Analisis : Apa Kabar Kogabwilhan

ANALISIS-(IDB) : Lama tak terdengar “lagu mars” yang bernama pembentukan Kogabwilhan (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan), tergerus kampanye pilpres dan segala macam hiruk pikuknya sampai dengan terpilihnya presiden baru.  Lalu kesibukan menata pergerakan puluhan juta manusia nusantara di musim Lebaran yang basah ini, akhirnya menimbulkan pertanyaan silaturrahmi, apa kabar Kogabwilhan, baik-baik saja kan.

Kogabwilhan adalah bagian dari upaya untuk menghadirkan kekuatan pemukul TNI di sekitar hotspot yang diprediksi menjadi ancaman teritori dan separatis.  Natuna, misalnya sangat jelas bentuk ancamannya karena di perairannya ada persinggungan klaim teritori dengan si Naga Cina yang mulai menunjukkan keangkuhan militernya.  Pola tingkah militer negeri itu mau tak mau harus disikapi dengan kehadiran militer RI yang terus menerus di sepanjang tahun untuk mengawal perairan Natuna.

Daftar Belanja TNI AD

Pengawalan yang terus menerus tentu memerlukan isian ketersediaan alutsista  utamanya AL dan AU.  Beruntunglah dalam waktu dekat ini 3 kapal perang Bung Tomo Class akan tiba sedangkan untuk AU sudah mulai berdatangan jet tempur F16CD.  Juga berbagai alutsista jenis lain. Sekedar gambaran bedanya hotspot Aceh dan Natuna adalah model pergerakan militernya dan jenis ancamannya.  Untuk Natuna jelas merupakan ancaman pagar teritori dan lebih banyak pergerakan alutsista AL dan AU. Bahkan jika terjadi konflik terbuka jenis pertempurannya adalah pertempuran laut dan udara.  Sedangkan Aceh dengan ancaman separatisnya akan lebih banyak pergerakan pasukan dan alutsista AD.

Unjuk kerja “Kogabwilhan” sudah dipertunjukkan dalam operasi Garda Wibawa di Kaltim dan Latgab 2014 yang lalu.  Model persekutuan tempur antar matra dengan satu komando yang bergerak bersama, menggerakkan Sukhoi di Makassar kemudian berkomunikasi dan bersinergi dengan beberapa KRI di Ambalat dan batalyon TNI AD untuk mendeteksi, mendekati dan menghancurkan musuh.  Jalannya operasi militer ini sudah memakai kurikulum Kogabwilhan.  Demikian juga dengan Latgab 2014 yang baru saja digelar akhir Mei 2014 yang lalu. Kombinasi serangan udara, perlindungan udara, pertempuran udara, pendaratan amfibi, perang anti kapal selam, peluncuran berbagai peluru kendali anti kapal disimulasikan dengan satu panglima komando tempur untuk pertama kalinya sepanjang sejarah TNI.

Daftar Belanja TNI AL

Evaluasi terhadap unjuk kerja simulasi Kogabwilhan mestinya memberikan harapan bahwa tak lama lagi akan direalisasikan struktur Kogabwilhan dan distribusi alutsistanya.  Tentu isian alutsista masih banyak yang harus dipenuhi karena 3-4 rumah Kogabwilhan itu perlu perabotan perang yang berteknologi dan mencukupi.  Jangan sampai satu rumah Kogabwilhan hanya diisi perabotan kursi tamu di ruang tamu, alias hanya untuk gagah-gagahan jabatan panglima bintang tiga.  Oleh sebab itu kita berpandangan lebih baik membuat 1 rumah Kogabwilhan lebih dulu untuk hotspot Natuna atau Ambalat. Kogabwilhan lainnya menyusul sembari terus mendatangkan alutsista baru di MEF 2.

Hotspot Natuna dan Ambalat jelas nian duduk persoalan dan jenis penyakitnya, sama-sama ancaman kedaulatan teritori.  Sementara Aceh dan Papua lebih kepada ancaman separatis yang sudah menjadi lagu lama yang keasinan.  Maka isian alutsista di Natuna adalah pengerahan kapal perang yang punya rudal dan jet tempur sergap, misal F16. Demikian juga di Ambalat. Khusus untuk Ambalat sudah terlihat pola kawal teritorinya dengan senantiasa menggelar kapal perang, operasi intelijen dan pergeseran pasukan Marinir.

Kehadiran Kogabwilhan memang diperlukan untuk memastikan langkah cepat mendeteksi, menganalisis dan memukul lawan di batas teritori dengan perintah panglima “regional” Kogabwilhan.  Namun isian perabotnya mutlak harus ada.  Jangan sampai ada rumah, perabot baru mau akan diisi. Biak AFB yang direncanakan sebagai pangkalan skuadron jet tempur untuk saat ini semua sudah tersedia, landasan, apron, satuan radar, paskhas namun alutsista utamanya berupa jet tempur belum tersedia.  Padahal kehadiran skuadron tempur TNI AU di Papua ini sangat diperlukan.  Bukankah dengan lebih seringnya lalu lalang jet tempur di Papua akan memberikan dampak kebanggaan bagi warga bangsa disana sekaligus pengawalan teritori udara yang memadai.

Daftar Belanja TNI AU

Kita berharap tidak ada kendala teknis dalam pembentukan minimal 1 Kogabwilhan sebelum perayaan 5 Oktober 2014 mendatang. Bukankah perayaan HUT TNI kali ini akan menjadi perayaan terbesar sepanjang sejarah TNI dengan memamerkan seluruh jenis alutsista yang baru dibeli sekaligus perpisahan dengan panglima tertinggi yang berjasa besar memodernisasi militer Indonesia. Jika Kogabwilhan dibentuk sebelum atau bersamaan dengan peringatan HUT TNI nanti, diniscayakan akan menjadi momentum gagah untuk memastikan berjalannya doktrin “berani masuk digebuk”.

Jika kendalanya ada di “pemegang kendali” bintang tiga Kogabwilhan, maka pola giliran antar matra bisa diterapkan sebagaimana jabatan panglima TNI.  Saat ini semua matra TNI sedang mengembangkan organisasinya. Armada TNI AL dikembangkan menjadi 3 armada tempur, Kostrad juga menjadi 3 divisi, Marinir tak ketinggalan dengan memekarkan diri menjadi 3 Pasmar.  Alutsista baru MEF 1 terus berdatangan dan akan terus dipesan dalam MEF2 nanti.  Maka Kogabwilhan adalah bagian dari strategi transmigrasi alutsista dan pasukan untuk tidak lagi Java Centris.  Moga-moga seperti itulah kabarnya Kogabwilhan, tinggal tunggu waktu yang tepat untuk pengumumannya.

Sumber : Analisis

F-35 B Marine Corps Air Station, Beaufort

FLORIDA-(IDB) : Pesawat F-35B STOVL Lightning II Joint Strike Fighter melakukan lepas landas / mendarat vertikal untuk pertama kalinya Jumat, 1/08/2014 di Marine Corps Air Station, (MCAS, Beaufort, AS. Jet tempur baru ini untuk menggantikan armada taktis yang sudah tua yang meninggalkan legacy (sejarah baik) bagi Korps Marinir AS.

Para pejabat militer mengatakan kemampuan pesawat untuk mendarat di lingkungan yang sulit dan lokasi terpencil di mana sedikit lapangan udara yang tersedia untuk pesawat konvensional (di mana F-35B bisa take off dan landing secara Vertikal), akan meningkatkan kemampuan ekspedisi Marine Corp termasuk kemampuan beroperasi dari kapal amfibi, kemampuan yang tidak ada pesawat taktis lainnya yang bisa melakukannya.

Pendaratan pesawat ini dilakukan oleh Skadron Training dari Skadron 501 Marine Fighter (VMFAT-501) yang mentransfer pesawat F-35B kedua ke Lowcountry sejak skuadron ini pindah dari Elgin Air Force Base, Florida.

Calon awak pesawat F-35B dari skadron Marine Corps VMFAT-501 tiba lebih dulu bulan April hingga Juli 2014, di Air Station Beaufort, namun pesawat F-35B yang ada di Eglin Air Force base Florida, baru dikirim awal bulan ini ke MCAS, sekaligus menandai dimulainya pelatihan pesawat F-35B bagi Korps Marinir Beaufort.

Bulan Agustus ini akan datang 2 pesawat F-35B dan akan terus bertambah menjadi 15 pesawat hingga bulan Maret 2015, yang dibagi dua untuk MCAS, Beufort dan Armada Angkatan Laut Readiness Center di North Carolina.

Karena tidak semua anggota skadron berada di Beufort hingga Maret 2015, maka pelatihan dibuat lebih kecil. Hanya 15 pilot yang ditargetkan lulus pelatihan untuk tahun 2014-2015. Setelah itu diharapkan setiap tahun akan dilakukan pelatihan bagi 60 pilot, ujar Letnan Kolonel Luis Villalobos, selaku Perwira Pilot Training Center.

Pelatihan terbang akan dimulai Oktober 2014 yang meliputi pelatihan bagi pilot untuk melakukan transisi ke pesawat baru, termasuk pilot asing yang ikut proyek pembangunan pesawat.

Training akan dilakukan selama 6 hingga delapan bulan, namun tidak akan banyak melibatkan kemampuan Vertikal pesawat. 70 persen pelatihan akan menggunakan take off dan landing konvensional.

Dalam waktu bersamaan, hanya dua dari lima bangunan landing pads (untuk take off / Landing vertikal) yang akan digunakan dalam pelatihan.

Di awal latihan juga tidak melibatkan latihan terbang malam maupun operasional senjata dan pesawat akan terus di-upgrade untuk kemampuan yang lebih advance. Belum jelas kapan transisi itu akan selesai.

180 Marinir akan berada di air station, Beaufort. Hingga kini belum ditetapkan berapa banyak F-35B akan berpangkalan di (Marine Corps Air Station) MCAS Beaufort, namun Kolonel Bill Lieblin, Perwira Komando dari Marine Aircraft Group 31 mengatakan MCAS akan memiliki 88 pesawat F-35B.

Pesawat baru F-35B akan terbang bersamaan dengan pesawat marinir yang digunakan saat ini, hingga tahun 2030. Skadron pertama F/A-18 diprediksi tidak akan menerbangkan F-35 hingga awal tahun 2020 dan pesawat skadron F/A-18 tidak akan hilang dari MCAS hingga tahun 2020.

Konstruksi fasilitas untuk Joint Strike Fighters di MCAS telah dilakukan sejak 2011 dan menghabiskan Dana 260 juta USD dan akan ada dana tambahan 300 juta USD, untuk lanjutan proyek konstruksi yang telah direncanakan. Meski demikian pembangunan fasilitas baru di Air Station untuk F-35B, belum akan selesai hingga tahun 2020.

Ujicoba F-35B di Elgin Air Force Base, Florida., sebelum diserahkan ke Marine Corps Air Station (MCAS), Beaufort.

Kehadiran pesawat baru (bisa take off dan landing Vertikal) ini juga akan mengubah luas zona penerbangan maupun zona kebisingan dan akan dipeluas, sensual dengan study yang telah dilakukan. 

Sumber : JKGR

Anggaran Militer Indonesia Akan Mencapai 2 Persen

JABAR-(IDB) : Calon Presiden terpilih Joko Widodo memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan dan kemajuan pertahanan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Bahkan, anggaran pertahanan Indonesia direncanakan naik hingga 2 persen dari Produksi Domestik Bruto (PDB).

Dengan begitu, pengembangan program pertahanan di Indonesia akan semakin baik.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin, Sabtu (2/8/2014). Menurutnya, di bawah kepemimpinan Jokowi-JK nanti, program pertahanan Indonesia akan maju dan melangkah ke depan sesuai tantangan zaman. Terlebih, visi-misi Jokowi-JK dalam pertahanan dan keamanan negara sangat jelas dan terarah.

“Anggaran pertahanan dinaikan 2 persen memang sudah menjadi program jangka panjang pemerintah sejak dulu, namun kenyataannya anggaran itu baru mencapi 0.8 persen,” kata Hasanuddin.

Tidak hanya itu, peningkatan anggaran pun akan difokuskan melalui pengembangan produksi alutsista produksi dalam negeri yang berpotensi besar untuk memproduksinya sendiri.

“Kita punya PT Pindad, PT DI, PT PAL, LAPAN, dan masih banyak lagi perusahaan yang siap memproduksi Alutsista di dalam,” jelasnya.

Dengan begitu, negara bisa melakukan efisiensi anggaran, bahkan keuangan bisa berputar di dalam negeri sendiri. Jika sudah begitu, maka akan menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian dalam negeri.

Menurutnya, Alutsista modern saat ini sangat dibutuhkan untuk mengganti persenjataan yang telah dimakan zaman. Pengadaan Alutsista juga saat ini sedang dilakukan dengan pengawasan dan berdasarkan kebutuhan.

“Sekarang tinggal bagaimana rencana tersebut terwujud. Tentu syaratnya jangan ada kebocoran,” katanya.

Sumber : FokusJabar

Waspada ISIS Di Indonesia

Pengajak Gabung ISIS Adalah Teroris

JAKARTA-(IDB) : Kapolri Jenderal Pol Sutarman mengatakan bahwa warga negara Indonesia yang berbicara dalam video berisi ajakan untuk bergabung dengan kelompok Islamic State Iraq and Syria (ISIS), yang beredar di YouTube, adalah seorang teroris buronan Kepolisian.

"Sejak ada teror, Kepolisian terus mengikuti pergerakan, ada upaya-upaya mengajak untuk mendukung kelompok ini (ISIS). Orangnya sudah teridentifikasi oleh kami, inisialnya B, dan memang itu buronan kami selama ini," kata Sutarman di Jakarta, Senin.

Menurut dia, WNI dalam video di YouTube berjudul "Joint the Ranks" yang mengajak warga Indonesia untuk bergabung dengan ISIS itu merupakan buronan kepolisian yang sudah setahun masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Yang jelas dia itu teroris yang masuk dalam target DPO kami," ujarnya.

Video berdurasi delapan menit yang diunggah oleh akun YouTube bernama Jihadology pada 22 Juli 2014 itu berisikan ajakan jihad, dimana seorang pria WNI yang menyebut dirinya Abu Muhammad al-Indonesia mengajak warga Muslim Indonesia untuk bergabung dalam ISIS.

Sehubungan dengan munculnya video dukungan terhadap ISIS tersebut, Kapolri menegaskan bahwa Kepolisian akan melakukan tindak penegakan hukum terhadap siapapun yang terkait dengan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

Sutarman menambahkan, pihaknya berharap agar seluruh elemen masyarakat dan penegak hukum dapat melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah berkembangnya gerakan-gerakan mendukung ISIS.

"Dengan adanya pernyataan dukungan (terhadap ISIS) ini menjadi informasi bagi masyarakat seluruh Indonesia, jangan sampai perjuangan agama dengan paham mereka ini merubah suatu negara kesatuan," katanya.

"Paham mereka ini tentu menjadi ancaman sehingga negara tidak boleh kalah oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan atau berjuang menurut paham mereka sendiri," lanjut Sutarman.

Kapolri pun menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan pengawasan sejak lama, khususnya sejak banyak warga Indonesia pergi ke Suriah.

"Lebih kurang ada 56 orang yang berada di sana, dan ada tiga orang yang meninggal di sana," ungkapnya.(Y012) 

Panglima TNI : ISIS Tidak Boleh Berkembang Di Indonesia

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menegaskan, Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) tak boleh berkembang di Indonesia karena dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

"Isu ISIS sangat penting. Oleh karenanya, tak boleh berkembang di Indonesia," kata Panglima TNI usai acara Halal Bi Halal bersama Prajurit TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.

Menurut dia, keberadaan ISIS akan memberikan ancaman bagi rakyat Indonesia karena dapat menimbulkan perpecahan.

"Kalau berkembang repot negara ini. Bangsa ini bisa terpecah. Karena ya kalau bicara pluralisme itu jadi repot. Ada kecenderungan simbol-simbol itu jadi milih perorangan," jelas Panglima TNI.

Ketika ditanya, apakah keberadaan ISIS di Indonesia akan terjadi makar, menurut Panglima TNI, itu bisa mengarah ke sana bila ingin mengubah NKRI.

"Nanti kita bicara lebih jauh. Saya mau rapat dulu di sini (Mabes TNI), lalu rapat di Istana soal ISIS," katanya.

Sebelumnya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga menegaskan bahwa ISIS merupakan suatu organisasi pergerakan berpaham radikal, yang menggunakan kekerasan demi memperjuangkan apa yang diyakininya.

"Mereka ingin memperjuangkan negara Islam di Irak dan Suriah. Umat Islam Indonesia tak perlu terpengaruh dan ikut-ikutan," katanya.

Menurut Menag, ideologi ISIS bertentangan dengan Pancasila, karena ISIS menyatakan bahwa Pancasila sebagai thogut (berhala) yang harus diperangi.

"Ini sudah amat kelewat batas. Mengangkat sumpah dan berjanji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing itu bisa menyebabkan kehilangan kewarganegaraan RI. Kita harus mendukung aparat penegak hukum untuk bekerja profesional dalam menanganinya," tegasnya.

Khusus kepada umat Islam di Indonesia, Menag meminta agar benar-benar mawas diri, karena dakwah Islam itu mengajak dan merangkul semua kalangan dengan cara-cara yang baik dan penuh hikmah, bukan dengan menebar ketakutan dan kekerasan.

"Saya berharap dalam memanfaatkan momentum Idul Fitri ini, setiap ormas Islam dengan bimbingan dan arahan ulamanya masing-masing mampu lebih mengintensifkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, yang menebarkan kemaslahatan bagi sesama dalam bingkai keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya. 

Menkumham Nyatakan Kominfo Berwenang Blokir Video ISIS 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsuddin menyatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merupakan pihak yang berwenang untuk memblokir video Negara Islam Irak dan Surian (Islamic State in Iraq and Syria atau ISIS).

"Yang masalah (ISIS) itu sebetulnya domain Kominfo, dan saya merasa menyesalkan itu kemudian dilemparkan kepada Kemenkumham," kata kata Menkumham Amir Syamsuddin di gedung Kemenkumham Jakarta, Senin.

"Setelah kami mencari-cari aturannya seperti yang disebutkan baik dalam UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan Peraturan Menteri tidak ditemukan, tapi tidak berarti berdiam diri".

Sebelumnya, Juru Bicara Kominfo Ismail Cawidu menyatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014, situs yang bisa langsung diblokir oleh Kominfo adalah konten pornografi dan kekerasan seksual anak.

Untuk kasus video ISIS, lembaganya masih akan menunggu pengaduan dari pihak-pihak terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, juga Kemenkumham.

"Karena itu saya ucapkan yang saya sampaikan, saya memotivasi kementerian yang paling berkompeten melakukan langkah-langkah awal itu Kominfo. Jadi kalau mendalami kembali UU No 11/2008 tentang ITE baik di dalam batang tubuh maupun penjelasannya, tidak ada kata-kata tersurat maupun tersirat akan halnya perananan Kemenkumham," kata Amir.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri No 19/2014 tentang pihak-pihak terkait, menurut Amir, tidak ada Kemenkumham yang disebutkan.

"Manakala ditelusuri pihak terkait itu siapa, kita akan masuk ke penjelasan pun tidak ada, tidak ada sama sekali posisi Kemenkumham yang disebutkan, karena itu saya kira kita kembali saja kepada azas manfaat dari hukum yaitu semaksimal mungkin ketertiban umum."

"Kalau pornografi saja bisa diblokir, apalagi hal-hal yang berpotensi akan mengganggu ketertiban umum?" ungkap Amir.

Amir menilai bahwa ajakan orang dalam video ISIS untuk menghasut orang melakukan aktivitas-aktivitas berbahaya meski di luar negeri dapat dikategorikan mengajak orang untuk melakukan kegiatan yang melawan hukum.

"Kita akui itu kan suatu bentuk mengganggu ketertiban umum. Kalau pornografi bisa dilakukan langkah-langkah yang baik seperti yang dilakukan Kominfo yang memblokir, kenapa hal-hal yang sifatnya berpotensi mengganggu ketertiban umum ini tidak dilakukan?" tambah Amir.

Sedangkan mengenai usulan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengenai pencabutan kewarganegaraan pengikuti ISIS, Amir mengatakan bahwa kementeriannya sedang melakukan kajian.

"Sedang kami kaji dan Insya Allah dalam waktu dekat saya dan kepala BNPT sudah sepakat untuk kita mengkaji hal ini."

"Mengacu kepada UU 2006 tentang Kewarganegaraan, jadi memang ada rumusan yang masih perlu sinkronisasi pemahaman yang bulat antara pihak-pihak yang punya kewenangan dalam masalah ini, tentunya masalah kewarganegaraan itu Kemenkumham," kata Amir.

Sebelumnya, satu video yang berdurasi delapan menit berisi ajakan dari sekelompok warga Indonesia untuk bergabung ke ISIS beredar melalui situs YouTube.

Dalam video berjudul "Join the Ranks" itu, seseorang yang menyebut dirinya Abu Muhammad al-Indonesi meminta warga Indonesia untuk mendukung perjuangan ISIS untuk menjadi khilafah dunia.

"Mari berusaha sekuat-kuatnya, baik secara fisik maupun materi, untuk hijrah ke Negara Islam (ISIS) ini," kata Abu Muhammad. "Ini merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah". 

Menkominfo Diminta Segera Blokir Video ISIS 

Anggota Komisi I DPR mendesak Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring, untuk segera memblokir akses Internet terhadap tayangan video ISIS.

"Kami mendesak karena Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring hingga kini masih belum memblokir video ajakan bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang diunggah situs YouTube. Alasannya, belum ada laporan keberatan dari pihak lain," kata Helmy Fauzi, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, di Jakarta, Senin.

Helmy mengaku heran sikap Tifatul yang enggan menutup saluran propaganda terorisme.

Sementara, jika terkait pornografi, menteri asal PKS tersebut sangat aktif bertindak.

"Kenapa soal porno saja yang sigap, tapi kalau terorisme dan radikalisme berbasis agama kok melempem," kata Helmy.

"Situs atau saluran media sosial yang disalahgunakan dan membahayakan kepentingan nasional semestinya tidak perlu lagi menunggu laporan keberatan dari pihak lain untuk ditindak," tegasnya.

Sumber : Antara