Embargo Harus Menjadi Pelajaran Yang Penting Dalam Pengadaan Alutsista

JAKARTA-(IDB) : Indonesia memerlukan tambahan kapal selam untuk memperkuat patroli pengamanan wilayah teritorial laut.

Kementerian Pertahanan saat ini sedang menyiapkan perencanaan strategi bagi penambahan armada kapal selam itu termasuk di negara mana akan dibuat. "Kami sudah evaluasi teknisnya, menyesuaikan keinginan penggunannya yaitu TNI Angkatan Laut dan dan Kementerian Pertahanan," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksamana Pertama TNI Leonardi usai menghadiri Seminar Pertahanan "Saling Membangun Kerja Sama Industri Pertahanan" di Jakarta, Jumat (9/9).

Leonardi menambahkan, selain masalah teknis, yang tidak kalah penting adalah mengenai pembiayaan bagi pengadaan kapal selam tadi. Ia juga mengingatkan sisi politis yang bakal ditimbulkan dari pengadaan kapal selam ini. "Embargo harus dijadikan pelajaran. Kemhan sebagai pengambil kebijakan saat pengadaan alutsista harus mengedepankan pengadaan itu dengan pertimbangan politis tanpa syarat penggunaan," katanya.

Menurutnya, dalam pengadaan kapal selam itu, pengunaannya harus sesuai dengan apa yang diinginkan tanpa ada tekanan politik. "Politik, anggaran, suku cadang jadi pertimbangan. Kemungkinan-kemungkinan negara mana saja untuk mengawali kemungkinan dari negara-negara yang bersangkutan," tegasnya.

Sedangkan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno ketika menghadiri peletakan batu pertama pembangunan gedung Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah di Surabaya, hari ini menjelaskan, pada tahap pertama pembangunan kekuatan alat utama sistem persenjataan, pihaknya mengajukan pengadaan sebesar US$5 miliar, salah satunya pengadaan tiga kapal selam yang selesai pada 2014 mendatang. 

"Prioritas pertama kapal selam dan helikopter untuk memperkuat kekuatan kita di laut," katanya. Alutsista laut lainnya yang bakal dibeli selain kapal selam adalah kapal perusak dan helikopter antikapal selam.

Sumber: Jurnas