 |
| Staf Khusus Presiden bidang hubungan internasional Teuku Faizasyah |
JAKARTA-(IDB): Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah menyatakan bahwa tidak ada pemerintah yang melakukan negosiasi dengan perompak, termasuk Indonesia dalam menangani pembajakan kapal "Sinar Kudus" di perairan Somalia.
"Pemerintah di mana pun tidak mau negosiasi dengan perompak, kalau pun ada negosiasi tidak dilakukan atas nama pemerintah, walau pun ada fasilitasi," kata Faiza di Istana Negara di Jakarta, Rabu.
Menurut Faiza, Pemerintah Indonesia melakukan komunikasi dengan seluruh pihak, tidak hanya dengan pemerintah Somalia namun juga dengan pihak-pihak lain yang dapat memberi akses kepada para perompak.
"Tapi tentu tidak bisa kami jelaskan secara terinci," katanya.
Sementara terkait dengan ijin Pemerintah Somalia untuk melakukan operasi militer, Faiza mengatakan pemerintah Somalia bisa saja memberikan pernyataan apa saja, namun fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa mereka tidak menguasai negaranya sendiri.
"Nanti kita malah membantu melawan lawan-lawan politiknya kalau kita operasi militer," katanya.
Hal senada juga dikemukakan oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto. Ia mengatakan bahwa komunikasi dengan perompak dilakukan oleh perusahaan pemilik barang.
"Pemerintah tidak ikut. Mereka tidak pernah berhubungan dengan pemerintahan. Tetapi pemerintah Indonesia dari awal dengan pemilik kapal sudah ada komunikasi," katanya.
Menurut Djoko, negosiasi juga melibatkan agen-agen dari sejumlah negara seperti Inggris, AS, dan Singapura.
"Ada banyak. Kita kontak-kontak, poin kita cari yang paling pas," katanya.
Menurut Djoko, saat ini sedang dicari mekanisme yang paling tepat untuk menyelesaikan kasus itu. Ia juga menyebutkan kesiapan pemilik kapal untuk menyelesaikan permasalahan itu.
"Mekanismenya bagaimana, mengirimnya bagaimana, kepada siapa, penghubungnya siapa, dan jalurnya bagaimana. Proses itu sedang dimatangkan tapi yang paling utama adalah prioritas...pada keselamatan awak kapal," katanya.
Sementara itu terkait opsi operasi militer, Djoko mengatakan bahwa keputusan yang diambil adalah yang paling baik untuk keselamatan awak kapal.
Djoko juga mengatakan bahwa para awak kapal diharapkan dapat segera dibebaskan sekali pun tidak memberikan batas waktu yang pasti untuk pembebasan sandera.
Selain kapal Sinar Kudus, saat ini masih ada 26 kapal lain dari 16 negara yang disandera para perompak Somalia. Jumlah anak buah kapal yang disandera adalah 583 orang, termasuk 20 orang WNI.
"Pemerintah di mana pun tidak mau negosiasi dengan perompak, kalau pun ada negosiasi tidak dilakukan atas nama pemerintah, walau pun ada fasilitasi," kata Faiza di Istana Negara di Jakarta, Rabu.
Menurut Faiza, Pemerintah Indonesia melakukan komunikasi dengan seluruh pihak, tidak hanya dengan pemerintah Somalia namun juga dengan pihak-pihak lain yang dapat memberi akses kepada para perompak.
"Tapi tentu tidak bisa kami jelaskan secara terinci," katanya.
Sementara terkait dengan ijin Pemerintah Somalia untuk melakukan operasi militer, Faiza mengatakan pemerintah Somalia bisa saja memberikan pernyataan apa saja, namun fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa mereka tidak menguasai negaranya sendiri.
"Nanti kita malah membantu melawan lawan-lawan politiknya kalau kita operasi militer," katanya.
Hal senada juga dikemukakan oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto. Ia mengatakan bahwa komunikasi dengan perompak dilakukan oleh perusahaan pemilik barang.
"Pemerintah tidak ikut. Mereka tidak pernah berhubungan dengan pemerintahan. Tetapi pemerintah Indonesia dari awal dengan pemilik kapal sudah ada komunikasi," katanya.
Menurut Djoko, negosiasi juga melibatkan agen-agen dari sejumlah negara seperti Inggris, AS, dan Singapura.
"Ada banyak. Kita kontak-kontak, poin kita cari yang paling pas," katanya.
Menurut Djoko, saat ini sedang dicari mekanisme yang paling tepat untuk menyelesaikan kasus itu. Ia juga menyebutkan kesiapan pemilik kapal untuk menyelesaikan permasalahan itu.
"Mekanismenya bagaimana, mengirimnya bagaimana, kepada siapa, penghubungnya siapa, dan jalurnya bagaimana. Proses itu sedang dimatangkan tapi yang paling utama adalah prioritas...pada keselamatan awak kapal," katanya.
Sementara itu terkait opsi operasi militer, Djoko mengatakan bahwa keputusan yang diambil adalah yang paling baik untuk keselamatan awak kapal.
Djoko juga mengatakan bahwa para awak kapal diharapkan dapat segera dibebaskan sekali pun tidak memberikan batas waktu yang pasti untuk pembebasan sandera.
Selain kapal Sinar Kudus, saat ini masih ada 26 kapal lain dari 16 negara yang disandera para perompak Somalia. Jumlah anak buah kapal yang disandera adalah 583 orang, termasuk 20 orang WNI.
Sumber: Antara
Tidak ada komentar:
Posting Komentar