Pemerintah Siapkan Uang Tebusan

BEKASI-(IDB) : Pemerintah menyiapkan uang tebusan untuk membebaskan 20 awak kapal MV Sinar Kudus yang disandera lanun Somalia. Namun pemerintah tidak menutup kemungkinan dilaksanakannya operasi militer di perairan Somalia.

"Uang tebusan segera diserahkan," kata Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, setelah membuka acara bakti sosial dan pengobatan gratis di Perumahan Seroja, Bekasi Utara, Jawa Barat, kemarin. "Kami berharap ini jalan terbaik."

Panglima menolak menjelaskan besarnya uang tebusan yang disiapkan pemerintah. Alasannya, hal itu di luar kewenangan dia.
Perompak Somalia membajak Sinar Kudus di Semenanjung Arab pada 16 Maret lalu. Kapal bermuatan nikel bernilai Rp 1,4 triliun itu dibajak dalam perjalanan menuju Rotterdam, Belanda. Kini, kapal dan semua awaknya ditawan di dekat pulau yang dikuasai perompak di kawasan pantai Eil, Somalia.
Pemerintah mendukung upaya negosiasi uang tebusan oleh pemilik kapal, PT Samudra Indonesia, dengan para perompak. Masalahnya, dari hari ke hari, uang tebusan yang diminta terus berubah. Suatu saat, perompak meminta uang US$ 2,6 juta. Di lain waktu, perompak menyebut angka hingga US$ 9 juta.
Hingga kini, menurut Agus, pemerintah menilai langkah negosiasi lebih aman bagi awak kapal. Jika negosiasi gagal, "Barulah kami melaksanakan opsi lain, seperti operasi militer."
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ifdhal Kasim mengatakan negosiasi uang tebusan dengan para perompak merupakan pilihan buruk. "Itu akan menjadi preseden jelek karena akan ditiru penjahat lainnya," kata Ifdhal.
Yang diperlukan saat ini, menurut Ifdhal, justru operasi militer yang terukur dan tidak membahayakan para sandera. "Keselamatan warga negara harus diutamakan," ujarnya.
Anggota Komisi Pertahanan dan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat, Hidayat Nur Wahid, mengatakan, bila operasi militer jadi pilihan, TNI jangan sampai gagal menyelamatkan sandera. "Jangan sampai Indonesia dipermalukan."
Pemerintah Indonesia, menurut Hidayat, juga patut mempertimbangkan tawaran bantuan dari negara lain, seperti Malaysia dan India. "Mudah-mudahan tawaran itu bukan sindiran kepada pemerintah kita."

Sumber: Tempo