Modernisasi Alutsista Butuh Industri Pendukung

BONTANG-(IDB) : Kementerian Pertahanan menggenjot pembangunan industri pendukung di antaranya industri bahan baku bahan peledak untuk mendukung modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista).

Hingga saat ini, Indonesia telah mampu memproduksi bahan peledak, namun dengan bahan baku yang didatangkan dari luar negeri. “Dalam modernisasi alutsista harus dipikirkan juga amunisinya, karenanya kami mendorong pembangunan industri bahan peledak. Selama ini kami mengimpor propellant yang menjadi bahan baku bahan peledak,” kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat meninjau kesiapan produksi perdana PT Kaltim Nitrate Indonesia (KNI) di Bontang, Kalimantan Timur, Rabu (25/1).

Industri seperti ini, tutur Sjafrie, merupakan industri pendukung pdrtahanan karena dapat mendukung kebutuhan alutsista bagi TNI serta alat dan material khusus (almatsus) bagi Polri. "Selain itu, dari sini industri pertahanan nonmiliter bisa dikembangkan," jelas Wamenhan.

Karenanya Sjafrie menolak jika kunjungannya ini dikaitkan dengan kepentingan bisnis. Menurut dia, Kemhan berwenang mengatur perizinan Badan Usaha Bahan Peledak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 125/1999 tentang Bahan Peledak yang merupakan salah satu kebijakan strategis nasional di bidang bahan peledak. "Ini industri pendukung pertahanan. Persoalannya di bahan peledak, bukan persoalan komersial. Kami tidak melihat dari aspek bisnis," ujarnya.

Apalagi, tambahnya, kebijakan Kemhan 2010-2014 adalah defense supporting economy yang menjadikan Kemhan fokus terhadap bidang pertahanan yang dapat mendukung perekonomian.

Sumber : Jurnas

Industri Nasional Belum Penuhi Kebutuhan Bahan Peledak Dalam Negeri

BONTANG-(IDB) : Kebutuhan Indonesia terhadap bahan peledak yang cukup besar yaitu sekitar 700 ribu ton per tahun, belum dapat terpenuhi oleh industri nasional. Selama ini, kebutuhan tersebut dipenuhi oleh industri luar negeri. Padahal, bahan baku pembuatan bahan peledak dapat diperoleh dengan mudah di Indonesia.

“Badan usaha bahan peledak nasional baru dapat memenuhi sekitar 40 hingga 60 ribu ton. Sisanya melalui import,”jelas Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Pos M Hutabarat saat meninjau kesiapan produksi perdana PT Kaltim Nitrate Indonesia (KNI) di Bontang Kalimantan Timur, Rabu (25/1).

Dengan kondisi sumber daya alam yang melimpah, tuturnya, Indonesia memiliki persediaan besar bahan baku bahan peledak yaitu amonium nitrat. Dengan akan beroperasinya PT KNI ini, Kemhan berharap dapat memenuhi kebutuhan ini. “Kami ingin Indonesia bisa memproduksi bahan peledak utamanya untuk pasar dalam negeri baik untuk kepentingan militer maupun komersial,”imbuhnya.

Kemhan mengatur perijinan Badan Usaha Bahan Peledak dengan berlandaskan Keputusan Presiden Nomor 125/1999 tentang Bahan Peledak yang merupakan salah satu kebijakan strategis nasional di bidang bahan peledak. Keppres ini kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan No22/2006 tentang pedoman, pengaturan, pembinaan, dan pengembangan Badan Usaha Bahan Peledak Komersial.

Pabrik bahan peladak KNI yang dibangun pada 2009 memiliki kapasitas produksi sebesar 300 ribu ton. Pada awal produksinya Februari 2012 mendatang, KNI akan menghasilkan 190 ribu ton per tahun.

Sumber : Jurnas

Wamenhan : Indonesia Butuh 700 Ribu Ton Bahan Peledak Tiap Tahun

BONTANG-(IDB) : Kenutuhan Indonesia terhadap bahan baku bahan peledak yaitu amonium nitrat mencapai 700 ribu ton per tahun.

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan, jumlah ini untuk memenuhi kebutuhan peledak komersial dan militer.

“Kebutuhan 700 ribu ton per tahun, tapi belum bisa terpenuhi kapasitas itu. Ini peluang dan tantangan,”kata Wemenhan saat meninjau kesiapan produksi perdana PT Kaltim Nitrate Indonesia (KNI) di Bontang Kalimantan Timur, Rabu (25/1).

Dia berharap, KNI yang akan memulai produksi Februari mendatang dapat membantu pemenuhan kebutuhan ini.

Keterlibatan Kementerian Pertahanan dalam pengoperasian pabrik ini, jelas Sjafrie, sejalan dengan kebijakan pertahanan 2010-2014 yaitu defence supporting economy. Menurut dia, kehadiran KNI dapat memberikan keuntungan timbal balik antara Kemhan dan KNI, serta bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Manager Operasi PT KNI Indra Prasetyo mengungkapkan, kebutuhan Indonesia terhadap bahan peledak cukup besar. Selama ini, PT Pindad telah memproduksi bahan peledak, namun bahan bakunya masih mengandalkan import. Jika bahan baku bahan peledak dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri, kata Indra, Indonesia bisa melakukan penghematan yang cukup besar. “Bisa menyumbang devisa sebesar US$150 juta kalau bisa produksi sendiri,”ujarnya.

Sumber : Jurnas

Hasil Keputusasn Rapim TNI AL

JAKARTA-(IDB) : Rapim TNI Angkatan Laut adalah forum rapat pimpinan TNI Angkatan Laut yang dihadiri oleh para pejabat penentu kebijakan dan pelaksana, dengan maksud untuk menyampaikan pokok-pokok kebijakan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut, sekaligus sebagai media untuk menerima masukan secara langsung dari peserta Rapim, hal tersebut dikatakan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno saat membuka Rapim TNI AL tahun 2012 di Auditorium Detasemen Markas, Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (24/1).

Acara yang juga dihadiri oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Marsetio,M.M tersebut mengangkat tema, "Dengan Dilandasi Semangat Baru, TNI Angkatan Laut Bertekad Menuntaskan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (MEF) Menuju Terwujudnya TNI Angkatan Laut yang Handal dan Disegani".

Rapim TNI AL yang berlangsung selama satu hari tersebut akan membahas tentang Kebijakan dari Panglima TNI Tahun 2012 dengan sasaran meliputi, peningkatan kesiapan operasional melalui program pemantapan satuan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program pendidikan dan latihan, peningkatan kesejahteraan prajurit dan PNS beserta keluarganya, serta peningkatan tertib administrasi dan hukum.

Selain membahas kebijakan dari Panglima TNI, Rapim TNI AL Tahun 2012 ini membahas pula beberapa substansi dan memperdalam berbagai sasaran program yang akan dilaksanakan oleh TNI AL tahun 2012, diantaranya:

a. Upaya pengoptimalisasian pendekteksian dini terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi terhadap terjadinya pelanggaran hukum di laut dan gangguan keamanan di wilayah yurisdiksi nasional.

b. Kesiapan operasional dan gelar operasi berdasarkan prioritas perkiraan ancaman dan dinamika lingkungan strategis baik OMP dan OMSP dengan memanfaatkan semaksimal munfkin data intelijen operasi dan data dari pengamatan IMSS.

c. Kegiatan pengadaan alutsista secara bertahap dalam rangka mewujudkan MEF dengan memberdayakan industri dalam negeri dan upaya Transfer Of Technology(TOT).

d. Melanjutkan pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana pangkalan meliputi dermaga, runway, shelter pesud, bengkel dan dockyard, messing, fasilitas kesehatan, tangki timbun dan jaringan listrik dengan prioritas pembangunan di daerah rawan konflik untuk mendukung penyelenggaraan operasi dan latihan.

e. Upaya memantapkan peningkatan kesiapan satuan operasional melalui program pengadaan, revitalisasi, modernisasi alutsista beserta sarana dan prasarana pendukung lainnya.

f. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang terencana dan latihan bertingkat serta berlanjut.

g. Upaya mewujudkan pembinaan program dan anggaran sesuai arah kebijakan program anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta berdasarkan skala prioritas.

Selain itu dibahas juga upaya dari TNI AL dalam meningkatkan dan membangun kemampuan TNI AL diantaranya:

a. Membahas rencana pembentukan Komando Wilayah Laut (Kowila) RI di Surabaya, Komando Armada (Koarmada) Timur di Sorong, Koarmada Tengah di Makassar, Koarmada Barat di Jakarta, dan Divisi-3 Marinir di Sorong, serta melanjutkan pembangunan gedung Mako Lanal Melonguane dan Morotai.

b. Peningkatan pelaksanaan tugas TNI AL melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dengan melaksanakan operasi pengamanan perbatasan wilayah laut, Malacca Strait Sea Patrol (MSSP) dan operasi siaga tempur laut wilayah Barat dan Timur.

c. Peningkatan pelaksanaan tugas TNI AL melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) antara lain patroli terkoordinasi dengan negara tetangga (India, Thailand, Malaysia, Singapura, Philipina dan Australia). Operasi pengamanan obyek vital nasional dan obyek vital TNI, operasi anglamil, operasi khusus menghadapi aksi kekerasan bersenjata di laut, operasi khusus menghadapi gerakan separatis bersenjata, operasi bantuan bencana dan SAR, operasi bantuan kepada pemerintah, operasi PAM VVIP, pam ALKI, opskamla, operasi perdamaian dunia, operasi gaktib dan yustisi.

d. Peningkatan pelaksanaan tugas TNI AL dalam operasi penegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia serta operasi surta hidrografi.

e. Peningkatan pelaksanaan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri pemerintah.

f. Peningkatan pelaksanaan tugas TNI AL dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut.

g. Peningkatan pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan matra laut.

Sumber : TNI AL

KSAD: TNI AD Akan Tingkatkan Kemampuan Intelijen

JAKARTA-(IDB) : Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo mengatakan TNI AD akan meningkatkan kemampuan intelijennya guna mengantisipasi ancaman terorisme.

"Kita berkeinginan meningkatkan kemampuan satuan intelijen dalam rangka pemantauan, khususnya terorisme di daerah," kata Pramono Edhie di sela Rapat Pimpinan TNI Angkatan Darat Tahun 2012, di Jakarta, Rabu.

KSAD mengatakan rencana peningkatan kemampuan personel TNI AD itu juga meliputi komando kewilayahan yang dimulai dari tingkat babinsa hingga Komando Daerah Militer (Kodam).

"Akan ada latihan khusus tingkat brigade, yang diikuti tiga batalyon beserta satuan pendukung dan latihan antar kecabangan Angkatan Darat," kata Pramono Edhie.

Terkait potensi ancaman yang seringkali muncul di wilayah perbatasan Indonesia, Pramono Edhie mengatakan penggelaran operasi satuan Angkatan Darat sudah menjangkau berbagai titik rawan perbatasan.

"Kalau di Papua kita ada empat batalyon, Kalimantan dua batalyon, juga satu batalyon masing-masing dekat perbatasan Timor Leste dan wilayah rawan konflik di Ambon," katanya lagi.

Menurut Pramono Edhie semua itu dilakukan dalam rangka menjaga kedaulatan sambil meningkatkan kewaspadaan semua rakyat Indonesia yang ada di perbatasan.

"Saya bisa pastikan nasionalisme rakyat yang tinggal di perbatasan itu sangat tinggi, kedaulatan tetap milik kita," kata Pramono Edhie.

"Kalau soal ancaman, pada prinsipnya kita masih berprinsip bahwa negara tetangga itu masih kawan, sehingga upaya penyelesaian konflik secara damai tetap diutamakan," tegasnya.

Wilayah komando TNI Angkatan Darat saat ini terbagi menjadi 19 Komando Deaerah Militer (Kodam) yang tersebar mulai wilayah paling Barat, Kodam Iskandar Muda, hingga Kodam XVII/Cendrawasih di Papua.

Sumber : Antara

6 Prioritas Program Kerja 2012 TNI AD

JAKARTA-(IDB) : Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo menggelar rapat dengan pimpinan TNI AD di Markas Besar TNI Angkat Darat (MabesAD), di Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (25/1).

Rapat yang dihadiri pejabat utama di lingkungan TNI Angkatan Darat itu, mengusung tema 'Dengan Komitmen dan Konsistensi yang Tinggi, TNI Angkatan Darat Bertekad Melanjutkan Reformasi dan Birokrasi dan Pembangunan Kekuatan Pokok Minimun (MEF)'.

Rapat pimpinan ini akan membahas enam prioritas program kerja TNI Angkatan Darat 2012.

Dijelaskan Jendral Prmono Edhie keenam program prioritas tersebut, pertama di Bidang Intelijen, yakni tercapainya tingkat kesiapan kemampuan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat.

Kemudian, bidang operasi dan latihan. Diharapkan tercapainya kesiapan dan kemampuan TNI AD guna melaksanakan tugas operasi baik di dalam maupun luar negeri, serta didukung penguasaan teknik dan taktik militer baik per orangan maupun satuan, agar terwujudnya kemahiran dan keterampilan prjurit.

Ketiga, kata Jendral Pramono Edhie, di bidang personel, tertatanya kekuatan personol untuk memenuhi kebutuhan personel guna mewujudkan kekuatan personel yang ideal sejalan dengan Minimum Essetial Force (MEF).

Selajutnya, yang menjadi program prioritas adalah di bidang logistik dengan terpeliharanya seluruh Alut dan Alutsista yang masih layak dipertahankan serta pengadaan baru yang mengutamakan produksi dalam negeri.

Kemudian di bidang tertorial, yakni tersinkronisasinya penyusunan RTRW pertahan darat dengan pemda serta terpadunya program teritorial guna mewujudkan keselarasan pembangunan aspek kesejahteraan dan pertahanan.

Terakhir, lanjut Jendral Pramono, tercapainya upaya penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Dengan Rapim TNI Angkatan Darat 2012 ini, diharapkan pelaksanaan program kerja dan anggaran TNI Angkatan Darat 2012 tercapai sasaran dan keberhasilan sesuai arahan kebijakan TNI AD 2012," kata Jendral Pramono.

Jurnas

TNI AD Tertarik Akuisisi MLRS HIMARS Produksi Lockheed Martin

JAKARTA-(IDB) : Selain pengadaan main battle tank, TNI AD juga melirik multiple launch rocket system (MLRS) untuk penguatan pertahanan darat. MLRS ini juga dapat difungsikan sebagai antipesawat tempur.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhi Wibowo dalam paparannya saat raker antara Komisi I dan Kementerian Pertahanan mengungkapkan, rencana pengadaan MLRS ini sudah dimasukkan dalam shopping list alat utama sistem senjata (alutsista) TNI AD. Salah satu yang menjadi incaran adalah rudal tangguh High Mobility Artilery Rocket System (HIMARS). “Untuk penangkis serangan udara karena yang kami punya saat ini kelahiran tahun 1960-an. Setelah tahu harganya akan kami sampaikan,”kata KSAD di gedung DPR RI, Selasa (24/1).

Dengan memiliki senjata canggih semacam ini, KSAD yakin, Indonesia akan memiliki efek gentar terhadap negara-negara lain sehingga tidak akan mengganggu kedaulatan negara. Tidak kalah dengan tank Leopard yang mampu merontokkan beberapa tank dengan hanya satu tank Leopard, HIMARS ini memiliki jarak tembak sejauh 70 km dengan akurasi 10 meter.

“Bahkan jarak tembaknya bisa ditingkatkan menjadi 300 km. Sehingga negara lain akan gentar. Tak akan ada lagi patok Indonesia diusik. Lu cabut patok, gue sikat," selorohnya.

Peluncur roket HIMARS yang dikembangkan Lockheed Martin pada 1996 adalah senjata mobile dengan setiap peluncur yang mampu menembakkan enam roket dalam waktu 45 detik. Selain Amerika Serikat, yang merupakan negara produsen, Uni Emirat Arab dan Singapura juga telah memiliki rudal canggih ini. HIMARS baru diproduksi secara resmi melalui kontrak yang ditanda tangani pada Desember 2005.

Sebelumnya, KSAD menyebutkan telah menyusun daftar belanja (shopping list) pengadaan alutsista untuk mencapai Minimum Essential Forces. Selain MBT dan MLRS, TNI AD juga akan melakukan pengadaan helikopter serang, meriam 155 dengan jarak tembak 40 km, dan helikopter serbu.

Sumber : Jurnas

Pengamanan Laut Indonesia Timur Jadi Prioritas TNI AL Kedepan

JAKARTA-(IDB) : Pengamanan jalur pelayanan internasional yang sangat strategis, yakni di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan III, akan ditingkatkan seiring pengembangan armada dan penambahan alat utama sistem senjata (alutsista).

Jalur yang berada di wilayah Indonesia bagian timur itu menghubungkan beberapa negara seperti Australia. Di jalur tersebut terdapat dua selat yang sangat strategis, karena menghubungkan Australia dan Timor Leste.Jalur ini semakin strategis karena pulau- pulau di kawasan tersebut kaya dengan sumber daya alam tak terbarui.

Apalagi, ditambah dengan adanya penempatan pasukan marinir Amerika Serikat di Darwin,Australia. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno mengungkapkan, jalur ALKI tersebut sangat panjang dengan kondisi laut yang berbeda dari ALKI I di barat.“Laut di sana dalam,ombaknya besar, sehingga pengamanan kita gunakan kapal-kapal besar dan hal itu sudah kita lakukan sekarang,” tegas Soeparno di Jakarta kemarin.

Pengamananjugadilakukan sejumlah Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) yang tersebar di sepanjang jalur itu. Sejauh ini, pengamanan dilakukan dengan koordinasi antara Armada Timur dan Armada Barat.“ Sekarangkitamenggilirkapal- kapal yang patroli,misalnya tiga kapal patroli nanti diganti tiga kapal lainnya,”paparnya. Menurut dia, pengamanan jalur tersebut dapat ditingkatkan setelah program pengembangan armada dan minimum essential force (MEF) tercapai.

“Kita belum bicara ideal, yang kita bicarakan baru MEF. Jika itu bisa dicapai, semua bisa dikoordinasikan sesuai dengan tingkat ancaman dan perkembangan lingkungan strategis yang ada,”ujarnya. Program pengembangan armada dari dua menjadi tiga Komando Wilayah Laut (Kowila) tersebut sekarang ini masih terus dikaji dan diharapkan selesai pada 2014 mendatang.

Pengembangan ini juga disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan pada luas wilayah perairan dan perkembangan konstelasi politik yang ada. Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menyebut, dengan adanya tiga ALKI maka menjadi kewajiban Indonesia untuk menjamin kelancaran arus pelayaran di ketiga wilayah tersebut. Jalur-jalur itu tidak saja dilewati kapal niaga, tapi juga kapal perang atas seizin pemerintah.

Pengamat militer Universitas Indonesia Connie Rahakundini Bakrie menuturkan, selama ini pemerintah masih mengabaikan pengamanan Selat Leti dan Wetar di ALKI III,sebaliknya terlalu memperhatikan Selat Malaka di ALKI I.Padahal, Selat Leti dan Wetar sekarang lebih strategis ketimbang Selat Malaka yang sudah dalam pengamanan bersama dengan beberapa negara tetangga.

Dua selat tersebut strategis karena menghubungkan Australia dan Timor Leste. Selain itu,di sana juga terdapat 19 pulau terdepan yang kaya dengan sumber daya alam. Namun, pengamanan wilayah strategis ini dinilai Connie belum memadai. Akibatnya, jalur ini sering bobol karena dilintasi kapal militer negara lain. Menurut dia, perkembangan geopolitik sekarang ini seharusnya disikapi pemerintah dengan memperkuat angkatan laut.

Sumber : Sindo

Akhirnya DPR Setujui Pengadaan MBT

JAKARTA-(IDB) : Niat pemerintah untuk membeli tank tempur utama (main battle tank/ MBT) agaknya mendapat angin segar setelah Komisi I DPR menyetujui pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) bagi TNI itu.

Namun, jenis MBT yang akan dibeli masih belum disepakati. Sejauh ini,TNI Angkatan Darat selaku pengguna (user) telah menyiapkan beberapa opsi jenis MBT, salah satunya Leopard 2A6 dari Belanda dan Jerman. Proses untuk pembelian Leopard dinilai paling menguntungkan dari berbagai opsi yang ada. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo menegaskan, dirinya tidak pernah menentukan bahwa jenis MBT yang akan dibeli adalah Leopard.

“ Kami minta pengguna di lapangan untuk mempelajarinya. Saya tidak akan menentukan mana yang akan digunakan karena saya tidak mau yang diminta tidak dibelikan, yang dibelikan tidak dibutuhkan. Saya ingin mengubah itu,” tegas Pramono dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di Jakarta kemarin. Pramono menerangkan, pembelian MBT sudah sesuai dengan kajian yang dilakukan TNI Angkatan Darat dengan mempertimbangkan berbagai aspek, di antaranya kondisi geografis dan kekuatan angkatan darat negara tetangga.

“Bukan Rp14 triliun itu semua untuk MBT, tapi dari Rp14 triliun itu, kita breakdown apa saja yang dibutuhkan,”jelasnya. Kajian juga melibatkan masukan dari para atase pertahanan di negara-negara tetangga. Begitu juga dengan proses pencarian alternatif MBT.Adik ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengaku telah menerima laporan dari berbagai atase pertahanan negara asing seperti Belanda,Jerman, Prancis, Korea Selatan, Rusia,dan Inggris.

Atase pertahanan itu juga memberikan masukan-masukan terkait MBT yang diproduksi negara yang bersangkutan. “Masukan-masukan itulah yang kemudian kami pelajari,” tandasnya. Dari proses ini,ungkap Pramono, kemudian muncul opsi untuk membeli MBT Leopard 2A6 dibandingkan opsi lain.Pertimbangan ini didasarkan tank MBT Leopard 2A6 dinilai lebih unggul secara kemampuan dan teknologinya.Begitu pula dari segi transfer teknologi, jaminan suku cadang, serta harga yang relatif lebih murah.

“Sebetulnya saya tidak mengatakan Leopard. MBT itu banyak macamnya,”tegasnya. Pramono mengungkapkan, sejauh ini pihaknya masih terus melakukan negosiasi untuk menyukseskan rencana pembelian Leopard dari Belanda tersebut. Beberapa kali pertemuan dengan tim dari Belanda pernah dilakukan dan ke depan masih akan digelar lagi. “Mereka tanya, jenderal mau beli MBT?

Sebelum saya jawab pertanyaannya, saya tanya dulu, Belanda menjual atau tidak, karena parlemen Anda (Belanda) mengatakan tidak memberi dukungan.Mereka jawab, Belanda jual. Lalu saya jawab, kalau Belanda jual, aku beli. Belandatidakjual,akupergi.Lalu mereka bilang,oke akan kami usahakan,”ungkap KSAD. Meski demikian, Pramono menyatakan jika nantinya ada kesulitan mendatangkan MBT dari Belanda maka pihaknya akan membuka komunikasi dengan Jerman.

“Namun, bisa juga dengan dua-duanya,” tandasnya. Sementara itu, baik Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro maupun Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengaku menyerahkan rencana pembelian ini kepada TNI Angkatan Darat selaku pengguna untuk menentukan pilihannya.“Kita tunggu mereka, kan masih mau melakukan negosiasi. Leopard ini bukan satu-satunya opsi,” tegas Purnomo.

Kepala Danpusenkav Kodiklat TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Purwadi mengungkapkan, tank Leopard sudah sesuai dengan kebutuhan prajurit, karena tank ini terbukti tangguh.Selain itu,tank ini memiliki keunggulan dibandingkan alternatif lain seperti dari Amerika Serikat maupun Rusia.“Leopard ini bahan bakar-nya bisa memakai solar, bensin, bisa juga minyak tanah.

Kita juga mendapat transfer teknologi,”jelasnya. Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menyatakan, DPR memang menyetujui adanya penambahan alutsista jenis MBT untuk TNI Angkatan Darat.Namun, ujarnya, pembicaraan belum sampai pada kata sepakat untuk rencana pembelian tank Leopard.“Tapi kalau MBT,itu kita oke.Sedangkan Leopard itu salah satu opsi, kita tunggu laporannya karena mereka masih akan melakukan negosiasi lagi,”tegasnya.

Hasanuddin mengingatkan, pembelian MBT harus disesuaikan dengan rencana strategis, ancaman yang ada, serta kemampuan anggaran. Sejauh ini belum ada kesepakatan mengenai berapa jumlah anggaran yang digunakan untuk membeli MBT. Anggota Komisi I DPR Helmy Fauzi mengatakan, pemerintah harus memahami dinamika politik di Belanda,

sebab pada pertengahan tahun 2011 lalu Belanda justru heran dengan sikap ngotot pemerintah Indonesia untuk mendatangkan Leopard yang jelas-jelas sudah ditolak parlemennya. Lagi pula masih ada beragam opsi lain di samping Leopard Belanda, seperti dari Jerman atau MBT jenis berbeda. 

Sumber : Sindo