Pasukan Pengaman Perbatasan Indonesia TNI |
KUPANG-(IDB) : Panglima Kodam IX/ Udayana, Mayor Jenderal TNI Leonard, membuat terobosan baru dengan mengirim guru dan tenaga medis ke wilayah perbatasan negara di Pulau Timor, NTT, untuk memajukan dunia pendidikan dan kesehatan demi kesejahteraan masyarakat di perbatasan.
"Wilayah perbatasan merupakan beranda paling depan yang harus mendapat perhatian serius. Karena itu anggota TNI-AD bisa menjadi guru di perbatasan, seperti yang pernah kita lakukan di Papua," katanya, di Kupang, Sabtu (3/7).
Leonard melakukan rangkaian kunjungan kerja ke Provinsi NTT yang juga wilayah Komando Resort Militer 161/Wira Sakti. Dia beraudiensi dengan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, dan pimpinan setempat serta unsur masyarakat dan adat.
Menanggapi inisiatif TNI-AD itu, Lebu Raya memberi apresiasi dan menyambut baik rencana untuk mengerahkan personel-personel TNI-AD sebagai tenaga guru dan tenaga medis di wilayah perbatasan.
"Saya menyambut baik rencana Pangdam IX/Udayana menempatkan personelnya di perbatasan sebagai guru dan tenaga medis. Ini tentu akan membantu masyarakat untuk hidup lebih baik lagi," kata Lebu Raya.
Secara khusus, dia juga meminta dukungan jajaran TNI untuk mendukung kenyamanan dan ketertiban masyarakat, terkhusus di wilayah perbatasan.
"Wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan harus menjadi tempat yang indah, nyaman dan harmonis. Dengan begitu orang bisa tertarik untuk datang ke NTT," katanya.
Menurut Leonard, program mengirim guru dan tenaga medis sudah pernah dilakukan di perbatasan Indonesia dengan Papua New Guinea di Pulau Irian. Masyarakat setempat menyambut baik program tersebut, yang hingga kini masih terus dilakukan.
"Kita akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Kita berharap mendapat dukungan, termasuk kepedulian untuk menjaga ketertiban di wilayah perbatasan," katanya, yang juga didampingi Komandan Korem 161/Wira Sakti, Kolonel Infantri Edison Napitupulu.
Terkait kunjungan lintas negara bagi warga NTT di garis perbatasan negara, Leonard berujar, "Soal berkunjung ke negara lain memang ada aturannya. Hal serupa juga dilakukan di perbatasan papua."
Begitupun soal mekanisme dan prosedur pengamanan garis perbatasan negara, dia menegaskan kepentingan koordinasi dan kesamaan persepsi pelaksanaan tugas di antara kedua pasukan di dua negara ini.
Indonesia menempatkan satu batalion infantri dan beberapa unsur pendukung untuk mengamankan 278 kilometer garis perbatasan negara di Pulau Timor dengan bekas Provinsi Timor Timur itu, yang sejak 2002 menjadi negara merdeka.
Terkait dengan Australia, Leonard menyatakan bahwa selama ini sering terjadi kasus imigran gelap dari Timur Tengah, dimana Propinsi NTT menjadi tempat transit menuju Australia.
"Prajurit TNI-AD tidak boleh terlibat sindikat imigran gelap. Bila terbukti ada anggota TNI-AD menjadi jaringan sindikat imigran gelap, saya minta masyarakat untuk segera melapor," tegas Pangdam.
"Wilayah perbatasan merupakan beranda paling depan yang harus mendapat perhatian serius. Karena itu anggota TNI-AD bisa menjadi guru di perbatasan, seperti yang pernah kita lakukan di Papua," katanya, di Kupang, Sabtu (3/7).
Leonard melakukan rangkaian kunjungan kerja ke Provinsi NTT yang juga wilayah Komando Resort Militer 161/Wira Sakti. Dia beraudiensi dengan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, dan pimpinan setempat serta unsur masyarakat dan adat.
Menanggapi inisiatif TNI-AD itu, Lebu Raya memberi apresiasi dan menyambut baik rencana untuk mengerahkan personel-personel TNI-AD sebagai tenaga guru dan tenaga medis di wilayah perbatasan.
"Saya menyambut baik rencana Pangdam IX/Udayana menempatkan personelnya di perbatasan sebagai guru dan tenaga medis. Ini tentu akan membantu masyarakat untuk hidup lebih baik lagi," kata Lebu Raya.
Secara khusus, dia juga meminta dukungan jajaran TNI untuk mendukung kenyamanan dan ketertiban masyarakat, terkhusus di wilayah perbatasan.
"Wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan harus menjadi tempat yang indah, nyaman dan harmonis. Dengan begitu orang bisa tertarik untuk datang ke NTT," katanya.
Menurut Leonard, program mengirim guru dan tenaga medis sudah pernah dilakukan di perbatasan Indonesia dengan Papua New Guinea di Pulau Irian. Masyarakat setempat menyambut baik program tersebut, yang hingga kini masih terus dilakukan.
"Kita akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Kita berharap mendapat dukungan, termasuk kepedulian untuk menjaga ketertiban di wilayah perbatasan," katanya, yang juga didampingi Komandan Korem 161/Wira Sakti, Kolonel Infantri Edison Napitupulu.
Terkait kunjungan lintas negara bagi warga NTT di garis perbatasan negara, Leonard berujar, "Soal berkunjung ke negara lain memang ada aturannya. Hal serupa juga dilakukan di perbatasan papua."
Begitupun soal mekanisme dan prosedur pengamanan garis perbatasan negara, dia menegaskan kepentingan koordinasi dan kesamaan persepsi pelaksanaan tugas di antara kedua pasukan di dua negara ini.
Indonesia menempatkan satu batalion infantri dan beberapa unsur pendukung untuk mengamankan 278 kilometer garis perbatasan negara di Pulau Timor dengan bekas Provinsi Timor Timur itu, yang sejak 2002 menjadi negara merdeka.
Terkait dengan Australia, Leonard menyatakan bahwa selama ini sering terjadi kasus imigran gelap dari Timur Tengah, dimana Propinsi NTT menjadi tempat transit menuju Australia.
"Prajurit TNI-AD tidak boleh terlibat sindikat imigran gelap. Bila terbukti ada anggota TNI-AD menjadi jaringan sindikat imigran gelap, saya minta masyarakat untuk segera melapor," tegas Pangdam.
Sumber: Antara
Tidak ada komentar:
Posting Komentar