JAKARTA-(IDB) : Indonesia harus membangun kekuatan maritim yang tangguh. Selain sebagian
besar wilayah berupa lautan, potensi sumber daya kelautan juga sangat
besar. Staf Ahli Menteri Pertahanan Susanto Zuhdi mengatakan, sinergi
yang baik dari elemen bangsa untuk menjaga wilayah laut diperlukan.
”Ancaman di laut bukan hanya dari pihak militer asing,namun juga dari
sipil,” tuturnya dalam seminar maritim di Jakarta kemarin.
Dalam upaya memperkuat wilayah perbatasan, termasuk masyarakat pesisir,Kementerian Pertahanan melakukan berbagai program pembangunan yang sekaligus mendorong laju kesejahteraan masyarakat perbatasan. Beberapa program pembangunan perbatasan yakni mengenai instalasi sumber air. Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan menilai, sudah lama Indonesia tidak lagi menjadi bangsa maritim yang tangguh.Padahal,potensi dari maritim Indonesia sangat kaya.
Menurut dia, kekayaan alam di laut bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ”Sudah saatnya Indonesia kembali mengembangkan potensi-potensi maritim yang tersimpan sebagai arah pembangunan negara,”sebutnya.
Sementara itu,Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI) Y Paonganan mengatakan, perlu terus menerus dikampanyekan pentingnya Indonesia menjadi negara maritim yang tangguh dan berdaulat. Untuk mendukung tercapainya hal itu, pihaknya mengampanyekan masalah ini ke kampuskampus di Indonesia.
Pihaknya bersama Universitas Paramadina juga menggagas pembentukan Pusat Studi Strategis Maritim di Universitas Paramadina untuk melakukan kajian-kajian perbatasan maritim. Program ini diharapkan bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan.
Sebelumnya dalam wisuda Unhan, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Prof Emeritus Dorodjatun Kuntjorojakti menuturkan, dibandingkan negara kepulauan lainnya, posisi geografis Indonesia berpotensi menjadi penghambat yang mutlak bagi lalu lintas laut global. Sekitar 40% pelayaran dunia harus melalui perairan Indonesia.
Tiga alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) yang bisa dilalui pelayaran internasional, lanjut dia, merupakan jalur yang sangat strategis.”Indonesia memiliki national interestdi semua bidang kehidupan,” katanya. Di antara national interest itu,lanjut dia,terdapat vital interest yakni national interest yang berpotensi memicu perang.
Dalam upaya memperkuat wilayah perbatasan, termasuk masyarakat pesisir,Kementerian Pertahanan melakukan berbagai program pembangunan yang sekaligus mendorong laju kesejahteraan masyarakat perbatasan. Beberapa program pembangunan perbatasan yakni mengenai instalasi sumber air. Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan menilai, sudah lama Indonesia tidak lagi menjadi bangsa maritim yang tangguh.Padahal,potensi dari maritim Indonesia sangat kaya.
Menurut dia, kekayaan alam di laut bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ”Sudah saatnya Indonesia kembali mengembangkan potensi-potensi maritim yang tersimpan sebagai arah pembangunan negara,”sebutnya.
Sementara itu,Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI) Y Paonganan mengatakan, perlu terus menerus dikampanyekan pentingnya Indonesia menjadi negara maritim yang tangguh dan berdaulat. Untuk mendukung tercapainya hal itu, pihaknya mengampanyekan masalah ini ke kampuskampus di Indonesia.
Pihaknya bersama Universitas Paramadina juga menggagas pembentukan Pusat Studi Strategis Maritim di Universitas Paramadina untuk melakukan kajian-kajian perbatasan maritim. Program ini diharapkan bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan.
Sebelumnya dalam wisuda Unhan, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Prof Emeritus Dorodjatun Kuntjorojakti menuturkan, dibandingkan negara kepulauan lainnya, posisi geografis Indonesia berpotensi menjadi penghambat yang mutlak bagi lalu lintas laut global. Sekitar 40% pelayaran dunia harus melalui perairan Indonesia.
Tiga alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) yang bisa dilalui pelayaran internasional, lanjut dia, merupakan jalur yang sangat strategis.”Indonesia memiliki national interestdi semua bidang kehidupan,” katanya. Di antara national interest itu,lanjut dia,terdapat vital interest yakni national interest yang berpotensi memicu perang.
Sumber : Sindo
Ind negara kepulauan ditetapkan UU,jadi pemerintahan apabila tdk melaksanakan(Rentra TNI yg penekanannya maritim) bisa dikenai sangsi pidana dan bisa diimpit. Anak2 Bangsa hrs selalu memantau blueprin TNI renstranya minimal 1/3 dr anggaran TNI hrs ada, semua hrs mengawasi dan apbl tdk sesuai rencana Anak2 bangsa bisa menuntut DPR. Jadi jangan main2 dg UU yg sdh ada, renstra tdk boleh lepas dr NKRI Negara kepulauan dan hrs ada LSM bersama2 rayat mengawasi. Jayalah NKRI...Jayalah Maritim Ind
BalasHapusBaru sadar ya ........ kasihan deh lu, moga-moga kesadaran yang terlambat tidak menjadi fatal akibatnya bagi NKRI yang tercinta; dan juga kekuatan udara sebab tanpa ada kekuatan udara yang kuat bagai makan tanpa bumbu dan juga jangan hanya kekuatan darat saja yang diperkuat !!!.
BalasHapus