TNI AU Latma USAF Di Lanut Abdurahman Saleh Malang

MALANG-(IDB) : Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) menggelar latihan bersama dengan Angkatan Udara Amerika Serikat (USAF- US Air Force) di Taxy Way Skadron Udara 32 Wing 2 Lanud Abdurahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin.

Komandan Lanud Abdulrahman Saleh, Marsekal Pertama TNI Dwi Putranto yang bertindak selaku inspektur upacara dalam latihan bersama itu mengatakan, latihan ini merupakan kali pertama diadakan di wilayah Lanud Abdurahman Saleh.

Latihan yang diberi nama "Teak Iron - 2011" ini, rencananya akan berlangsung selama 12 hari atau hingga Jumat (8/7), dan merupakan manifestasi keinginan kedua belah pihak untuk lebih mempererat dan memperkokoh kerja sama.

"Latihan ini bertujuan untuk memantapkan konsep operasi dukungan udara bersama, yakni antara TNI AU dan US Air Force khususnya prosedur taktik, teknis serta aplikasinya dalam operasi dukungan udara dengan menggunakan pesawat C-130 Hercules" katanya.

Marsma Dwi mengharapkan, adanya latihan bersama bisa menjadi pelajaran dan pengalaman yang berharga bagi kedua belah pihak.

"Selain itu, kita harapkan dapat saling membuka diri dan berbagi pengetahuan serta pengalaman dalam kegiatan operasi udara," katanya.

Sementara itu, Dwi menekankan kepada seluruh jajarannya agar mematuhi ketentuan dan prosedur latihan, terutama faktor keamanan terbang yang harus menjadi prioritas utama dengan menghindari tindakan berisiko tinggi.

Dalam latihan itu, US Air Force melibatkan dua pesawat C-130 Hercules dengan melibatkan 87 personel, dan dipimpin oleh Direktur Latihan Angkatan Udara AS Letnan Kolonel Zimmerman.

Sementara TNI-AU, juga melibatkan dua pesawat C-130 Hercules serta 150 personel yang terdiri atas anggota Skadron Udara 32, Lanud Abdurahman Saleh serta Batalyon Paskhas 464, dengan Komando latihan Komandan Wing 2 Lanud Abdurahman Saleh, Kolonel Penerbang Eko Dono Indarto.

Sumber: Antara

Indonesia Tingkatkan Industri Pertahanan

JAKARTA-(IDB) : Industri pertahanan dalam negeri diharapkan bisa mandiri. Untuk itu perlu upaya pembinaan dari pemerintah pada pelaku industri pertahanan agar produk pertahanan Indonesia dapat dipercaya oleh konsumen di dalam dan luar negeri.

"Ada langkah-langkah untuk menyukseskan rencana pembangunan alutsista jangka panjang yang dipasok di dalam negeri, pertama perlu ada konsistensi pengadaan alutsista produk dalam negeri hasil Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS),"kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Kementerian Pertahanan (Kemhan) di Jakarta, Senin (27/6).

Purnomo menambahkan, langkah kedua dari Kemhan adalah dengan menyiapkan program offset dalam rangka pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (alutsista). Program ini diaplikasikan dengan alih produksi dan teknologi alutsista dari luar negeri.

"Juga offset, yang merupakan bagian dari counter trade, yang merupakan kesepakatan pemerintah sebagai pihak pembeli dengan pihak asing penyedia produk pertahanan guna mengikut sertakan pihak pembeli dalam proses produksi untuk keperluan ToT sebagai prasyarat jual beli. Ini bertujuan untuk membangun kemampuan produksi bagi industri pertahanan,"jelas Purnomo.

Ketiga, kata Purnomo, adalah dengan melakukan Research and Development (R&D), dengan melakukan sinergitas R&D dan alih teknologi. "Maka perlu peningkatan anggaran R&D dan alih teknologi pertahanan agar dapat melakukan kerjasama R&D terkait dengan belanja alutsista,"kata Menhan.

Menhan menambahkan, perlu dilakukan penataan struktur industri pertahanan untuk meningkatkan industri pertahanan yang sesuai kapasitas produksi.

Sumber: Jurnas

Presiden Telah Putuskan Pengganti Toisutta

JAKARTA-(IDB) : Presiden Susilo Yudhoyono telah memutuskan pejabat baru kepala staf TNI-AD pengganti Jenderal TNI George Toisutta yang akan memasuki pensiun pada 1 Juli 2011.

Usai menghadap Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin malam, Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono, mengatakan pengumuman KSAD baru tersebut tinggal menunggu penerbitan surat keputusan presiden oleh Presiden Yudhoyono.

"Beliau sudah memutuskan tapi saya belum bisa mengumumkan sebelum ada surat keputusan. Kita lihat saja," katanya.

Pada Senin malam, Presiden Yudhoyono memanggil Panglima TNI, tiga kepala staf TNI, Menko Polhukam Djoko Suyanto, dan Menteri Sekretariat Negara Sudi Silalahi.

Ia membenarkan bahwa rapat tersebut membahas pejabat baru kepala staf TNI-AD pengganti Toisutta.

Namun, ia enggan menyebut nama KSAD baru yang telah dipilih oleh Presiden Yudhoyono dengan alasan tidak ingin mendahului keluarnya Keppres.

"Baru tadi diputuskan, tapi saya tidak bisa menyebut nama, nanti saya keliru," katanya.

Ia hanya mengatakan nama KSAD baru tersebut merupakan usulan yang datang dari dirinya yang kemudian diputuskan oleh Presiden Yudhoyono.

Sumber: Antara

Iran Luncurkan Rudal Balistik Bawah Tanah

TEHRAN-(IDB) : Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) meluncurkan rudal balistik bawah tanah pada hari pertama manuver militer Nabi Besar 6. 

 

"Peluncuran rudal ini adalah bagian dari unit reaksi cepat dari Brigade rudal IRGC, kata juru bicara IRGC yang bertanggung jawab atas manuver militer ini, Jenderal Asghar Qelich-Khani, Senin (27/6).

Qelich-Khani menegaskan kelebihan utama silo rudal adalah waktu peluncuran lebih efisien dan senjata tidak perlu dipindahkan sebelum peluncuran. 

Sebelumnya, Panglima Divisi Zona Udara IRGC Brigadir Jenderal Amir Ali Hajizadeh, Ahad (26/6) mengatakan manuver militer "Nabi Besar 6" akan dimulai pada Senin. 

Brigadir Jenderal Hajizadeh menambahkan bahwa rudal pendek, menengah dan rudal jarak jauh, yaitu Khalij Fars (Teluk Persia Teluk) , Sejjil, Fatih, Qiam, rudal Shahab-1 dan Shahab-2 akan dipergunakan selama latihan perang. 

Brigadir Jenderal Hajizadeh menekankan bahwa manuver militer Nabi Besar 6 bertujuan benar-benar defensif dan akan dipentaskan dengan mengusung pesan "perdamaian dan persahabatan."

Sumber: Irib

Rudal Fateh Iran

TEHRAN-(IDB) : Manuver Rudal Nabi Besar VI digelar mulai hari ini (Senin, 27/6/2011) selama sepuluh hari di perairan Teluk Persia. Dalam manuver itu akan diuji rudal-rudal jarak jauh, menengah dan pendek. Selain itu, rudal hasil inovasi terbaru Iran juga diluncurkan dengan sasaran darat dan laut.

 

"Dalam manuver ini, serangkaian kemampuan rudal dan logistik terbaru seperti rudal Sijjil, Fateh, Qeyam, Khalej-e Fars, Shahab I, Shahab II, Zelzal akan diuji, " papar Panglima Angkatan Udara Pasukan Garda Revolusi Islam Iran (Pasdaran), Brigjen Ali Haji Zadeh jelang Manuver Rudal Nabi Besar VI.

Lebih lanjut Panglima Pasdaran itu menegaskan, "Kebijakan pertahanan Republik Islam berlandaskan pada prinsip defensif." Berdasarkan prinsip tersebut, angkatan bersenjata Republik Islam Iran berusaha aktif di wilayah-wilayah sensitif dengan sistem pertahanan canggih seperti rudal anti-udara dan jaringan pertahanan lainnya.

Dengan manuver rutin yang digelar Pasdaran terbukti bahwa pasukan bersenjata Republik Islam Iran mempunyai kesiapan penuh dalam menghadapi segala ancaman militer dari musuh. Selain itu, manuver militer juga berupaya meningkatkan kemampuan personel di medan perang. 

 

Tak diragukan lagi, posisi Iran di perairan Teluk Persia mempunyai sensitifitas tersendiri. Apalagi Iran selama ini mampu membuktikan sebagai negara independen melawan kepentingan arogansi dunia di kawasan.

Perbatasan perairan Iran sepanjang 3 ribu km. Bila dirincikan, 800 km ada di Laut Kaspia, 1000 km di Teluk Persia, 900 km di Laut Oman dan sebagian Samudera India.

Mengingat urgensitas perairan di kawasan, Republik Islam Iran senantiasa menyerukan kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan. Bahkan Tehran berulangkali mendorong negara-negara di kawasan mempunyai kepercayaan diri untuk menjaga keamanan masing-masing tanpa harus bergantung pada pihak asing. Lebih dari itu, Iran meyakini bahwa kehadiran kekuatan asing di kawasan malah menjadi sumber problema.

Republik Islam Iran kini mampu membuktikan diri sebagai negara yang mampu berinovasi di bidang militer. Fakta membuktikan bahwa Iran menguji rudal dengan teliti dan detail. Bahkan rudal yang diuji mempunyai skala kemampuan yang beragam. Di antara teknologi yang dimiliki Iran adalah memproduksi rudal dengan spesifikasi yang rumit, radar, rudal balistik dan pesawat pendeteksi anti-radar Stels.

Dengan kemampuan seperti ini, Iran tetap menunjukkan sikap kooperatif kepada negara-negara lain dengan menawarkan transfer teknologi. Inilah kemuliaan Iran yang disadari atas pentingnya kekuatan internal tanpa bergantung pada pihak asing. Manuver Rudal Nabi Besar VI mempunyai pesan perdamaian dan persahabatan Iran untuk negara-negara kawasan. Selain itu, Iran juga ingin membuktikan bahwa negara ini mampu menjaga wilayahnya tanpa harus bergantung pada kekuatan asing manapun. 

Sumber: Irib

TNI AL Segera Bangun Pangkalan AL Di Perbatasan Filipina

Pangkalan TNI AL di Pontianak

MANADO-(IDB) : Pemda Kabupaten  Kepulauan Talaud Propinsi Sulawesi Utara meyerahkan hibah tanah seluas 5 hektar untuk tahap awal, yang diperuntukan untuk pembanguan Pangkalan TNI AL Melonguane . Komandan Pangkalan Utama TNI AL VIII Manado Laksma TNI Sugianto, S.E. , M.AP. menerima dan menandatangani  surat peryataan penyerahan tanah hibah tersebut dari Bupati Kepulauan Talaud Drs. Constantine Ganggali di Ruang Rapat Bupati Kepulauan Talaud di Melonguane, Senin (23/5) yang dihadiri FKPD Talaud.

Dalam kesempatan tersebut, Danlantamal VIII Manado menyampaikan bahwa lokasi yang akan dibangun sebagai Pangkalan TNI AL sangat memenuhi unsur strategis sebagai sebuah pangkalan. Rencananya lokasi yang terletak  di Kelurahan Kiama Kec. Melonguane tersebut akan segera dibangun kantor. Ditargetkan pembangunan akan dimulai pada bulan Juli tahun ini. Posisi Melonguane sangat strategis dalam segi pertahanan dan keamanan, karena lautnya berbatasan dengan Philipina.

Sehingga diharapkan dengan kehadiran Pangkalan TNI AL Melonguane dimana juga termasuk kabupaten kepulauan, keamanan dan kedaulatan laut NKRI dapat ditegakkan.  Sehingga masyarakat Kepulauan Talaud dapat meningkat kesejahteraannya karena keamanan lautnya terjaga. Hal serupa juga disampaikan oleh Bupati Kepulauan Talaud Drs. Constantine Ganggali dalam rapat FKPD Talaud tersebut. 

Sebelum penanda tanganan surat pernyataan hibah tersebut,  Laksma TNI Sugianto, S.E., M.AP. bersama dengan Bupati dan FKPD Talaud meninjau secara langsung lokasi rencana pembangunan Mako Pangkalan TNI AL . Jika pembangunan sudah dimulai Untuk sementara waktu  Rumah Dinas Camat Melonguane difungsikan sebagai Markas Komando Pangkalan TNI AL Melonguane.

Masyarakat Melonguane menyambut baik rencana pembangunan Lanal Melonguane, demikian disampaikan Bupati dan beberapa tokoh masyarakat Melonguane yang datang secara sukarela ke lokasi tanah tersebut ketika Danlantamal VIII Manado meninjau lokasi. 

Sumber: TNI AL

Tidak Ada Lagi DCA dengan Singapura

JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan bahwa sejak menandatangani perjanjian kerjsama pertahanan (defense cooperation agreement/DCA) pada 2007 lalu, Indonesia dan Singapura tidak pernah membahasnya lagi.

"Tidak ada lagi pembahasan tentang itu (DCA-red)," katanya di Jakarta, Senin, terkait kemungkinan dibukanya kembali pembahasan mengenai perjanjian ekstradisi kedua negara.

Usai memimpin Sidang ke-3 Komite Kebijakan Industri Pertahanan Pertahanan (KKIP) ia menuturkan, setiap kerja sama pertahanan yang dilakukan dengan sejumlah pihak harus ada kesepakatan pelaksanaannnya (implementing agreement).

"Ini kita belum menyepakati apa-apa. Jadi, tidak ada lagi kerja sama kesepakatan pertahanan itu," kata Purnomo menegaskan.

Perundingan Defence Cooperation Agreement atau DCA antara Indonesia dan Singapura telah berlangsung sejak Juli 2005 selama tujuh kali putaran. Putaran terakhir dilaksanakan pada 5 Desember-6 Desember 2006 dengan menyepakati 13 pasal dan empat pasal lainnya belum tercapai kesepakatan.

Pembahasan tersebut dilakukan pararel membahas mengenai ekstradisi antara dua negara dan selalu dikoordinasikan dengan pihak Departemen Luar Negeri sehingga nantinya kerja sama pertahanan kedua negara dapat benar-benar mendukung kepentingan nasional Indonesia.

DCA akhirnya ditandatangani pada 27 April 2007 oleh menhan kedua negara disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.

Namun, dalam perjalanannya kesepakatan kerja sama itu tidak dapat dilaksanakan secara mulus karena menuai kontroversi di masing-masing pihak, terutana menyangkut Implementing Arrangement (IA) Military Training Area (MTA) di Area Bravo yang berada di Kepulauan Natuna.

Karena kebuntuan terhadap beberapa pasal dalam DCA antara RI dan Singapura, pihak Singapura sempat mengabaikannya dan tidak membahas lebih lanjut dengan mitranya Indonesia. Akibatnya, perjanjian ekstradisi belum disepakati hingga kini.

Akibatnya, sejumlah terduga pelaku korupsi seperti Nunun Nurbaeti, Muhammad Nazzarudin, dan para tersangka kasus BLBI yang sebagian besar "lari" ke Singapura tidak dapat diekstradisi ke Indonesia.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, hingga kini perjanjian ekstradisi yang digandengkan dengan kesepakatan kerja sama pertahanan RI-Singapura, sama sekali tidak ada kemajuan.

"Belum, sama seperti dulu," kata Menlu Marty di Kantor Presiden Jakarta, Jumat, seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan kehormatan Menlu Singapura K Shanmugam.

Menlu Marty menambahkan Indonesia telah memulai kembali proses komunikasi informal dengan parlemen untuk mengkaji kembali dan menjajaki langkah-langkah yang mungkin dilakukan ke depan, terkait pembahasan Perjanjian Ekstradisi yang dilakukan satu paket dengan Kesepakatan Kerja sama Pertahanan (DCA).

Sumber: Antara

Intelegen Adalah Mata Dan Telinga, Maka Dibutuhkan Payung Hukum Yang Jelas

JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengemukakan bahwa intelijen tidak selalu memiliki kewenangan untuk menangkap atau melakukan penyadapan.

"Intelijen itu ibaratnya `mata` dan `telinga`....yang memberikan informasinya kepada pihak tertentu untuk ditindaklanjuti. Intelijen itu tidak harus menangkap, ada pihak tertentu yang memiliki kewenangan itu," katanya di Jakarta, Senin.

RUU Keamanan Nasional yang telah diserahkan pada parlemen pada pekan lalu memuat perihal kewenangan penangkapan dan penyadapan oleh unsur keamanan nasional dalam penjelasan pasal 54 huruf e.

Menhan menuturkan, kegiatan intelijen tidak semata dilakukan oleh unsur militer dan keamanan, instansi lain pun memiliki aparat intelijen yang merupakan mata dan telinga untuk menghimpun segala informasi dan sesuatu yang dibutuhkan.

"Kegiatan intelijen sangat dibutuhkan, terutama menyangkut pertahanan dan keamanan namun tidak harus disertai dengan kewenangan untuk menangkap, ada aparat yang berwenang untuk itu," ujarnya menegaskan.

Tak hanya itu, kewenangan menangkap dan menyadap intelijen juga disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi negara apakah darurat militer atau darurat sipil yang membutuhkan perhatian dan penanganan khusus yang cepat dan tepat, kata Purnomo.

"Dan status darurat militer atau darurat sipil pun ditetapkan atas beberapa kriteria. Tidak sembarangan," katanya menambahkan.

Purnomo mengemukakan, keputusan pemerintah untuk memasukkan kewenangan menangkap dan melakukan penyadapan oleh unsur keamanan nasional dimasukkan dalam RUU Keamanan Nasional didasari perkembangan ancaman yang terjadi.

"Ancaman terhadap keamanan dan pertahanan itu beragam, seperti bencana gempa bumi, tsunami, terorisme, separatisme, pandemi," katanya.

Karena itu, lanjut Menhan, perlu kegiatan intelijen untuk mengantisipasi dan mendeteksi lebih dini.

"Jadi kegiatan intelijen itu harus disikapi secara hati-hati, dan tidak harus menangkap," kata Purnomo menegaskan.

Sumber: Antara

Pangarmabar Tinjau Kesiapan KRI Banjarmasin-592 Ikut BFR di Brunei

JAKARTA-(IDB) : Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar), Laksamana Muda TNI Hari Bowo, M.Sc melaksanakan peninjauan ke KRI Banjarmasin-592 yang disiapkan mengikuti kegiatan Brunei Darussalam Fleet Review (BFR) 2011, yang direncanakan tolak dari dermaga Kolinlamil Tanjung Priok, Jakarta, Senin (27/6). 

Pangarmabar Laksamana Muda TNI Hari Bowo, M.Sc dalam kegiatan tersebut di dampingi Kepala Staf Koarmabar (Kasarmabar) Laksamana Pertama (Laksma) TNI Herry Setianegara S.Sos, SH, MM.,dan Kaskolinlamil Laksma TNI I.N.G.N. Ary Atmaja, S.E, dan para Asisten Pangarmabar dan para Kadis Koarmabar.

Dalam kunjungan tersebut Pangarmabar menerima laporan tentang kesiapan KRI Banjarmasin-592 dalam mengikuti kegiatan Brunei Darussalam International Defence Exhibition (BRIDEX) dan Brunei Darussalam Fleet Review (BFR) 2011 dari Komandan KRI Letkol Laut (P) Eko Joko Wiyono. 

Selanjutnya Pangarmabar beserta rombongan melihat dari dekat muatan di deck KRI Banjarmasin-592 diantaranya dua buah tank dan peralatan lainnya produksi dalam negeri.

Dalam kesempatan tersebut Pangarambar Laksamana Muda TNI Hari Bowo M.Sc memberikan arahan kepada Komandan KRI Banjarmasin-592 Letkol Laut (P) Eko Joko Wiyono selaku Komandan Satuan Tugas untuk melaporkan perkembangan selama mengikuti kegiatan BRIDEX dan BFR di Brunei.

Brunei Darussalam Fleet Review (BFR) 2011 meriupakan kegiatan parade kapal perang dari negara peserta yang dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 8 Juli 2011 bersamaan dengan kegiatan Bridex 2011. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Bridex 2011 meliputi parade kapal perang, kirab kota, open ships, Courtesy Call dan kunjungan ke lokasi BRIDEX.

Brunei Darussalam International Defence Exhibition (BRIDEX) merupakan pameran pertahanan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati ulang tahun emas Angkatan Bersenjata Kerajaan Brunei. Kegiatan Bridex 2011 di selenggarakan oleh Royal Brunei Tecnis Service (RBTS) yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan Brunei Darussalam.

Sumber: Poskota

Kemhan Bahas Revitalisasi Industri Pertahanan

JAKARTA-(IDB) : Kementerian pertahanan mengadakan sidang ketiga Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di kantor Kementerian pertahanan di Jakarta, Senin (27/6). Sidang ini akan membahas dan menetapkan program kebijakan atau regulasi yang dianggap perlu dan prioritas dalam bidang industri pertahanan.

Sidang ini akan memuat penetapan kebijakan revitalisasi industri pertahanan untuk membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang menjamin pemberdayaan industri pertahanan. Dari hasil sidang ini, diharapkan dapat diambil keputusan untuk menetapkan rencana aksi sebagai tindak lanjut tuntutan kebijakan dan perkembangan yang terjadi.

Kebijakan dalam sidang KKIP ini meliputi kebijakan produksi yang menyangkut konsistensi pengadaan alutsista hasil produk dalam negeri (BUMNIP dan BUMNIS), program offset, R&D dan alih teknologi, penataan struktur industri pertahanan. Dibidang kebijakan pembiayaan dan insentif fiskal, kebijakan akan meliputi mekanisme pembiayaan (multi years dan fasilitas pembiayaan), sedangkan Kebijakan penyehatan korporasi BUMNIP meliputi penyehatan cash flow dan neraca BUMNIP, penataan organisasi BUMNIP, dan peningkatan kemampuan SDM BUMNIP. Selain itu, dari sidang ini diharapkan muncul kebijakan pengadaan barang dan jasa yang meliputi mekanisme pangadaan barang dan jasa.

Sidang akan ditutup dengan penandatanganan perjanjian kerja sama BUMNIP dengan 19 industri pendukung serta Kemhan. Perusahaan yang ikut menandatangani MoU diantaranya PT. DI sebagai pihak pertama, dan PT. LEN dan PT Dahana sebagai pihak kedua. PT Pindad juga akan menandatangani MoU dengan Badan Sarana Pertahanan Kemhan, PT LEN, PT Krakatau Steel, dan PT Inti.

Sidang yang hingga saat ini masih berlangsung dihadiri oleh Menteri pertahanan Purnomo Yusgiantoro selaku ketua KKIP, menteri BUMN selaku wakil ketua, wamenhan, menteri perindustrian, menristek, panglima TNI dan Kapolri. Tim Pokja KKIP, tim asistensi, sekretaris Pokja KKIP, dan kemkeu.

Sumber: Jurnas

19 Kerjasama Kemhan - Industri Pertahanan Di Tanda Tangani

JAKARTA-(IDB) : Sebanyak 19 bidang kerja sama pertahanan antara Kementerian Pertahanan dan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan dan Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis ditandatangani dalam kerangka percepatan revitalisasi industri pertahanan nasional.

Dalam penandatanganan 19 nota kesepahaman bidang pertahanan antara kementerian pertahanan, industri pertahanan dan industri pendukung pertahanan itu disaksikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menristek Suhana Suryapranata, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan Asisten Perencanaan Kapolri Irjen Pol Pujianto di Jakarta, Senin.

Ke-19 bidang kerja sama yang ditandatangani itu antara lain perjanjian PT DI dengan PT Indo Tech tentang kerja sama bidang manufaktur komponen pesawat terbang.

Kemudian, PT Pindad dengan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan tentang retrofit tank, PT Pindad dan PT LEN tentang kerja sama bidang radio kendaraan tempur, PT Pindad dan PT Krakatau Steel tentang kerja sama bidang baja untuk panser.

PT Pindad dan PT Inti tentang kerja sama bidang alat komunikasi kendaraan tempur, PT PAL dan PT Pindad tentang kerja sama pembelian produk manufaktur dan produk non militer untuk kebutuhan dalam negeri.

Selain itu, ditandatangi pula perjanjian kerja sama antara PT PAL dan PT LEN tentang kerja sama bidang "combat management system", PT PAL dan PT Inti tentang kerja sama bidang alat komunikasi, antara PT PAL dan PT Krakatau Steel tentang kerja sama bidang plat baja, PT Dahana PT Sari Bahari tentang pengisian bom, penandantangan Pelindo dan KS tetang kerja sama plat baja.

Tak hanya itu, terdapat pula kerja sama antara Ditjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan dengan ITB tentang kerja sama bidang pendidikan dan pengembangan iptek untuk mendukung pertahanan negara, antara Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan dengan PT DI tentang pengembangan di bidang industri pertahanan matra utara untuk mendukung pertahanan negara.

Selain itu, Ditjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan dengan PT LEN tentang Pendukung Program 1.000 roket, Ditjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan dengan PT Pindad untuk pembuatan kendaraan taktis 2,5 ton dan lima ton.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, penandatanganan kerja sama tersebut merupakan komitmen pemerintah bersama BUMNIP dan Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis untuk mempercepat pemberdayaan dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

"Kerja sama itu juga merupakan bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MPE3I) bidang pertahanan," katanya, menambahkan.

Terkait itu pula, sebelumnya Menteri Pertahanan selaku Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) memimpin sidang ketiga komite tersebut yang dihadiri Menteri BUMN, Menteri Ristek, Menteri Perindustrian, Panglima TNI dan Kapolri sebagai anggota KKIP dan para pelaku industri pertahanan dan industri strategis nasional.

Dalam sidang tersebut ditegaskan konsistensi pengadaan alat utama sistem senjata hasil produk dalam negeri, program "offset", alih teknologi, penelitian dan pengembangan, serta penataan struktur industri pertahanan. Kedua, sidang juga menyepakati kebijakan pembiayaan dan insentif fiskal, mekanisme pembiayaan tahun jamak, dan ketiga, kebijakan penyehatan korporasi BUMNIP meliputi penyehatan "cash flow" dan neraca BUMNIP, penataan organisasi BUMNIP, peningkatan kemampuan SDM BUMNIP.

"Keempat, kebijakan pengadaan barang dan jasa meliputi mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai Perpres 54/2010," kata Menhan Purnomo.

Sumber: Kemhan

Industri Pertahanan Segera Mendapatkan Kucuran Dana Segar Dari Pemerintah

JAKARTA-(IDB) : Kementerian Pertahanan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara berjanji segera mengucurkan dana segar bagi Badan Usaha Milik Negara di bidang pertahanan. Paling tidak dana yang akan digelontorkan Rp 700 miliar yang akan diberikan pada PT Dirgantara Indonesia.

"Yang sekarang running way PT Pindad. Ini tidak perlu banyak intervensi," ujar Mustafa Abubakar Menteri Badan Usaha Milik Negara usai penandatanganan kerjasama di Kantor Kementerian Pertahanan, Kamis, 27 Juni 2011.

Ia mengatakan beberapa industri pertahanan yang perlu diintervensi dengan penambahan modal negara diantaranya PT Dirgantara Indonesia dan PT PAL. Dimana pemerintah akan mendorong efisiensi dalam BUMN strategis pertahanan dan tidak mewajibkan membayar deviden."Kementerian BUMN didorong untuk menaikan cast flow perusahaan BUMN. Industri akan dibatasi hanya untuk industri pertahanan saja," ujar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

Kementerian Pertahanan, kata Purnomo, tengah menyusun road map, produk maritim., dirgantara dan non alusista. Indonesia saat ini cukup kuat untuk produksi makanan kaleng militer dan seragam militer. "Kementerian tengah menyusun kadar kandungan produk dalam negeri atau lokal konten, pembinanaan industri pertananan, dan kebijakan produksi," ujarnya.

Ia menegaskan kementerian akan membuat list produk mana saja yang bisa diproduksi oleh BUMN Pertahanan didalam negeri. "Kami targetkan lisnya selesai Oktober tahun ini," ujarnya. "Kementrian juga akan memformulasikan kebijakannya dan mendorong manajemen produksi,"

Untuk pembiayaan, Departemen Pertahanan akan membuat matrik kebutuhan insentif fiskal pembangunan alusista dalam negeri. Dimana pembiayaan akan dilakukan secara multy year. Khusus dana APBN atau rupiah murni kebutuhannya mencapai Rp 150 selama 5 tahun. Badan Perencanaan Nasional akan menganggarkan Rp 100 triliun dalam APBN Murni dan sisanya dicicil 4 tahun mendatang dalam anggaran perubahan."Kementerian juga akan mendorong kebijakan join produksi," katanya.

Sumber: Tempo