JAKARTA-(IDB) : Mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto menilai asal muasal pembelian pesawat tempur Sukhoi 30 Mk-2 untuk melepaskan ketergantungan alutsista dari produk Amerika Serikat.
"Kita memang memerlukan adanya Sukhoi, agar negara lain berpikir dua kali utk mengutak-atik kedaulatan negara," kata Sutarto, di Jakarta, hari ini.
Proses pembelian Sukhoi sendiri dikritik dan disinyalir sarat akan penggelembungan harga. Indonesia Corruption Watch, Imparsial, dan Wakil Ketua Komisi I DPR Tb Hasanuddin mengatakan ada prosedur yang tidak benar dalam pembelian enam Sukhoi.
ICW menemukan bahwa pada 2010 harga pesawat buatan Rusia itu diketahui US$55 juta per unit, tetapi kemudian menjadi US$83 juta per unit pada 2011-2012. Karena itu, diperoleh selisih harga US$28 juta untuk setiap unitnya.
Selain harga, salah satu hal yang paling dipertanyakan adalah terkait kehadiran rekanan swasta di antara transaksi yang melibatkan Kementerian Pertahanan dan Rosoboronexport (perwakilan Pemerintah Rusia). Ini pun menjadi perhatian Sutarto.
"Saya tidak tahu apakah ada penggelembungan atau tidak. Kalau ada dua opsi untuk membeli Sukhoi, pilih yang terbaik saja. Kalau bisa G to G (goverment to goverment) kenapa harus pakai broker?" ujar Sutarto.
Ia mengingatkan kembali bahwa pembelian Sukhoi pertama kali dimaksudkan untuk menanggulangi ketergantungan alutsista terhadap produk Amerika Serikat.
"Waktu itu Sukhoi kita beli untuk memberitahu Amerika kalau kita bisa beli dari negara lain walau sedang diembargo sparepart-nya," ujarnya.
Namun, Sutarto menambahkan, akan lebih baik lagi jika TNI memberikan kesempatan untuk industri pertahanan dalam negeri berdikari.
"Industri alutsista dalam negeri sebenarnya sudah baik. Tinggal penerapannya saja. Kalau tidak diberikan kesempatan di negeri sendiri, kapan industri itu bisa berkembang?" tegasnya.
Sementara itu, Direktur Program Imparsial, Al Araf mengatakan, KPK dan DPR harus mengevaluasi ulang proses pembelian sukhoi.
"Dan menyelidiki lebih lanjut semua keganjilan dan ketidakwajaran mekanisme yg menggunakan komersial kredit, pelibatan agen trimega rekautama dan kesimpangsiuran dan keganjilan harga,"
"Kita memang memerlukan adanya Sukhoi, agar negara lain berpikir dua kali utk mengutak-atik kedaulatan negara," kata Sutarto, di Jakarta, hari ini.
Proses pembelian Sukhoi sendiri dikritik dan disinyalir sarat akan penggelembungan harga. Indonesia Corruption Watch, Imparsial, dan Wakil Ketua Komisi I DPR Tb Hasanuddin mengatakan ada prosedur yang tidak benar dalam pembelian enam Sukhoi.
ICW menemukan bahwa pada 2010 harga pesawat buatan Rusia itu diketahui US$55 juta per unit, tetapi kemudian menjadi US$83 juta per unit pada 2011-2012. Karena itu, diperoleh selisih harga US$28 juta untuk setiap unitnya.
Selain harga, salah satu hal yang paling dipertanyakan adalah terkait kehadiran rekanan swasta di antara transaksi yang melibatkan Kementerian Pertahanan dan Rosoboronexport (perwakilan Pemerintah Rusia). Ini pun menjadi perhatian Sutarto.
"Saya tidak tahu apakah ada penggelembungan atau tidak. Kalau ada dua opsi untuk membeli Sukhoi, pilih yang terbaik saja. Kalau bisa G to G (goverment to goverment) kenapa harus pakai broker?" ujar Sutarto.
Ia mengingatkan kembali bahwa pembelian Sukhoi pertama kali dimaksudkan untuk menanggulangi ketergantungan alutsista terhadap produk Amerika Serikat.
"Waktu itu Sukhoi kita beli untuk memberitahu Amerika kalau kita bisa beli dari negara lain walau sedang diembargo sparepart-nya," ujarnya.
Namun, Sutarto menambahkan, akan lebih baik lagi jika TNI memberikan kesempatan untuk industri pertahanan dalam negeri berdikari.
"Industri alutsista dalam negeri sebenarnya sudah baik. Tinggal penerapannya saja. Kalau tidak diberikan kesempatan di negeri sendiri, kapan industri itu bisa berkembang?" tegasnya.
Sementara itu, Direktur Program Imparsial, Al Araf mengatakan, KPK dan DPR harus mengevaluasi ulang proses pembelian sukhoi.
"Dan menyelidiki lebih lanjut semua keganjilan dan ketidakwajaran mekanisme yg menggunakan komersial kredit, pelibatan agen trimega rekautama dan kesimpangsiuran dan keganjilan harga,"
Sumber : Waspada
Yah eng iiiii eeeeenggggg,,, mulai antek Barat menjalankan aksinya ganggu TNI lagiiiiiii ,,,, supaya Presiden baru nanti ngerombak TNI dan kebijakannya lagiiiii ,,,, akhirnya kita gak maju-maju,,, kebaca banget tuh politik anjing-anjing barat !!!
BalasHapus