JAKARTA-(IDB) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan meresmikan penggunaan Peacekeeping Center di Sentul, Bogor, Senin (19/12) besok. Demikian informasi dari salah seorang Staf Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan di Jakarta, Minggu (18/12).
Sebelumnya, Presiden SBY dalam upacara HUT ke-66 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Rabu (5/10) mengatakan, Peacekeeping Center di kawasan Santi Dharma, Sentul, Bogor sudah dapat digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) akhir tahun ini untuk pendidikan dan pelatihan.
"Akhir tahun ini akan gunakan Peacekeeping Center di kawasan Santi Dharma Sentul sebagai sarana pendidikan dan latihan bersama untuk operasi perdamaian, penanggulangan bencana, penanganan terorisme dan stand by force atau satuan tempur mekanis," kata Presiden SBY.
Menurut Presiden, TNI juga telah menunjukkan kepatuhan pada politik negara dengan menjunjung tinggi demokrasi dan penghormatan HAM, serta patuh pada hukum nasional. TNI pun dinilai telah memberi komitmen terbaik, mengingat akhir-akhir ini menghadapi sejumlah gangguan keamanan dalam negeri. Sebagai contoh, gangguan ketertiban masyarakat baik berupa teror, benturan fisik masyarakat, konflik horizontal, dan aksi kelompok kecil separatis di Papua.
"Tentu harus kita cegah dan hentikan. Meski masalah keamanan dan ketertiban masyarakat jadi tanggung jawab polisi, tapi TNI harus ikut serta," kata SBY.
Sebelumnya, Presiden SBY dalam upacara HUT ke-66 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Rabu (5/10) mengatakan, Peacekeeping Center di kawasan Santi Dharma, Sentul, Bogor sudah dapat digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) akhir tahun ini untuk pendidikan dan pelatihan.
"Akhir tahun ini akan gunakan Peacekeeping Center di kawasan Santi Dharma Sentul sebagai sarana pendidikan dan latihan bersama untuk operasi perdamaian, penanggulangan bencana, penanganan terorisme dan stand by force atau satuan tempur mekanis," kata Presiden SBY.
Menurut Presiden, TNI juga telah menunjukkan kepatuhan pada politik negara dengan menjunjung tinggi demokrasi dan penghormatan HAM, serta patuh pada hukum nasional. TNI pun dinilai telah memberi komitmen terbaik, mengingat akhir-akhir ini menghadapi sejumlah gangguan keamanan dalam negeri. Sebagai contoh, gangguan ketertiban masyarakat baik berupa teror, benturan fisik masyarakat, konflik horizontal, dan aksi kelompok kecil separatis di Papua.
"Tentu harus kita cegah dan hentikan. Meski masalah keamanan dan ketertiban masyarakat jadi tanggung jawab polisi, tapi TNI harus ikut serta," kata SBY.
Sumber : Jurnas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar