Berita Foto : USS Independence Di RIMPAC 2014

USS Independence (LCS 2)

HAWAII-(IDB) : Littoral combat ship USS Independence (LCS 2) dalam perjalanan dari Latihan Militer Internasional Rim of the Pacific (RIMPAC).

 

22 negara, 49 kapal, enam kapal selam dan lebih dari 200 pesawat ikut berpartisipasi di RIMPAC dari 26 Juni hingga 1 Agustus 2014 yang dilakukan bersamaan di sekitar Pulau Hawaii dan Selatan California.

Sumber : JKGR

Rudal Akash Salip Kerjasama India Prancis

NEW DELHI-(IDB) : Kerjasama India- Prancis seharga Rs 30.000 crore untuk membangun rudal pertahanan udara jarak pendek, terancam bubar, setelah Indian Air Forces mengatakan persyaratan yang mereka butuhkan sudah bisa dipenuhi oleh Sistem senjata anti serangan udara Akash, buatan perusahaan dalam negeri, DRDO.

Sebelumnya, Proposal kerjasma itu diajukan oleh DRDO India dan perusahaan rudal MBDA, Prancis yang berencana memangun sistem ‘short-range surface-to-air missile (SR-SAM)’ untuk Indian Air Force, dengan program bernama Maitiri.

Namun seiring berjalannya waktu, sistem rudal Pertahanan anti serangan udara Akash, telah dibangun oleh perusahaan dalam negeri India, DRDO dan ujicoba perkembangan rudal ini sukses dan tuntas dilakukan di Odisha, India.

Permasalahannya, sistem rudal SR-SAM yang diajukan joint venture India-Prancis, memiliki kelas yang sama dengan apa yang telah dilakukan sistem pertahanan udara yang dibuat oleh DRDO,

Angkatan Udara India (IAF) mengatakan ketika produk asli dalam negeri, memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Angkatan Bersenjata, maka tidak dibutuhkan lagi import atau produksi bersama dari sebuah sistem yang sama.

Sementara di dalam kerjasama dengan Prancis yang diajukan Proyek SR-SAM, IAF harus membeli 49 Missile Firing Units (MFUs) dari hasil kerjasama pembangunan rudal tersebut.

Karena industri pertahanan dalam negeri berkembang cepat, IAF justru telah memesan 8 skadron Akash surface-to-air missile dan akan memesan 25 skadron lainnya, untuk memenuhi kebutuhan rudal pertahanan udara India, saat ini.

Perubahan kebijakan yang akan diakukan IAF tersebut, justru bisa banyak menghemat banyak devisa dan membantu pengembangan industri rudal dalam negeri, jika dibeli dalam jumlah yang banyak.

Negosiasi proyek SR-SAM India-Prancis dimulai tahun 2007-2008 dan dibahas secara rinci dalam pembicaraan-pembicaraan antara pemerintah India dan Prancis pada tingkat tertinggi selama kunjungan pejabat senior negara masing-masing.

Selama pembicaraan antara Presiden Prancis Francois Hollande dan Perdana Menteri Manmohan Singh pada Januari 2013, kedua pihak menyatakan kesepakatan dalam negosiasi untuk finalisasi program pembangunan joint venture sistem rudal tersebut.

Rudal Akash buatan dalam negeri India memiliki jangkauan 27 km dengan daya jangkau ketinggian efektif hingga 15km, dan baru saja diujicoba di Integrated Test Range, Distrik Balasore, Odisha, India.

Sistem senjata anti serangan udara, Akash, didisain, dibangun dan diproduksi oleh perusahaan DRDO India untuk mempertahankan dan melindungi aset aset penting negara India dari ancaman penetrasi serangan udara.

Sistem rudal ini direncanakan untuk digunakan oleh Angkatan Darat dan Angkatan Udara India. Rudal ini dibangun DRDO sebagai bagian terintegrasi dari program pembangunan rudal: Agni, Prithvi, Trishu dan Nag yang sistemnya terus dikembangkan ahli ahli dalam negeri India.

Sumber : JKGR

Indonesia Sambut Baik Usul Filipina Soal Konflik LCS

JAKARTA-(IDB) : Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa menyambut baik usulan Menlu Filipina Albert del Rosario soal upaya meredakan ketegangan di Laut China Selatan. Usulan itu, berupa seruan agar semua pihak menahan diri (moratorium) untuk tidak membangun atau mengolah apa pun di Laut China Selatan yang sedang dipersengketakan sejumlah negara, bukanlah hal baru.

Marty mengatakan, moratorium yang disebut "action-triple plan" itu sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia selama 10 tahun terakhir untuk mencari solusi konflik sengketa wilayah di Laut China Selatan.

Marty menyampaikan hal itu usai menerima kunjungan Menlu Kanada John Baird di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Selasa, 5 Agustus 2014. Melalui moratorium itu, Pemerintah Filipina meminta semua aktivitas yang dapat memicu ketegangan di Laut China Selatan untuk dihentikan. Langkah ini, sebagai bagian dari tiga rencana pertemuan mengenai keamanan yang akan digelar di Myanmar pekan ini.

Inisiatif yang digagas oleh Pemerintah Filipina, kata Marty, sesuai dengan Deklarasi Perilaku (DOC) terkait Laut China Selatan yang diadopsi tahun 2002 silam.

"Hal itu sesuai dengan rencana Pemerintah Indonesia untuk membahas isu ini dalam pertemuan KTT Menlu se-ASEAN dan beberapa negara sahabat di Myanmar. Kami mencoba menyampaikan kepada semua pihak agar menahan diri dan kini, harus ditunjukkan makna menahan diri itu seperti apa," ujar Marty.

Aksi menahan diri, lanjut Marty, bisa saja dilakukan secara sukarela. Namun, idealnya aksi menahan diri itu disetujui oleh semua pihak yang bersengketa di Laut China Selatan.

"Namun, jika melalui mekanisme persetujuan bersama tidak bisa ditempuh, maka bisa saja sikap menahan diri dilakukan secara unilateral secara serius. Hal itu, nantinya bisa diinformasikan oleh satu pihak ke pihak lainnya," kata mantan Perwakilan Tetap RI di PBB itu.

Ketika ditanya apakah China termasuk salah satu pihak yang bersedia untuk menahan diri dan mengikuti moratorium yang digagas oleh Filipina, Marty mengatakan Negeri Tirai Bambu sudah sejak awal turut serta dalam komitmen tersebut.

"Sejak awal, pihak China menurut saya seharusnya sudah menahan diri, karena ini semua kembali kepada komitmen di tahun 2002 silam. Namun, yang diperlukan saat ini yaitu jika semua negara bisa berkontribusi dalam konflik ini, maka hal tersebut akan menjadi momen positif," kata dia.

Dia pun berharap, hasil dari pertemuan KTT Menlu se-ASEAN di Myanmar bisa memberikan kontribusi signifikan dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan.

Sambutan Eropa

Usulan moratorium itu diajukan oleh Pemerintah Filipina hari ini. Dia menyebut, Filipina akan mengajukan moratorium agar semua pihak bersengketa di LCS bisa menahan diri.

Hal tersebut disambut baik oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton. Dalam kunjungan selama dua hari di Filipina, usulan moratorium yang disampaikan Filipina konstruktif, komprehensif dan positif.

"Ini merupakan pendekatan cepat bagi situasi di Laut China Selatan yang kian memburuk. Tidak akan ada pihak mana pun yang mendebat Anda untuk memiliki hak untuk mengeluarkan moratorium dan mengelola ketegangan di kawasan," ungkap Ashton.

Dengan adanya moratorium ini, Filipina meminta China agar tidak lagi melakukan aktivitas pengeboran di dekat area yang tengah disengketakan. Kantor berita Reuters edisi hari ini melansir China membangun rig pengeboran minyak di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Vietnam pada Mei lalu.

Pada bulan ini, China telah memindahkan rig tersebut. Selain Filipina, negara lain yang juga bersengketa dengan China terkait wilayah di Laut China Selatan yakni Brunei, Malaysia, Vietnam dan Brunei.

Bahkan, Taiwan pun turut mengklaim sebagian wilayah di kawasan tersebut.

Sumber : Vivanews

Israel Pertimbangkan Jaminan Keamanan Jika SBY Ke Gaza

TEL AVIV-(IDB) : Israel bakal memberikan jaminan keamanan jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jadi berkunjung ke Jalur Gaza untuk misi kemanusiaan.

"Jika dia memberitahu, kami akan membahas soal itu," kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Paul Hirschson, kepada merdeka.com, melalui WhatsApp, Jumat (1/8).

Namun, Israel bakal lebih gembira lagi jika SBY bisa melawat ke negaranya.

"Kami akan senang menjamu lawatan presiden Anda ke negeri kami," ujar Paul.

Informasi yang beredarPresiden SBY mempertimbangkan akan melawat ke Jalur Gaza untuk membawa bantuan kemanusiaan bagi penduduk Gaza yang kini telah dibantai Israel.

Sumber : Merdeka

KRI Frans Kaisiepo-368 Laksanakan Latihan Ras Approach

LEBANON-(IDB) : Dipertengahan ontask yang ke-15 KRI Frans Kaisiepo-368 (FKO) kembali mendapatkan perintah latihan dari Maritime Task Force (MTF) Commander melalui MTF-N7 selaku staf latihan.

Kali ini perintah latihan dituangkan dalam Daily Intention Message (DIM) berupa Replenishment at Sea (RAS) Approach, dan yang menjadi partner latihan adalah TCG Marti P341, kapal perang Turki. Latihan dilaksanakan di Zona 1 Utara Area Maritime of Operations (AMO), Lebanon.

Dengan kecepatan tinggi TCG Marti P341 mulai menempati stasiun/posisi di buritan KRI FKO-368 sesuai perintah dari Officer Conducting Serial (OCS).

Setelah perintah selanjutnya diberikan oleh KRI FKO-368 selaku OCS, TCG Marti P341 melaksanakan pendekatan dari buritan lambung kiri dengan didahului dengan pelaksanaan compass check antara kedua kapal.

Tahap demi tahapan dilaksanakan sesuai prosedur dengan aman dan lancar sampai dengan pelaksanaan break away sebagai tanda latihan selesai.

Latihan dilaksanakan selama kurang lebih 1 jam, selanjutnya kedua kapal perang tersebut melanjutkan tugasnya melaksanakan patrol sesuai sektor masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan misi PBB dalam menciptakan stabilitas keamanan laut wilayah perairan Lebanon.

Sumber : TNI AL

TNI AU Lanjutkan Pam ALKI II

MALANG-(IDB) : Setelah beberapa kali melakukan Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (Pam ALKI) II beberapa waktu yang lalu, Skadron Udara 21 Wing 2 Lanud Abd Saleh hari ini Selasa (5/8) kembali melanjutkan Pam ALKI II yang melibatkan dua pesawat tempur Super Tucano.

Seperti biasanya sebelum melaksanakan operasi latihan, terlebih dahulu dilakukan briefing penerbangan pukul 05.45 Wib., bertempat di ruang rapat Skadron Udara 21 yang dipimpin oleh Mayor Pnb Heru dan disaksikan langsung oleh Komandan Lanud Abd Saleh Marsma TNI Sungkono, S.E., M.Si. beserta para crew yang terlibat di dalam misi tersebut.

Komandan Lanud Abd Saleh Marsma TNI Sungkono, S.E., M.Si. berpesan kepada Crew Skadron Udara 21 di dalam melaksanakan Pam ALKI II, agar memperhatikan faktor keamanan serta keselamatan terbang dan kerja dalam melaksanakan tugas dengan mentaati dan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
 
“Persiapkan diri dengan matang dan baik sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya masing-masing”, pesan Marsma Sungkono. Pesawat tempur Super Tucano yang dilibatkan kali ini adalah dua unit pesawat dengan nomor TT.3101 yang dipiloti Mayor Pnb Taufik dan Lettu Pnb Jaya.

Sedangkan pesawat Super Tucano nomor TT 3104 oleh Mayor Pnb Heru dan Lettu Pnb Ilham. Tepat pukul 07.00 Wib kedua pesawat tersebut Take off dengan route Abd-LW-TOC-Probolinggo-SB Anyar, Banyuwangi-Blambangan-Sempu-sasaran. Kemudian kembali dengan route yang sama.

Operasi udara Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (Pam ALKI) ini merupakan program kerja Koopsau II dalam pengamanan wilayah terhadap berbagai pelanggaran wilayah. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Skadron Udara 21 siap melaksanakan tugas operasi udara berupa patroli Pam ALKI II sesuai perintah Panglima Koopsau II.

Sumber : TNI AU

32 personel Yonif 711/Raksatama Berangkat Ke Sudan

PALU-(IDB) : Sebanyak 32 personel Batalyon Infanteri 711/Raksatama Palu diterjunkan ke Darfur, Sudan, dan menjadi bagian Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama satu tahun di negara itu.

Komandan Batalyon Infanteri 711/Raksatama Letkol Inf Sapta Budi Purnama di Palu, Selasa, mengatakan pasukan tersebut akan bergabung dalam Satuan Tugas Batalyon Komposit TNI Kontingen Garuda XXXV-B/UNAMID (United Nations Mission In Darfur) bersama 805 prajurit lainnya.

Dia mengatakan pasukan yang akan dikirim ke Darfur, Sudan itu, sebelumnya telah menjalani pemusatan latihan di Bogor, Jawa Barat, pertengahan Februari 2014.

Selain menjalankan misi perdamaian, pasukan tersebut juga akan menjaga aset-aset milik PBB di Sudan dari ancaman konflik yang berkecamuk di wilayah itu.

"Mereka netral, tidak membela siapa-siapa. Justru lebih banyak menjalankan misi kemanusiaan," ujar Sapta Budi.

Serka Rizal, salah satu anggota Yonif 711/Raksatama Palu yang akan bertugas di Sudan, mengaku bangga bisa bergabung dengan Kontingen Garuda dan berperan di dunia internasional.

Dia mengaku baru bertugas pertama kali di luar negeri dan bergabung dalam Kontingen Garuda, setelah melalui seleksi ketat, antara lain kemampuan fisik yang prima dengan ditunjang kemampuan berbahasa asing.

Secara keseluruhan, TNI menyiapkan Satgas Batalyon Komposit TNI Konga XXXV-B/UNAMID dengan kekuatan 805 personel TNI, 24 Panser ANOA 6x6, 30 truk, dan 34 mobil jip.

Rencana penempatan Satgas Konga XXXV-B/UNAMID di wilayah Darfur-Sudan, yaitu di El Geneina sebanyak tiga kompi dan di Masteri yang berbatasan dengan negara Chad sebanyak satu kompi.

Sedang 450 Prajurit Yang Lain Berangkat Ke Perbatasan Papua Nugini

Sebanyak 450 anggota Batalyon Infanteri 711/Raksatama Palu disiapkan untuk mengamankan daerah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini di wilayah Merauke, Papua.

Komandan Batalyon 711/Raksatama Letkol Inf Sapta Budi Purnama di Palu, Selasa, mengatakan sebelum diterjunkan ke wilayah perbatasan pada September 2014, mereka melakukan latihan pratugas tahap II di wilayah Bangga, Kabupaten Sigi.

Dipilihnya wilayah Bangga karena daerah tersebut memiliki kemiripan kondisi geografis dengan lokasi di Merauke sehingga personel tidak terlalu kaget saat bertugas.

Latihan Satuan Tugas Operasi Pengamanan Perbatasan RI-Papua Nugini tersebut berlangsung selama dua pekan hingga 15 Agustus 2014.

Sapta Budi mengatakan materi latihan tersebut antara lain komunikasi sosial kepada masyarakat, operasi intelijen, operasi militer selain perang, dan pendekatan kepada masyarakat.

Pasukan Batalyon Infanteri 711/Raksatama tersebut akan bertugas selama sembilan bulan di perbatasan RI-Papua Nugini di Papua menggantikan Batalyon Infanteri 715/Mololiatu, Gorontalo.

Pasukan Yonif 711/Raksatama nantinya akan digantikan Yonif 713/Satyatama Gorontalo.

Pada umumnya pengamanan perbatasan RI-Papua Nugini itu melibatkan tiga batalyon yang berkoordinasi dengan sebuah brigade infanteri (brigif).

Saat ini Yonif 711/Raksatama Palu dan dua yonif yang akan dan sudah bertugas di perbatasan itu berada di bawah koordinasi Brigadir Infanteri 22/Otamanasa, Gorontalo.

Sementara jumlah keseluruhan pasukan TNI yang bertugas di perbatasan RI-Papua Nugini itu mencapai 1.900 personel yang dipimpin oleh Komandan Sektor Operasi Pengamanan Perbatasan RI-Papua Nugini Kolonel Inf I Ketut Gede Wetan yang juga Komandan Brigif 22/Otamanasa.

Sumber : Antara

Jerman Hentikan Kesepakan Senjata Dengan Rusia

BERLIN-(IDB) : Jerman telah memutuskan untuk menghentikan kesepakatan besar untuk penyediaan sebuah kamp pelatihan lengkap bagi pasukan Rusia karena sedang berlangsung krisis di Ukraina.

Seperi dilansir AFP, Senin (4/8), Wakil Kanselir dan Menteri Ekonomi Sigmar Gabriel telah menarik otorisasinya untuk proyek kamp pelatihan itu, yang sudah dihentikan pada Maret karena Moskow tidak dapat dipertahankan dalam menganeksasi wilayah Krimea, Ukraina.

Harian Sueddeutsche Zeitung mengatakan telah melihat dokumen tertulis termasuk keputusan untuk kesepakatan kontrak senilai 100-juta-euro (140 juta dolar AS) itu.

Rusia sebelumnya menyebut keputusan untuk menghentikan kesepakatan senjata itu tidak konstruktif, dan menuduh Berlin bertindak di bawah tekanan Amerika Serikat.

Kelompok pertahanan Jerman Rheinmetall, kontraktor untuk pelatihan militer kamp tersebut, mengatakan pada Maret bahwa perusahaan akan memenuhi kontrak dan berkewajiban untuk membangun pusat pelatihan itu, yang media Jerman katakan akan melatih 30.000 tentara setahun.

Kamp itu telah dibangun di wilayah Volga, dan dijadwalkan untuk buka pada akhir tahun ini.

Sumber : Jurnas

Sangat Realistis Kalau Indonesia Jadi Poros Maritim

JAKARTA-(IDB) : Keinginan Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dinilai sangat realistis. Hal ini ditopang dua alasan kuat yakni, kelahiran Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) dan letak Indonesia secara geografis yang menciptakan posisi tawar secara internasional.

“Kelahiran APEC mengisyaratkan masa Mediterannia dan Atlantik berakhir dan bergeser ke Asia Pasifik. Indonesia berada di jantung wilayah ini sehingga dapat memainkan peran sentral. Konon, di kawasan ini terdapat 25.000 kepulauan. Mayoritasnya berada di selatan khatulistiwa,“ kata Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun di Jakarta, Senin (4/8).

Menurut dia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tentu harus melihatnya sebagai peluang. Kondisi obyektif secara geografis menciptakan posisi tawar tersendiri secara internasional untuk belahan utara dan selatan dunia.

Kebijakan yang fokus dan terukur serta konsisten, katanya, menjadi mesin untuk merealisasikan mimpi tersebut. Sebab kebijakan diperuntukkan membawa perubahan sistimatis mencapai tujuan.

Menurut dia, untuk mengetahui batas pemberlakuan kebijakan, maka penting mendalami makna kata maritim. Indonesia sering dijuluki sebagai negara kelautan, negara kepulauan dan negara maritim. Julukan tersebut memiliki keterkaitan erat. Negara kelautan karena laut mendominasi wilayah negara yakni nisbah laut berbanding darat sebagai 3 : 1.

Fakta ini terkait kodrat Indonesia juga sebagai negara kepulauan di mana struktur geografinya terdiri dari ribuan pulau berukuran mikro, kecil sampai besar (kontinen). Maka jelas, jumlah pulau berbanding lurus dengan luas laut dan berakibat panjangmya garis pantai.

Sementara negara maritim ditujukan bagi negara yang mampu mengelola lautnya untuk kejayaannya baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan serta keamanannya. “Jadi, nyata bahwa makna kelautan lebih sempit dari kemaritiman,” katanya.

Professor di Bidang Manajemen Sumberdaya Perikanan Universitas Pattimura, Ambon, ini mengatakan ada empat pengubah penting dalam pengelolaan laut sebagai ukuran suatu negara maritim yang kuat. Ukuran dimaksud berupa kemampuan pemanfaatan, pengawasan, pengamanan dan pengendalian lautnya.

Laut memiliki dua fungsi penting yaitu fungsi produksi dan penawar jasa. Mengelola fungsi produksi bermuara pada sehatnya laut untuk menghasilkan sumberdaya hayati dalam jumlah masif sesuai luasan fisiknya sebagai habitat sehingga dinikmati nilai ekonominya.

Mengelola jasa berarti mengembangkan kebijakan yang menggunakan laut sebagai media konektivitas untuk mengatasi kesenjangan pembangunan dan memanfaatkan keindahan (beauty) pesisir dan laut untuk pariwisata (marine ecotourism) sekaligus mengelola kodrat geografi untuk kepentingan politik internasional.

“Inilah substansi kebijakan poros maritim alias doktrin Jokowi-JK,” katanya.

Sumber : Jurnas