BONTANG-(IDB) : Kebutuhan Indonesia terhadap bahan peledak yang cukup besar yaitu sekitar 700 ribu ton per tahun, belum dapat terpenuhi oleh industri nasional. Selama ini, kebutuhan tersebut dipenuhi oleh industri luar negeri. Padahal, bahan baku pembuatan bahan peledak dapat diperoleh dengan mudah di Indonesia.
“Badan usaha bahan peledak nasional baru dapat memenuhi sekitar 40 hingga 60 ribu ton. Sisanya melalui import,”jelas Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Pos M Hutabarat saat meninjau kesiapan produksi perdana PT Kaltim Nitrate Indonesia (KNI) di Bontang Kalimantan Timur, Rabu (25/1).
Dengan kondisi sumber daya alam yang melimpah, tuturnya, Indonesia memiliki persediaan besar bahan baku bahan peledak yaitu amonium nitrat. Dengan akan beroperasinya PT KNI ini, Kemhan berharap dapat memenuhi kebutuhan ini. “Kami ingin Indonesia bisa memproduksi bahan peledak utamanya untuk pasar dalam negeri baik untuk kepentingan militer maupun komersial,”imbuhnya.
Kemhan mengatur perijinan Badan Usaha Bahan Peledak dengan berlandaskan Keputusan Presiden Nomor 125/1999 tentang Bahan Peledak yang merupakan salah satu kebijakan strategis nasional di bidang bahan peledak. Keppres ini kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan No22/2006 tentang pedoman, pengaturan, pembinaan, dan pengembangan Badan Usaha Bahan Peledak Komersial.
Pabrik bahan peladak KNI yang dibangun pada 2009 memiliki kapasitas produksi sebesar 300 ribu ton. Pada awal produksinya Februari 2012 mendatang, KNI akan menghasilkan 190 ribu ton per tahun.
“Badan usaha bahan peledak nasional baru dapat memenuhi sekitar 40 hingga 60 ribu ton. Sisanya melalui import,”jelas Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Pos M Hutabarat saat meninjau kesiapan produksi perdana PT Kaltim Nitrate Indonesia (KNI) di Bontang Kalimantan Timur, Rabu (25/1).
Dengan kondisi sumber daya alam yang melimpah, tuturnya, Indonesia memiliki persediaan besar bahan baku bahan peledak yaitu amonium nitrat. Dengan akan beroperasinya PT KNI ini, Kemhan berharap dapat memenuhi kebutuhan ini. “Kami ingin Indonesia bisa memproduksi bahan peledak utamanya untuk pasar dalam negeri baik untuk kepentingan militer maupun komersial,”imbuhnya.
Kemhan mengatur perijinan Badan Usaha Bahan Peledak dengan berlandaskan Keputusan Presiden Nomor 125/1999 tentang Bahan Peledak yang merupakan salah satu kebijakan strategis nasional di bidang bahan peledak. Keppres ini kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan No22/2006 tentang pedoman, pengaturan, pembinaan, dan pengembangan Badan Usaha Bahan Peledak Komersial.
Pabrik bahan peladak KNI yang dibangun pada 2009 memiliki kapasitas produksi sebesar 300 ribu ton. Pada awal produksinya Februari 2012 mendatang, KNI akan menghasilkan 190 ribu ton per tahun.
Sumber : Jurnas
BONTANG-(IDB) : Kenutuhan Indonesia terhadap bahan baku bahan peledak yaitu amonium nitrat mencapai 700 ribu ton per tahun.
Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan, jumlah ini untuk memenuhi kebutuhan peledak komersial dan militer.
“Kebutuhan 700 ribu ton per tahun, tapi belum bisa terpenuhi kapasitas itu. Ini peluang dan tantangan,”kata Wemenhan saat meninjau kesiapan produksi perdana PT Kaltim Nitrate Indonesia (KNI) di Bontang Kalimantan Timur, Rabu (25/1).
Dia berharap, KNI yang akan memulai produksi Februari mendatang dapat membantu pemenuhan kebutuhan ini.
Keterlibatan Kementerian Pertahanan dalam pengoperasian pabrik ini, jelas Sjafrie, sejalan dengan kebijakan pertahanan 2010-2014 yaitu defence supporting economy. Menurut dia, kehadiran KNI dapat memberikan keuntungan timbal balik antara Kemhan dan KNI, serta bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Manager Operasi PT KNI Indra Prasetyo mengungkapkan, kebutuhan Indonesia terhadap bahan peledak cukup besar. Selama ini, PT Pindad telah memproduksi bahan peledak, namun bahan bakunya masih mengandalkan import. Jika bahan baku bahan peledak dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri, kata Indra, Indonesia bisa melakukan penghematan yang cukup besar. “Bisa menyumbang devisa sebesar US$150 juta kalau bisa produksi sendiri,”ujarnya.
Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan, jumlah ini untuk memenuhi kebutuhan peledak komersial dan militer.
“Kebutuhan 700 ribu ton per tahun, tapi belum bisa terpenuhi kapasitas itu. Ini peluang dan tantangan,”kata Wemenhan saat meninjau kesiapan produksi perdana PT Kaltim Nitrate Indonesia (KNI) di Bontang Kalimantan Timur, Rabu (25/1).
Dia berharap, KNI yang akan memulai produksi Februari mendatang dapat membantu pemenuhan kebutuhan ini.
Keterlibatan Kementerian Pertahanan dalam pengoperasian pabrik ini, jelas Sjafrie, sejalan dengan kebijakan pertahanan 2010-2014 yaitu defence supporting economy. Menurut dia, kehadiran KNI dapat memberikan keuntungan timbal balik antara Kemhan dan KNI, serta bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Manager Operasi PT KNI Indra Prasetyo mengungkapkan, kebutuhan Indonesia terhadap bahan peledak cukup besar. Selama ini, PT Pindad telah memproduksi bahan peledak, namun bahan bakunya masih mengandalkan import. Jika bahan baku bahan peledak dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri, kata Indra, Indonesia bisa melakukan penghematan yang cukup besar. “Bisa menyumbang devisa sebesar US$150 juta kalau bisa produksi sendiri,”ujarnya.
Sumber : Jurnas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar