SURABAYA-(IDB) : Amerika Serikat menjamin informasi yang terhimpun pada Integrated Maritime Surveillance System (IMSS) tidak diekspoitasi. Informasi yang dihasilkan sistem ini akan menjadi kewenangan pemerintah Republik Indonesia setelah diserahkan operasionalnya, hari ini. Ted Osius Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia mengatakan Pemerintah Amerika Serikat punya kepentingan agar Indonesia berhasil melakukan pengamanan wilayah lautnya.
Dengan bantuan sistem penginderaan jarak jauh ini, Indonesia diharapkan bisa menjaga kekayaan alam dan mencegah tindakan perompakan, terorisme, maupun perdagangan manusia lewat jalur laut.
“Keuntungan untuk pemerintah Amerika Serikat sama dengan keuntungan yang didapat pemerintah RI jika berhasil menjaga wilayah lautnya,” kata dia.
Sementara itu Laksamana Madya Marsetyo Wakil Kepala Staf TNI AL mengatakan informasi yang terhimpun dari alat bantuan AS itu akan di share pada komunitas militer maritim dunia.
“Sudah ada perjanjian di komunitas maritim dunia untuk saling membagi informasi tentang kondisi maritimnya masing-masing. Kita pun dapat informasi itu. Misalnya, apa yang terjadi saat ini di laut Somalia, kita juga tahu. Laporannya ada di meja Kasal maupun Panglima TNI. Itu hal yang lumrah,” kata dia.
Dengan bantuan sistem penginderaan jarak jauh ini, Indonesia diharapkan bisa menjaga kekayaan alam dan mencegah tindakan perompakan, terorisme, maupun perdagangan manusia lewat jalur laut.
“Keuntungan untuk pemerintah Amerika Serikat sama dengan keuntungan yang didapat pemerintah RI jika berhasil menjaga wilayah lautnya,” kata dia.
Sementara itu Laksamana Madya Marsetyo Wakil Kepala Staf TNI AL mengatakan informasi yang terhimpun dari alat bantuan AS itu akan di share pada komunitas militer maritim dunia.
“Sudah ada perjanjian di komunitas maritim dunia untuk saling membagi informasi tentang kondisi maritimnya masing-masing. Kita pun dapat informasi itu. Misalnya, apa yang terjadi saat ini di laut Somalia, kita juga tahu. Laporannya ada di meja Kasal maupun Panglima TNI. Itu hal yang lumrah,” kata dia.
Tapi diakui Wakasal, ada juga informasi yang tidak dishare pada komunitas maritim dunia. Ini biasanya yang terkait dengan info sensitif pertahanan nasional.
Bantuan sistem pertahanan senilai US$57 juta ini juga digelar di Armada Maritim wilayah Barat (Armabar). Di Armatim, sistem ini digelar dengan membangun 10 unit radar yang bisa mendeteksi keberadaan pesawat dan kapal pada radius sekitar 25 nautical mile mulai perairan perbatasan dengan Malaysia di Sebatik, Sulawesi Utara, sampai Maluku Utara.
Selain radar, sistem ini juga integrasikan video streaming yang dipasang di pos pemantauan TNI AL di pulau terluar, juga pada armada KRI yang beroperasi di laut.
Semua operasi laut ini terintegrasi dan bisa dikendalikan di satu tempat. Di wilayah Armatim, operasinya dikendalikan oleh Pusat Komando dan Pengendalian di Koarmatim, Ujung, Surabaya.
Bantuan sistem pertahanan senilai US$57 juta ini juga digelar di Armada Maritim wilayah Barat (Armabar). Di Armatim, sistem ini digelar dengan membangun 10 unit radar yang bisa mendeteksi keberadaan pesawat dan kapal pada radius sekitar 25 nautical mile mulai perairan perbatasan dengan Malaysia di Sebatik, Sulawesi Utara, sampai Maluku Utara.
Selain radar, sistem ini juga integrasikan video streaming yang dipasang di pos pemantauan TNI AL di pulau terluar, juga pada armada KRI yang beroperasi di laut.
Semua operasi laut ini terintegrasi dan bisa dikendalikan di satu tempat. Di wilayah Armatim, operasinya dikendalikan oleh Pusat Komando dan Pengendalian di Koarmatim, Ujung, Surabaya.
Sumber : SuaraSurabaya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar