Kormar

Prajurit Korps Marinir Raih Prestasi Di Lomba Tembak Bisam Brunei

JAKARTA-(IDB) : Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI (Mar) M. Alfan Baharudin menerima tujuh prajurit Korps Marinir yang tergabung dalam kontingen Brunei Internasional Skill Arms Meet (BISAM) yang ke-10 di Markas Komando Korps Marinir, jl. Prapatan 40, Jakarta Pusat, Rabu (1/2) dipimpin Letkol Marinir Ainur Rofiq serta Official Tim Lettu Mar Rudi Yayah Siregar.

Dalam ajang ini ketujuh prajurit Marinir berhasil meraih prestasi yang gemilang, diantaranya Kapten Marinir Frans Paul dalam cabang menembak pistol memperoleh tiga emas dan satu perak , Serka Marinir Farhaenudin pada cabang menembak senapan memperoleh dua emas dan tiga perak, Praka Marinir Budi Prasetyo pada cabang menembak senapan memperoleh tiga emas dan dua perak serta satu perunggu, Praka Marinir Andri Setiawan pada cabang menembak SO memperoleh tiga emas dan satu perunggu, serta Praka Marinir Badrus Sudiro pada cabang menembak SO memperoleh tiga emas dan satu perunggu.

BISAM merupakan lomba tembak militer atau tempur tingkat Internasional yang di mulai sejak 1985. Kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (RBAF) itu di ikuti oleh 10 Negara yaitu : Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapur, Vietnam, Kamboja, Oman, Pakistan, Australia dan Inggris.

Pada kesempatan tersebut Komandan Korps Marinir menyampaikan terima kasih dan rasa bangga kepada ketujuh atlit lomba tembak BISAM ke-10 atas prestasi yang telah di raihnya, selain membawa nama baik negara mereka juga membawa nama Korps Marinir di mata dunia internasional.

Sumber : TNI AL

Indonesia Serahkan Dokumen Larangan Uji Coba Nuklir Ke PBB

NEW YORK-(IDB) : Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, menyerahkan dokumen ratifikasi traktat pelarangan menyeluruh uji coba nuklir atau Comprehensive Nuclear Test-Bali Treaty (CTBT) ke Perserikatan Bangsa-bangsa dalam kunjungannya ke New York pada pekan ini.

"Dokumen itu sudah diserahkan dalam kunjungan Menlu ke markas PBB," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene, kepada pers di Jakarta, Jumat.

Dengan adanya ratifikasi traktat pelarangan yang diserahkan Indonesia, maka masih tersisa delapan negara yang melakukan ratifikasi.

"Mereka adalah India, Pakistan, Iran, Israel, Mesir, Amerika Serikat, Korea Utara, dan China," jelas Michael.

Indonesia merupakan negara ke-36 yang mengesahkan ratifikasi pada awal Desember tahun lalu. Dari 44 negara pemilik reaktor dan senjata nuklir (Annex II), baru 36 negara yang meratifikasi traktat itu.

"Kami terus mendorong agar negara ataupun pihak-pihak yang belum meratifikasi untuk mengesahkannya segera, agar traktat tersebut memiliki kekuatan legal dan mengikat," tambah dia.

Sebelumnya, Indonesia sempat menunda ratifikasi karena menunggu negara-negara yang memiliki nuklir lebih dulu meratifikasi traktat ini. Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, berpendapat dunia yang bebas nuklir akan mendorong perdamaian dunia.

"Jaminan dari ancaman senjata nuklir hanya bisa dicapai dengan penghapusan uji coba senjata nuklir tanpa syarat dan tanpa standar ganda," ujar Marty beberapa waktu lalu.

Dengan dilakukannya ratifikasi, nantinya akan menginspirasi negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara untuk segera meratifikasi traktat tersebut dan mewujudkan kawasan itu menjadi daerah bebas nuklir melalui penandatanganan protokol bebas nuklir.

Sumber : Antara

Kodam XVII/Cenderawasih Butuh Lebih Banyak Panser Ketimbang MBT

JAYAPURA-(IDB) : Kodam XVII/Cenderawasih mengaku tak membutuhkan tank Leopard untuk pertahanan keamanan di Bumi Cenderawasih. Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal Erfi Triassunu, mengatakan kondisi geografis Papua tidak cocok untuk menggunakan tank.

“Yang cocok di wilayah ini adalah jenis panser, sebab Papua medannya sangat sulit, sangat tidak cocok. Tahun ini kami mengajukan empat panser ke pusat. Rencananya, panser Anoa buatan Pindad yang akan diberikan. Sehingga kalaupun tank Leopard jadi dibeli, Kodam di sini kurang membutuhkannya,” katanya kepada wartawan di Makodam Jayapura, Kamis, 2 Februari 2012.

Karena panser menggunakan ban, kata Erfi, lebih mudah masuk ke wilayah-wilayah sulit. Namun, karena tank ini pakai rantai, tentu akan sangat sulit. “Saat ini masih diprogramkan untuk pengadaan panser. Kami baru memiliki 18 panser yang disebar di 13 kodim di Papua dan Papua Barat,” ujarnya.

Alutsista lain yang dibutuhkan di Papua adalah helikopter untuk mempermudah menjangkau daerah-daerah sulit. "Rencananya, tahun ini ada penambahan dua heli lagi untuk kami. Idealnya kami harus memiliki empat heli. Sekarang kami hanya punya satu heli," kata Pangdam. 

Sumber : Tempo

DPR Dukung Sikap Presiden dalam Pengadaan Alutsista

JAKARTA-(IDB) : Komisi I DPR mendukung penuh peringatan Presiden SBY pada sidang terbatas kabinet bidang Polhukam hari ini Kamis (2/2) soal pengadaan Alutsista.

"Yaitu harus hindari mark-up akibat percaloan dan utamakan produk dalam negeri," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq dalam pesan singkatnya yang diterima Jurnalparlemen.com.

Kata Mahfudz, untuk menghapuskan praktek mark-up, Kemhan dan Mabes TNI serta ketiga angkatan harus terbuka kepada Komisi I DPR tentang penganggaran dan penetapan kontrak pembelian. "Juga harus dipastikan tidak ada lagi terjadi perubahan-perubahan di tengah jalan. Kita semua tahu harga alutsista sifatnya abu-abu, tidak seperti belanja modal lainnya," ujarnya.

Sehingga, kata Mahfudz pengadaan alutsista itu memang harus terbuka. Agar tidak ada ruang bagi praktek mark-up. "Adapun soal pengadaan dari dalam negeri, Presiden harus cermat monitor daftar belanja alutsista dan bila perlu konfirmasi langsung kesiapan perusahaan-perusahaan industri pertahanan nasional dalam memenuhi produk alutsista," tegasnya.

Sebagai contoh, kata Mahfudz, pada tahun 2011 alokasi belanja alutsista ke dalam negeri baru sekitar 13 persen. Dengan alokasi anggaran modernisasi alutsista 2010-2014 sebesar Rp 150 triliun, mestinya minimal 40 persen dibelanjakan di dalam negeri atau dengan skema joint-production.

"Ini penting untuk merevitalisasi industri pertahanan nasional yang mulai didukung keuangannya oleh Menkeu melalui PMN sebesar Rp 3 triliun pada 2011. Jika hal-hal ini dijalankan dengan penuh komitmen, maka Komisi I DPR tidak ragu untuk terus mendorong peningkatan anggaran modernisasi alutsista TNI yang sudah banyak usang," ujarnya.

Juga yang terpenting, menurut Mahfudz, perlunya peningkatan prioritas modernisasi alutsista matra laut untuk maksimalkan pengamanan wilayah maritim Indonesia yang sangat luas dan masih rawan terhadap lalu-lintas ilegal yang merugikan perekonomian nasional.

"Saat ini potensi kerugian negara per tahun akibat illegal fishing, illegal logging, penyelundupan BBM, dan perompakan ditaksir mencapai nilai Rp 40 triliun," ujarnya.

Mahfudz menambahkan, bahwa Presiden SBY punya kesempatan 2 tahun lagi untuk majukan TNI dari aspek alutsista dan kesejahteraan prajurit. Sehingga Indonesia ke depan benar-benar disegani di kawasan dan bisa secara mandiri mengontrol wilayah kedaulatannya.

"Last but not least, prinsip yang sama juga harus dijalankan oleh Polri yang anggaran belanja modalnya juga sangat besar," tegasnya.

Sumber : Jurnamen

Menhan : Proyek Pengadaan Alutsista TNI Sangat Banyak Renstra 2010-2014

JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengakui saat ini banyak proyek pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan). "Kalau dihitung, tidak tahu. Jumlahnya saya belum tahu," kata dia, usai sidang kabinet terbatas di kantor Presiden, Kamis 2 Februari 2012.

Jenis alutsista yang dibeli Indonesia pun beragam, ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak. Tapi, pemerintah mengusahakan agar pembelian senjata memang sesuai dengan kebutuhan. "Prosesnya dari user (TNI AD, TNI AL atau TNI AU), ke Mabes TNI, baru ke Menhan. Dari situ (baru) ada pembelian," kata Purnomo.

Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono telah meminta Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengutamakan pengadaan alutsista dari industri dalam negeri. "Manakala tidak tersedia, boleh mengadakan dari luar. Tapi dengan format yang baik, dengan kerangka kerja sama yang baik supaya di kemudian hari bisa mandiri," ucap Presiden.

Sebelumnya, saat membuka Sidang Kabinet Terbatas bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Presiden meminta agar kultur mark up dan kongkalikong dalam pengadaan alutsista dihilangkan. "Saya sudah lama menengarai dulu, kultur mark up, kultur kongkalikong dengan perusahaan-perusahaan tertentu, sehingga merugikan negara. Kami bertekad jangan lagi ada seperti itu," kata Presiden.

Yudhoyono menjelaskan pemerintah tetap memberi ruang dan kesempatan bagi setiap orang untuk berbisnis di pengadaan alutsista. Namun jangan sampai ada lobi dan penggalangan dukungan berbagai pihak hingga terjadi mark up dan negara pun dirugikan. "Saya tahu barangkali tidak nyaman kebijakan seperti ini. Ada yang merasa dirugikan atau kurang penghasilan. Tapi harus dilakukan di era kita harus pertanggungjawabkan belanja kalau menyangkut anggaran negara," ujarnya.

Segala praktek pengadaan alutsista yang tidak benar, menurut SBY, harus segera dihentikan. "Saya masih mencium godaan-godaan ke arah itu. Dan kalau itu terjadi, beri tindakan tegas termasuk siapa yang mengajak melakukan penyimpangan pengadaan alutsista. Hakikatnya semua pengadaan di negeri ini, di kementerian mana pun," katanya. 

Sumber : Tempo

Hindari Mark Up, TNI Harus Mampu Hapus Broker Alutsista

JAKARTA-(IDB) : Pengamat Pertahanan Jaleswari Pramodhawardani menyambut baik imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta semua pihak menjalankan secara benar pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) di Tanah Air.

Menurut Jaleswari, semua pihak utamanya Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah seyogianya menerapkan prinsip transparan dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista tersebut. ”Saya kira pernyataan Presiden SBY itu tepat karena Alutsista itu dibeli dari APBN. Sesuatu yang menyangkut APBN itu harus transparan karena menyangkut dana publik,” ujar Jaleswari saat berbincang dengan Jurnal Nasional, Kamis (2/2).

Jaleswari melanjutkan dirinya dapat memahami imbauan Presiden SBY tersebut. Pasalnya sambung dia, sudah menjadi rahasia umum apabila pengadaan Alutsista TNI selama ini kerap disusupi oleh broker atau makelar.

”Broker-broker harus dihilangkan. Karena Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono beberapa tahun lalu juga pernah menyatakan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) itu penuh borok dan bocor,” katanya.

Untuk itu kata Jaleswari lagi, dalam rangka penerapan transparansi dan akuntabilitas tersebut maka TNI harus konsisten dalam menjakankan Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan. Renstra ini harus tetap dijalankan secara berkelanjutan meski terjadi pergantian di pucuk pimpinan TNI. ”Tidak hanya TNI tapi juga semua pihak harus mendukung berjalanya Renstra tersebut,” katanya.

Sumber : Jurnas

SBY: Alutsista Tak Boleh Lemah dan Tertinggal

JAKARTA -(IDB) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan kekuatan pertahanan dan keamanan tidak boleh lemah, tidak boleh kurang atau jauh tertinggal dengan negara lain.

 

Karena jika itu terjadi, tegas SBY, maka sudah pasti tugas penjagaan kemanan dan pertahanan di negara ini tidak bisa dilakukan. Karenanya, penting untuk melakukan peremajaan dan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Sebagaimana dijelaskan Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR beberapa hari lalu, pemerintah menganggarkan total Rp156 triliun untuk penyediaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI periode 2010-2014 .

Anggaran alutsista minimum essential forces untuk 2010-2014 itu mencapai Rp156 triliun, yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 sebesar Rp99 triliun dan alokasi on top berdasar arahan rapat kabinet terbatas 4 Oktober 2010 sebesar Rp57 triliun.

Lebih lanjut SBY menegaskan, perencanaan pengadaan alutsista ini harus dijelaskan segamblang-gamblangnya kepada masyarakat. Agar demikian, kebijakan ataupun program yang dilakukan tersebut dapat dimengerti rakyat dan kemudian dapat dilaksanakan dengan baik.

"Saya kira saudara tidak boleh berhenti menjelaskan," seru SBY, saat rapat terbatas bidang Polhukham, di Istana, Merdeka, Jakarta, Kamis (2/2/2012).

Sampaikan pula, imbuh SBY, sudah lama negara tidak melakukan modernisasi dan pembangunan kekuatan pertahanan dan keamanan yang memadai.

SBY juga menyadari bahwa kekuatan bersenjata Indonesia, dalam hal modernisasi alutsista, perlengkapan dan peralatan yang lain tertinggal dengan yang dimiliki negara lain.

Untuk itu, lanjutnya, para Menteri dan jajaran terkait bisa menjelaskan dengan gamblang mengenai itu. Apalagi saat ada yang mengkritik apakah ini tidak memicu perlombaan senjata, ataupun pertanyaan dari negara tetangga, mengenai hal itu.

"Jawabannya sangat sederhana. Yang dimiliki Indonesia itu jauh tertinggal dengan yang saudara miliki. Kami hanya ingin menutup yang kami perlukan untuk kepentingan menjaga kedaulatan dan keamanan kami sendiri dari apa yang blm kami miliki," tegasnya.

Sumber : TribunNews

Tarik Ulur Penjualan Tank Leopard Belanda Ke Indonesia

DEN HAAG-(IDB) : Pemerintah Belanda sudah kebelet ingin menjual alat utama sistem pertahanan (alutsista) tua mereka. Cuma, begitu ada negara yang bereaksi dan berniat membeli tank-tank, parlemen menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Begitu bunyi kalimat pembuka di harian De Pers, Rabu (01/02), seperti dikutip Radio Nederland, Kamis.

Debu dan pasir beterbangan di sekitar tank tempur Leopard A26. Demikian foto yang terlihat di brosur kementerian pertahanan. Kabinet Mark Rutte ingin menambah kas negara dari penjualan 119 tank tipe tersebut. Calon pembeli sudah bermunculan, tetapi perkaranya tidak sesederhana itu. Lihat saja kasus Indonesia. Perdebatan seru mengenai penjualan mencuat, baik di negara pemakan keju maupun di negara dengan 245 juta penduduk.

Parlemen Belanda ingin tahu apa rencana Indonesia, negara kepulauan yang memiliki ratusan hektar hutan, terhadap satu tank yang beratnya setara dengan lima puluh mobil Golfs Volkswagen. Lebih-lebih anggota parlemen khawatir dengan isu hak asasi manusia, misalnya dengan rakyat Papua. Akhir tahun lalu 12 orang tewas dan ratusan orang ditangkap ketika unjuk rasa di sana pecah.

Menurut organisasi hak-hak asasi manusia, ada demonstran yang bahkan harus mendekam 20 tahun di tahanan dengan dalih mengacu pada undang-undang lama warisan Belanda kolonial. Bagi Partai Sosialis (SP), Partai Buruh (PvdA), Partai Kiri Hijau (GroenLinks), dan Partai Kristen Sosial Konservatif (ChristenUnie), ini sudah cukup menjadi alasan untuk urung melepaskan tank Belanda ke Indonesia. Alasan Partai Kebebasan (PVV) lain lagi. Penduduknya yang 86 persen Muslim menjadi alasan keberatan bagi mereka.

Dipermalukan

Namun, ke mana rongsokan Belanda ini harus dijual, tulis De Pers. Selama bertahun-tahun, Belanda tidak pernah keberatan memasok tank ke Arab Saudi dan kendaraan lapis baja ke Mesir dan Bahrain, tetapi sekarang banyak anggota parlemen yang keberatan. Bahkan, untuk melepaskannya ke negara seperti Yaman dan Turkmenistan, mereka masih harus pikir-pikir dulu.

Ini tidak terlalu mengejutkan. Pada 14 Februari tahun lalu, Belanda sontak dipermalukan ketika tayangan televisi mengenai pemberontakan Musim Semi Arab memperlihatkan lewatnya kendaraan perang yang dicurigai mirip dengan alat perang tua Belanda.

Dalam tanggapan terhadap pertanyaan anggota parlemen dari GroenLinks, Arjan El Fassed, Menteri Luar Negri Uri Rosenthal akhirnya harus mengakui bahwa Belanda lebih dari sekali melepaskan surplus pertahanannya ke Bahrain. "Ini termasuk kendaraan lapis baja (panser) 35 M-113 dan 25 YPR," kata menteri dari Partai Liberal Konservatif (VVD) itu.

"Juga di Mesir, pada insiden Maspero bulan Oktober, di mana 27 korban tewas, banyak panser yang digunakan," kata anggota dewan Joël Voordewind dari ChristenUnie. "Besar kemungkinan panser-panser bekas kami juga ada di antaranya."

Belanda rupanya pemasok besar kendaraan lapis baja. Hanya ke Mesir saja, antara tahun 1996 dan 2006 sudah lebih dari seribu panser yang terjual. Bahrain dan Mesir bersama-sama menyumbang kas negara Belanda sejumlah 200 juta euro.

Sekarang Indonesia juga berani membayar jumlah yang sama untuk tank-tank Leopard A26. Jumlah yang sulit ditampik oleh Menteri Pertahanan Hans Hillen, padahal kementeriannya harus menghemat 1 miliar euro. Untuk jumlah setinggi ini, menteri dari CDA itu rela mengesampingkan sebentar "moralitasnya".

Anggota dewan Martijn van Dam asal PvdA, yang sebelumnya gagal menghentikan rencana pengiriman tank ke Mesir berkomentar: "Negara yang sudah jelas-jelas ingin membeli tank malah dilarang. Lihat, dong, negara-negara yang telah kita pasok sebelumnya, sebanyak apa demokrasi terjadi di sana?" Demikian De Pers.

Sumber : Kompas

TNI AU Jatuhkan Pilihan UAV Israel Karena Dianggap Paling Mumpuni

JAKARTA-(IDB) : Simpang siur pembelian pesawat intai UAV buatan Israel Aerospace Industries (IAI) oleh TNI AU bukan sekadar isu. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigjen Hartind Asrin, mengatakan pembelian pesawat tanpa awak itu dimasukkan dalam daftar belanja TNI AU periode 2010-2014. Dijelaskannya, pembelian pesawat buatan Israel lebih didasarkan pada persoalan teknis.

Setelah dilakukan diskusi dan kajian matang, papar Hartind, TNI AU menjatuhkan putusan untuk membeli pesawat intai Israel. Pihaknya juga mengharap pembelian yang ditujukan untuk meningkatkan alat utama sistem persenjataan (alutista) ini tidak dikait-kaitkan dengan isu macam-macam. Seperti, Israel digolongkan sebagai negara pelanggar hak asasi manusia (HAM) maupun isu lain yang tidak ada hubungannya dengan penambahan kekuatan matra udara.

“Pesawat ini kualitasnya bagus, paling canggih. Karena industri pertahanan mereka paling maju,” kata Hartind, Kamis (2/2). Pembelian pesawat ini menggunakan mekanisme pembiayaan kredit ekspor.

Meski begitu, pihaknya tidak tahu kapan pesawat intai UAV tersebut datang ke Indonesia. “Kami berharap pada 2012 ini paling sedikit tiga pesawat UAV datang. Tapi, tidak tahu lagi setelah DPR ramai begini.” ujar Hartin. 

Sumber : Republika

SBY Harapkan Pembangunan Lanjutan IPSC Kelar 2014

JAKARTA-(IDB) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengharapkan kelanjutan pembangunan Indonesia Peace and Security Center (IPSC) yang tercatat seluas 260 hektare dapat rampung 2014.

"Kita harapkan akan selesai paling lambat pada 2014 mendatang," ungkap SBY, saat rapat terbatas bidang Polhukham, di Istana, Merdeka, Jakarta, Kamis (2/2/2012).

Ditegaskannya, kawasan yang tengah dibangun sangat penting. Karena semuanya berkaitan dengan tugas pokok bangsa di tengah dunia.

Peace keeping center sendiri, memiliki kegunaan penting bagi Indonesia negara yang sangat aktif berkontribusi pada misi pemeliharaan perdamaian dunia. Lantas juga di kompleks ini pula akan dibangun pusat latihan atau pendidikan bahasa.

"Kita menyadari bahwa bukan hanya untuk diplomasi tapi untuk yang lain. Kita harus menghargai bahasa, yakni bahasa internasional,trmsk bhs Indonesia, termasuk bahasa daerah yang harus kita lestarikan," terangnya mengenai manfaat dibangunnya pusat bahasa di IPSC.

Selain itu, pemerintah ingin memiliki daerah latihan tanggap darurat untuk menghadapi bencana alam.

Alasannya, di tengah ancaman bencana alam, alangkah baiknya, negara mempunyai institusi atau tempat untuk meningkatkan kemampuan soal bencana melalui pelatihan-pelatihan.

Kemudian, ditegaskan SBY, melawan terorisme adalah juga misi dari semua bangsa di dunia termasuk Indonesia. Ini bukan hanya jajaran kepolisian dan TNI, tapi juga semua pihak. "Oleh karena itu, patut kita bangun di sana," jelasnya.

"Kita juga ingin memiliki kampus yang lebih representatif, atau universitas pertahanan. Meskipun lembaga pendidikan ini tumbuh dan berjalan dan tumbuh dengan baik. Tetapi tentu kita perlukan fasilitas yang lebih representatif."

Dan tak kalah pentingnya, karena kontribusi Indonesia untuk misi pemeliharaan perdamaian dunia, maka perlu juga memikliki standby forces atau pasukan yang siap dikirim kapan saja untuk misi perdamaian. "Termasuk pangkalannya kita rancang pula untuk kita bikin di kawasan itu."

Lebih lanjut SBY mengemukakan semua bangunan tersebut akan dibangun secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Pun disesuaikan dengan prioritas yang ditetapkan dalam pembangunan. Termasuk pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan.

Sumber : TribunNews

Peace Keeping Center Juga Untuk Siaga Kekuatan

JAKARTA-(IDB) : Kompleks Pusat Keamanan dan Perdamaian 'Santi Dharma' di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, mengalami perkembangan menjadi tujuh fungsi. Selain fungsi utama sebagai pusat pemeliharaan perdamaan dan keamanan, juga ada pusat siaga kekuatan (standby force) dan olahraga militer.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyampaikan hal ini di Kantor Presiden, usai rapat terbatas kabinet, Kamis (2/2) sore.

"Dengan adanya dinamika perubahan, center yang tadinya hanya untuk dua kegiatan, sekarang menjadi tujuh kegiatan. Maka kita laporkan langkah-langkah yang harus kita lakukan, terutama mengenai tata ruang, kemudian juga masalah pertanahannya juga berubah, lalu juga beberapa masalah koordinasi," Menhan Purnomo menjelaskan.

Menurut Purnomo, setidaknya akan ada lima lembaga kementerian terlibat atau akan terlibat dalam pembangunan kawasan Santi Dharma ini, sehingg koordinasi menjadi perihal penting. Beberapa lembaga yang terlibat, antara lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kemendikbud, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Purnomo juga menegaskkan bahwa target penyelesaian kawasan ini tetap tahun 2014.

Sumber : PresidenRI

Jangan Skeptis Soal Tank Leopard

JAKARTA-(IDB) : Belum final rencana pembelian 100 tank 2A6 Leopard buatan Jerman dari Angkatan Darat Kerajaan Belanda. Rektor Universitas Pertahanan, Letjen TNI Syarifudin Tippe, mengajak masyarakat jangan skeptis melihat permasalahan tentang itu.

TNI-AD memerlukan main battle tank (MBT) Leopard 2A6 karena tank bekas asal Belanda itu memiliki teknologi canggih. "Tank ini bisa menjangkau sasaran secara presisi. Kita perlu tank ini, untuk mengembangkannya di masa depan," katanya, di Jakarta, Kamis.

Rencana pembelian 100 unit tank Leopard dari pemerintah Belanda merupakan keputusan yang tepat.

Di sisi lain, Tippe yang berasal dari korps infantri bisa menerima pendapat bahwa Leopard dengan bobot kosongnya yang 62 ton tidak pas dengan keadaan infrastruktur dan topografi Tanah Air.

Menurut dia, Leopard didesain bisa beroperasi di segala medan, sehingga cara melihatnya harus diproyeksikan menghadapi medan peperangan dan tidak semata mempermasalahkan penempatannya di Jakarta dan Surabaya.

"Kita jangan spektis melihat permasalahan. Tank ini bisa di segala medan dan tidak masalah digunakan seperti tank dalam Perang Dunia Kedua," ujar Syarifudin.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI-AD, Jenderal TNI Pramono E Wibowo, menegaskan, rencana pembelian 100 unit Leopard masih dalam perundingan. "Kami ini sedang mencari yang sesuai dengan permintaan prajurit di lapangan serta anggaran yang tersedia, " kata Wibowo, di sela Rapat Pimpinan TNI Angkatan Darat 2012.

KSAD juga mengatakan telah meminta maaf kepada Dewan Perwakilan Rakyat karena komunikasi yang kurang berjalan dengan baik antara TNI AD dan badan legislatif. Dana dari pemerintah untuk meremajakan arsenal militer Indonesia sebanyak Rp14 triliun.

Sumber : Antara