Pages

Kamis, Juni 30, 2011

2012, Pemerintah Datangkan Super Tucano

YOGYAKARTA-(IDB) : Pesawat serang EMB-314 Super Tucano yang dipesan pemerintah dari Brazil akan mulai didatangkan pada awal 2012 nanti. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama Bambang Samoedro, mengatakan empat unit pertama dari satu skuadron yang dipesan direncanakan tiba pada Maret. "Sisanya didatangkan bertahap," katanya di Sekolah Penerbang Adi Sutjipto Yogyakarta, Kamis 30 Juni 2011.

 Penandatanganan memorandum of understanding (MoU) pembelian dilakukan November tahun lalu dengan produsen Tucano, Embraer Brazil. Satu skuadron Super Tucano terdiri dari 16 pesawat dibeli untuk menggantikan pesawat OP10 di Skuadron 21 Malang yang sudah habis masa jam terbangnya.

Super Tucano adalah jenis pesawat serang ringan dengan fungsi patroli pemantauan dan sebagai pesawat latih. Pesawat ini dilengkapi dengan baling-baling, teknologi avionik modern, dan sistem persenjataan. Pesawat ini juga biasa digunakan dalam operasi counter-insurgency atau operasi penumpasan pemberontakan.

Bambang Samoedro mengatakan, pilihan kepada Super Tucano diambil karena pesawat ini dinilai memiliki kualitas paling baik di antara pesawat sejenis lainnya. Sebelumnya TNI Angkatan Udara juga mempertimbangkan membeli pesawat serang kecil K9 buatan Cina dan KO1B buatan Korea. Tapi, pilihan akhirnya jatuh pada Super Tucano.

Setelah mendatangkan Super Tucano, TNI Angkatan Udara juga sedang mengusulkan penambahan pembelian enam unit pesawat tempur Sukhoi dari Rusia dan pesawat tempur F16 bekas dari Amerika Serikat. Usulan pembelian Sukhoi sudah diajukan ke Kementerian Pertahanan. Sementara pembelian F16 sedang menunggu persetujuan pihak AS. Selain pesawat tempur, TNI AU juga berencana menambah pesawat angkut dan heli dalam waktu dekat.

Sumber: Tempo

TNI AU Akan Menambah Penerbang Militer

YOGYAKARTA-(IDB) : Markas Besar TNI Angkatan Udara akan menambah jumlah pasukan penerbang secara bertahap. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama Bambang Samoedro, penambahan pasukan penerbang akan disesuaikan dengan rencana peningkatan alat pertahanan udara.

Peningkatan pasukan direncanakan sesuai dengan target minimum essential force yang dirancang sampai 2024. Bambang tidak menyebutkan secara khusus berapa besar penambahan pasukan yang direncanakan. "Tergantung pada penambahan pesawat," kata Bambang Samoedro di Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sutjipto Yogyakarta, Kamis, 30 Juni 2011.

Komandan Wing Pendidikan Penerbangan Pangkalan Udara Adi Sutjipto, Kolonel Penerbang Khairul Lubis, mengungkapkan tahun ini akademi penerbangan meluluskan 46 penerbang militer untuk TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Darat. Rata-rata setiap tahun akademi penerbangan menghasilkan 50-60 penerbang militer baru.

"Tidak semua bisa lulus menjadi penerbang," kata Khairul Lubis. Penerbang-penerbang militer diambil dari lulusan sekolah menengah umum (SMU) dan lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU). Lulusan SMU dididik selama 33 bulan dan setelah lulus akan menjadi penerbang militer di TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut. Sedangkan lulusan AAU dididik untuk menjadi penerbang militer untuk TNI AU.

Gubernur Akademi Angkatan Udara Marsekal Muda, IB Putu Dunia, menuturkan penambahan jumlah penerbang militer disesuaikan dengan kebutuhan, ketersediaan pesawat, dan anggaran. "Tidak ada persentase ketat berapa jumlah penerbang. Kami cenderung budget oriented," kata Putu Dunia. "Karena itulah, tiap tahun jumlah rekrutmen penerbang militer bisa berubah."

Sumber: Tempo

Memperkuat Pilar NKRI dengan Kemandirian Alutsista

JAKARTA-(IDB) : Negara yang kuat harus ditopang tiga pilar. Pertama, pilar ekonomi; kedua, pilar pertahanan yang diwakili TNI; dan ketiga, pilar industri, terutama industri pertahanan. Karena itulah, Kementerian Pertahanan (Kemhan) bertekad membangun kemandirian industri pertahanan.

Ini antara lain, terbukti dalam komitmen pemerintah memberdayakan BUMN Industri Strategis (BUMNIS), pemanfaatn alat utama sistem persenjataan (alutsista) produk dalam negeri, dan merumuskan roadmap industri pertahanan dalam Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 24 Tahun 2010. Permenhan ini berisi roadmap jangka panjang hingga tahun 2029.

"Dalam rangka modernisasi alutsista, TNI sepenuhnya mengikuti kebijakan pemerintah menggunakan secara optimal produksi industri pertahanan dalam negeri. Kebijakan tersebut amat strategis, karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap negara lain," ujar Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Herryanto MA.

Dalam program revitalisasi ini, tutur Marsdya Eris, pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menciptakan Indonesia Incorporated dengan memberdayakan BUMNIS, seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, dan PT LEN.

Menurut dia, produk alutsista buatan industri dalam negeri bisa dibanggakan. Panser buatan PT Pindad misalnya, diminati Malaysia. "Malaysia berniat membeli 30 unit panser buatan Pindad. Ini bagus karena berarti produk industri pertahanan kita diakui di luar negeri," ujar Eris.

Lebih lanjut, Sekjen Kemhan menegaskan, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Menhan Pumomo Yusgiantoro sangat pro terhadap kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Kebijakan tersebut di antaranya adalah bahwa setiap pengadaan alutsista TNI harus mengikutsertakan industri nasional, baik BUMN maupun swasta, dalam pengadaan alutsista untuk diproduksi di dalam negeri.

Marsdya Eris menjelaskan, ada beberapa upaya Kemhan meningkatkan kinerja dan performa industri pertahanan dalam negeri. Yaitu, pemenuhan kebutuhan alutsista menggunakan produk dalam negeri; pembelian alutsista dari luar negeri menggunakan offset system guna transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri; rencana strategis reseach & development (R & D) pertahanan, termasuk kerja sama dengan luar negeri melalui joint development untuk alih teknologi; penataan struktur industri pertahanan dan alih teknologi; rencana pengadaan alutsista multiyears; dan rencana barang dan jasa yang dimintakan fasilitas fiskal

"Di samping itu, mendayagunakan industri pertahanan nasional dalam rangka meningkatkan kemandirian pertahanan. Strategi ini pada dasarnya memaksimalkan penggunaan alutsista produksi nasional. Dan secara simultan, industri pertahanan nasional didorong untuk senantiasa memperbaiki kualitas dan kapabilitas produksi alutsista guna meningkatkan daya saing," ujarnya.

Marsdya Eris menyebutkan, Kemhan berkomitmen seoptimal mungkin memberdayakan industri pertahanan dalam negeri (BUMN & BUMS). Namun, bila industri pertahanan dalam negeri belum sepenuhnya mampu, harus diupayakan melalui kolaborasi, joint production & joint development.

"Selanjutnya, pemerintah melalui Kemhan, dalam upaya pembinaan dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri, akan melakukan penilaian (assessment) untuk kualifikasi dan akreditasi industri, serta kualifikasi dan akreditasi sistem manajemen mutu," ucapnya.

Sekjen Kemhan menambahkan, Kemhan juga menyiapkan konsep pengembangan postur TNI dalam memenuhi kekuatan mininum atau minimum essential force (MEF) guna kelengkapan operasi militer maupun operasi militer selain perang.

"Dalam pemenuhan perlengkapan operasi militer untuk misi perdamaian dunia dan bencana alam, Kemhan telah membuat rencana kebutuhan alutsista yang diperlukan dalam kurun waktu lima tahun atau satu rencana strategis (renstra). Sarana pertahanan tersebut diperlukan untuk memenuhi MEF, dan untuk mendukung tugas-tugas TNI dalam melaksanakan operasi militer untuk perang (OMP), dan operasi militer selain perang (OMSP)," katanya.

Di antaranya, tutur dia, adalah peace keeping mission dan operasi penanggulangan bencana. Demikian pula dalam pemenuhan perlengkapan atau sarana militer, diperlukan pelibatkan tiga pilar industri pertahanan.

Yakni, litbang dan perguruan tinggi, industri nasional yang ada, serta Kemhan dan TNI sebagai pengguna. "Dengan adanya sinergitas tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan kemandirian di bidang sarana pertahanan, yang mencakup peralatan untuk pendukung daya gerak, pendukung daya tempur, pendukung komando, kendali, komunikasi, komputer, intelijen, pengamatan dan pengenalan (K4IPP), dan pendukung logistik/ perbekalan," katanya.

Sumber: Suarakarya

Iran Tingkatkan Kemampuan Teknologi Militer

TEHRAN-(IDB) : Juru Bicara Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen Iran mengatakan bahwa Iran akan terus meningkatkan teknologi defensifnya.
 
Kazem Jalali, Rabu (29/6) memuji manuver militer "Nabi Besar 6 ", yang dimulai sejak Senin lalu, seraya mengungkapkan, "Republik Islam Iran telah mengambil langkah yang sangat panjang di bidang pertahanan dan industri militer dan Insya Allah, di masa depan akan hadir rudal baru, "katanya. 

Sebelumnya, seorang panglima militer Iran mengkonfirmasikan pengoperasian radar Ghadir yang memiliki radius deteksi mencapai 1.100 kilometer dan hingga ketinggian 300 kilometer. 

Panglima Pasukan Garda Revolusi Islam Iran (Pasdaran), Brigjen Amir Ali Hajizadeh mengatakan, "Radar Ghadir dirancang dan diproduksi untuk mendeteksi target udara, radar pesawat siluman, rudal cruise, rudal balistik dan satelit pada orbit rendah." Demikian dilaporkan kantor berita Farsnews (29/6).

Pengumuman pengoperasian radar Ghadir itu hanya sehari setelah Pasdaran menguak tabir kepemilikan Iran atas silo-silo bawah tanah tempat penyimpanan dan peluncuran rudal balistik, Senin (27/6), pada tahap pertama manuver militer Nabi Besar keenam. 

Pada hari pertama manuver Nabi Besar 6, Senin (27/6), Pasdaran meluncurkan rudal Fateh-110 dari silo-silo bawah tanah.

Pada hari kedua, Selasa (28/6), Pasdaran berhasil meluncurkan 14 rudal darat ke darat, termasuk Zelzal, Shahab-1, Shahab-2 dan Shahab-3.

Lima rudal Shahab, termasuk empat jarak menengah dan satu jarak jauh, serta 9 rudal Zelzal diluncurkan.

Sumber: Irib

Iran Gagalkan Serangan Cyber AS

TEHRAN-(IDB) : Menteri Intelijen Republik Islam Iran Heidar Moslehi mengatakan Iran telah mengembangkan cara untuk melawan proyek rahasia cyber Amerika Serikat. 
 
"Ini bukan gerakan baru. Intelejen Amerika dan sekutunya, bahkan sejumlah negara regional, menggunakan cyber untuk memicu keonaran di tahun 2009," kata Moslehi pada hari Rabu (29/6), mengacu pada kerusuhan setelah pemilihan presiden Iran dua tahun lalu. 

"Obama telah beberapa kali mengaku di Kongres AS dan tempat-tempat lain mengenai perang cyber melawan Republik Islam yang belum berhasil dan mengaku kalah," kata Moslehi seperti dikutip kantor berita Fars. 

Menteri intelijen Iran menambahkan bahwa Republik Islam sudah mengantisipasi proyek "Internet koper". AS sedang mengembangkan sebuah proyek rahasia dunia maya, perangkat berlabel 'Internet koper', yang dapat diselundupkan ke negara dan kemudian dengan cepat mengatur untuk menyediakan layanan internet nirkabel dengan jangkauan yang luas. Departemen Luar Negeri AS menggelontorkan dana sebesar $2 juta untuk membiayai proyek ini. Demikian The New York Times melaporkan. 

Pada awal Oktober, Iran telah mendeteksi dan menggagalkan serangan worm Stuxnet, yang dirancang untuk menginfeksi situs industri dan nuklir Iran. 

Worm Stuxnet, pertama kali diidentifikasi oleh pejabat Iran pada bulan Juni, merupakan malware yang dirancang untuk menginfeksi komputer menggunakan Kontrol Pengawas Siemens dan Data Acquisition ( SCADA) -. suatu sistem kontrol industri untuk mengelola pasokan air, rig minyak dan pembangkit listrik. 

Tenaga ahli Iran mengatakan Stuxnet mungkin telah diciptakan oleh sebuah organisasi yang disponsori Amerika Serikat atau Israel untuk menargetkan perangkat lunak kontrol khusus yang digunakan dalam sektor industri Iran, termasuk reaktor Bushehr yang merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di Iran. 

Sumber: Irib

Iran Siagakan Kapal Perang di Laut Internasional

TEHRAN-(IDB) : Seorang komandan Angkatan Laut Iran mengatakan, angkatan laut negara ini serius melakukan tugas-tugas di perairan internasional untuk memberikan keamanan kepada kapal-kapal kargo Iran dan asing.
 
Wakil Komandan Angkatan Laut Iran, Laksamana Sayyid Mahmoud Mousavi mengatakan pada Rabu (29/6) bahwa Angkatan Laut Republik Islam Iran akan memanfaatkan semua peralatan dan fasilitas untuk menjaga dan mempertahankan kapal komersial Iran maupun negara lain di perairan internasional.

Laksamana Mousavi mencatat bahwa angkatan laut Iran sejauh ini telah mengawal sekitar seribu kapal kargo dan tanker minyak serta berhasil menggagalkan sejumlah serangan bajak laut di Teluk Aden, perairan yang terletak di lepas pantai tenggara Somalia di Tanduk Afrika.

Dia menambahkan bahwa angkatan laut Iran akan segera membangun pangkalan pelayanan terapung di Selat Bab-el-Mandeb untuk menunjang kerja kapal-kapal patroli antara Laut Merah dan Teluk Aden.

Angkatan laut Iran sedang melakukan patroli aktif di perairan internasional, termasuk Teluk Aden, Laut Merah dan utara Samudera Hindia. 

Menurut Komandan Angkatan Laut Iran, Laksamana Habibollah Sayyari, lingkup operasi angkatan laut Iran telah meningkat menjadi 2.000 kilometer persegi dari 400 kilometer sebelumnya.

Teluk Aden, yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Laut Merah, Terusan Suez, dan Laut Mediterania, adalah rute tersibuk yang dilalui oleh lebih dari 20.000 kapal per tahun tujuan Asia, Eropa, dan Amerika. 

Sumber: Irib

Iran Undang Pakar Rusia Teliti Bangkai Pesawat Tanpa Awak AS

TEHRAN-(IDB) : Seorang komandan tinggi militer Iran mengatakan, teknisi Rusia telah mengunjungi beberapa puing reruntuhan pesawat tanpa awak Amerika Serikat, yang ditembak jatuh di perairan Teluk Persia.
 
Komandan Angkatan Udara Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC), Brigadir Jenderal Amir Ali Hajizadeh mengatakan kepada wartawan Selasa (28/6) bahwa sebuah tim pakar militer Rusia baru-baru ini mengunjungi Iran dalam rangka untuk mempelajari sisa-sisa pesawat tanpa awak AS, kantor berita Fars melaporkan.

Pada Januari lalu, Angkatan Bersenjata Iran mengumumkan bahwa mereka telah menembak jatuh dua pesawat tanpa awak Amerika di perairan yang dikuasai Iran di Teluk Persia.

Laporan itu dikeluarkan seiring keputusan Amerika yang meningkatkan kehadiran militer di dan sekitar kawasan Teluk Persia dalam beberapa bulan terakhir di tengah pemberontakan rakyat di Bahrain.

Departemen Pertahanan AS mengatakan Washington memonitor perkembangan di Bahrain, yang merupakan markas Armada Kelima Angkatan Laut AS. Militer AS dan CIA secara teratur menggunakan pesawat tanpa awak untuk melancarkan serangan rudal di Afghanistan dan di kawasan adat Pakistan. 

Sumber: Irib

Iran Umumkan Pengoperasian Sistem Radar Baru

TEHRAN-(IDB) : Seorang panglima militer Iran mengkonfirmasikan pengoperasian radar Ghadir yang memiliki radius deteksi hingga 1.100 kilometer dan hingga ketinggian 300 kilometer.
 
Panglima Pasukan Garda Revolusi Islam Iran (Pasdaran), Brigjen Amir Ali Hajizadeh mengatakan, "Radar Ghadir dirancang dan diproduksi untuk mendeteksi target udara, radar pesawat siluman, rudal cruise, rudal balistik dan satelit pada orbit rendah." Demikian dilaporkan kantor berita Farsnews (29/6).

Pengumuman pengoperasian radar Ghadir itu hanya sehari setelah Pasdaran menguak tabir kepemilikan Iran atas silo-silo bawah tanah tempat penyimpanan dan peluncuran rudal balistik, Senin (27/6), pada tahap pertama manuver militer Nabi Besar Muhammad Saww keenam. 

Pada hari pertama manuver Nabi Besar, Senin (27/6), Pasdaran meluncurkan rudal Fateh-110 dari silo-silo bawah tanah.

Pada hari kedua, Selasa (28/6), Pasdaran berhasil meluncurkan diluncurkan Iran berhasil meluncurkan 14 rudal darat ke darat, termasuk Zelzal, Shahab-1, Shahab-2 dan Shahab-3.

Lima rudal Shahab, termasuk empat jarak menengah dan satu jarak jauh, serta 9 rudal Zelzal diluncurkan.

Sumber: Iriba

Manuver Iran Mengandung Pesan Kuat untuk Negara Regional

TEHRAN-(IDB) : Seorang anggota Parlemen Republik Islam Iran (Majlis), Gholam Reza Karami menyatakan, manuver militer Nabi Besar Muhammad Saww keenam oleh Pasukan Garda Revolusi Islam Iran (Pasdaran), mengandung pesan kuat Iran terhadap negara-negara regional.
 
Gholam Reza Karami yang menjabat sebagai Ketua Komite Pertahanan Parlemen Iran (28/6) mengatakan, "Latihan militer Pasdaran menunjukkan bahwa Iran memiliki potensi melawan segala bentuk ancaman dengan mengandalkan pada kekuatan sendiri." 

Ditambahkannya bahwa manuver itu bertujuan meningkatkan koordinasi di antara sistem pertahanan negara, mencapai target-target militer, dan mengidentifikasi titik-titik kelemahan dan kekuatan.

Sementara itu, anggota parlemen Iran lainnya, Fatemeh Ajorlou, mengatakan opini publik dunia akan menjadi akrab peningkatan kekuatan Iran berkat berbagai manuver. 

"Setelah studi yang tepat terhadap kondisi regional, sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk mempengaruhi hubungan baru di kawasan dengan negara Muslim yang menginginkan dialog baru dan mencari cara dinamis dalam melawan arogansi dan hegemoni".

Ajorlou menambahkan bahwa negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, berusaha keras mencegah perubahan dalam perimbangan kekuatan di Timur Tengah atau mengubahnya demi kepentingan mereka sendiri.

Tahap pertama manuver Nabi Besar Muhammad Saww, digelar Senin (27/6) dengan menunjukkan silo-silo rudal balisitik bawah tanah yang menembakkan rudal Fateh-110 .

Adapun hari Selasa (28/6) Pasdaran Iran b berhasil meluncurkan 14 rudal permukaan-ke-permukaan, termasuk Zelzal (gempa), Shahab-1, Shahab-2 dan Shahab-3.

Lima rudal Shahab, termasuk empat jarak menengah dan satu jarak jauh, serta 9 rudal Zelzal diluncurkan.

Iran menegaskan bahwa manuver Nabi Besar 6 memiliki tujuan defensif dan dipentaskan dengan mengusung pesan "perdamaian dan persahabatan."

Sumber: Irib

Lima Rudal Diluncurkan Secara Bersamaan Oleh Pasdaran Iran

TEHRAN-(IDB) : Iran meluncurkan lima rudal jarak menengah dan jarak jauh "Shahab" pada tahap kedua manuver keenam Nabi Besar Muhammad Saww.
 
Kantor berita Fars melaporkan, lima unit rudal Shahab itu diluncurkan oleh Pasukan Garda Revolusi Islam Iran (Pasdaran). 

Dua dari lima rudal itu adalah tipe Shahab 1 jarak menengah, dua lainnya adalah Shahab 2 jarak menengah, dan sebuah rudal jarak jauh Shahab 3 yang menggunakan bahan bakar likuid. 

Lima rudal itu diluncurkan secara bersamaan tidak lama setelah peluncuran sembilan rudal dari darat ke darat Zelzal. 

Adapun kantor berita IRNA melaporkan, Panglima Pasdaran, Brigjen Amir Ali Hajizadeh, mengkonfirmasikan kemampuan Pasdaran dalam memproduksi rudal yang memiliki daya tempuh melebihi 2.000 kilometer. 

Dikatakannya, "Kami juga memiliki teknologi untuk memproduksi rudal yang memiliki daya tempuh lebih jauh. Namun kami tidak merasa perlu untuk memproduksi rudal dengan daya tempuh di atas 2.000 kilometer, dan kami tidak akan memproduksinya."

Pernyataan itu dikemukakan Hajizadeh di sela-sela manuver Nabi Besar Muhammad Saww keenam yang berlangsung hari ini (28/6).

Menjawab pertanyaan wartawan soal apakah rudal-rudal yang diluncurkan oleh Pasdaran menjadi ancaman bagi negara-negara Eropa, Brigjen Hajizadeh mengatakan, "Rudal-rudal Iran hanya memiliki daya tempuh 2.000 kilometer dan didesain untuk mengincar target milik Amerika Serikat di kawasan dan rezim Zionis Israel."

Lebih lanjut dijelaskannya, "Rezim Zionis Israel berjarak 1.200 kilometer dari Iran dan kami mampu menarget Israel dengan menggunakan rudal dengan daya tempuh 2.000 kilometer yang ditembakkan dari Semnan dan Damghan."Menyinggung target Amerika Serikat yang dimaksudnya, Brigjen Hajizadeh menegaskan, Amerika Serikat telah meringankan beban Iran dengan membangun pangkalan di negara-negara tetangga. Bahkan di Afghanistan, Amerika mendirikan pangkalan yang hanya berjarak 120 kilometer hingga 700 kilometer dari perbatasan Afghanistan-Iran. 

"Musuh trans-regional kami adalah Amerika Serikat dan Israel, dan Iran tidak merasa terancam dari pihak-pihak lain. Dan oleh karena itu Tehran tidak akan memproduksi rudal yang berdaya tempuh melebihi 2.000 kilometer." 

Hajizadeh mengatakan, "Rudal Sejjil dan Shahab milik Iran termasuk di antara rudal yang memiliki daya jelajah hingga 2.000 kilometer 

Di bagian lain pernyataannya, Hajizadeh menyinggung aktivitas sejumlah pesawat tanpa awak di perairan bebas, namun pesawat-pesawat yang menyusup ke zona udara Iran telah ditembak jatuh. 

Dikatakannya, "Para pengamat Rusia ingin menyaksikan pesawat yang ditembak jatuh Iran itu dan para pejabat Tehran mengijinkannya." 

Sumber: Irib

Operasi Nonperang TNI Perlu Diatur Dalam UU

JAKARTA– (IDB) : Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melakukan operasi selain perang perlu diakomodasi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional (RUU Kamnas).

Bila tidak diatur dalam undang- undang, operasi selain perang TNI akan berpotensi menimbulkan masalah. Pengamat militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, dalam UU No 34/2004 tentang TNI, salah satu tugas TNI adalah operasi selain perang.

Tugas ini beririsan dengan tugas-tugas Polri, misalnya dalam penanggulangan dan penumpasan terorisme. “Karena tugas dan profesionalitas operasi selain perang TNI belum dirinci dalam UU lain, dalam praktiknya rentan menimbulkan konflik kewenangan antar institusi maupun pelanggaran HAM (hak asasi manusia),” kata Jaleswari di Jakarta kemarin.

Dia mengungkapkan,RUU Kamnas sebenarnya dirancang sebagai payung hukum dari sejumlah UU lain yang berkaitan. Saat ini draf RUU tersebut sudah berada di Komisi I DPR dan akan dibahas mulai pekan ini. Di tempat terpisah,Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Pos M Hutabarat menyatakan, RUU Kamnas tidak menambah kewenangan TNI untuk melakukan penangkapan dan penyadapan.

RUU ini justru mengatur pengawasan terhadap instansi yang memiliki kewenangan khusus seperti penyadapan, penangkapan, pemeriksaan, dan tindakan paksa lainnya. Penggunaan kewenangan khusus harus dilakukan sesuai eskalasi ancaman keamanan seperti tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, dan keadaan perang.

“Jadi intinya bukan soal pemberian kewenangan,tapi semua instansi yang memiliki kewenangan khusus akan diawasi Dewan Keamanan Nasional atau DKN,” ungkapnya saat jumpa pers di Kantor Kementerian Pertahanan,Jakarta,kemarin.

Menurut Pos, berbagai institusi yang memiliki kewenangan khusus terkait keamanan antara lain TNI,Polri,beberapa kementerian, kejaksaan,Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),dan lainnya.

Pembentukan DKN merupakan salah satu amanat RUU Kamnas.Lembaga ini merupakan transformasi dari Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas). Anggota DKN adalah sejumlah menteri,panglima TNI, Kapolri, dan pimpinan badan/ komisi yang diketuai Presiden.

Sejumlah pengamat dan LSM mengkritisi ada pasal tentang penangkapan, penyadapan, dan pemeriksaan yang dilakukan unsur-unsur keamanan. Pada Pasal 54 butir e RUU Kamnas terdapat kalimat: pengawasan penggunaan kuasa khusus. Pada penjelasan butir ini disebutkan bahwa “kuasa khusus yang dimiliki unsur keamanan nasional berupa hak menyadap, memeriksa, menangkap, dan melakukan tindakan paksa sah lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Dewan Pers menganggap cakupan RUU ini terlalu luas dan ada pasal yang berpotensi menjadi pasal karet seperti pada masa Orde Baru.Terdapat pula pasal yang dinilai dapat menghidupkan kembali haatzai artikelen (pasal penghasutan). Pasal 54 juga dianggap membahayakan kemerdekaan pers. Aparat bisa dilegalkan menyadap institusi atau individu pers yang dinilai mengancam keamanan nasional.

Sementara itu, Sekretaris Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksamana Pertama Leonardi,menegaskan, wewenang masing-masing lembaga tetap melekat sebagaimana diatur UU sektoralnya.

Sumber: Sino

Rabu, Juni 29, 2011

Letjen TNI Pramono Edhie Kasad Baru

Letjen TNI Pramono Edhie.
JAKARTA-(IDB) : Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo diputuskan sebagai pengganti Jenderal TNI George Toisutta sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.

Ketika dikonfirmasi Mensesneg Sudi Silalahi di Jakarta, Rabu, mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menunjuk Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo yang selama ini menjabat Panglima Kostrad, sebagai Kasad pada Selasa (28/6).

Pramono Edhie merupakan salah satu calon terkuat menggantikan George Toisutta.

Putra mantan Komandan Resimen Pasukan Khusus Angkatan Darat (RPKAD, kini Kopassus), Sarwo Edhie Wibowo (almarhum), yang juga adik Ibu Negara Hj. Ani Susilo Susilo Bambang Yudhoyono itu dinilai mumpuni menduduki kursi nomor satu di matra darat.

Ia pernah menjabat sebagai ajudan presiden pada era Megawati Soekarnoputri.

Pramono juga pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) pada 2008-2009.

Lulusan terbaik Akademi Militer angkatan 1980 itu juga sempat menduduki posisi Pangdam Siliwangi di Jawa Barat pada 2009 sebelum menjabat sebagai Pangkostrad pada 2010.

Berdasarkan keterangan resmi Markas Besar Kostrad Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melantik Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo sebagai Kasad pada Kamis (30/6).

Usai dilantik Presiden akan dilakukan serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Darat pada Kamis (7/7) di Markas Besar TNI Angkatan Darat.

Sumber: Antara

KRI Dewaruci Bersiap Keliling Sebagian Asia

JAKARTA-(IDB) : Komandan Kapal latih tiang tinggi KRI Dewaruci TNI Angkatan Laut Letkol Laut (P) Suharto, mengatakan kapal latih taruna matra laut itu telah bersiap untuk melakukan muhibah ke sebagian wilayah Asia mulai 5 Juli.

"Persiapan sudah mendekati akhir. Tinggal berangkat nanti pada 5 Juli 2011," katanya, kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Letkol Suharto mengatakan, dalam muhibahnya kali ini KRI Dewaruci dioperasikan sebanyak 88 ABK dan membawa 84 kadet Akademi Angkatan Laut (AAL) Tingkat III Angkatan 58 serta lima perwira AAL.

Suharto mengemukakan, KRI Dewaruci akan berangkat dari Dermaga Ujung Komando Armada RI Kawasan Timur TNI Angkatan Laut, Surabaya menuju pelabuhan Bitung, Manado.

"Setelah tiga hari berada di Bitung, Manado KRI Dewaruci akan bertolak ke Pelabuhan Manila, Filipina. Dan setelah berada di tiga hari di Manila, kapal bergerak menuju Guangzhou, China," katanya.

Suharto menambahkan, dari China kapal akan bertolak ke Bangkok, Thailand, dan setelah bersandar selama tiga hari kapal menuju Batam untuk kembali ke Surabaya. Kapal dijadwalkan tiba pada 26 Agustus 2011.

Ia mengakui dibandingkan muhibah pada tahun-tahun sebelumnya muhibah Dewaruci kali ini merupakan perjalanan tersingkat yakni sekitar 52 hari dengan total jarak tempuh sekitar 7.000 mil laut.

Dalam pelayarannya, selain menjalankan latihan dan praktik berlayar, para kadet dan anak buah kapal (ABK) juga bertugas menjadi duta budaya dan wisata serta duta diplomasi internasional.

"Terkait misi itu, selama singgah di beberapa kota di dua negara itu kami melakukan kunjungan kehormatan kepada pejabat militer seperti kepala staf angkatan laut setempat dan pejabat sipil seperti gubernur atau walikota," ungkapnya.

Selain itu, KRI Dewaruci yang merupakan satu-satunya kapal layar tiang tinggi kelas Barquentine itu juga akan melakukan "open ship" bagi masyarakat setempat dan melakukan kirab.

Sumber: Antara

Iran Klaim Mampu Produksi Rudal Jarak Jauh

TEHRAN-(IDB) : Komandan Senior Garda Revolusi Iran mengklaim negaranya mampu memproduksi rudal jarak jauh bahkan lebih jauh dari rudal yang dimiliki saat ini.

Namun, Iran belum akan memproduksi rudal tersebut karena pangkalan militer AS dan Israel di teluk masih dapat dijangkau oleh rudal yang ada saat ini, demikian diungkapkan Amir Ali Hajizadeh, Komandan AU Garda Revolusi Iran, Selasa (28/6), dalam latihan perang selama 10 hari sebagai ajang unjuk gigi kemampuan teknologi perang Iran.

Menurut Hajizadeh, rudal yang ada saat ini mampu menjangkau 2.000 km, itu berarti pangkalan AS dan Israel di Teluk Persia dan di bagian tenggara serta timur Eropa masih masuk dalam jangkauan Iran.

Rudal-rudal tersebut, lanjutnya, seperti rudal Shahab-3 dan Sajjil. memang dirancang khusus untuk menargetkan militer Israel dan AS, yang dianggap sebagai musuh utama Iran.

Sementara dari laporan intelijen barat dikatakan lain, Iran sedang berusaha memproduksi rudal-rudal antar benua dengan jarak tempuh hingga 6.000 km.

Selasa, Juni 28, 2011

TNI AU Latma USAF Di Lanut Abdurahman Saleh Malang

MALANG-(IDB) : Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) menggelar latihan bersama dengan Angkatan Udara Amerika Serikat (USAF- US Air Force) di Taxy Way Skadron Udara 32 Wing 2 Lanud Abdurahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin.

Komandan Lanud Abdulrahman Saleh, Marsekal Pertama TNI Dwi Putranto yang bertindak selaku inspektur upacara dalam latihan bersama itu mengatakan, latihan ini merupakan kali pertama diadakan di wilayah Lanud Abdurahman Saleh.

Latihan yang diberi nama "Teak Iron - 2011" ini, rencananya akan berlangsung selama 12 hari atau hingga Jumat (8/7), dan merupakan manifestasi keinginan kedua belah pihak untuk lebih mempererat dan memperkokoh kerja sama.

"Latihan ini bertujuan untuk memantapkan konsep operasi dukungan udara bersama, yakni antara TNI AU dan US Air Force khususnya prosedur taktik, teknis serta aplikasinya dalam operasi dukungan udara dengan menggunakan pesawat C-130 Hercules" katanya.

Marsma Dwi mengharapkan, adanya latihan bersama bisa menjadi pelajaran dan pengalaman yang berharga bagi kedua belah pihak.

"Selain itu, kita harapkan dapat saling membuka diri dan berbagi pengetahuan serta pengalaman dalam kegiatan operasi udara," katanya.

Sementara itu, Dwi menekankan kepada seluruh jajarannya agar mematuhi ketentuan dan prosedur latihan, terutama faktor keamanan terbang yang harus menjadi prioritas utama dengan menghindari tindakan berisiko tinggi.

Dalam latihan itu, US Air Force melibatkan dua pesawat C-130 Hercules dengan melibatkan 87 personel, dan dipimpin oleh Direktur Latihan Angkatan Udara AS Letnan Kolonel Zimmerman.

Sementara TNI-AU, juga melibatkan dua pesawat C-130 Hercules serta 150 personel yang terdiri atas anggota Skadron Udara 32, Lanud Abdurahman Saleh serta Batalyon Paskhas 464, dengan Komando latihan Komandan Wing 2 Lanud Abdurahman Saleh, Kolonel Penerbang Eko Dono Indarto.

Sumber: Antara

Indonesia Tingkatkan Industri Pertahanan

JAKARTA-(IDB) : Industri pertahanan dalam negeri diharapkan bisa mandiri. Untuk itu perlu upaya pembinaan dari pemerintah pada pelaku industri pertahanan agar produk pertahanan Indonesia dapat dipercaya oleh konsumen di dalam dan luar negeri.

"Ada langkah-langkah untuk menyukseskan rencana pembangunan alutsista jangka panjang yang dipasok di dalam negeri, pertama perlu ada konsistensi pengadaan alutsista produk dalam negeri hasil Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS),"kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Kementerian Pertahanan (Kemhan) di Jakarta, Senin (27/6).

Purnomo menambahkan, langkah kedua dari Kemhan adalah dengan menyiapkan program offset dalam rangka pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (alutsista). Program ini diaplikasikan dengan alih produksi dan teknologi alutsista dari luar negeri.

"Juga offset, yang merupakan bagian dari counter trade, yang merupakan kesepakatan pemerintah sebagai pihak pembeli dengan pihak asing penyedia produk pertahanan guna mengikut sertakan pihak pembeli dalam proses produksi untuk keperluan ToT sebagai prasyarat jual beli. Ini bertujuan untuk membangun kemampuan produksi bagi industri pertahanan,"jelas Purnomo.

Ketiga, kata Purnomo, adalah dengan melakukan Research and Development (R&D), dengan melakukan sinergitas R&D dan alih teknologi. "Maka perlu peningkatan anggaran R&D dan alih teknologi pertahanan agar dapat melakukan kerjasama R&D terkait dengan belanja alutsista,"kata Menhan.

Menhan menambahkan, perlu dilakukan penataan struktur industri pertahanan untuk meningkatkan industri pertahanan yang sesuai kapasitas produksi.

Sumber: Jurnas

Presiden Telah Putuskan Pengganti Toisutta

JAKARTA-(IDB) : Presiden Susilo Yudhoyono telah memutuskan pejabat baru kepala staf TNI-AD pengganti Jenderal TNI George Toisutta yang akan memasuki pensiun pada 1 Juli 2011.

Usai menghadap Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin malam, Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono, mengatakan pengumuman KSAD baru tersebut tinggal menunggu penerbitan surat keputusan presiden oleh Presiden Yudhoyono.

"Beliau sudah memutuskan tapi saya belum bisa mengumumkan sebelum ada surat keputusan. Kita lihat saja," katanya.

Pada Senin malam, Presiden Yudhoyono memanggil Panglima TNI, tiga kepala staf TNI, Menko Polhukam Djoko Suyanto, dan Menteri Sekretariat Negara Sudi Silalahi.

Ia membenarkan bahwa rapat tersebut membahas pejabat baru kepala staf TNI-AD pengganti Toisutta.

Namun, ia enggan menyebut nama KSAD baru yang telah dipilih oleh Presiden Yudhoyono dengan alasan tidak ingin mendahului keluarnya Keppres.

"Baru tadi diputuskan, tapi saya tidak bisa menyebut nama, nanti saya keliru," katanya.

Ia hanya mengatakan nama KSAD baru tersebut merupakan usulan yang datang dari dirinya yang kemudian diputuskan oleh Presiden Yudhoyono.

Sumber: Antara

Iran Luncurkan Rudal Balistik Bawah Tanah

TEHRAN-(IDB) : Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) meluncurkan rudal balistik bawah tanah pada hari pertama manuver militer Nabi Besar 6. 
 
"Peluncuran rudal ini adalah bagian dari unit reaksi cepat dari Brigade rudal IRGC, kata juru bicara IRGC yang bertanggung jawab atas manuver militer ini, Jenderal Asghar Qelich-Khani, Senin (27/6).

Qelich-Khani menegaskan kelebihan utama silo rudal adalah waktu peluncuran lebih efisien dan senjata tidak perlu dipindahkan sebelum peluncuran. 

Sebelumnya, Panglima Divisi Zona Udara IRGC Brigadir Jenderal Amir Ali Hajizadeh, Ahad (26/6) mengatakan manuver militer "Nabi Besar 6" akan dimulai pada Senin. 

Brigadir Jenderal Hajizadeh menambahkan bahwa rudal pendek, menengah dan rudal jarak jauh, yaitu Khalij Fars (Teluk Persia Teluk) , Sejjil, Fatih, Qiam, rudal Shahab-1 dan Shahab-2 akan dipergunakan selama latihan perang. 

Brigadir Jenderal Hajizadeh menekankan bahwa manuver militer Nabi Besar 6 bertujuan benar-benar defensif dan akan dipentaskan dengan mengusung pesan "perdamaian dan persahabatan."

Sumber: Irib
Rudal Fateh Iran
TEHRAN-(IDB) : Manuver Rudal Nabi Besar VI digelar mulai hari ini (Senin, 27/6/2011) selama sepuluh hari di perairan Teluk Persia. Dalam manuver itu akan diuji rudal-rudal jarak jauh, menengah dan pendek. Selain itu, rudal hasil inovasi terbaru Iran juga diluncurkan dengan sasaran darat dan laut.
 
"Dalam manuver ini, serangkaian kemampuan rudal dan logistik terbaru seperti rudal Sijjil, Fateh, Qeyam, Khalej-e Fars, Shahab I, Shahab II, Zelzal akan diuji, " papar Panglima Angkatan Udara Pasukan Garda Revolusi Islam Iran (Pasdaran), Brigjen Ali Haji Zadeh jelang Manuver Rudal Nabi Besar VI.

Lebih lanjut Panglima Pasdaran itu menegaskan, "Kebijakan pertahanan Republik Islam berlandaskan pada prinsip defensif." Berdasarkan prinsip tersebut, angkatan bersenjata Republik Islam Iran berusaha aktif di wilayah-wilayah sensitif dengan sistem pertahanan canggih seperti rudal anti-udara dan jaringan pertahanan lainnya.

Dengan manuver rutin yang digelar Pasdaran terbukti bahwa pasukan bersenjata Republik Islam Iran mempunyai kesiapan penuh dalam menghadapi segala ancaman militer dari musuh. Selain itu, manuver militer juga berupaya meningkatkan kemampuan personel di medan perang. 
 

Tak diragukan lagi, posisi Iran di perairan Teluk Persia mempunyai sensitifitas tersendiri. Apalagi Iran selama ini mampu membuktikan sebagai negara independen melawan kepentingan arogansi dunia di kawasan.
Perbatasan perairan Iran sepanjang 3 ribu km. Bila dirincikan, 800 km ada di Laut Kaspia, 1000 km di Teluk Persia, 900 km di Laut Oman dan sebagian Samudera India.

Mengingat urgensitas perairan di kawasan, Republik Islam Iran senantiasa menyerukan kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan. Bahkan Tehran berulangkali mendorong negara-negara di kawasan mempunyai kepercayaan diri untuk menjaga keamanan masing-masing tanpa harus bergantung pada pihak asing. Lebih dari itu, Iran meyakini bahwa kehadiran kekuatan asing di kawasan malah menjadi sumber problema.

Republik Islam Iran kini mampu membuktikan diri sebagai negara yang mampu berinovasi di bidang militer. Fakta membuktikan bahwa Iran menguji rudal dengan teliti dan detail. Bahkan rudal yang diuji mempunyai skala kemampuan yang beragam. Di antara teknologi yang dimiliki Iran adalah memproduksi rudal dengan spesifikasi yang rumit, radar, rudal balistik dan pesawat pendeteksi anti-radar Stels.

Dengan kemampuan seperti ini, Iran tetap menunjukkan sikap kooperatif kepada negara-negara lain dengan menawarkan transfer teknologi. Inilah kemuliaan Iran yang disadari atas pentingnya kekuatan internal tanpa bergantung pada pihak asing. Manuver Rudal Nabi Besar VI mempunyai pesan perdamaian dan persahabatan Iran untuk negara-negara kawasan. Selain itu, Iran juga ingin membuktikan bahwa negara ini mampu menjaga wilayahnya tanpa harus bergantung pada kekuatan asing manapun. 

Sumber: Irib

TNI AL Segera Bangun Pangkalan AL Di Perbatasan Filipina

Pangkalan TNI AL di Pontianak
MANADO-(IDB) : Pemda Kabupaten  Kepulauan Talaud Propinsi Sulawesi Utara meyerahkan hibah tanah seluas 5 hektar untuk tahap awal, yang diperuntukan untuk pembanguan Pangkalan TNI AL Melonguane . Komandan Pangkalan Utama TNI AL VIII Manado Laksma TNI Sugianto, S.E. , M.AP. menerima dan menandatangani  surat peryataan penyerahan tanah hibah tersebut dari Bupati Kepulauan Talaud Drs. Constantine Ganggali di Ruang Rapat Bupati Kepulauan Talaud di Melonguane, Senin (23/5) yang dihadiri FKPD Talaud.
Dalam kesempatan tersebut, Danlantamal VIII Manado menyampaikan bahwa lokasi yang akan dibangun sebagai Pangkalan TNI AL sangat memenuhi unsur strategis sebagai sebuah pangkalan. Rencananya lokasi yang terletak  di Kelurahan Kiama Kec. Melonguane tersebut akan segera dibangun kantor. Ditargetkan pembangunan akan dimulai pada bulan Juli tahun ini. Posisi Melonguane sangat strategis dalam segi pertahanan dan keamanan, karena lautnya berbatasan dengan Philipina.

Sehingga diharapkan dengan kehadiran Pangkalan TNI AL Melonguane dimana juga termasuk kabupaten kepulauan, keamanan dan kedaulatan laut NKRI dapat ditegakkan.  Sehingga masyarakat Kepulauan Talaud dapat meningkat kesejahteraannya karena keamanan lautnya terjaga. Hal serupa juga disampaikan oleh Bupati Kepulauan Talaud Drs. Constantine Ganggali dalam rapat FKPD Talaud tersebut. 
Sebelum penanda tanganan surat pernyataan hibah tersebut,  Laksma TNI Sugianto, S.E., M.AP. bersama dengan Bupati dan FKPD Talaud meninjau secara langsung lokasi rencana pembangunan Mako Pangkalan TNI AL . Jika pembangunan sudah dimulai Untuk sementara waktu  Rumah Dinas Camat Melonguane difungsikan sebagai Markas Komando Pangkalan TNI AL Melonguane.

Masyarakat Melonguane menyambut baik rencana pembangunan Lanal Melonguane, demikian disampaikan Bupati dan beberapa tokoh masyarakat Melonguane yang datang secara sukarela ke lokasi tanah tersebut ketika Danlantamal VIII Manado meninjau lokasi. 
Sumber: TNI AL

Tidak Ada Lagi DCA dengan Singapura

JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan bahwa sejak menandatangani perjanjian kerjsama pertahanan (defense cooperation agreement/DCA) pada 2007 lalu, Indonesia dan Singapura tidak pernah membahasnya lagi.

"Tidak ada lagi pembahasan tentang itu (DCA-red)," katanya di Jakarta, Senin, terkait kemungkinan dibukanya kembali pembahasan mengenai perjanjian ekstradisi kedua negara.

Usai memimpin Sidang ke-3 Komite Kebijakan Industri Pertahanan Pertahanan (KKIP) ia menuturkan, setiap kerja sama pertahanan yang dilakukan dengan sejumlah pihak harus ada kesepakatan pelaksanaannnya (implementing agreement).

"Ini kita belum menyepakati apa-apa. Jadi, tidak ada lagi kerja sama kesepakatan pertahanan itu," kata Purnomo menegaskan.

Perundingan Defence Cooperation Agreement atau DCA antara Indonesia dan Singapura telah berlangsung sejak Juli 2005 selama tujuh kali putaran. Putaran terakhir dilaksanakan pada 5 Desember-6 Desember 2006 dengan menyepakati 13 pasal dan empat pasal lainnya belum tercapai kesepakatan.

Pembahasan tersebut dilakukan pararel membahas mengenai ekstradisi antara dua negara dan selalu dikoordinasikan dengan pihak Departemen Luar Negeri sehingga nantinya kerja sama pertahanan kedua negara dapat benar-benar mendukung kepentingan nasional Indonesia.

DCA akhirnya ditandatangani pada 27 April 2007 oleh menhan kedua negara disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.

Namun, dalam perjalanannya kesepakatan kerja sama itu tidak dapat dilaksanakan secara mulus karena menuai kontroversi di masing-masing pihak, terutana menyangkut Implementing Arrangement (IA) Military Training Area (MTA) di Area Bravo yang berada di Kepulauan Natuna.

Karena kebuntuan terhadap beberapa pasal dalam DCA antara RI dan Singapura, pihak Singapura sempat mengabaikannya dan tidak membahas lebih lanjut dengan mitranya Indonesia. Akibatnya, perjanjian ekstradisi belum disepakati hingga kini.

Akibatnya, sejumlah terduga pelaku korupsi seperti Nunun Nurbaeti, Muhammad Nazzarudin, dan para tersangka kasus BLBI yang sebagian besar "lari" ke Singapura tidak dapat diekstradisi ke Indonesia.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, hingga kini perjanjian ekstradisi yang digandengkan dengan kesepakatan kerja sama pertahanan RI-Singapura, sama sekali tidak ada kemajuan.

"Belum, sama seperti dulu," kata Menlu Marty di Kantor Presiden Jakarta, Jumat, seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan kehormatan Menlu Singapura K Shanmugam.

Menlu Marty menambahkan Indonesia telah memulai kembali proses komunikasi informal dengan parlemen untuk mengkaji kembali dan menjajaki langkah-langkah yang mungkin dilakukan ke depan, terkait pembahasan Perjanjian Ekstradisi yang dilakukan satu paket dengan Kesepakatan Kerja sama Pertahanan (DCA).

Sumber: Antara

Intelegen Adalah Mata Dan Telinga, Maka Dibutuhkan Payung Hukum Yang Jelas

JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengemukakan bahwa intelijen tidak selalu memiliki kewenangan untuk menangkap atau melakukan penyadapan.

"Intelijen itu ibaratnya `mata` dan `telinga`....yang memberikan informasinya kepada pihak tertentu untuk ditindaklanjuti. Intelijen itu tidak harus menangkap, ada pihak tertentu yang memiliki kewenangan itu," katanya di Jakarta, Senin.

RUU Keamanan Nasional yang telah diserahkan pada parlemen pada pekan lalu memuat perihal kewenangan penangkapan dan penyadapan oleh unsur keamanan nasional dalam penjelasan pasal 54 huruf e.

Menhan menuturkan, kegiatan intelijen tidak semata dilakukan oleh unsur militer dan keamanan, instansi lain pun memiliki aparat intelijen yang merupakan mata dan telinga untuk menghimpun segala informasi dan sesuatu yang dibutuhkan.

"Kegiatan intelijen sangat dibutuhkan, terutama menyangkut pertahanan dan keamanan namun tidak harus disertai dengan kewenangan untuk menangkap, ada aparat yang berwenang untuk itu," ujarnya menegaskan.

Tak hanya itu, kewenangan menangkap dan menyadap intelijen juga disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi negara apakah darurat militer atau darurat sipil yang membutuhkan perhatian dan penanganan khusus yang cepat dan tepat, kata Purnomo.

"Dan status darurat militer atau darurat sipil pun ditetapkan atas beberapa kriteria. Tidak sembarangan," katanya menambahkan.

Purnomo mengemukakan, keputusan pemerintah untuk memasukkan kewenangan menangkap dan melakukan penyadapan oleh unsur keamanan nasional dimasukkan dalam RUU Keamanan Nasional didasari perkembangan ancaman yang terjadi.

"Ancaman terhadap keamanan dan pertahanan itu beragam, seperti bencana gempa bumi, tsunami, terorisme, separatisme, pandemi," katanya.

Karena itu, lanjut Menhan, perlu kegiatan intelijen untuk mengantisipasi dan mendeteksi lebih dini.

"Jadi kegiatan intelijen itu harus disikapi secara hati-hati, dan tidak harus menangkap," kata Purnomo menegaskan.

Sumber: Antara

Pangarmabar Tinjau Kesiapan KRI Banjarmasin-592 Ikut BFR di Brunei

JAKARTA-(IDB) : Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar), Laksamana Muda TNI Hari Bowo, M.Sc melaksanakan peninjauan ke KRI Banjarmasin-592 yang disiapkan mengikuti kegiatan Brunei Darussalam Fleet Review (BFR) 2011, yang direncanakan tolak dari dermaga Kolinlamil Tanjung Priok, Jakarta, Senin (27/6). 

Pangarmabar Laksamana Muda TNI Hari Bowo, M.Sc dalam kegiatan tersebut di dampingi Kepala Staf Koarmabar (Kasarmabar) Laksamana Pertama (Laksma) TNI Herry Setianegara S.Sos, SH, MM.,dan Kaskolinlamil Laksma TNI I.N.G.N. Ary Atmaja, S.E, dan para Asisten Pangarmabar dan para Kadis Koarmabar.

Dalam kunjungan tersebut Pangarmabar menerima laporan tentang kesiapan KRI Banjarmasin-592 dalam mengikuti kegiatan Brunei Darussalam International Defence Exhibition (BRIDEX) dan Brunei Darussalam Fleet Review (BFR) 2011 dari Komandan KRI Letkol Laut (P) Eko Joko Wiyono. 

Selanjutnya Pangarmabar beserta rombongan melihat dari dekat muatan di deck KRI Banjarmasin-592 diantaranya dua buah tank dan peralatan lainnya produksi dalam negeri.

Dalam kesempatan tersebut Pangarambar Laksamana Muda TNI Hari Bowo M.Sc memberikan arahan kepada Komandan KRI Banjarmasin-592 Letkol Laut (P) Eko Joko Wiyono selaku Komandan Satuan Tugas untuk melaporkan perkembangan selama mengikuti kegiatan BRIDEX dan BFR di Brunei.

Brunei Darussalam Fleet Review (BFR) 2011 meriupakan kegiatan parade kapal perang dari negara peserta yang dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 8 Juli 2011 bersamaan dengan kegiatan Bridex 2011. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Bridex 2011 meliputi parade kapal perang, kirab kota, open ships, Courtesy Call dan kunjungan ke lokasi BRIDEX.

Brunei Darussalam International Defence Exhibition (BRIDEX) merupakan pameran pertahanan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati ulang tahun emas Angkatan Bersenjata Kerajaan Brunei. Kegiatan Bridex 2011 di selenggarakan oleh Royal Brunei Tecnis Service (RBTS) yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan Brunei Darussalam.

Sumber: Poskota

Kemhan Bahas Revitalisasi Industri Pertahanan

JAKARTA-(IDB) : Kementerian pertahanan mengadakan sidang ketiga Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di kantor Kementerian pertahanan di Jakarta, Senin (27/6). Sidang ini akan membahas dan menetapkan program kebijakan atau regulasi yang dianggap perlu dan prioritas dalam bidang industri pertahanan.

Sidang ini akan memuat penetapan kebijakan revitalisasi industri pertahanan untuk membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang menjamin pemberdayaan industri pertahanan. Dari hasil sidang ini, diharapkan dapat diambil keputusan untuk menetapkan rencana aksi sebagai tindak lanjut tuntutan kebijakan dan perkembangan yang terjadi.

Kebijakan dalam sidang KKIP ini meliputi kebijakan produksi yang menyangkut konsistensi pengadaan alutsista hasil produk dalam negeri (BUMNIP dan BUMNIS), program offset, R&D dan alih teknologi, penataan struktur industri pertahanan. Dibidang kebijakan pembiayaan dan insentif fiskal, kebijakan akan meliputi mekanisme pembiayaan (multi years dan fasilitas pembiayaan), sedangkan Kebijakan penyehatan korporasi BUMNIP meliputi penyehatan cash flow dan neraca BUMNIP, penataan organisasi BUMNIP, dan peningkatan kemampuan SDM BUMNIP. Selain itu, dari sidang ini diharapkan muncul kebijakan pengadaan barang dan jasa yang meliputi mekanisme pangadaan barang dan jasa.

Sidang akan ditutup dengan penandatanganan perjanjian kerja sama BUMNIP dengan 19 industri pendukung serta Kemhan. Perusahaan yang ikut menandatangani MoU diantaranya PT. DI sebagai pihak pertama, dan PT. LEN dan PT Dahana sebagai pihak kedua. PT Pindad juga akan menandatangani MoU dengan Badan Sarana Pertahanan Kemhan, PT LEN, PT Krakatau Steel, dan PT Inti.

Sidang yang hingga saat ini masih berlangsung dihadiri oleh Menteri pertahanan Purnomo Yusgiantoro selaku ketua KKIP, menteri BUMN selaku wakil ketua, wamenhan, menteri perindustrian, menristek, panglima TNI dan Kapolri. Tim Pokja KKIP, tim asistensi, sekretaris Pokja KKIP, dan kemkeu.

Sumber: Jurnas

19 Kerjasama Kemhan - Industri Pertahanan Di Tanda Tangani

JAKARTA-(IDB) : Sebanyak 19 bidang kerja sama pertahanan antara Kementerian Pertahanan dan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan dan Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis ditandatangani dalam kerangka percepatan revitalisasi industri pertahanan nasional.

Dalam penandatanganan 19 nota kesepahaman bidang pertahanan antara kementerian pertahanan, industri pertahanan dan industri pendukung pertahanan itu disaksikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menristek Suhana Suryapranata, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan Asisten Perencanaan Kapolri Irjen Pol Pujianto di Jakarta, Senin.

Ke-19 bidang kerja sama yang ditandatangani itu antara lain perjanjian PT DI dengan PT Indo Tech tentang kerja sama bidang manufaktur komponen pesawat terbang.

Kemudian, PT Pindad dengan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan tentang retrofit tank, PT Pindad dan PT LEN tentang kerja sama bidang radio kendaraan tempur, PT Pindad dan PT Krakatau Steel tentang kerja sama bidang baja untuk panser.

PT Pindad dan PT Inti tentang kerja sama bidang alat komunikasi kendaraan tempur, PT PAL dan PT Pindad tentang kerja sama pembelian produk manufaktur dan produk non militer untuk kebutuhan dalam negeri.

Selain itu, ditandatangi pula perjanjian kerja sama antara PT PAL dan PT LEN tentang kerja sama bidang "combat management system", PT PAL dan PT Inti tentang kerja sama bidang alat komunikasi, antara PT PAL dan PT Krakatau Steel tentang kerja sama bidang plat baja, PT Dahana PT Sari Bahari tentang pengisian bom, penandantangan Pelindo dan KS tetang kerja sama plat baja.

Tak hanya itu, terdapat pula kerja sama antara Ditjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan dengan ITB tentang kerja sama bidang pendidikan dan pengembangan iptek untuk mendukung pertahanan negara, antara Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan dengan PT DI tentang pengembangan di bidang industri pertahanan matra utara untuk mendukung pertahanan negara.

Selain itu, Ditjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan dengan PT LEN tentang Pendukung Program 1.000 roket, Ditjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan dengan PT Pindad untuk pembuatan kendaraan taktis 2,5 ton dan lima ton.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, penandatanganan kerja sama tersebut merupakan komitmen pemerintah bersama BUMNIP dan Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis untuk mempercepat pemberdayaan dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

"Kerja sama itu juga merupakan bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MPE3I) bidang pertahanan," katanya, menambahkan.

Terkait itu pula, sebelumnya Menteri Pertahanan selaku Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) memimpin sidang ketiga komite tersebut yang dihadiri Menteri BUMN, Menteri Ristek, Menteri Perindustrian, Panglima TNI dan Kapolri sebagai anggota KKIP dan para pelaku industri pertahanan dan industri strategis nasional.

Dalam sidang tersebut ditegaskan konsistensi pengadaan alat utama sistem senjata hasil produk dalam negeri, program "offset", alih teknologi, penelitian dan pengembangan, serta penataan struktur industri pertahanan. Kedua, sidang juga menyepakati kebijakan pembiayaan dan insentif fiskal, mekanisme pembiayaan tahun jamak, dan ketiga, kebijakan penyehatan korporasi BUMNIP meliputi penyehatan "cash flow" dan neraca BUMNIP, penataan organisasi BUMNIP, peningkatan kemampuan SDM BUMNIP.

"Keempat, kebijakan pengadaan barang dan jasa meliputi mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai Perpres 54/2010," kata Menhan Purnomo.

Sumber: Kemhan