Terbanglah KFX / IFX

SEOUL-(IDB) : Lembaga pengadaan senjata Korea Selatan mengatakan pada hari Senin (6/10/2014) bahwa Indonesia telah setuju untuk membayar 20 persen dari biaya pengembangan program jet tempur tingkat menengah (mid-level fighter jet), yang menurut beberapa analis bisa menghabiskan biaya hingga $ 8 Milyar.

Lembaga program akusisi pertahanan Korea (DAPA) mengatakan mereka telah menandatangani perjanjian dasar untuk mengembangkan “KF-X” atau jet tempur “Boramae” dengan Menteri Pertahanan Indonesia. Jet tempur tersebut akan dikirimkan mulai tahun 2025, yang diharapkan dapat dikembangkan dengan bantuan Lockheed Martin sebagai bagian dari kesepakatan offset.

Indonesia saat ini merupakan mitra asing satu satunya dalam program KF-X. Program jet tempur ini mendapatkan momentum di Korea Selatan pada tahun ini setelah studi kelayakan ulang dan perdebatan mengenai apakah Korea harus membeli atau mengembangkan jet tingkat menengah sendiri, untuk menggantikan pesawat F-4s dan F- 5s yang menua. Indonesia menyetujui untuk berpartisipasi dalam studi kelayakan awal program ini, pada tahun 2010.

Pesawat tempur dengan twin engine ini diperkirakan menelan biaya hingga 8,5 triliun Won untuk mengembangkannya, menurut tim ahli pesawat tempur Korea Selatan, sementara biaya produksi diperkirakan sekitar 10 triliun Won, ujar sumber yang terkait langsung dengan proyek ini kepada Reuters.

Sumber tersebut menolak untuk diidentifikasi dan tidak berwenang untuk mengungkapkan rincian biaya kepada media. DAPA berencana memilih pengembang yang menjadi leader pada bulan Desember ini, dengan kandidat, Korea Aerospace Industries dan Korean Air Lines yang akan bersaing.

Pemerintah Indonesia akan memilih lembaga lokal untuk bekerja dengan pimpinan pengembang dari Korea Selatan dalam bekerja sama mengembangkan jet tempur Ini, ujar juru bicara DAPA.

Sumber : JKGR

Geopolitik Dalam MP3EI

JKGR-(IDB) : Posisi Indonesia yang strategis dan terletak di antara dua benua dan dua samudera, bukan isapan jempol. Namun para elit dan pengambil kebijakan dalam Masterplan Percepatan, Perluasan dan Peningkatan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tidak tahu bagaimana mengaplikasikanya.

Dibandingkan dengan Iran yang hanya memiliki selat Hormuz tetapi mampu membuat “geger” dunia dengan ancaman akan menutup selat tersebut. Atau Suriah misalnya, meskipun minyaknya tidak sekaya Libya, Irak dan lainnya, namun tetap diperebutkan para adidaya karena posisinya yang strategis. Retorikanya bagaimana seandainya Selat Lombok, Selat Sunda atau selat-selat lainnya ditutup selama sebulan untuk latihan gabungan TNI/Polri dalam rangka memerangi terorisme perairan ? Hehehe.

Banyak negara yang bergantung pada selat dan perairan Indonesia seperti Australia, New Zeland, Singapura, Malaysia, China, Korea, Jepang bahkan negara-negara heartland karena terkait distribusi dan transportasi minyak. Konon 80 % APBN Australia sangat tergantung dengan perairan Indonesia, bahkan Singapura 85 % APBN mereka tergantung dengan perairan kita.

Terkait program MP3EI sudah selayaknya faktor geopolitik menjadi acuan utama dalam pengambilan kebijakan. Artinya jika tidak berpijak pada geopolitik dan karakter wilayah perairan nusantara, dikhawatirkan malahan akan memposisikan Indonesia sebagai proxy perang ekonomi dan malah memberi kuasa kepada kepentingan asing seperti saat ini yang sedang terjadi.

Korupsi Dan Industri.
 
Tak dapat dipungkiri, korupsi di Indonesia sebenarnya hanya sebuah modus, tema atau tata cara dari sebuah kolonialisme model baru. Maraknya korupsi di Indonesia karena diciptakan oleh sistem serta didukung aturan dan perundang-undangan yang dirombak pada awal reformasi dahulu.

Ketika sistem yang kini berjalan justru mendorong perilaku koruptif seperti otonomi daerah, multi partai, ona man one vote dan lain sebagainya, maka berapa pun dibentuk lembaga “superbody” seperti KPK tidak akan mampu membendung perilaku koruptif.

Sejarah membuktikan bahwa kemajuan suatu negara diawali dari revolusi industri, revolusi industri membuat rakyat terpapar namun rakyat diuntungkan pada satu sisi. Sangat berbeda dengan korupsi, selain negara dan rakyat “terkapar” dirugikan, korupsi merupakan sisi gelap sekaligus potret memalukan sebuah bangsa di hadapan bangsa lain.

Inti revolusi industri adalah kebebasan warga negara berekspresi memenuhi kebutuhanya sedangkan peran negara bersifat melindungi, mengarahkan dan mengawasi. Selanjutnya setelah hasil dari dinamika warga tersebut diekspor, baru negara mengenakan pajak, dan sudah menjadi keharusan bagi negara untuk “memberi” modal dan fasilitas juga mencarikan pasar bagi komoditi yang dihasilkan oleh karya warganya. Aesensi dari revolusi industri ialah menghindari jerat ketergantungan di segala bidang baik pangan, energi, teknologi dan lain-lain.

Kita adalah bangsa yang besar dan mampu untuk maju hanya saja saat ini kita masih terbelenggu oleh “rantai” sistem ciptaan asing!.

Sumber : JKGR

SBY Boediono Naik KRI Dewa Ruci Arungi Selat Madura

SURABAYA-(IDB) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Ani Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Boediono beserta Ibu Herawati Boediono melakukan Joy Sailing atau berlayar di perairan Selat Madura dengan menumpangi KRI Dewa Ruci, Senin 6 Oktober 2014.

Sejumlah pejabat negara tampak hadiri mendampingi presiden dan wakil presiden berlayar di perairan Selat Madura, diantaranya Mmber enko Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, Panglima TNI Jenderal Moeldoko beserta tiga kepala staf TNI.

Sebelum berlayar, SBY memberikan arahan kepada 23.000 pasukan TNI seluruh angkatan di dermaga ujung Markas Komando Armada RI Kawasan Timur.

Ia juga mengecek kapal perang baru yaitu KRI Multi Role Light Frigate (MRLF) buatan Inggris, kapal ini diberi nama KRI Bung Tomo-357.

Pantauan VIVAnews, KRI Dewa Ruci yang ditumpangi SBY bersama rombongan dikawal 12 kapal perang TNI.

Di belakang KRI Dewa Ruci terdapat tiga kapal perang yang mengikuti, yakni KRI Multi Role Light Frigate. ketiga kapal itu bernama KRI Bung Tomo-357, KRI John Lie-358 dan KRI Usman Harun-359. Kemudian dibelakangnya lagi terdapat KRI Iskandar Muda, KRI Hasanudin dan KRI Diponegoro. 

Sumber : Vivanews

21 Ribu Prajurit TNI Sambut Kedatangan Panglima Tertinggi

SURABAYA-(IDB) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tiba ke lokasi puncak HUT TNI ke-69 di Koarmatim Dermaga Ujung Surabaya, Jawa Timur. Sebanyak 21 ribu prajurit TNI pun merapat.

Pantauan di lokasi sekitar pukul 15.45 WIB, Senin (6/10/2014), para prajurit TNI AD, AL, dan AU berlari dari segala penjuru ketika mendengar sirene dan perintah dari pengeras suara untuk merapat. Mereka dari segala kesatuan mulai dari Paskhas, Kopaska, Kopassus, hingga para Taruna, Penerbang, Perwira Tinggi, dan para PNS di lingkungan TNI.

"Operasi militer, segera berkumpul. Presiden berada di KRI Bung Tomo," ucap perintah dari pengeras suara.

Para prajurit TNI berkumpul di dermaga tepat di depan Patung Jalesveva Jayamahe. Dalam waktu 15 menit semua sudah berkumpul rapi di dermaga, sementara SBY dan rombongan berada di KRI Bung Tomo yang disandarkan di dermaga tersebut.
 

SBY datang bersama Ibu Ani Yudhoyono, Wapres Boediono dan istrinya, Herawati, Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Mendikbud M Nuh, Menhan Purnomo Yusgiantoro, serta didampingi oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Sebelumnya SBY sempat meninjau kapal ambulance dan lanjut ke KRI Bung Tomo. Rencananya SBY akan memberikan pengarahan kepada para prajurit.

"Selamat datang pahlawan muda, sekian tahun kita rindukan bapak," nyanyi para prajurit menyambut SBY.

Sumber : Detik

Berita Foto : Pengawalan Indonesia Air Force One Oleh TNI AU

MAGETAN-(IDB) : “Wow, Keren…..” Foto oleh Letkol Pnb Wastum dan Mayor Pnb Gultom dengan pesawat T-50i/TT-5001, ketinggian 31.000.

Dari jendela pesawat Kepresidenan RI, dalam penerbangan menuju Lanud Iswahyudi, Magetan. 5 Oktober 2014 .

Pesawat Tempur F-16 dan Sukhoi, mengawal Presiden SBY selaku Panglima Tertinggi TNI.

Melangkah bersama para Pengawal Dirgantara. Lanud Iswahyudi, Magetan. 5 Oktober 2014. “Dirgahayu TNI”.

Sumber : JKGR

Presiden SBY Minta Jokowi Lanjutkan Pembangunan TNI AU

MAGETAN-(IDB) : Dalam perjalanannya dari Jakarta ke Surabaya, Minggu (5/10), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang didampingi Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono dan sejumlah menteri menyempatkan diri singgah ke di Lapangan Udara (Lanud) Iswahjudi, Madiun, guna memberikan arahan kepada sejumlah penerbang dan kru pesawat tempur.

Dalam kesempatan itu, Presiden SBY mengemukakan, selama dua periode kepemimpinannya telah berlangsung revolusi besar dalam pembangunan kekuatan militer dan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Ia memperkirakan, kekuatan militer Indonesia kelak akan semakin diperhitungkan.

“Terhitung empat tahun dari sekarang, bisa dikata akan cukup tangguh untuk menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia,” kata SBY memprediksi.

Presiden SBY menekankan pentingnya kekuatan militer sektor udara. Penguatan matra udara oleh TNI AU, kata SBY, bisa menjadi cikal bakal dalam melaksanakan pembangunan kekuatan militer dan modernisasi alutsista ke depannya. Terlebih, perang sekarang sangat ditentukan oleh kekuatan udara yang dimiliki oleh sebuah negara.

Menurut Presiden SBY, kebangkitan kekuatan militer udara mulai muncul pada Perang Teluk I di era 1990-an, dimana saat itu cukup gencar dilakukan serangan udara yang dikombinasikan dengan serangan dari laut, sehingga pesawat terbang negara lawan tak sempat mengudara karena dihancurkan di tempat.

Setelah itu barulah dilakukan operasi darat dan bisa berlangsung cepat karena sumber kekuatan perang termasuk logistik sudah dihancurkan. “Di sini kekuatan udara menjadi kunci sangat penting,” tutur Kepala Negara.

SBY juga menunjuk contoh upaya negara-negara Barat melumpuhkan gerakan ISIS di Timur Tengah yang menggunakan pola serangan pesawat tempur gabungan. Menurut SBY, negara barat dan Amerika Serikat (AS) sangat hati-hati untuk mengerahkan kekuatan darat. Sebab, costnya  tinggi, baik finansial maupun nyawa.

“Ribuan orang bisa gugur. Belum dampak akibat operasi darat yang dilakukan itu belum tentu mendapat persetujuan dari parlemen dan rakyat,” terang Presiden SBY.

Pemerintahan Jokowi
 

Presiden SBY berharap, ke depan kekuatan militer udara Indonesia lebih tangguh dan dapat diandalkan. Ia mengingatkan, luasnya wilayah teritorial yang perlu dijaga di negeri ini cukup luas yag harus diamankan membutuhkan banyak pesawat yang siap tempur.

“Kita harus siap segalanya. Negara kita luas, daratan apalagi lautan. Banyak yang harus kita amankan. Paling tidak saya dulu pernah protes keras, ada insiden angkatan udara di bagian timur Indonesia. Tetapi karena kurang pesawat, apa daya, kita hanya bisa protes, tak bisa mengejar dan menghalau,” papar SBY mengisahkan kegeramannya beberapa waktu lalu.

Untuk itu, Presiden SBY meminta pemerintahan Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) yang akan menggatikannya akan konsisten melakukan pembangunan kekuatan militer dan modernisasi alutsista TNI AU itu.

“Saya berharap apa yang telah dicapai ini dapat dilanjutkan oleh pemerintahan mendatang. Saya sudah sampaikan kepada Pak Jokowi selaku presiden baru bahwa kekuatan dan modernisasi alutista ini penting untuk dituntaskan,” kata Presiden SBY.

Presiden meyakini, jika pemerintahan yang baru kelak konsisten dalam menjaga dan melanjutkan program itu, martabat Indonesia bisa terjaga dengan baik. “Jadi, tak perlu khawatir dilecehkan oleh negara lain, baik pelanggaran wilayah maupun membantu gerakan anti-negara di Indonesia dan semua ancaman yang mengancam kedaulatan dan kekuatan wilayah di negeri ini,” tutur SBY.

Hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Pertahanan Purnomo Yosgiantoro, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan Kepala Staf TNI AU Marsekal IB Putu Dunia. 

Sumber : Setkab

TNI Siapkan Dana Rp 800 Miliar Bangun Pangkalan Militer

SURABAYA-(IDB) : Dalam rangka mengapresiasikan atas dedikasi dan pengabdian sebagai mitrahaneg dan penegasan keluarga TNI, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyematkan bravet kehormatan dan baret hitam kepada para Gubernur se- Indonesia, Senin (6/10).
 
Seperti dalam pidato sambutannya di Dermaga Sea Raider, Mako Satuan Amphibi, Surabaya, Jawa Timur, Panglima TNI Jenderal Moeldoko berharap brevet kehormatan dan baret hitam yang dikenakan oleh para Gubernur menjadi pengikat kesatuan usaha TNI bersama pemerintah daerah dalam membangun daerah juga menghadapi berbagai ancaman yang mengganggu kedautan rakyat.
 
Menurut Moeldoko, TNI memakai sistem kompartemen satistik dimana lebih mengutamakan pertahanan terhadap pulau-pulau besar yang dipimpin oleh seorang gubernur.
 
Diharapkan para gubernur dapat memelihara dan menjaga wilayahnya masing-masing. TNI akan mengoptimalkan provinsi yang merupakan pangkal perlawanan yang harus dikembangkan dan perlu  peningkatan.
 
Hal tersebut, tambah Moeldoko, sangat diharuskan karena apabila ada serangan dari musuh maka yang harus menghadapi adalah daerah pangkal perlawanan per wilayah atau provinsi.  
 
Untuk itu, TNI menyiapkan dana Rp 800 milar untuk membangun pangkalan militer AU, AL dan AD di setiap provinsi.
 
Dalam penyematan hadir 26 Gubernur se Indonesia sedangkan lima Gubernur berhalangan hadir karena sedang ada tugas. Para Gubernur tersebut diantaranya Gubernur DIY Yokyakarta Sri Sultan Hamengku buwono X, Gubernur Sulawesi Selatan sekaligus kepala asosiasi Gubernur Indonesia Yasin Limpo, Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Sumber : Jaringnews

Inovasi Di Tangan Sendiri, Di Tanah Sendiri

JKGR-(IDB) : Tatkala separuh dekade lalu “Zizhu chuangxin” dicetuskan Hu Jintao, Presiden China, bagaikan tengah meluruskan telunjuk ke masa depannya. “Zizhu chuangxin” atau “inovasi di tangan sendiri, di tanah sendiri”. Inilah mimpi yang tengah di kejar Negeri Semiliar Wajah. “Zizhu chuangxin”, menurut Hu, bukan saja satu-satunya pilihan agar China meraih kemakmuran berkesinambungan (sustainable prosperity) di abad-abad mendatang, tetapi juga taktik merebut tongkat kepemimpinan dunia (global leadership) ambisi China yang lain.

Di Beijing, Shanghai dan Shenzen, tiga kota sentra klaster teknologi-tinggi, keping-keping mimpi “Zizhu chuangxin” disusun. Zhongguancun Technology Center di distrik Haidian, Beijing, misalnya. Inilah hub teknologi yang telah sukses membidani kelahiran Loongson, prosesor mikro pertama karya ilmuwan China. Semula habitat terpenting di benua Asia dan bukan mustahil kelak dunia : 12.000-an perusahaan high-tech berkantor di klaster IT yang dihampari tujuh taman raksasa ini, termasuk perusahaan high-tech grup Fortune 500 seperti Microsoft, Intel, Google, ata NEC. Ribuan perusahaan IT lokal tumbuh bagai jamur musim hujan di hub teknologi yang tenaga ahlinya disuplai oleh dua perguruan tinggi prestisius, Tsinghua dan Peking University.

Zhongguancun jelas meniru pola sukses yang dilakoni hub teknologi Silicon Valley di California, AS, yang disokong Stanford University. Jadilah Zhongguancun Silicon Valley-nya China. Selain prosesor mikro Loongson, dari Zhongguancun,China mengorbitkan Lenovo. Inilah PC terbesar ketiga di dunia saat ini.

Jalan ‘Paten’ China

Lewat jargon “Zizhu chuangxin” China berambisi menanggalkan predikatnya sebagai ‘pabrik dunia’. Tak cukup label ‘made in China’, negeri tirai bambu mengejar label “innovated in China’ untuk produk-produk high-tech-nya di masa medatang.

Pemerintah China membuat dana riset kian tinggi, dari semula 1,49% GDP (102 miliar dolar AS) pada tahun 2007 ditargetkan menjadi 2,5% GDP pada 2020. Lewat cara ini, pemerintah sebenarnya ingin merangsang masyarakat agar gemar akan riset. Yang tak kalah penting, Insentif untuk penemuan-penemuan baru disemai, bahkan dibuat jorjoran (berlimpah).  

Iming-iming bonus menggiurkan ditebar kepada individu atau perusahaan yang mampu menciptakan paten, mulai dari perpanjangan masa pensiun, pemberian izin tinggal (residence permit) di kota-kota utama, hadiah kontrak kerja dari pemerintah, hingga pemotongan pajak hingga 25%. Singkat kata ekosistem inovasi diperbaiki secara serius.

Anggaran Belanja Litbang terhadap PDB

Hasilnya cukup spektakuler. Pada tahun 2008, misalnya, tak satu pun perusahaan di dunia yang mampu menandingi Huawei, perusahaan IT China, dalam perolehan paten baru. Sebagaimana dilaporkan Dinas Hak Cipta China, terjadi peningkatan 73% jumlah paten di seantero China dari semula 99.278 menjadi 171.619 sepanjang 2001-2005.

Ada yang meragukan memang, bahwa paten-paten China bener-bener mampu menyajikan ide-ide baru. Toh, negeri ini sudah cukup merasa suka cita dengan fakta meroketnya ekspor produk-produk high-tech mereka lebih dari 40% tiap tahun sepanjang 2002-2007. Di bidang teknologi Hankam (pertahanan keamanan), sudah tidak diragukan sejumlah negara membeli produk-produk China salah satunya adalah “Indonesia”.

Potensi : Perlu Dibangkitkan Kembali

Gelar Indonesia sebagai “macan” ekonomi Asia sebelum krisis juga ditempuh melalui langkah-langkah terobosan penting. Untuk memperkuat ketahanan pangan, kandungan teknologi (biotek) sektor pertanian mulai dari pembibitan, pembudidayaan sampai ke tahap agro industri ditingkatkan dan diperkuat penerapannya.

Hasilnya kita dapat mencapai swasembada beras yang membuahkan pengakuan FAO (Food and Agriculture Organization atau Organisasi Pangan dan Pertanian di bawah naungan PBB) di tahun 1984. Kemampuan manufaktur sektor industri untuk menghasilkan produk-produk bernilai tambah tinggi terus diupayakan. Produk hasil industri dalam negeri ini kemudian diberi peluang untuk berkembang. Lapangan kerja menjadi terbuka lebar.

Dirgantara Indonesia (dulu IPTN) menandatangani kontrak dengan Boeing untuk membuat 8.000 komponen air-frame Boeing 737. IPTN memperoleh kontrak 10 tahun dari General Dynamic untuk memproduksi 3.462 komponen air-frame F-16. Hal serupa dilakukan dengan Airbus setelah Garuda membeli 9 unit A-330.

Kapal buatan PT PAL

PAL memroduksi kapal tanker 30.000 LTDM untuk Pertamina dan kapal barang Star 50 yang berbobot mati 50.000 ton untuk pelayaran Jerman. Hingga tahun 2008, pemesanan kapal niaga PT. PAL sudah penuh merampungkan 21 kapal berbobot besar. 80% dari pemesanan itu datang dari luar negeri, seperti : Jerman, Italia, Portugal, Hongkong, dan Turki. Gambaran ini menunjukan bahwa kita adalah bangsa yang bisa berproduksi bila saja diberi peluang untuk berkembang.

Bagi tenaga ahli terdidik kita, termasuk lebih kurang 5.000 tenaga ahli yang dikirim ke berbaai perguruan tinggi terbaik di luar negeri, tersedia pusat-pusat keunggulan seperti Puspitek serta perusahaan-perusahaan industri strategis sebagai wahana untuk mereka berkiprah mengembangkan talenta. Sayangnya, jangankan meloncat kedepan menuju ekonomi inovasi, kita malah mundur ke belakang, kembali ke ekonomi SDA yang mengandalkan ekspor bahan mentah dan barang-barang bernilai tambah rendah.

“Change is the process by which the future invades Our Lives” Alvin Toffler (1992)

Sekarang kembali kepada kita, apakah akan mundur atau tetap maju, “Anda percaya, Kami pasti bisa”.

Sumber : JKGR

Pemberian Brevet Kehormatan Untuk 29 Kepala Daerah

Tiba Di Markas TNI, 29 Gubernur Langsung Ikut Perang 

SURABAYA-(IDB) : Gubernur dari seluruh Indonesia melakukan latihan menembak di lapangan menembak Komando Armada RI Kawasan Timur, Surabaya, Jawa Timur, Senin (6/10/2014). Foto: VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

Para Gubernur seluruh Indonesia mendapatkan penyematan Baret dan Brevet kehormatan dari TNI, Senin 6 Oktober 2014. Penyematan Baret itu dilakukan Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

Sebelum menerima baret dan brevet kehormatan, para kepala daerah mengikuti simulai operasi militer. Seolah-olah mereka ikut terlibat dalam perang dan melakukan serangan terhadap musuh di Markas Komando Armada Timur, Dermaga Ujung, Surabaya.

"Para kepala daerah tidak begitu saja mendapatkan baret dan brevet kehormatan. Mereka harus mengikuti simulasi perang dan serangan terhadap musuh," kata Wakil Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Pertama Agus di Markas Koarmatim.

Ia menjelaskan, operasi dimulai saat para kepala daerah tiba di Lapangan Udara Angkatan Laut Juanda, Surabaya. Kemudian mereka langsung melakukan operasi lintas udara menggunakan helikopter dan mendarat di Markas Koarmatim.

"Setelah mendarat, mereka langsung melakukan serangan dan menembak berjarak 15 meter," ujar Agus.

Usai menembak, para Gubernur itu langsung menuju dermaga naik ke perahu karet untuk melakukan operasi senyap, Raid Ampibhi. Setelah tiba di dermaga Ujung, mereka menuju lapangan upacara untuk melakukan pembaretan dan penyematan brevet.

Dari 34 Kepala Daerah yang diundang, yang hadir tercatat 29 orang. Salah satu yang tak bisa hadir adalah Gubernur DKI Jakarta.

"Gubernur DKI tidak hadir, karena Pak Jokowi sudah meletakkan jabatan, sehingga DKI tidak terwakili. Pak Ahok sedang keluar negeri. Yang lainnya ada yang sakit, ada yang sedang naik haji, macam-macam," kata Agus.

Pemberian Brevet TNI Bukan Upaya Militerisasi Kepala Daerah  

Panglima TNI Moeldoko melakukan penyematan baret dan brevet kehormatan kepada gubernur seluruh Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, Senin (6/10/2014). Foto: VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyematkan baret hitam dan brevet kehormatan TNI kepada 29 Gubernur di Dermaga Ujung, Markas Komando Armada RI Kawasan Timur, Surabaya, Senin 6 Oktober 2014.

Pemberian baret dan brevet TNI itu sempat dipertanyakan, karena dianggap TNI terkesan melakukan upaya militerisasi terhadap pemerintahan sipil. Namun, tudingan itu dibantah Moeldoko. Menurutnya, pemberian brevet itu bukanlah upaya TNI membangun sistem militer di pemerintahan daerah.

"Ini bukan upaya militerisasi, tetapi membangun main military, membangun pemikiran militer, agar semua kepala daerah menitik beratkan aspek pembangunan," kata Moeldoko.

Panglima TNI menegaskan, kerja sama antara TNI dan pemerintah daerah ini merupakan bagian untuk memperkuat sistem pertahanan negara. Sebab, gubernur memiliki kewenangan dalam menggerakkan kekuatan di daerahnya masing-masing.

"Sistem pertahanan kita, selain fisik hard power, namun juga deterrent (alat penangkal), sehingga negara mana pun takut," jelasnya.

Sebelum mendapat baret dan brevet kehormatan dari TNI, para gubernur itu mengikuti simulai operasi militer di tiga matra, darat, laut, dan udara. Mereka seolah-olah ikut terlibat dalam perang dan melakukan serangan terhadap musuh di Markas Komando Armada Timur, Dermaga Ujung, Surabaya.

"Para kepala daerah tidak begitu saja mendapatkan baret dan brevet kehormatan. Mereka harus mengikuti simulasi perang dan serangan terhadap musuh," kata Wakil Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Pertama Agus di Markas Koarmatim.

Ia menjelaskan, operasi dimulai saat para kepala daerah tiba di Lapangan Udara Angkatan Laut Juanda, Surabaya. Kemudian mereka langsung melakukan operasi lintas udara menggunakan helikopter dan mendarat di Markas Koarmatim.

"Setelah mendarat, mereka langsung melakukan serangan dan menembak berjarak 15 meter," ujar Agus.

Sejumlah kepala daerah hadir mengikuti kegiatan ini, di antaranya Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Plt Gubernur Banten Rano Karno, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Zaini Abdullah, dan lain-lain.

Sumber : Vivanews

TNI Profesional Di HUT Ke 69

SURABAYA-(IDB) : Kemarin 5 Oktober, TNI berulang tahun ke-69. Dengan tema “Patriot Sejati, Profesional, dan Dicintai Rakyat”,TNI diharapkan benar-benar menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai kekuatan yang tidak saja mampu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

TNI yang berasal dari rakyat harus pula mampu dekat dan manunggal dengan masyarakat. HUT TNI kali ini memiliki makna khusus. Karena tahun ini merupakan 10 tahun TNI di bawah komando Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merupakan panglima tertinggi.

Dalam 10 tahun ini, banyak perkembangan yang terjadi, terutama menyangkut modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Dalam arti, harus diakui bahwa persenjataan TNI saat ini sudah semakin modern dan canggih, jauh dari keadaan 10 tahun yang lalu.

Tak mengherankan bila peringatan HUT TNI hari ini akan dilakukan secara besar-besaran. Bahkan, KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyebut perayaan HUT TNI kali ini termegah yang pernah dilakukan TNI. TNI akan menunjukkan seluruh persenjataan modern yang dimiliki TNI.

Perayaan yang dilakukan secara masif ini bukan tanpa arti. Hal ini dilakukan utamanya untuk memberikan pesan kepada dunia bahwa kekuatan TNI saat ini makin solid dengan dukungan alutsista modern. Namun kekuatan TNI yang makin solid ini bukan hadir untuk memberikan ancaman terhadap negara lain.

TNI ingin hadir bersama-sama negara lain untuk menjaga keamanan di kawasan regional maupun internasional. Capaian dalam meningkatkan kapabilitas kekuatan militernya ini patut diapresiasi. Karena kita memang ingin memiliki TNI yang kuat.

Kita ingin mempunyai TNI yang andal dan profesional. Dengan begitu, kita akan disegani negara lain dan tidak akan direndahkan bangsa lain. Kekuatan militer yang kuat juga bisa menjadi salah satu kekuatan tawar (bargaining power ) berdiplomasi untuk memperjuangkan kepentingan nasional kita.

Karena itu, TNI yang kuat merupakan sebuah keharusan dan tak bisa ditawar lagi di tengah situasi dunia yang tidak menentu seperti saat ini. Terlepas dari TNI yang terus membenahi dan memodernisasi kekuatannya, kita patut merenungkan kembali makna tema HUT TNI, yakni“Patriot Sejati, Profesional, dan Dicintai Rakyat”.

Tema ini sangat ideal bagi pembangunan TNI kita ke depan sesuai dengan tujuan awal pembentukannya sebagai tentara rakyat, yakni TNI yang tidak saja disegani, tetapi juga harus mampu dekat dengan rakyat.

Karena itu, tema yang sudah dicanangkan oleh Panglima TNI Jenderal (TNI) Moeldoko ini harus benar-benar dimaknai oleh seluruh personel TNI sebagai arahan yang harus dilaksanakan tanpa ditunda-tunda lagi. Pasca-Reformasi, sudah banyak perbaikan yang dilakukan TNI.

Untuk menjadi tentara yang profesional, TNI sudah menunjukkan netralitas yang baik dalam Pemilu 2014 ini. Prestasi ini harus dipertahankan dengan terus berbenah. Karena masih banyak hal yang perlu dibenahi untuk menjadikan TNI benar-benar menjadi kebanggaan bersama bangsa.

Meski dilakukan oknum, kita masih banyak mendengar berita-berita miring yang diduga melibatkan personel TNI. Belum lama, kita mendengar bentrok antara TNI-Polri di Batam. Sebelumnya, kita juga mendengar kasus Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU) luluh lantak karena diduga diserang puluhan anggota TNI.

Kasus-kasus kekerasan tersebut harus benar-benar menjadi prioritas untuk melakukan pembenahan TNI ke depan. TNI harus memastikan agar kasus-kasus serupa tidak terulang di masa mendatang. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa komitmen TNI untuk terus berbenah menjadi tentara profesional.

Memang bukan hal mudah untuk mewujudkan hal tersebut. Butuh kemauan baik dari pemerintah maupun TNI untuk menjadikan TNI yang diinginkan rakyat. Salah satunya adalah perbaikan kesejahteraan seluruh anggota TNI yang kini masih jauh dari cukup.

Bagaimanapun kesejahteraan prajurit mutlak diperlukan agar anggota TNI bisa fokus bertugas dan tidak mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang justru kontraproduktif bagi kemajuan TNI. Seiring dengan kemajuan ekonomi Indonesia, bukan hal yang mustahil bila pemerintah terus meningkatkan anggaran pertahanan kita. Semoga ke depan TNI makin jaya dan menjadi kebanggaan kita bersama.

Sumber : Sindo