JINAN-(IDB) : Tentara Nasional Indonesia menyatakan tetap melaksanakan menghormati dan menghargai prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam menjalankan tugas pokok di Papua.
"Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak gegabah, dan kami tetap prosedural dalam melaksanakan tugas pokok di mana pun, termasuk di Papua," kata Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim, di Jinan, Shandong, Minggu.
Ditemui ANTARA usai menghadiri penutupan Latihan Bersama Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat (Kopassus) dan Pasukan Khusus Angkatan Bersenjata China (People's Liberation Army/PLA), dia mengatakan bahwa TNI tetap menghormati dan menghargai prinsip HAM di Papua.
"Kami tidak akan semena-mena terhadap warga sipil. Akan tetapi, kami juga tidak akan tinggal diam jika ada kelompok bersenjata yang melakukan penyerangan terhadap personel kami. Mereka, kelompok bersenjata itu tidak bisa hanya dihadapi dengan diam. Kalau kami di tembak masa kami diam saja," katanya.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat sepanjang tahun 2012 sebanyak 22 kasus kekerasan dan penembakan telah terjadi di Papua yang telah memakan korban jiwa.
"Pemerintah harus serius menyelesaikan permasalahan kekerasan dan penembakan di Papua untuk memberikan rasa aman bagi warga. Banyaknya kasus membuat kinerja dan profesionalisme aparat keamanan juga dipertanyakan," kata Komisioner Komnas HAM, Ridha Saleh, di Jakarta.
Tanpa adanya rasa aman, kata dia, tidak mungkin melakukan pembangunan di Papua. Oleh karena itu, Komnas HAM meminta pemerintah menunjukkan keseriusannya untuk segera melakukan dialog melibatkan semua pihak, baik di Papua maupun pemerintah pusat.
"Pemerintah betul-betul harus hadir untuk memberikan rasa aman, baru masuk ke agenda-agenda perubahan di Papua. Jika pemerintah tidak mampu melindungi atau menjaga aman, tidak akan mungkin melakukan pembangunan di Papua," ucapnya.
Ia pun menyesalkan adanya peristiwa kekerasan dan penembakan yang terjadi di Bumi Cenderawasih itu, dan menganggap aparat keamanan tidak mampu bekerja secara profesional.
Oleh karena itu, Komnas HAM mendesak aparat untuk mengusut tuntas kasus-kasus penembakan yang terjadi di tanah Papua.
"Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak gegabah, dan kami tetap prosedural dalam melaksanakan tugas pokok di mana pun, termasuk di Papua," kata Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim, di Jinan, Shandong, Minggu.
Ditemui ANTARA usai menghadiri penutupan Latihan Bersama Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat (Kopassus) dan Pasukan Khusus Angkatan Bersenjata China (People's Liberation Army/PLA), dia mengatakan bahwa TNI tetap menghormati dan menghargai prinsip HAM di Papua.
"Kami tidak akan semena-mena terhadap warga sipil. Akan tetapi, kami juga tidak akan tinggal diam jika ada kelompok bersenjata yang melakukan penyerangan terhadap personel kami. Mereka, kelompok bersenjata itu tidak bisa hanya dihadapi dengan diam. Kalau kami di tembak masa kami diam saja," katanya.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat sepanjang tahun 2012 sebanyak 22 kasus kekerasan dan penembakan telah terjadi di Papua yang telah memakan korban jiwa.
"Pemerintah harus serius menyelesaikan permasalahan kekerasan dan penembakan di Papua untuk memberikan rasa aman bagi warga. Banyaknya kasus membuat kinerja dan profesionalisme aparat keamanan juga dipertanyakan," kata Komisioner Komnas HAM, Ridha Saleh, di Jakarta.
Tanpa adanya rasa aman, kata dia, tidak mungkin melakukan pembangunan di Papua. Oleh karena itu, Komnas HAM meminta pemerintah menunjukkan keseriusannya untuk segera melakukan dialog melibatkan semua pihak, baik di Papua maupun pemerintah pusat.
"Pemerintah betul-betul harus hadir untuk memberikan rasa aman, baru masuk ke agenda-agenda perubahan di Papua. Jika pemerintah tidak mampu melindungi atau menjaga aman, tidak akan mungkin melakukan pembangunan di Papua," ucapnya.
Ia pun menyesalkan adanya peristiwa kekerasan dan penembakan yang terjadi di Bumi Cenderawasih itu, dan menganggap aparat keamanan tidak mampu bekerja secara profesional.
Oleh karena itu, Komnas HAM mendesak aparat untuk mengusut tuntas kasus-kasus penembakan yang terjadi di tanah Papua.
Sumber : Antara
Tidak ada komentar:
Posting Komentar