JAKARTA-(IDB) : Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Vietnam menyepakati peningkatan kerja sama di bidang politik, hukum, dan keamanan (polhukam). Kerja sama itu akan dilakukan dalam bentuk dialog bilateral, hubungan diplomatik, patroli perairan, serta upaya memerangi kejahatan lintas batas negara.
Hal itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada keterangan pers bersama dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/9). Keterangan pers disampaikan seusai Presiden melakukan melakukan observasi bersama atas kerja sama yang telah dilakukan.
"Keadaan umum, keadaan bilateral Vietnam - Indonesia dewasa ini dalam keadaan baik, kuat, dan terus berkembang. Kita bersepakat untuk lebih meningkatkannya lagi di waktu yang akan datang," kata Yudhoyono.
Presiden menambahkan kedua pemerintahan akan meningkatkan dialog bilateral dan hubungan diplomatik. "Joint cooperation pada tingkat Menlu akan lebih kita aktifkan di masa mendatang," kata Yudhoyono.
Selain itu, kerja sama di bidang pertahanan menjadi perhatian utama kedua kepala pemerintahan. "Kita akan tingkatkan kerja sama di bidang pendidikan, pelatihan, dan saling kunjung di antara perwira militer," kata dia.
Kerja sama pertahanan juga akan dilakukan dalam bentuk patroli bersama di wilayah perairan kedua negara. "Untuk mencegah insiden-insiden yang tidak perlu," lanjut Yudhoyono seraya mengatakan akan meningkatkan kerja sama di bidang hukum, utamanya memerangi kejahatan transnasional.
Kunjungan PM Vietnam ini merupakan kunjungan perdana setelah terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Vietnam. Sebelumnya, Nguyen juga pernah ke Indonesia pada masa jabatannya yang pertama, yaitu pada 8 Agustus 2007. Pada kunjungan kali ini, Nguyen datang bersama istrinya, Tran Ran Kim, serta beberapa delegasi.
Sementara itu, PM Nguyen mengatakan kerja sama bidang Polhukam ditujukan agar perdamaian dan stabilitas di kawasan ASEAN tetap terjaga. "Kami sepakat pengembangan hubungan kerja dua negara dilakukan demi perdamaian, stabilitas kerja sama, dan perkembangan di kawasan," kata Nguyen.
Perbatasan
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan pemerintah Indonesia dan Vietnam berkomitmen untuk segera menyelesaikan pembahasan mengenai perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kedua negara. ZEE adalah kawasan dalam lingkup 200 mil dari pangkal pantai sebuah negara.
"Sudah ada tekad dari kedua negara untuk mengintensifkan perundingan perbatasan laut, dalam hal ini adalah ZEE kedua negara. Sudah berjalan beberapa kali putaran, dan seperti diarahkan Presiden dan PM ini sekiranya bisa dituntaskan secepat mungkin," kata Marty.
Komitmen pembahasan ZEE ini sudah dimulai sejak kunjungan Presiden Yudhoyono ke Vietnam pada 2010. Percepatan pembahasan tentang hal itu mungkin akan dilakukan dalam empat bulan ke depan.
"Ini penting, dalam arti konteks yang lebih luas karena kita ingin bisa agar keberhasilan perundingan ini akan menunjukkan kepada negara-negara kawasan bahwa masalah perbatasan bisa diselesaikan lewat perundingan," kata Marty.
Menurut dia, kesepakatan tentang batas maritim antarnegara tidak bisa dicapai dalam waktu yang singkat karena ada prosedur dan forum-forum khusus yang harus dilalui.