Prototipe Rantis 4x4 Produksi TNI

JAKARTA-(IDB) : TNI kini memiliki Kendaraan Taktis (Rantis) 4 x 4 yang dikenal dengan 4-Wheels Drive (4WD atau 4 x 4) yaitu kendaraan taktis yang memiliki tenaga penggerak pada keempat rodanya, dengan tujuan untuk mendapatkan traksi yang memadai dalam segala kondisi jalan. 

Penyerahan prototipe Rantis hasil Working Group TNI kepada Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, SE. dilakukan di Mabes TNI Cilangkap, Senin (8/8).

Dalam paparannya kepada Panglima TNI dan pejabat TNI, Kepala Subdinas Materiil Utama (Kasubdismatut) Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD (Dislitbangad) Kolonel Kav Rihananto selaku Kepala Pelaksana Kegiatan (Kalakgiat) Rantis 4 x 4 TNI menyampaikan bahwa kendaraan tersebut dapat digunakan di medan yang berat seperti tanjakan terjal, jalan licin ataupun jalan yang berlumpur. 

Beberapa negara telah mengadopsi kendaraan taktis 4 x 4 untuk kepentingan militernya seperti AS (HUMVEE), Italia (IVECO), Cina (DongFeng Hummvee), Spanyol (EURO VAMTAC), Brazil (AV-VB4 RE 4 x 4 GUARA), Perancis (SHERPA) dan beberapa negara lainnya.

Cara kerja dari kendaraan 4 x 4 adalah mesin dihubungkan dengan differensial tengah (transfer case) yang membagi tenaga ke roda belakang dan roda depan. Karena pada saat menggunakan penggerak 4 roda, penggunaan energi lebih tinggi. Biasanya penggerak 4 roda hanya digunakan pada saat dibutuhkan saja, dengan mengaktifkan melalui tombol atau tuas tertentu.

Kendaraan taktis yang dimiliki oleh TNI saat ini belum standar, yakni terdiri dari beberapa produk seperti CJ-7 (USA), BEIJING (China), ISUZU OZ (Jepang), KIA KM-420 (Korea), LANDROVER (Inggris), UAS (Rusia) dan OVERLAND (Inggris) buatan tahun 1979 -1981.

Konsekuensi dari keanekaragaman tersebut berdampak terhadap rumitnya pengoperasionalan dan pemeliharaan termasuk tukar alih suku cadang sehingga berpengaruh juga terhadap biaya pemeliharaan satuan. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka dibentuklah Working Group TNI guna mewujudkan suatu Prototipe Kendaraan Taktis 4 x 4 yang dapat mengakomodir operational requirement satuan-satuan manuver maupun untuk kepentingan pengamanan TNI.

Selain itu pula diharapkan ke depan terdapat keseragaman/standarisasi kendaraan taktis TNI. Mengacu kepada konsep Minimum Essential Forces (MEF) diharapkan TNI pada 2014 dapat memenuhi kebutuhan alut sista dengan prioritas produksi dalam negeri serta dalam rangka kemandirian alut sista.

“Selain dari personel TNI juga disertakan mitra industri untuk mendukung kegiatan pengerjaan teknis yaitu : PT. AUTOCAR, PT. Pindad, PT. Yudistira, PT. Petrodrill, PT. Gajah Tunggal, PT. Krakatau Steel, PT. Pilar Mas Kursindo, PT. Indo Pulley Perkasa dan PT. Alam Indomesin Utama. Tampilan Rantis 4 x 4 tetap mengacu pada filosofi Hummvee USA, karena terbukti cukup tangguh, stabil dan flexible,” jelas Kolonel Kav Rihananto.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menyampaikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan oleh Working Group TNI, sehingga dapat mewujudkan prototipe Rantis 4 x 4 yang direncanakan. Namun demikian, Panglima TNI mengharapkan prototipe ini terus disempurnakan sehingga dapat menghasilkan desain yang maksimal sesuai kebutuhan pengguna.

Sumber: Poskota

Senjata Anti Tank Produksi Pindad Yang Mematikan

JAKARTA-(IDB) : PT. Pindad (Persero), punya tiga produk Senapan Penembak Runduk (SPR) atau senapan sniper anti material tank yang berkualitas dunia. Senapan ini bisa menembus baja yang tebalnya 3 sentimeter dari jarak 900 meter.

SPR produksi PT Pindad ada tiga varian, SPR 1, SPR 2 dan SPR 3.

SPR 1 di desain menggunakan munisi kaliber 7,62 mm dengan jarak efektif 900 m.

SPR 2 dengan sistem bolt action dan menggunakan munisi berkaliber 12,7 mm, pada jarak efektif 500 meter mampu menembus berbagai jenis material bahkan baja dengan ketebalan 2 sentimeter mampu di robeknya.

SPR 3 dengan kemampuan yang relatif sama dengan pendahulunya namun lebih kuat dan dapat merobek baja dengan ketebalan 3 sentimeter.

Dari hitungan, produksi SPR-2 harga lebih murah dan fungsi sama hebatnya, apalagi jika dibandingkan Black Arrow M93 yang harganya di atas Rp 1 miliar per pucuk.

Senapan penembak jitu antimaterial, di pasaran harganya rata-rata sangat mahal, sehingga negara-negara pembeli dan dari non- produsen yang keuangannya cekak, biasanya terbatas memiliki. 

Sumber: Tribun

Mematangkan Perencanaan Menuju Pemantapan Kinerja Pertahanan

JAKARTA-(IDB) : Sebagaimana diatur Keputusan Menteri Pertahanan (Kepmen) Nomor: Kep/268/M/ XII/ 2009, visi-misi Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan (Renhan Kemhan) adalah, mewujudkan pertahanan negara yang tangguh, dengan misi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan bangsa.

Sementara itu, dalam konteks pertahanan negara, diperlukan anggaran yang memenuhi unsur-unsur pertahanan negara. Dalam hal ini dirumuskan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Renhan Kemhan dengan tugas yaitu, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perencanaan pertahanan (Permen Nomor: Per/01/M/VIII/ 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kemhan).

Menurut Dirjen Renhan Kemhan Marsda BS Silaen SIP, di Jakarta, kemarin, alokasi anggaran pertahanan 2011 sebesar Rp 47.498,50 miliar atau sebesar 0,68 % terhadap produk domestik bruto (PDB). "Rencana kebutuhan alokasi pagu anggaran pertahanan negara sesuai postur pertahanan negara tahun 2010-2014 sebesar 1,8 % sampai 2,1% PDB. Sedangkan ketersediaan alokasi anggaran pertahanan sesuai RPJMN (base line) tahun 2010-2014 sebesar Rp 279.862,47 miliar yang belum mencapai target 1,8 % sampai 2,1 % dari PDB," ujarnya.

Dia menyebutkan, kebijakan untuk mencukupi atau menaikkan pagu indikatif pertahanan negara pada Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014, dalam rangka pemenuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI terdiri atas beberapa hal.

Yaitu, Rencana Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alutsista TNI Tahun 2011-2014 sebesar Rp 50 triliun. Dan esuai direktif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 4 Mei 2010 yakni, pertama anggaran pertahanan akan ditingkatkan menjadi 1,0-1,5 % PDB tahun 2015. Kedua, pengembangan personel mengikuti konsep zero growth (dinamis) dan right sizing.

Ketiga, pengadaan alutsista diutamakan produksi dalam negeri. Keempat, pengadaan alutsista dari luar negeri hanya jenis yang betul-betul belum dapat diproduksi di dalam negeri dan sebanyak-banyaknya melakukan transfer teknologi.

Selanjutnya, soal APBN perubahan (APBN-P), Dirjen Renhan mengatakan, dalam percepatan pemenuhan kekuatan pokok minimal alutsista TNI 2010-2014, Kemhan dan TNI memerlukan anggaran sebesar Rp 149,78 triliun untuk pengadaan dan perawatan serta pemeliharaan alutsista. "Sementara alokasi anggaran base line yang tersedia sesuai RPJMN Tahun 2010-2014 hanya sebesar Rp 99,78 triliun, sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp 50 triliun,"ucapnya.

Menurut dia, hasil rapat dengar pendapat Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Panglima TNI tanggal 19-20 Oktober 2010, di antaranya adalah, pertama, Komisi I DPR dan pemerintah bersepakat untuk memenuhi kebutuhan anggaran modernisasi alutsista Renstra Tahap I (2011-2014) yang masih ada gap sebesar Rp 50 triliun dari kebutuhan total Rp 150 triliun (untuk pengadaan, pemeliharaan dan perawatan alutsista).

Kedua, Untuk Tahun Anggaran 2011, alokasi anggaran percepatan pemenuhan alutsista mendapat tambahan dari dana optimalisasi sebesar Rp 2,0 triliun dan masih ada kekurangan sebesar Rp 9 triliun yang diupayakan dipenuhi dalam APBN-P 2011 melalui mekanisme pembahasan anggaran antara pemerintah dan Badan Angaran DPR.

Berkaitan dengan hal tersebut, tutur dia, Kemhan dan TNI pada 2011 mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 9.278,96 miliar, percepatan MEF sebesar Rp 9 triliun dan tambahan anggaran mendesak non-MEF sebesar Rp 278,96 miliar. Dari ajuan tersebut sesuai RAPBN-P 2011, Kemhan dan TNI direncanakan didukung sebesar Rp 2.485,4 miliar. "Ini diprioritaskan untuk pengadaan dan perawatanserta pemeliharaan alutsista TNI serta pembangunan lanjutan PMPP TNI," katanya.

Kesejahteraan Prajurit

Mengenai alokasi anggaran Kemhan yang diterima dalam RAPBN 2012, kebutuhan pembangunan pertahanan, dan komposisi ketiga Matra TNI (AD, AL dan AU) dan UO Mabes TNI dan Kemhan, B Silaen menjelaskan, dalam RAPBN 2012, Kemhan mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp 64.437,00 miliar.

"Ini belum mencukupi, karena anggaran belanja pegawai lebih besar dibandingkan belanja barang maupun belanja modal," ujarnya seraya menyebutkan rinciannya. Yaitu, belanja pegawai Rp 27.181,42 miliar (42,18 %), belanja barang Rp 10.186,80 miliar (15,81 %), belanja modal Rp 27.068,78 miliar (42,01 %), total Rp 64.437,00 miliar.

Meski demikian, Kemhan memiliki komitmen besar untuk terus meningkatkan kesejahteraan prajurit. Menurut Dirjen Renhan, dalam rangka perbaikan kesejahteraan anggota TNI dan PNS, Kemhan/TNI setiap tahun berupaya meningkatkan kesejahteraan prajurit melalui beberapa hal.

Pertama, perbaikan gaji pokok TNI dan PNS serta pensiunan rata-rata 13 % dalam enam tahun terakhir, dan dalam TA 2012 direncanakan naik sebesar 10 %. Kedua, Pemberian gaji ke-13. Ketiga, peningkatan uang lauk pauk (ULP) TNI (2006 Rp 25.000, 2011 Rp 40.000, dan rencana 2012 sebesar Rp 45.000).

Keempat, pemberian tunjangan operasi keamanan bagi prajurit TNI dan PNS yang bertugas di wilayah pulau-pulau kecil terluar. Ini diberikan mulai tahun 2010 dengan besaran sebagai berikut. Pertama, sebesar 150 % dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau-pulau kecil terluar tanpa penduduk.

Kedua, sebesar 100 % dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau-pulau kecil terluar berpenduduk. Ketiga, sebesar 75 % dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah perbatasan. Keempat, sebesar 50 % dari gaji pokok bagi yang bertugas mobile di wilayah udara dan laut perbatasan. Kelima, memberikan perbaikan remunerasi (tunkin) terhitung Juli 2010 untuk mendukung program reformasi birokrasi.

Selain itu, pemanfaatan industri pertahanan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI juga terus digalakkan. "Dalam pemenuhan kebutuhan alutsista TNI, diprioritaskan hasil produksi industri pertahanan dalam negeri," kata Dirjen Renhan.

Oleh karena itu, tutur dia, dalam pelaksanaan pengadaan melibatkan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) yaitu PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, PT LEN, PT Inti, PT Dahana Indonesia, dan BUMN lainnya serta perusahaan swasta nasional. 

Sumber: SuaraKarya

Pulau Morotai Akan Dijadikan Pangkalan Tempur TNI

JAKARTA-(IDB) : Komisi I DPR RI menilai Pulau Morotai layak dijadikan Pangkalan Militer Tentara Nasional Indonesia (TNI).  Letak Geografis yang strategis merupakan pulau terdepan dan wilayah pintu gerbang masuk Indonesia melalui Samudera Pasifik, bertetangga dengan Asia Timur, dan berada pada jalur utama menuju Australia dan Selandia Baru.

Demikian dorongan Komisi DPR RI bidang Pertahanan saat melakukan pertemuan dengan Pangdam XVI/Patimura, Danlanal Maluku Utara serta Danlanud Morotai, Senin (25/7), Kunjungan Kerja di Provinsi Provinsi Maluku Utara.

Anggota Komisi I Teguh Juwarno, Pulau Morotai merupakan wilayah pulau terdepan dari NKRI. Pulau  Morotai pernah dipilih Amerika serikat untuk menjadi lokasi Pangkalan militer dalam menghadapi jepang.

Dia menilai ada kontek penentuan tempat. Selain untuk kepentingan pertempuran dengan jepang, tentu ada pemikiran geostrategic lokasi . “Saya mendorong agar lokasi Pulau Morotai dapat dijadikan Pangkalan Militer oleh TNI,” tegas Teguh Juwarno dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

Sumber: DPR

Neraca Perdagangan Pindad Meningkat Dari Tahun Ke Tahun

BANDUNG-(IDB) : Direktur Utama PT Pindad (Persero) Adik Avianto Soedarsono mengatakan sejak 2007, perusahaan persenjataan nasional ini berkembang dari sisi produksi, pangsa pasar hingga penjualan.

Tahun 2009, total penjualan untuk alutsista mencapai Rp773 miliar dan nonalutsista mencapai Rp213 miliar, kemudian 2010, total penjualan alat utama sistem persenjataan (alutsista) menembus Rp675 miliar dan nonalutsista mencapai Rp416 miliar.

"Tahun ini, total penjualan alutsista mencapai Rp903 miliar dan non alutsista mencapai Rp510 miliar," ujar Adik.

Menurut dia, kendala yang masih dihadapi dalam pengembangan industri persenjataan nasional adalah kebutuhan bahan baku karena kebanyakan masih merupakan impor dari negara lain.

"Kami lebih senang kalau dapat bahan baku dari dalam negeri karena proses lebih mudah dipantau dan diperhatikan. Kami sedang mengupayakan itu," katanya.

Dari total penjualan PT Pindad tahun ini, 80 persen untuk kebutuhan Tentara Nasional Indonesia (TNI), 10 persen untuk kepolisian, 5 persen untuk ekspor, dan 5 persen untuk kebutuhan lainnya.

Sementara dari produksi dan penjualan alutsista hingga saat ini masih didominasi oleh kendaraan khusus tempur sebesar Rp398 miliar, amunisi yang mencapai Rp341 miliar, dan senjata Rp164 miliar.

Sedangkan dalam nota keuangan APBN 2011, PT Pindad memperoleh alokasi anggaran Rp400 miliar dan meningkat menjadi Rp558 miliar dalam APBN Perubahan 2011.

Sumber: MediaIndonesia

TNI Wajib Mempergunakan Alutsista Dalam Negeri

BANDUNG-(IDB) : Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan industri pertahanan dan keamanan dapat menjadi pilar strategis dan daya dukung bangsa yang secara keseluruhan mendukung perekonomian nasional.

Karena strategis industri ini juga masuk dalam MP3EI dan secara spesifik ditempatkan di koridor Jawa. Dan untuk sukses harus ada keberpihakan.

" Pemerintah telah memberikan instruksi peralatan persenjatan yang sudah bisa dibuat wajib digunakan dalam negeri," ujarnya saat kunjungan kerja ke PT Pindad di Bandung, Minggu (7/8).

Namun, menurut Hatta tersebut tidaklah cukup, karena potensi pengembangan industri ini sangat besar dan tidak ada negara dapat maju tanpa dukungan ilmu pengetahuan serta industri alutista yang memadai.

"Kita bersyukur Pindad tidak membawa beban masa lalu atau utang yang memberatkan dan kita telah sepakat dengan DPR untuk melakukan restrukturisasi serta memberikan injeksi modal untuk tumbuh sehat," ujarnya.

Untuk itu, ia mengharapkan setelah disuntik modal, PT Pindad dapat lebih transparan dan akuntabel agar nantinya tidak lagi bergantung kepada dana APBN.

"Tentunya kita ingin Pindad menjadi basis industri senjata terkemuka di ASEAN dan dunia," ujar Hatta.

Menurut dia, banyak tenaga kerja Indonesia yang cerdas dan tengah dibidik untuk bekerja sekaligus mengembangkan industri pertahanan di negara lain.

"Sering sekali para tenaga ahli kita diming-imingi untuk pindah ke negara lain untuk mengembangkan industri pertahanan mereka. Hal ini sangat disayangkan," kata dia.

Sumber: MediaIndonesia

Pindad Tawarkan Bom Tajam BT250 Dan Senjata Sniper Versi Terbaru Kepada TNI

BANDUNG-(IDB) : PT Pindad, Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam produksi persenjataan perang, mengaku kesulitan menjual produk buatannya pada pemakai terbesar di dalam negeri, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Untuk beberapa jenis senjata, TNI memilih impor daripada membelinya dari dalam negeri, PT Pindad.

"Contohnya, bom tajam BT-250. Kami sudah menawarkan produk ini sejak 10 tahun, tetapi belum juga diambil sampai sekarang," ujar Direktur Utama PT Pindad Adik Avianto Soedarsono di Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/8/2011), saat memaparkan materi tentang Dukungan PT Pindad (Persero) Dalam Membangun Pertahanan dan Keamanan Negara kepada Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Menurut Adik, tahun 2011, Pindad belum menandatangani satu kontrak pembelian pun dengan TNI, akibat lambatnya proses anggaran. Padahal, TNI adalah pangsa pasar Pindad yang terbesar, yakni 80 persen dari total penjualan.

"Kami perkirakan penjualan ke TNI bisa mencapai Rp 900 miliar, sedangkan ke Polri hanya Rp 8 miliar. Sehingga total penjualan mencapai Rp 1,4 triliun," ujarnya.

Adik menyebutkan, harga jual senjata yang ditawarkan rata-rata masih jauh lebih murah dibandingkan senjata yang dibeli TNI. Sebagai contoh, senjata khusus penembak jitu (sniper) yang dimiliki TNI mencapai Rp 450 juta per unit, padahal Pindad punya yang nilainya Rp 150 juta per unit.

"Ini sempat dijadikan dengan anggaran yang sama besar, dari 30 unit bisa menjadi 100 unit kalau beli dari Pindad," katanya.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, Pindad termasuk industri strategis yang membutuhkan dukungan. Pemerintah sudah menegaskan, seluruh persenjataan yang bisa dibuat di dalam negeri harus dibeli dari industri dalam negeri.

"Sinergi antar-BUMN dan pengembangan riset akan dapat memecahkan masalah yang dihadapi Pindad," ujarnya. 

Sumber: Kompas

Pindad Dapat Pesanan Lagi Dari Malaysia 32 Panser

BANDUNG-(IDB) : Pemerintah Malaysia memesan 23 unit panser buatan PT Pindad tahun ini. "Prosesnya sudah sampai Perdana Menteri Malaysia, Departemen Pertahanan mereka sudah oke," kata Direktur Utama Pindad Adik Avianto Soedarsono di Bandung Ahad 7 Agustus 2011.

Panser yang dibanderol Rp 7 miliar per unit itu, menurut Adik, makin diminati setelah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adik mengatakan panser buatan putra-putri Indonesia itu telah digunakan dalam menjaga perdamaian di Lebanon. "Sebanyak 13 unit telah digunakan di Lebanon," katanya.

Panser pesanan Malaysia, katanya, perangkat mesinnya tidak lagi menggunakan buatan Renault, melainkan menggunakan mesin Mercedes-Benz. “Karena Renault kini menjadi pesaing PT Pindad dalam memasok kendaraan ke Malaysia, sehingga harus mengganti komponen mesin,” ujarnya.

Namun demikian, PT Pindad belum memastikan apakah panser yang akan dijual ke Malaysia akan menggunakan mesin Benz. Adik mengemukakan ada dua pilihan mesin yang akan dipakai untuk panser tersebut, yaitu Mercedes-Benz atau Deutz yang hampir sama dengan mesin Renault berkapasitas 7.000 cc dan berkekuatan 320 tenaga kuda.

Juli lalu, rencana pembelian itu disampaikan  Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jenderal Tan Sri Datu Sri Zulkifli Mohammad Zein saat bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono di Istana Kepresidenan.

Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perewakilan Rakyat Teguh Juwarno mengatakan Pindad harus pintar-pintar dalam menerima permintaan luar negeri. "Jangan sampai alutsista (alat utama sistem pertahanan) kita sama atau malah lebih bagus mereka (Malaysia)," ujarnya. Menurut Teguh Pindad harus mengutamakan permintaan dari Tentara Nasional Indonesia.

Sumber: Tempo

Korsel, AS Akan Praktekkan Penghancuran Senjata Korut

SEOUL-(IBD) : AS dan Korea Selatan akan mempraktekkan penghancuran senjata-senjata pemusnah massal Korea Utara selama latihan gabungan tahunan bulan ini untuk meningkatkan kesiapan tempur mereka, menurut sebuah laporan Minggu.

Pihak sekutu akan membentuk satu unit gabungan yang disebut Pasukan Satuan Tugas untuk Pemusnahan (JTF-E) ketika mereka memulai 10-hari latihan `Ulchi Freedom Guardian` (UFG) pada 16 Agustus, kata kantor berita Korea Selatan Yonhap.

UFG adalah sebuah latihan tahunan simulasi pos-komando dengan bantuan komputer. Sekitar 350 tentara dari Komando Dukungan ke-20 Angkatan Darat AS dan prajurit Korea Selatan akan mensimulasikan deteksi dan penghancuran bom-bom atom Korea Utara, rudal-rudal dan senjata kimia, kata Yonhap.

"Dalam kontingen ini, JTF-E akan bertugas mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Korea Utara yang dicurigai memproduksi senjata pemusnah massal dan menghancurkan mereka," kata sumber pemerintah Korea Selatan.

Para pejabat AS dan Korea Selatan menggambarkan latihan itu sebagai defensif dan rutin.

Korea Utara seperti biasa mengatakan bahwa latihan bersama seperti itu adalah latihan untuk invasi.

Ketegangan-ketegangan di semenanjung telah berkobar sejak Korea Selatan menuduh Korea Utara mentorpedo salah satu kapal perangnya, dan menewaskan 46 pelautnya pada Maret 2010.

Korea Utara membantah tuduhan itu, namun pada November lalu menembaki sebuah pulau perbatasan, yang menewaskan empat warga Korea Selatan termasuk dua warga sipil.

Korea Selatan sejak itu melancarkan serangkaian latihan sendiri atau bersama-sama dengan pasukan Amerika sebagai unjuk kekuatan terhadap Korea Utara.

Sumber: Antara

Demonstran Vietnam : Ganyang China Yang Agresif

HANOI-(IDB) : Sekitar 100 orang turun ke jalan di Hanoi, Minggu, untuk berdemonstrasi menentang ambisi teritorial Beijing di Laut China Selatan. Ini adalah demonstrasi terakhir dari serangkaian unjuk rasa antiChina dalam beberapa pekan belakangan.

Polisi membolehkan demonstran berdemonstrasi selama sekitar dua jam di sekitar danau Hoan Kiem dengan membawa bendera Vietnam dan spanduk serta meneriakkan slogan seperti "Ganyang China yang agresif!".

China dan Vietnam berselisih lama soal kedaulatan pulau Paracel dan Spratly yang diduga kaya minyak. Kelomppok pulau itu terdampar di jalur pelayaran perdagangan sangat penting di Laut China Selatan.

Ketegangan meningkat sejak Mei lalu ketika Vietnam mengatakan kapal-kapal pengamatan bahari China telah memutus kabel eksplorasi sebuah kapal penelitian minyak Vietnam di zona ekonomi eksklusif negara itu.

Unjuk rasa hari ini adalah yang kesembilan dalam sepulun pekan terakhir.

Vietnam dengan sengit mengingat kembali 1.000 tahun pendudukan China perang perbatasan tahun 1979. Lebih dari 70 tentara Vietnam tewas pada 1988 ketika kedua belah pihak bertempur di lepas pantai Spratly.

Sumber: Antara

Pasar Suku Cadang Industri Kapal Nasional Terbuka Lebar

JAKARTA-(IDB) : Hingga kini tidak kurang dari 70 persen bahan baku dan suku cadang industri kapal masih diimpor. Akibatnya, jika ada kapal dirawat atau mengalami kerusakan, seluruh bahan baku dan suku cadang yang diperlukan harus pesan dulu dari luar negeri.

“Karena itu pemerintah sudah harus segera membuat kebijakan agar bahan baku dan suku cadang kapal dibuat di dalam negeri sehingga devisa kita tidak terkuras,” kata Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), Tjahjono Roedianto di Jakarta, Kamis (4/8) usai pengukuhan pengurus Iperindo 2011-2014.

Tjahjono mengatakan, bahan baku dan suku cadang kapal yang belum diproduksi di dalam negeri meliputi kabel, lampu dan sebagainya. Hanya untuk kabel saja katanya, penggunaannya amat banyak mencapai 200 km untuk satu buah kapal. Ini artinya, pasar suku cadang kapal terbuka lebar.

Hanya saja menurutnya ada beberapa permasalahan yang masih terjadi sampai saat ini, yaitu pertama, pendanaan untuk investasi dan modal kerja yang belum sepenuhnya mendapat dukungan dari perbankan nasional. Kedua, struktur industri kapal nasional masih lemah, industri pendukung di dalam negeri belum berkembang sebagaimana diharapkan.

“Pemilik kapal masih senang menggunakan desain kapal dan komponen kapal produksi luar negeri,” ujar dia. 

Ketiga, adanya ketidakharmonisan pengenaan bea masuk dan pajak-pajak terhadap sektor maritim sehingga menimbulkan distorsi terhadap subsektor maritim lainnya. Contohnya, antara perusahaan pelayaran dengan industri kapal atau galangan kapal mengenai pengenaan bea masuk dan PPN.

Keempat, tidak sinkronnya pembangunan pelabuhan dengan industri kapal / galangan kapal. Penataan pelabuhan akan menggusur industri kapal / galangan kapal yang sudah ada di sana sejak lama.

Tjahjono mengatakan, kemampuan industri anggota Iperindo khususnya industri kapal atau galangan kapal sudah cukup memadai, baik dalam membangun kapal baru maupun dalam memperbaiki dan mereparasi kapal berbagai jenis, tipe dan ukuran kapal.

Struktur industri kapal atau galangan kapal nasional masih belum kuat karena belum didukung oleh industri penunjang di dalam negeri, ketergantungan akan impor bahan baku dan komponen yang tinggi sehingga tingkat daya saingnya masih rendah.

Sementara itu, Menperin MS Hidayat dalam sambutan tertulis yang dibacakan Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kemenperin, Budi Darmadi mengatakan, sebagai sebuah negara maritim adalah sangat tepat dan sudah waktunya Indonesia memberikan perhatian khusus pada pembangunan ekonomi maritim, mengingat Indonesia sebagai negara maritim di mana dua pertiga wilayahnya terdiri dari laut dan memiliki potensi sumber daya ekonomi kelautan yang cukup besar.

Untuk hal itu, katanya, dibutuhkan sarana berupa kapal dalam jumlah yang cukup besar, sebagai sarana antara pulau, sarana untuk mengelola kekayaan sumber daya alam, maupun sebagai alat utama sistem pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Indonesia.

Dikatatakan, pemerintah telah bertekat untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kebijakan dan program untuk dapat mewujudkan industri perkapalan nasional yang berdaya saing tinggi.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah mendorong peningkatan kapasitas galangan kapal sehingga mampu membangun kapal-kapal yang berukuran besar dan berteknologi tinggi. Selain itu, pemerintah menyusun kebijakan fiskal yang mendukung tumbuh dan berkembangnya industri maritim nasional seperti industri pelayaran dan industri galangan kapal serta komponen kapal yang kuat dan berdaya saing tinggi.

Dan yang lain lagi, kata dia, pemerintah mengupayakan dukungan pendanaan di sektor industri maritim yang saat ini dirasakan belum maksimal.

Sumber: TubasMedia

Menlu Korsel ke Moskow Bicarakan Korut, Hubungan Bilateral

SEOUL-(IDB) : Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kim Sung-Hwan berangkat ke Rusia, Sabtu, untuk pembicaraan yang akan dipusatkan pada Korea Utara dan hubungan bilateral, demikian menurut laporan berita.

Dalam lawatan empat harinya, Kim akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov di Moskow, Senin, dan membicarakan program senjata nuklir Korea Utara, di antara topik-topik lainnya, kata kantor berita Yonhap, lapor AFP.

Ia disertai oleh Wi Sung-Lac, ketua utusan Korea Selatan ke pembicaraan enam-pihak mengenai pelucutan senjata Korea Utara yang bersenjatakan nuklir.

Pertemuan itu terjadi di tengah kesibukan upaya-upaya diplomatik untuk memulai lagi forum yang melibatkan kedua Korea, Rusia, China, Jepang dan Amerika Serikat, yang macet.

Beberapa pejabat senior Pyongyang telah bertemu dengan timpalan mereka di Seoul dan Washington bulan lalu, yang menimbulkan harapan bagi dimulainya kembali pembicaraan multilateral yang terakhir diadakan pada Desember 2008 itu.

Pyongyang meninggalkan pembicaraan itu pada April 2009 dan melakukan uji coba nuklir keduanya satu bulan kemudian.

Negara komunis itu telah berulang kali menyampaikan keinginan untuk kembali ke forum tersebut, tapi AS memintanya untuk menunjukkan lebih banyak ketulusan hati dan memperbaiki hubungan dengan Korea Selatan pertama-tama.

Sumber: Antara