DPR Mendorong Instasi Terkait Agar TNI Mandiri Alutsista

JAKARTA-(IDB) : Anggota Komisi I DPR, Roy Suryo mengatakan, perlu adanya dorongan dari instansi terkait agar TNI memiliki kemandirian dalam alat utama sistem senjata atau alutista.

Hal itu dikatakan Pakar telekomunikasi dan informatika ini terkait Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-66 yang jatuh pada Rabu (5/10) besok.

"Kita perlu mendorong, agar TNI semaksimal mungkin juga memiliki kemandirian alustita. Itu (salah satunya) ingin kita wujudkan dengan memaksimalkan peran badan usaha milik negara industri strategis. Dan badan usaha milik negara industri pertahanan," ujar Roy Suryo ketika dihubungi Jurnal Nasional, semalam.

Dalam pandangannya, mendorong TNI agar mempunyai kemandirian alutista bukan perkara mudah, karena banyak permasalahan, baik di dalam maupun di luar tubuh TNI. "Sehingga kami, atau saya sendiri, sangat maklum. TNI sekarang ini dalam kondisi prihatin. Saya tahu pasti. Ketika saya misalnya, ditugaskan untuk kunjungan kerja di garis terdepan atau perbatasan TNI. Itu tampak sekali keterbatasan sarana dan prasarana ini terjadi,"ujarnya.

Karena itu, tambah Roy Suryo, TNI sedang difokuskan ke arah profesional sekarang ini. Maka dari itu, TNI saat ini tidak boleh memiliki bisnis di dalamnya. Apalagi jika mengingat pada masa lalu, di mana TNI sering disebut memiliki bisnis sampingan. "Tapi, ya itulah memang seharusnya tentara yang menjaga republik ini," ucapnya.

Politisi asal Partai Demokrat ini juga mengaku optimistis bahwa Komisi I DPR bisa mengawal TNI kembali ke jalur profesional, menjadi lebih baik, dan kembali menjadi macan Asia lagi tanpa harus kemudian kembali ke masa-masa Orde Baru dulu. Di mana ketika itu, TNI juga terlibat dalam struktur, baik pemerintahan maupun politik.

"Jadi kita benar-benar murnikan peran TNI itu. Saya optimis TNI kembali bisa mandiri, profesional. Insya Allah Indonesia kembali menjadi macan Asia. Saya dan teman-teman di Komisi I, mengawal itu," ujarnya.

DPR Komitmen Penuhi MEF TNI

Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-66 yang jatuh pada Rabu (5/10) besok, anggota Komisi I DPR, Roy Suryo mengatakan profesionalitas TNI harus ditingkatkan lagi. Walau demikian, menurut Roy Suryo, TNI juga harus dilihat secara objektif, terutama terkait keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana.

"Ada beberapa hal dalam mewarnai HUT TNI ke-66 ini. Kita harus melihat secara objektif. Dalam arti TNI harus ditingkatkan terus profesionalitasnya," kata Roy Suryo saat dihubungi Jurnal Nasional, Jakarta, semalam.

Di mata Roy Suryo, hal tersebut tidaklah mudah. Apalagi, TNI di masa lalu sering disebut-sebut memiliki pekerjaan sampingan. "Dulu, TNI disebut-sebut memiliki bisnis, memiliki pengaruh di hampir semua lini. Sekarang kan tidak. Artinya TNI sudah dibuat semakin profesioanal, benar-benar kembali pada tupoksinya (tugas pokok dan fungsinya). Dan kembali menjadi garda depan NKRI," ucapnya.

Kendati demikian, Politisi asal Partai Demokrat ini mengatakan bahwa TNI menghadapi kendala dalam menunjang peningkatan profesionalitasnya. Salah satunya terkait terbatasnya anggaran. "Kita berhadapan dengan anggaran. Makanya kita di Komisi I ini benar-benar ingin meningkatkan profesionalitas itu dengan mencapai yang namanya MEF (minimum esesnial force) atau kebutuhan minimal. Dan ini sangat-sangat dirasakan," ucapnya.

Pakar telekomunikasi dan informatika ini mencotohkan, betapa TNI menghadapi kendala dalam sarana dan pra sarana. "Contoh kemarin, ketika terjadi tragedi jatuhnya pesawat CASA 212-200. Itu sebenarnya, TNI itu tidak harus terlibat lansung. Yang terlibat adalah SAR. Karena keterbatasan sarana dan pra sarana dari SAR, akhirnya TNI juga harus dilibatkan juga dengan Polri. Dan sebenarnya keterbatansan sarana dan pra sarana itu kelihatan sekali," ucapnya.

Sumber : Jurnas

Menhan Raker Bersama Komisi I DPR Membahas Belanja Alutsista 2010-2014

JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, Senin (3/10) di Ruang Rapat Komsisi I DPR RI, Jakarta. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq dengan agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemhan/TNI Tahun Anggaran 2012 dan Pengadaan Alutsista TNI melalui Pinjaman Luar Negeri (PLN) 2010-2014.

 

Turut mendampingi Menhan dalam Raker tersebut Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan  Mayjen TNI R. Ediwan Prabowo, S.IP dan sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan. Hadir pula pejabat dari Mabes TNI dan Mabes Angkatan antara lain Kasum TNI, Wakasad, Wakasal dan Wakasau.

Terkait dengan RKA Kemhan/TNI TA. 2012, Menteri Pertahanan menjelaskan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 215/KMK.02/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2012, Kemhan dan TNI mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp. 64.437,00 M.

Lebih lanjut dijelaskan Menhan, untuk rencana penggunaan Pagu Anggaran  Kemhan/TNI TA 2012 menurut jenis belanja yang meliputi  belanja pegawai 42,18 % sebesar Rp. 27.181,42 M,  belanja barang 17,72 % sebesar Rp. 11.416,20 M dan belanja modal  40,10 %  sebesar 25.839,39 M.

Sementara itu, terkait dengan pengadaan Alutsista TNI melalui PLN 2010-2014, Menhan menjelaskan dalam Blue Book Bappenas tanggal 19 September 2011 anggaran pengadaan Alutsista TNI melalui PLN 2010-2014 sebesar USD 6,557,360.00.

Menhan menegaskan bahwa pengadaan Alutsista kedepan yang dibiayai APLN 2010-2014 akan diprioritaskan untuk pengadaan buatan dalam negeri. Apabila dari dalam negeri juga belum memungkinkan, maka pengadaan dilakukan dari luar negeri dengan syarat joint production (produksi bersama), meminta offset dan sedapat mungkin dilakukan dengan kompensasi trade-off.

Menhan menambahkan, dalam rangka pengawasan dan percepatan proses pengadaan Alutsista TNI 2010-2014, Menhan mengatakan pemerintah telah membentuk High Level Committe (HLC) saat Rapat Kabinet Terbatas yang dipimpin oleh Presiden pada tanggal 11 Agustus 2011.

HLC ini diketuai oleh Wakil Menteri Pertahanan dan beranggotakan lintas instansi antara lain, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Bappenas,Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP).Terkait dengan HLC ini, secara khusus Wamenhan menjelaskan kepada Komisi I DPR RI bahwa HLC ini dibetuk dalam rangka pengendalian, pengawasan dan percepatan pengadaan Alutsista TNI. “Sasaran dari tim pengendali adalah mulai pada saat perencanaan maupun pelaksanaan dalam skema pengadaan dan pembiayaan Alutsista TNI”, ungkap

Wamenhan.

Sumber : DMC

HUT TNI 2011 Akan Dimeriahkan Formasi Delta Sukhoi TNI AU

JAKARTA-(IDB) : Formasi Delta lima unit pesawat Sukhoi akan memeriahkan peringatan HUT ke-66 Tentara Nasional Indonesia pada 5 Oktober 2011.

Aksi berupa terbang lintas tersebut ditampilkan lima unit Sukhoi SU-27SK dan SU-30MK dalam gladi bersih peringatan HUT ke-66 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Senin (3/10).

Gladi bersih yang disaksikan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan ketiga kepala staf angkatan itu juga dimeriahkan terbang lintas satu flight pesawat Hawk 100/200.

Selain terbang lintas dua jenis pesawat tempur TNI tersebut, serangkaian hari jadi TNI pada tahun ini dimeriahkan pula atraksi terjun bebas beberapa prajurit dari TNI dan Polri.

Para penerjun itu dikeluarkan dari "perut" pesawat C-130 Hercules yang melintas di atas Markas Besar TNI Cilangkap.

HUT ke-66 TNI juga dimeriahkan beragam atraksi keterampilan bela diri prajurit TNI dan aneka kesenian.

Peringatan HUT ke-66 TNI bertemakan "Dengan Keterpaduan dan Profesionalisme TNI Bersama Komponen Bangsa Siap Menjaga dan Menegakkan Kedaulatan serta Keutuhan NKRI".

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan memimpin langsung peringatan hari jadi TNI yang telah memasuki usia setengah abad lebih.

Pesawat Su-27 SK merupakan pesawat tempur multifungsi, terutama fungsi air superiority atau keunggulan di udara dengan jarak jangkauan jelajahnya yang jauh, serta kemampuan manuver yang tinggi.

Pesawat itu memiliki kemampuan combat radius sejauh 1.500 kilometer serta jarak jelajah maksimal 4.000 kilometer sehingga jika ada pesawat asing masuk wilayah RI dari Timor Leste atau Papua, maka pesawat itu mampu mencegat walaupun lepas landas dari Makassar, Sulawesi Selatan.

Sementara pesawat Su-30, memiliki maximum operating range sampai 5.200 kilometer dan kecepatan tertinggi mencapai 2,3 kali kecepatan suara.

Sumber : Investor

PT DI Bersama Korsel Siap Kembangkan Pesawat Tempur

JAKARTA-(IDB) : PT Dirgantara Indonesia ( PT DI) siap menggarap proyek pengembangan pesawat tempur generasi 4,5 dengan Korea Selatan. Sebanyak 35 staf PT DI kini sudah berada di Seoul buat mematangkan proyek ini.

"Mereka dikirimkan dalam tugas negara yang diberikan kepada PT DI oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan," kata Direktur Teknologi dan Pengembangan Bisnis PT DI, Dita Ardonni Jafri di Jakarta, Senin (3/10).

Kementerian Pertahanan menjadi koordinator program dengan melibatkan TNI-AU, PT DI, ITB, Kementerian Riset dan Teknologi serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Persiapan untuk pembuatan pesawat tempur masa depan yang sementara ini diberi kode KF-X/IF-X (Korea Fighter Experiment/Indonesia Fighter Experiment) tersebut akan berjalan panjang dan sertifikasi baru akan keluar sekitar tahun 2021.

Pesawat tempur akan berkelas di atas F-16 atau Sukhoi-30, namun masih di bawah F-35 Amerika Serikat yang sudah masuk generasi 5.

Di luar Amerika Serikat, baru Indonesia dan Korea Selatan yang serius mempersiapkan pesawat tempur sekelas ini dan dirancang terbang berdaya tahan terbang 4,5 jam dan berdaya angkut 6.000 kg, termasuk sistem persenjataan.

Dalam program ini,  Indonesia berusaha memajukan industri nasional dengan aktif merancang, memproduksi, mengintegrasi dan mengujikan pesawat tempur ini.

Rancangannya diarahkan memenuhi persyaratan operasi jangka pendek, menengah dan jangka panjang TNI AU, disamping guna meningkatkan kemampuan industri, pengembangan teknologi nasional, dan kemandirian sistem pertahanan nasional di masa datang.

Kedua pemerintah telah menandatangani Letter of Intent proyek ini pada 6 Maret 2009 dan Nota Kesepahaman (MOU) pada 15 Juli 2010, lalu Kesepakatan Penjagaan Kerahasiaan  pada 20 November 2010 serta Hak Kekayaan Intelektual dan Persetujuan Proyek pada 11 Maret 2011.

Program KF-X/IF-X memasuki fase pengembangan teknologi selama setahun (2011-2012), kemudian akan memasuki fase pengembangan rekayasa manufaktur mulai 2013 sampai 2020, dan produksi pada 2021.

Sumber : Metrotvnews

Helikopter Tempur Mi-35P TNI AD Semarakkan HUT TNI

JAKARTA-(IDB) : Satu helikopter berkelir hijau gelap diparkir di halaman rumput Markas Besar TNI, Cilangkap, sebagai komponen upacara hari jadi ke-66 TNI pada 5 Oktober nanti. Dua kanon 30 milimeter dan dua selongsong besar peluncur roket menambah sangar penampilan.

Helikopter itu adalah Mil Mi-35P adalah helikopter serang buatan Rusia dan merupakan turunan dari helikopter militer sebelumnya yaitu Mi-24. Dia mengombinasikan kemampuan tembak sekaligus mengangkut tentara, dan julukannya adalah tank terbang.

Ada beberapa versi Mi-35, salah satunya adalah Mi-35P yang dimiliki TNI Angkatan Darat sejak Oktober 2010. Terdapat lima unit Mi-35P yang bermarkas di Skuadron 31/Serbu Pusat Penerbangan TNI-AD.           

Pembelian helikopter tersebut merupakan realisasi perjanjian pemerintah RI dan Rusia pada September 2007 menggunakan fasilitas kredit pembelian luar negeri dari pemerintahan Rusia sebesar 56,1 juta dolar AS atau setara dengan 64,5 miliar rupiah. Harga itu termasuk pencakupan persenjataan dan amunisi serta pelatihan bagi para calon awak pesawat.

Berdasarkan nomenklatur helikopter militer yang dilansir Jane's Defence, Mi-35P memiliki kesamaan fungsi dengan jenis helikopter AH-1 Cobra, UH-60 Black Hawk, AH-64 Apache atau pun Mangusta A129. Masih ada lagi yang cukup sekelas, yaitu Kaman Ka-50 Alligator, juga buatan Rusia.

Di Indonesia, Mi-35P itu dimodifikasi dengan menambahkan senjata mesin fleksibel berkaliber 12,7 mm dan senjata laras ganda dengan kaliber 30mm. Bersanding di antara dua NAS-332 Super Puma, jelas keganasan helikopter berkursi duduk ganda model tandem itu bertambah-tambah.

Helikopter tersebut juga dilengkapi dengan sistem AT-6 tank anti rudal yang berguna dalam operasi kontra kendaraan lapis baja. Masih ada dudukan meriam dan sistem tembak untuk target udara yang bergerak lambat; yang semuanya demi mendukung transportasi pasukan.

Rusia sudah mengekspor beberapa varian helikopter Mi-35 ke sejumlah negara selain ke Indonesia di antaranya Republik Ceko yang memesan 10 helikopter pada 2005-2006, Venezuela dengan 10 Mi-35M pada 2006, serta Brazil yang memesan 12 helikopter Mi-35M pada 2008.

Varian helikopter Mi-35 tersebut banyak dipakai di Afghanistan sejak perang 2001 dan biasanya terbang  membawa 1.470 peluru, 128 roket dan dua rudal anti tank. Jadi bisa dibayangkan bobot maksimal helikopter serang yang mampu pula membawa enam personel itu.

Model awal dari helikopter Mi-35P adalah jenis Mi-24, bisa dibilang tipe ini menjadi model paling mudah untuk dikonversi menjadi model-model lain lebih letal. Dari tipe inilah lalu lahir tipe Mi-35P yang pertama muncul perdana di muka umum pada peresmian batalion-batalion infantri raiders di Jakarta pada 2004.

Mi-35P merupakan helikopter bermesin ganda yang ditujukan untuk memberikan dukungan bagi tentara darat dari jarak dekat, menghancurkan kendaraan lapis baja serta sebagai alat transportasi pasukan atau barang; artinya helikopter ini merupakan alat tempur pasukan infantri yang terbang.

Oleh pilot Soviet yang berbahasa Rusia, Mi-35P dijuluki letayushiy tank atau tank terbang. Konon tubuh dan kanopi kacanya mampu menahan tembakan hingga kaliber 20 milimeter dari jarak cukup dekat. Nama lainnya adalah buaya karena kemiripan bentuk.

Karakteristik lainnya adalah kabin barang dan kokpit terhubung dengan ukuran panjang 2,83 meter, lebar 1,46 meter dan tinggi 1,2 meter sehingga mampu mengangkut delapan tentara yang dapat menembakkan senjata mereka dari jendela samping yang dapat dibuka.

Jumlah baling-baling atas helikopter itu berjumlah lima dengan panjang 17,3 meter sedangkan baling-baling ekor berjumlah tiga dengan panjang 3,9 meter. Panjang sayap adalah 6,5 meter. Helikopter itu dapat terbang hingga kecepatan 335 kilometer per jam dengan jumlah kebutuhan bahan bakar 360 liter avtur per jam.

Bobot di darat helikopter tersebut tanpa muatan adalah 8,5 ton dan mampu mebawa delapan tentara ditambah senjata eksternal berbobot 1,5 ton. 

Sumber : Antara

Anggaran Pertahanan Belum Prioritaskan Kebutuhan Negara Kepulauan

JAKARTA-(IDB) : Anggota Komisi I DPR Effendy Choirie menilai pembagian anggaran pertahanan bagi tiga angkatan dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI) belum mencerminkan kebutuhan pertahanan wilayah Indonesia yang notabene berupa kepulauan.

Pasalnya, akomodasi pertahanan masih dititikberatkan di Angkatan Darat (AD).

"(Anggaran pertahanan) enggak bisa dibagi rata (antara tiga angkatan). Kan harus sesuai prioritas. Kalau menurut saya prioritas sekarang ini AL dan AU. AD jangan prioritas. Negara kita ini negara kepulauan," ujarnya saat ditemui usai Rapat Kerja Komisi DPR dengan Menhan, tentang kebutuhan anggaran Kemhan/TNI 2012-2014, di Gedung DPR RI, Jakarta (3/10).

Effendy yang akrab dipanggil Gus Choi itu menjelaskan, kecenderungan dari Kementerian Pertahanan menyebutkan adanya prioritas anggaran bagi TNI AD. Meskipun sebenarnya anggaran itu lebih banyak dihabiskan untuk gaji prajurit, yang memang jumlahnya jauh lebih besar dari TNI AU maupun TNI AL. Sementara, pembiayaan bagi modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista)-nya tak begitu signifikan.

"AD itu gajinya terlalu besar. Peralatannya tidak terlalu besar, karena (Angkatan) Darat itu menggantungkan fisik."

Sedangkan, AL dan AU yang semestinya diutamakan justru tak begitu mendapat perhatian. Kebutuhan anggaran besar dari kedua angkatan ini, kata Gus Choi, lebih karena mahalnya teknologi yang menjadi tumpuan keduanya.

"Belum bergeser (prioritas anggaranya). Masih heavy (kepada Angkatan) Darat," imbuhnya.

Di lain pihak, Wakil Menteri Pertahanan Syafrie Syamsudin yang juga ditemui usai rapat menuturkan, anggaran pertahanan akan dibagi rata kepada tiga angkatan. Asumsinya, modernisasi sama-sama diperlukan di ketiganya, terutama dari segi varian teknologi.

"Sekarang sama, akan berimbang (anggarannya). Jadi pada masa yang lalu AD itu hanya stabilisasi, AL dan AU itu modernisasi. Sekarang Laut dan Udara dengan Darat levelnya sama-sama modernisasi," jelasnya.

Mantan Pangdam Jaya ini pun memastikan, anggaran AD, AL, dan AU itu sama-sama mengalami kenaikan. Meskipun belum ada kesepakatan dengan DPR tentang berapa angka pasti yang akan dibagi kepada ketiganya, pagu anggaran Rp 64 triliun telah merefleksikannya.

"Tapi anggaran belanja modal yang di dalamnya alutsiasta itu hanya Rp25 triliun. Itulah yang kita bagi berimbang (antara ketiga angkatan)," tutupnya.

Dalam postur RAPBN 2012, Kementerian Pertahanan mendapat alokasi Rp64,4 triliun. Jumlah itu adalah kenaikan anggaran paling besar di antara Kementerian/Lembaga, yang mencapai Rp16,9 triliun atau 35,7%. Tahun sebelumnya, kementerian ini mendapatkan dana Rp47,5 triliun.

Sebesar 40,1% dari anggaran itu atau Rp25,84 triliun di antaranya untuk belanja alutsista. Selain itu, belanja pegawai Rp27,18 triliun (42,2%) dan belanja barang Rp11,41 triliun (17,7%).

Sumber : MediaIndonesia

Bakorkamla Batam Dilengkapi Radar

BATAM-(IDB) : Kantor Satuan Tugas I Badan Koordinasi Keamanan Laut Wilayah Barat di Kota Batam dilengkapi radar yang bisa dipindahkan untuk mendeteksi keberadaan kapal-kapal di perairan setempat dan Selat Malaka.

Dari tiga kantor satuan tugas, baru dua yang telah dilengkapi dengan radar yaitu Batam dan Ambon, sementara Kantor Satgas Manado belum, kata Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Republik Indonesia, Laksamana Madya TNI Didik Heru Purnomo di Batam, Senin.

"Masing-masing radar tersebut bisa mendeteksi kapal hingga jarak 24 mil laut. Keunggulan lain alat tersebut bisa dipindahkan ke tempat yang dianggap membutuhkan pengamanan lebih," kata Didik.

Didik mengatakan, semua kantor satgas akan dilengkapi dengan peralatan tersebut.

Selain bisa mendeteksi kapal, kata dia, alat tersebut juga bisa mengidentifikasi kapal, seperti ukuran dan jenis kapal yang melintas.

"Alat ini sangat sesuai ditempatkan di Batam, mengingat perairan Batam yang mencakup Selat Singapura sangat padat kapal-kapal tanker dan kargo yang melintas," kata dia.

Berdasarkan data Bakorkamla, kata Didik, setiap tahun jumlah kapal yang melintas di Selat Malaka dan perairan Batam mencapai 50.000 unit. Rata-rata adalah kapal besar pengangkut minyak dan barang industri.

"Peralatan pengamanan yang canggih akan sangat mendukung pengamanan perairan tersebut," ujar Didik.

Ia berharap dengan alat tersebut bisa membantu Bakokamla dan petugas pengaman laut lain dalam mengamankan perairan Indonesia bagian barat.

Sebelumnya, pada 31 Mei 2011 lalu Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub juga meresmikan pusat pemantauan lalu-lintas laut "vessel traffic system" (VTC) di Tanjungsengkuang, Batam untuk memantau Selat Malaka.

Dirjen Perhubungan Laut Sunaryo, mengatakan pusat pemantauan dapat mendeteksi jenis kapal, nama kapal, dan pergerakan kapal untuk mencegah kecelakaan laut yang bisa mengakibatkan pencemaran.

VTS memiliki kemampuan mengawasi lalu-lintas laut di selat Malaka dan Singapura dengan jangkauan 12 mil laut.

Ia mengatakan, sebagai jalur pelayaran terpadat di dunia, maka arus lalu-lintas di perairan Selat Malaka dan Singapura harus diawasi.

Sumber : Antara

Joint Production Alutsista Untuk Proses Transfer Of Teknologi

JAKARTA-(IDB) : Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Laksamana TNI Agus Suhartono, menyatakan alat utama sistem persenjataan (alutsista) apabila sudah dapat diproduksi dari dalam negeri, maka dilarang untuk melakukan pembelian dari negara lain.

Paradigma sekarang yang lebih menitikberatkan pada pembelian dari luar negeri, adalah untuk melakukan transfer of technology. "Makanya bentuknya joint production," ujar Panglima TNI di Jakarta, Senin (3/10).

Panglima TNI menambahkan, joint production saat ini dilakukan dengan Korea dalam pembuatan kapal korvet.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno menyatakan industri strategis Indonesia masih belum mampu untuk memproduksi kapal selam. "Makanya kita kirim tenaga ahli ke Korea untuk melakukan transfer or knowledge," tambahnya.

Sumber : MediaIndonesia

Balitbang Kemhan: Membangun Sumber Daya Pertahanan

JAKARTA-(IDB) : Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pertahanan (Kemhan), bisa disebut salah satu motor kemajuan Kemhan. Lembaga yang diawaki Prof Dr Ir Eddy Sumarno Siradj MSc Eng sebagai Kepala Balitbang ini, dinilai banyak memberi inspirasi dan spirit bagi kebangkitan industri pertahanan.

"Kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Balitbang 2010-2014 diarahkan untuk mewujudkan visi Kemhan yaitu membangun pertahanan negara yang tangguh dengan misi menjaga kedaulatan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa," kata profesor kelahiran Tarempa, Kepulauan Riau 8 Maret 1956, di Jakarta baru-baru ini. Karena itu, tutur suami Anniyati serta ayah dari Ichsan Mardani, dan Puri Bestari Mardani ini, renstra ke depan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan strategi pertahanan negara. 

Realisasi Program 2011 

Untuk mendukung Program Kerja Balitbang Kemhan TA 2011, Puslitbang Strahan yang merupakan bagian dari Balitbang Kemhan melaksanakan sejumlah kegiatan Litjianbang, antara lain mengenai pembangunan infra struktur dan program pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan. Secara khusus, Puslitbang Strahan membuat sejumlah program. Yakni, pertama, untuk mewujudkan kemampuan pertahanan nirmiliter dalam lingkup peran dan fungsi kementerian/LPNK di luar bidang pertahanan dalam rangka meningkatkan strategi pertahanan nirmiliter dalam konteks pertahanan sipil (civil defence). 

Kedua, peningkatan pembinaan batas wilayah dalam rangka fungsi pertahanan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Ketiga, dampak pemanasan global dan potensi ancaman terhadap pertahanan negara baik bersifat fisik dan nonfisik. Selanjutnya, juga pengamanan batas maritim RI dengan negara jiran (pihak terlibat), pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan, dan konsepsi pengamanan wilayah udara RI. 

Meski demikian, ada sejumlah masalah aktual yang sedang dikaji Puslitbang Strahan. Yaitu, pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan. Di mana, arahnya adalah mewujudkan daerah perbatasan sebagai beranda depan negara yang terintegrasi dengan daerah pusat pertumbuhan. Untuk itu, perlu kebijakan yang jelas, perencanaan yang sistematis, dan orientasi jangka panjang, serta pelaksanaan secara terpadu dan pengendalian yang efektif.

"Pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, karena alasan otonomi daerah, jika dijadikan beranda depan bangsa, maka semestinya infrastruktur di daerah-daerah itu harus cukup tersedia, seperti jalan, jembatan, akses informasi yang semuanya sangat bermanfaat dari aspek pertahanan keamanan," ucapnya. 

Puslitbang Sumber Daya Pertahanan (Sumdahan) memiliki sejumlah program kerja. Antara lain, pemberdayaan perempuan dalam PKBN di wilayah perbatasan; analisis kesiapan sumber daya manusia (SDM) komponen pendukung dalam rangka pertahanan negara. 

Kemudian, peran aparat pemerintah daerah dan TNI dalam menanggulangi bencana alam guna membangun pertahanan negara; persepsi masyarakat atas pelaksanaan peran TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; dan peran seni dan budaya nasional untuk meningkatkan rasa cinta Tanah Air dalam mendukung pertahanan negara. 

Untuk tahun 2011, Balitbang Kemhan berupaya merealisasikan program di bidang material. Yaitu, desain/ rancang bangun dan konstruksi dasar badan kapal patroli cepat (FPB); desain tentang pembuatan tank ringan APC; prototipe alat komunikasi (alkom) Manpack VHF/FM Ground to Air (GTA); dan prototipe munisi tajam high explosive (HE) kaliber 90 mm. 

Meski demikian, ada sejumlah masalah yang sedang dikaji Puslitbang Sumdahan. Yakni, melakukan penelitian dan pengkajian tentang penyediaan air bersih bagi prajurit di perbatasan. Di mana, keberadaan prajurit TNI di daerah perbatasan sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara dari ancaman negara lain. "Agar prajurit dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, mereka seyogianya didukung perlengkapan dan bekal yang memadai," ujarnya. 

Salah satu bekal yang vital bagi prajurit TNI adalah ketersediaan air bersih. Prof Dr Ir Eddy Sumarno Siradj MSc Eng mencontohkan, wilayah perbatasan Pulau Miangas dan Pulau Rote merupakan wilayah dengan sumber daya air tawar yang minimal. "Dihadapkan pada perkembangan teknologi manufaktur dan kesehatan, telah ditemukan inovasi teknologi pembersihan air melalui sistem osmosis, penukar ion, pengembangan uap air. Ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi air bersih dan air minum prajurit TNI yang bertugas di daerah perbatasan yang sumber daya airnya terbatas," katanya. 

Sementara itu, Prof Eddy menyebutkan, Puslitbang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan (Iptekhan) juga terus merealisasikan sejumlah program. Antara lain, pembuatan prototipe body armour yang meneliti alumunium dan paduannya untuk substitusi sebagian peranan baja untuk rantis; pembuatan Model Warhead dan Impact Fuze Rocket kaliber 200 mm; pembuatan prototipe Gliding Smart Bomb; pembuatan prototipe radar; litbang pembuatan naskah kajian antiradar (nonferro) untuk coating pada alutsista TNI yang meneliti tentang cara memperoleh anti radar pada alut sista. 

Peralatan Matra Darat 

Pembuatan Prototipe Munisi Tajam High Explosive (HE) Kal 90 mm untuk Tank Scorpion, pada Tahun Anggaran 2011 sebagai lanjutan dari pembuatan Munisi Kal 90 mm untuk latihan (exercise) untuk Tank Scorpion di mana Munisi Kaliber Besar (MKB), sangat diperlukan namun buatan luar negeri. 

Sehingga TNI selalu membeli dari luar negeri dengan harga mahal. "Untuk itu, Puslitbang Alpalhan Balitbang Kemhan melalui penelitian TA 2011 mencoba membuat sendiri melalui reverse engineering bekerja sama dengan industri dalam negeri, meski belum seluruhnya buatan dalam negeri, misalnya fuze dan TNT, diharapkan pada tahun anggaran 2013 sudah dapat dibuat di dalam negeri," ujar Prof Eddy. 

Dia menjelaskan, Kementerian Pertahanan telah melaksanakan kerja sama dengan Korea Selatan dalam pembuatan pesawat KFX/ IFX. Ini merupakan program pengembangan pesawat tempur generasi 4,5 yang ditawarkan pemerintah Korsel kepada Indonesia untuk dikembangkan bersama.

Selain untuk meningkatkan kemampuan pertahanan, keikutsertaan Indonesia dalam program ini adalah guna mengoptimalkan kemampuan industri nasional dalam merancang dan memproduksi pesawat tempur dan meningkatkan kemampuan dalam menguasai teknologi militer. 

Sumber : SuaraKarya

TNI Tetap Memilih Pesawat F-16 Hibah

JAKARTA-(IDB) : Sikap itu disampaikan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dalam keterangan pers di Markas TNI Cilangkap, Jakarta Timur. "Dengan membeli, alokasi anggaran lebih besar dibanding meretrofit pesawat hibah, jadi kita arahnya ke sana," ujar Agus kepada wartawan.

Panglima TNI menjelaskan, anggaran yang diberikan untuk pengadaan alut sista pesawat telah disetujui DPR sebesar 430 juta Dollar. Namun jauh itu jauh dari harga 6 pesawat baru F-16 blok 52 asal Amerika yang berkisar 700 juta Dollar.

Dengan perhitungan anggaran yang diberikan DPR, menurut Panglima TNI, memungkinkan untuk meretrofit 24 pesawat F-16 blok 24 hibah dari Amerika. "Angaran yang disetujui DPR, bisa meretrofit pesawat hibah menjadi setara dengan pesawat F-16 blok 32," kata Agus.

Kepala Staff Angkatan Udara Marsekal Imam Sufaat di tempat sama membenarkan keinginan TNI untuk tetap memilih menerima hibah F-16 dari Amerika. "Jauh hasil yang akan didapat dari membeli dengan menerima hibah, meski harus meretrofit pesawat F-16 dulu, kemampuan dari hibah bisa menambah jumlah pesawat lebih besar jumlahnya,' ujar Imam

Sebelumnya Komisi I DPR memberikan opsi kepada mabes TNI dalam menerima atau membeli pesaawat F-16 dalam pengadaan alutsista TNI AU setelah adanya tawaran dari Amerika Serikat. Pertama, pemerintah diminta membeli enam pesawat tempur F-16 Block 52 yang merupakan pesawat jenis baru untuk menampilkan efek getar dan daya tangkal yang cukup. Kedua, menerima hibah dengan syarat bisa di-up grade dengan melibatkan BUMN industri pertahanan.

Sumber : Indosiar

Panglima TNI Mempersilahkan Kalau Pemerintah Daerah Ingin Hibah ALutsista

JAKARTA-(IDB) : Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Laksamana Agus Suhartono mempersilakan daerah-daerah untuk menghibahkan alat utama sistem persenjataan kepada Kementerian Pertahanan apabila daerah mampu dan memerlukan pengamanan untuk wilayahnya. Kementerian Pertahanan akan menyerahkan alutsista hibah tersebut kepada pasukan TNI.

"Silakan pemerintah daerah yang merasa mampu dan memerlukan untuk mengamankan wilayahnya karena kondisi alutsista TNI di wilayah tersebut kekurangan," katanya usai memimpin gladi resik upacara peringatan HUT ke-66 TNI di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin 3 Oktober 2011.

Keuntungan dari memberikan hibah ini adalah pemerintah daerah bisa mengoptimalkan penggunaan alutsista tersebut, tapi yang mengawakinya tetap TNI. Agus sebelumnya mengatakan adanya keinginan dari pemerintah daerah untuk membantu pengadaan alutsista bagi TNI. Hal itu, kata Agus, dimungkinkan melalui mekanisme hibah. Pemerintah daerah membuat atau membeli alutsista, lalu dihibahkan kepada Kementerian Pertahanan.

Hibah alutsista dari daerah kepada TNI contohnya seperti yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kalimantan Timur beberapa waktu lalu. Saat itu Pemda menghibahkan helikopter dan lahan untuk pembangunan markas dan landasan pesawat TNI di wilayah perbatasan Kalimantan.

Kementerian Pertahanan selanjutnya memberikan peralatan ini kepada TNI. "Memang ada kekhawatiran seolah TNI menjadi bagian dari daerah. Namun perlu kami sampaikan bahwa pada dasarnya apa yang dihibahkan pemerintah daerah menjadi aset nasional," kata Panglima.

Aset itu pun tidak selalu digunakan di pangkalan TNI yang ada di daerah pemberi hibah. "Bisa kami gunakan untuk seluruh wilayah kesatuan RI. Namun kami berkomitmen, utamakan daerah yang memberikan hibah tersebut," katanya. Aset alutsista yang berasal dari hibah itu, kata dia, akan diprioritaskan untuk daerah pemberi pada saat kondisi-kondisi damai.

Sumber : Tempo

PT DI Gandeng Airbus Military Produksi Bersama CN-295 Pesanan TNI AU

JAKARTA-(IDB) : PT Dirgantara Indonesia (DI) kembali melakukan kerja sama dengan perusahaan manufaktur pesawat Airbus S.A.S. Salah satu bentuk kerja sama tersebut yakni dalam produksi pesawat pesanan TNI AU Airbus Military’s CN 295.

"Kita lakukan lagi kerja sama dengan Airbus karena kan sebenarnya sudah sejak dahulu kita bekerjasama karena krisis 1998 sempat terhenti," ungkap Direktur Utama Dirgantara Indonesia Budi Santoso ketika ditemui di Kantor Menteri Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (3/10/2011).

Dijelaskan Budi, kerja sama tersebut dalam hal produksi bagian-bagian pesawat, teknologi hingga lisensi pemesanan pesawat untuk di ekspor keluar. Adapun khusus pesanan TNI AU dimana berupa CN 235 juga akan dikerjakan Dirgantara dengan menggunakan lisensi Airbus.

"TNI AU memesan 9 pesawat pengganti Fokker 27 yakni CN 295 lisensi khusus dari Airbuss. Jadi kita akan memproduksi pesawat tersebut," terangnya.

Ia menambahkan, untuk pesawat yang akan diekspor antara lain CN 212 untuk Thailand dan CN 320 berupa komponennya. "Masih banyak yang lainnya tapi pada intinya kerjasama ini akan mendorong peningkatan kinerja PT DI untuk menguasai market share Asia Pasifik," tegas Budi.

Untuk itu, Budi menambahkan restrukturisasi kinerja keuangan perusahaan akan dilakukan terlebih dahulu dengan menunggu kucuran skema Penyertaan Modal Negara (PMN) melalui PPA sebesar Rp 700 miliar.

"Jadi sudah pas, untuk pengembangan teknologi dan lisensi itu dari Airbus sedangkan untuk restrukturisasi dari PMN melalui PPA sebesar Rp 700 miliar," tukasnya.

Sumber : Detik