JAKARTA-(IDB) : Pekan depan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) akan menggelar rapat konsultasi dengan Komisi I DPR RI membahas polemik yang beredar di masyarakat terkait pengadaan alutsista.
"Bukan pemanggilan, tapi rapat konsultasi untuk membahas pengadaan alutsista. Dengan adanya rapat konsultasi ini, kita harap semua polemik yang beredar di masyarakat terkait dugaan mark-up itu bisa reda," kata Kepala Pusat Komunikasi (Kapuskom) Kemenhan Brigjen TNI Hartind Asrin, di Bandung, Jumat (9/3).
Menurut Hartind, pihaknya belum mengetahui secara pasti kapan rapat konsultasi ini bakal digelar.
"Yang jelas pekan depan," katanya.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Tritamtomo mengatakan rapat konsultasi ini akan digelar secara terbuka sesegera mungkin. Menurutnya, Komisi I terutama mengharapkan kehadiran anggota High Level Comittee (HLC) yang diketuai Wamenhan Sjafrie Syamsoeddin dalam rapat tersebut.
"Karena sesuai dengan instruksi Presiden, Wamenhan-lah yang punya wewenang dalam pengadaan alutsista. Untuk itu, Komisi I akan meminta konfirmasi kepada HLC dan Wamenhan," katanya.
Ditambahkan Tritamtomo, selain membahas mekanisme pengadaan alutsista secara rinci, secara khusus Komisi I juga akan mempertanyakan dugaan adanya mark up dalam pembelian enam pesawat Sukhoi SU-30MK2 dalam proyek pengadaan alutsista TNI AU.
"Untuk menjawab kesimpangsiuran yang selama ini berkembang di masyarakat terkait pengadaan Sukhoi ini. Semua tentunya akan terjawab setelah rapat konsultasi dengan Kemenhan nanti," katanya.
"Bukan pemanggilan, tapi rapat konsultasi untuk membahas pengadaan alutsista. Dengan adanya rapat konsultasi ini, kita harap semua polemik yang beredar di masyarakat terkait dugaan mark-up itu bisa reda," kata Kepala Pusat Komunikasi (Kapuskom) Kemenhan Brigjen TNI Hartind Asrin, di Bandung, Jumat (9/3).
Menurut Hartind, pihaknya belum mengetahui secara pasti kapan rapat konsultasi ini bakal digelar.
"Yang jelas pekan depan," katanya.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Tritamtomo mengatakan rapat konsultasi ini akan digelar secara terbuka sesegera mungkin. Menurutnya, Komisi I terutama mengharapkan kehadiran anggota High Level Comittee (HLC) yang diketuai Wamenhan Sjafrie Syamsoeddin dalam rapat tersebut.
"Karena sesuai dengan instruksi Presiden, Wamenhan-lah yang punya wewenang dalam pengadaan alutsista. Untuk itu, Komisi I akan meminta konfirmasi kepada HLC dan Wamenhan," katanya.
Ditambahkan Tritamtomo, selain membahas mekanisme pengadaan alutsista secara rinci, secara khusus Komisi I juga akan mempertanyakan dugaan adanya mark up dalam pembelian enam pesawat Sukhoi SU-30MK2 dalam proyek pengadaan alutsista TNI AU.
"Untuk menjawab kesimpangsiuran yang selama ini berkembang di masyarakat terkait pengadaan Sukhoi ini. Semua tentunya akan terjawab setelah rapat konsultasi dengan Kemenhan nanti," katanya.
Sumber : MediaIndonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar