Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan hal itu setelah pembahasan soal pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan dalam rapat kabinet di Jakarta, Kamis (8/9).
Purnomo mengatakan pemerintah menyediakan anggaran sebesar itu untuk pengadaan alat pertahanan sampai tahun 2014.
Purnomo mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk membeli alat persenjataan yang dibutuhkan oleh angkatan laut, udara dan darat, serta Mabes TNI, terutama untuk meningkatkan sistem pertahanan wilayah perbatasan.
Namun pengamat militer Andy Wijayanto dari Universitas Indonesia mengatakan anggaran sebesar US$5 miliar itu sebenarnya masih kurang.
"Anggaran sebesar itu belum cukup, angka ideal US$12 miliar hampir tiga kali lipat, sesuai dengan rencana yang dibuat tahun 2007-2008 oleh menteri pertahanan (saat itu) yang diproyeksikan sampai tahun 2024," kata Andy kepada BBC Indonesia.
"Untuk angkatan darat akan diperbanyak pembelian helikopter"
Sementara itu Purnomo mengatakan dari dana yang dianggarkan itu akan dibeli sejumlah peralatan termasuk kapal cepat rudal.
"Untuk laut misalnya kapal selam dan kemudian kapal cepat rudal," kata Purnomo menjelaskan tentang alat utama yang akan dibeli.
"Indonesia timur misalnya, laut dan ombaknya cukup besar, dan tantangan alamnya besar, jadi perlu kapal besar di sana," tambahnya.
Prioritas perbatasan
Walaupun pembelian alutsista ini difokuskan untuk wilayah perbatasan, Andy Wijayanto mengatakan keadaannya cukup mencemaskan karena kurang sumber daya.
"Relatif mencemaskan, hampir kosong, karena kekurangan jumlah pasukan yang bisa digelar di sana. Di darat di Kalimatan, Papua dan Timor barat, ketiga wilayah perbatasan itu sama persis kondisinya dengan pasukan pada tahun 1980an," kata Andy.
"Untuk laut hanya ada kapal terbaru sigma dari Belanda yang ditempatkan di Sulawesi karena masalah Ambalat, sementara di wilayah lain hanya digunakan kapal yang dulu kita miliki di masa pak Harto," tambahnya.
Andy mengatakan Indonesia tidak dapat mengimbangi peningkatan persenjataan yang dilakukan Malaysia.
Ia juga mengatakan prioritas yang perlu dilakukan adalah wilayah terluar, termasuk 12 pulau, agar kejadian Sipadan dan Ligitan (yang diklaim Malaysia) tidak terulang.
"Wilayah-wilauah inilah yang perlu pengawalan militer yang memadai," kata Andy.
Sumber: BBC
0 komentar:
Posting Komentar