Pages

Minggu, November 13, 2011

PAL Kedepan BUMN Spesialis Pembuat Kapal Perang

JAKARTA-(IDB) : Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan, mengaku paling membenci PT PAL Indonesia, karena selain kinerja dan prestasinya buruk, juga dikarenakan tahun ini perseroan milik negara tersebut mengalami kerugian sebesar Rp1 triliun. Curahan hati Dahlan, diungkapkan saat menghadiri syukuran peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu di Kantor Bupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Jumat (11/11) malam.

Menurut Dahlan, ia telah menyampaikan masalah PT PAL Indonesia ini dalam rapat kebinet terbatas bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan ke depan perusahaan itu tidak lagi mengerjakan proyek proyek besar. “PT PAL cukup membuat kapal milik TNI Angkatan Laut, kemudian merawat dan memelihara. Perusahaan ini tidak boleh usaha macam macam,” lanjut Dahlan.

Kekecewaan  mantan Dirut PLN atas PT PAL Indonesia bukan tanpa alasan. “PT PAL memenangkan tender pembangunan PLTP Ulumbu berkekuatan 5 megawatt. Terus terang perusahaan ini saya paling benci. Saya tidak yakin, tahun depan, lanjutan pekerjaan listrik di Ulumbu akan selesai tepat waktu. Tetapi tidak apa apa karena PT PAL saat ini menjadi anak asuh saya,” katanya.

Dikatakan, pihaknya berencana untuk membangun galangan kapal di Kupang, sehingga kalau ada armada pelayaran yang rusak dan butuh perbaikan maka tidak perlu dibawa ke Surabaya atau Makassar. 

“Cukup kapal yang rusak di Flores, Sumba atau Timor diperbaiki di Kupang. Sehingga lebih hemat,” lanjutnya.

Sampai dengan akhir 2011, menurut Dahlan, ekonomi Indonesia jauh lebih baik dari Belanda, negara yang 350 tahun menjajah Indonesia. “Tahun ini merupakan tahun pertama ekonomi Indonesia mengalahkan Belanda. Sebelumnya tidak pernah terjadi,” ujar Dahlan. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, menurut pemilik Jawa Pos Group ini, ia telah berbagi tugas dengan Wakil Menteri Negara BUMN, Mahmuddin Yasin.

“Setelah saya dilantik di Istana Negara, saya menyetir sendiri mobil ke kantor. Saya mengajak wakil menteri duduk disamping saya. Saya katakan, Pak wakil menteri, saya tidak ingin kita berdua bertengkar. Jangan seperti gubernur dan wakil gubernur atau bupati dan wakil bupati dibanyak tempat yang hanya mesra bulan bulan pertama,” katanya.

Supaya tidak bertengkar, saya tanyakan ke wakil menteri, kira kira apa maunya. “Saya tinggal ikutin saja. Tetapi wakil menteri mengatakan, dia akan mengikuti maunya menteri. Untuk itu, saya hanya akan menjadi CEO-nya kementrian BUMN sedangkan yang menjabat sebagai menteri pak wakil menteri,” katanya. 

“Ibarat mobil, saya menjadi gasnya biar perkembangan ekonomi melaju dengan cepat, dan wakil menteri sebagai remnya agar percepatan berjalan dengan lancar dan selamat,” lanjut Dahlan. 

Sumber : Vivanews

ASEAN Mesti Selesaikan Konflik Laut China Selatan

NUSA DUA-(IDB) : Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim, Suhana, menyatakan harus menyelesaikan sengketa-sengketa di kawasan Laut China Selatan.

"ASEAN seharusnya bisa menengahi konflik antarnegara di Laut China Selatan," katanya kepada ANTARA, Minggu.

Menurut Suhana, penyelesaian konflik di Laut China Selatan adalah sangat penting karena maraknya penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di perairan kaya akan sumber daya perikanan itu.

Ia mengakui, meski Indonesia tidak terlibat langsung dalam konflik ini, tapi tetap mempengaruhi  perikanan Indonesia, misalnya masuknya  pelaku illegal fishing itu ke perairan Indonesia.

"Banyak pelaku `illegal fishing` di lautan Indonesia berasal dari negara-negara ASEAN," katanya.

Berkaitan dengan Laut China Selatan ini, Ahad ini para pejabat senior ASEAN menggelar Senior Officials` Meeting ASEAN dalam  KTT ASEAN di Nusa Dua untuk membahas code of conduct kerjasama antarnegara di Laut China Selatan.
Sumber : Antara

ASEAN Bahas "Code Of Conduct" Di Laut China Selatan

NUSA DUA-(IDB) : Para pejabat senior ASEAN, Minggu, tengah membahas "Code of Conduct" kerjasama antarnegara di sekitar Laut China Selatan.

Pertemuan ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan KTT ke-19 ASEAN di Nusa Dua, Bali.

Para pejabat senior ASEAN itu bertemu untuk pertama kalinya di Nusa Dua setelah Juli lalu menyepakati panduan implementasi "Declaration of Conduct" (DOC) mengenai sengketa di Laut China Selatan setelah negosiasi selama sembilan tahun antara  ASEAN dan China.

Kesepakatan itu menandai niat ASEAN dan China untuk mengurangi ketegangan akibat klaim terhadap pulau-pulau kaya energi di kawasan tersebut.

Mereka masih akan melakukan negosiasi lagi mengenai hal-hal spesifik dan teknis tentang kerjasama di Laut China Selatan.

Beberapa priode terakhir, ketegangan dan sengketa antarnegara merebak di Laut China Selatan melibatkan China dan empat negara ASEAN, yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Sumber : Antara