Kolinlamil Siagakan Lima KRI Amankan Pulau Terluar

JAKARTA-(IDB) : Pulau-pulau kecil terluar memiliki arti penting sebagai garda depan penjaga dan pelindung keutuhan NKRI dari okupasi negara lain. Pulau-pulau terluar tersebut berperan sebagai garis depan kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia serta berperan dalam penentuan batas teritorial NKRI dengan negara tetangga, selain dapat menjadi acuan luas wilayah maritim.

Seperti diketahui, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar, ada 17.504 pulau yang dimiliki Indonesia. Sejumlah 92 pulau kecil berada di posisi terluar, dan 67 pulau di antaranya berbatasan langsung dengan negara tetangga, atau disebut pulau-pulau kecil terluar.

Oleh karena itu, Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) mendukung Pengamanan Perbatasan (Pamtas) serta pengamanan wilayah pulau terluar (Pamputer), melalui pergeseran pasukan (Serpas) maupun pergeseran logistik (Serlog).

Hingga kini, Kolinlamil menggerakkan lima buah KRI di bawah pembinaan Satuan Lintas Laut Militer (Satlinlamil), baik di Surabaya maupun Jakarta.

“Saat ini, Kolinlamil mendukung sebanyak lima buah kapal perang untuk pelaksanaan pergeseran pasukan, material, maupun kendaraan tempur dalam menjaga pengamanan perbatasan maupun pengamanan di pulau-pulau kecil terluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik di wilayah Timur maupun wilayah Barat,” ujar Asisten Operasi Pangkolinlamil Kolonel Laut (P) Umar Arief, seperti dilansir Dispenal.

Pulau kecil terluar yang mendapatkan prioritas Pengamanan Perbatasan, antara lain Pulau Rondo, Pulau Sekatung, Pulau Nipa, Pulau Berhala, Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Dana, Pulau Fani, Pulau Fanildo, Pulau Bras, dan Pulau Batek.

Pulau-pulau tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga dan juga menjadi akses strategis masuk wilayah NKRI.

Lebih lanjut, Asops pangkolinlamil mengatakan, kelima kapal perang di jajaran Kolinlamil tersebut, yakni KRI Teluk Ratai-509 dengan Komandan Letkol Laut (P) Tarus Rostiyadi yang baru selesai mendukung Serpas Pamtas RI-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat, dilanjutkan KRI Teluk Bone-511 dengan komandan, Mayor Laut (P) M. Nizarudin.

Sedangkan KRI Teluk Amboina-503 dengan komandan, Letkol Laut (P) Heri Prihartanto, mendukung Serpas Satgasmar pengamanan Ambalat. KRI Teluk Hading-538 yang dikomandani Mayor Laut (P) Rapy Tadung mendukung Serpas Satgasmar Pengamanan pulau terluar (Pamputer) wilayah Barat. KRI Teluk Lampung-540 yang dikomandani Letkol Laut (P) Ahmad Muharam mendukung Serpas Satgasmar Pengamanan pulau terluar (Pamputer) wilayah Timur.

Kolinlamil merupakan salah satu Komando Utama di jajaran TNI Angkatan Laut yang pembinaannya berada di bawah Kepala Staf Angkatan Laut. Sedangkan komando operasional berada di bawah Panglima TNI. Sebagai Kotama operasi, Kolinlamil bertugas menyelenggarakan operasi angkutan laut TNI, baik dalam rangka Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Sumber : JurnalMaritim

Abrasi Pulau Nipah

KEPRI-(IDB) : Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sudirman Saad, mengatakan, Pulau Nipah nyaris tenggelam.

“Pulau Nipah yang pada awalnya memiliki luas sekitar 60 ha mengalami abrasi parah hingga luasnya hanya tersisa sekitar 700 m²,” ujarnya.

Untuk menyelamatkan eksistensi Pulau Nipah, dilakukanlah reklamasi oleh Pemerintah Indonesia pada 2004. Reklamasi Pulau Nipah terus dilakukan hingga 2008 untuk menjaga agar pulau tidak tenggelam, mengingat pulau ini memiliki arti sangat strategis bagi acuan pengukuran garis batas wilayah kedaulatan NKRI.

Menurutnya, pulau ini berbatasan langsung dengan Singapura dan tidak berpenduduk secara tetap. Hanya ditempati pasukan Marinir, TNI-AL, dan pasukan Angkatan Darat yang bertugas secara berkala. Jika abrasi terus-menerus terjadi , bukan tidak mungkin, luas batas maritim dengan Singapura yang telah ditetapkan dalam perjanjian perbatasan Indonesia-Singapura pada 1974 silam akan berkurang.

Saat ini Pulau Nipah telah direklamasi hingga luasnya sekitar 50 ha. Sebagai salah satu pulau-pulau kecil terluar yang sangat strategis, pengembangan Pulau Nipah diperuntukkan bagi aktivitas pertahanan keamanan dan pengembangan ekonomi (pertahanan keamanan berbasis ekonomi).

“Dari sisi pertahanan keamanan, di Pulau Nipah telah dibangun pangkalan TNI Angkatan Darat dan Marinir Angkatan Laut. Dari sisi ekonomi, telah disusun blue print pengembangan Pulau Nipah untuk pembangunan oil storage dan transit anchorage area. Sedangkan dari sisi lingkungan, telah diperuntukkan laguna sekitar 6 ha untuk pengembangan kawasan mangrove,” jelasnya.

Sudirman Saad menambahkan, status lahan pasca-reklamasi di Pulau Nipah adalah Barang Milik Negara (BMN) yang hak pengelolaannya (Hak Pakai) diberikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pertahanan.

Sumber : JurnalMaritim

Dansatgas Pamtas Indonesia Malaysia Hadiri Serah Terima Tugas

NUNUKAN-(IDB) : Serah terima Satgas Pamtas RI-Malaysia tidak hanya dilakukan oleh Yonif Linud 501/BY dengan Yonif 315/Garuda, tetapi Satgas Tentara Diraja Malaysia juga melaksanakan rotasi Batalyon. Semula Satgas TDM Malaysia adalah Batalyon 13, kemudian digantikan oleh Batalyon 11 Malaysia.

Upacara serah terima Satgas TDM yang dilaksanakan di Kab. Serikin, Malaysia, dihadiri oleh Dansatgas Yonif Linud 501/BY, Letnan Kolonel Inf Andi Kusworo. Dengan menghadiri Upacara tersebut maka Dansatgas akan lebih mengenal pasukan tetangga yang akan bekerjasama untuk menjaga wilayah perbatasan RI-Malaysia.

Dalam Upacara yang dipimpin oleh Irup (Inspektur Upacara), Komandan Brigade TDM, Brigjen Nazir menekankan kepada Satgas baru yaitu Batalyon 11 agar senantiasa menjalin hubungan yang baik dan kerjasama dengan Satgas Yonif Linud 501/BY di wilayah perbatasan. Setelah melaksanakan Upacara Serah Terima mengadakan foto bersama pasukan TDM dengan Dansatgas Yonif Linud 501

Sumber : TNI

Menjaga Kedaulatan Batas Maritim NKRI

ENTIKONG-(IDB) : Mereka tidak tahu bahwa negeri kami adalah rangkaian pulau jang terbesar di dunia. Bahwa negeri kami terhampar sepandjang 5.000 kilometer atau menutupi seluruh negeri-negeri Eropa sedjak dari pantai Barat benuanja sampai keperbatasan paling udjung di sebelah Timur. Mereka tidak tahu, bahwa kami sesudah Australia adalah negara keenam terbesar, dengan luas tanah sebesar dua djuta mil persegi. Mereka umumnja tidak menjadari bahwa kami terletak antara dua benua, Benua Asia dan Australia, dan dua buah samudera raksasa, Lautan Teduh dan Samudera Indonesia.

Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat

ILMU geomatika atau lebih dikenal dengan sebutan teknik geodesi merupakan rumpun keilmuan yang mempelajari penggambaran permukaan bumi, dengan pemetaan menjadi fokus utamanya. Pemetaan darat dan pemetaan laut tersebut sangat berpengaruh pada kondisi perbatasan NKRI.

Sebagai Negara Maritim, Indonesia tentu memiliki batas wilayah perairan dengan negara tetangga. Menurut Badan Informasi Geospasial, untuk mempersiapkan materi perundingan dalam penetapan batas maritim pada 2007 dilakukan kajian batas laut dengan Singapura sebanyak 2 kali, Malaysia 4 kali, dan Filipina 3 kali.

Berdasarkan amandemen UUD 1945 Bab IXA tentang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan undang-undang. Maka dari itu, penetapan batas wilayah NKRI harus mengacu pada UNCLOS (United Nations Convension on the Law of the Sea) yang kemudian diratifikasi dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang batas maritim Indonesia.

Selanjutnya, perlu diketahui bahwas batas laut Indonesia bersinggungan dengan sepuluh negara, yakni Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, Papua Nugini, Thailand, India, dan Palau. Singgungan ini sangat berkaitan dengan kedaulatan, keamanan, ekonomi, dan sumberdaya alam Indonesia. Kompleksitas permasalahan di laut semakin memanas karena banyak memunculkan berbagai isu, dari kedaulatan sampai perekonomian. Oleh karena itu, pemetaan batas laut wilayah Indonesia sangatlah penting.

Kondisi Beberapa Daerah Perbatasan

Perundingan batas laut dengan Singapura, sejak 1973 baru dimulai kembali pada 2005. Pada 2007 dilakukan pertemuan di Singapura dan Bandung.

Kesepakatan yang dicapai adalah bahwa area yang akan didelimitasi kedua negara, yaitu titik nomor 1 perjanjian laut wilayah tahun 1973 sampai dengan garis 1030 34’ Bujur Timur (hanya sektor barat). Berdasarkan perjanjian 1973 tentang penetapan 6 titik pangkal tersebut sudah definit atau tidak terpengaruh dengan perluasan wilayah Singapura karena reklamasi.

Sementara ini, bagian yang masih dipermasalahkan adalah di bagian barat sepanjang 14 mil. Sedangkan di sebelah timur meliputi garis batas sepanjang 28 mil. Pembicaraan penetapan batas wilayah antara Singapura dan Indonesia telah dimulai lagi tahun 2006. Namun, bila perundingan dengan Singapura tentang batas wilayah tetap buntu, langkah yang mungkin ditempuh Indonesia adalah mengajukannya ke International Tribunal for the Law of the Sea di Hamburg, Jerman.

Sementara itu dengan Malaysia telah dilakukan perundingan batas maritim pada tingkat teknis di Malaysia dan Jakarta. Pada beberapa kali pertemuan masih mendiskusikan isu-isu yang telah dibahas pada tahun-tahun sebelumnya, terkait delimitasi batas maritim Indonesia-Malaysia di Laut Sulawesi (batas teritorial, Continguous Zone, Landas kontinen, dan ZEE), dan batas Indonesia-Malaysia yang masih belum selesai, yaitu Selat Malaka, Selat Singapura, dan Laut Tiongkok Selatan.

Terakhit, dalam pertemuan bilateral Indonesia-Filipina, dikaji batas laut kedua negara dan telah disepakati delimitasi batas di Laut Sulawesi untuk mencapai sebuah common provisional line yang merupakan ZEE line. Hal ini mempercepat langkah perundingan.

Penentuan batas wilayah laut menjadi urgen karena beberapa alasan. Pertama, mengancam kedaulatan NKRI akibat kepemilikan status yang terjadi pada pulau terluar Indonesia, seperti berpindahnya status kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan dari Indonesia ke Malaysia.

Kedua, mencegah jatuhnya sumberdaya alam Indonesia ke tangan bangsa asing. Ketiga, mencegah terjadinya pelanggaran internasional oleh pihak asing yang merugikan bangsa Indonesia.

Rekomendasi Penyelesaian

Pertama, melaksanakan kajian tentang batas Zona Ekonomi Eksklusif, Batas Laut Teritorial, dan batas teritorial. Meski ketentuan internasional UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) 1982 tentang ZEE telah diratifikasi dan mulai berlaku 1994, 70 persen ZEE Indonesia belum disepakati negara tetangga.

Selanjutnya, dua batas yurisdiksi maritim yang belum terselesaikan, yaitu batas laut teritorial dan batas landas kontinen. Meski batas landas kontinen telah ditetapkan berdasarkan Konvensi PBB tahun 1958, tetapi proses tersebut belum terselesaikan hingga kini.

Untuk landas kontinen, sekitar 30 persen belum disepakati, yakni pada hal yang berbatasan dengan Filipina, Palau, dan Timor Leste. Pemetaan landas kontinen Indonesia (LKI) menjadi dasar bagi klaim Indonesia atas landas kontinen di sekelilingnya.

Seperti disebutkan dalam Article 76 UNCLOS tahun 1982 bahwa Negara Kepulauan mempunyai hak melakukan klaim landas kontinen melampaui 200 mil laut maksimum sampai dengan 350 mil laut. Klaim disampaikan ke UN-Commision on the Limits of Continental Shelf (CLCS) disertai bukti-bukti.

Lalu jangan lupakan zona tambahan, karena berdasarkan UNCLOS 1982 pasal 33 ayat 1 dan 2, zona tambahan (contiguous zone) merupakan jalur laut di sebelah luar batas terluar laut teritorial atau laut wilayah, yang lebarnya tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal, dan wilayah zona tambahan merupakan bagian laut di mana negara memiliki yurisdiksi terbatas.

Kedua, Melaksanakan pengawalan terhadap sumberdaya alam yang ada pada lautan Indonesia. Pengawalan terhadap pulau-pulau terluar yang ada pada wilayah Indonesia, dan melaksanakan pemetaan ALKI di mana sangat berpengaruh terhadap alur kelautan Indonesia.

Maka dari itu diperlukan kerja sama antara seluruh elemen yang ada di kementerian serta badan dan lembaga keamanan negara, sehingga bangsa Indonesia tidak kehilangan kedaulatannya atas apa yang telah diberikan Tuhan.

Ketiga, Selain berperan mengawal terlaksananya penegakan kedaulatan NKRI dan melaksanakan pengkajian masalah, Indonesia diharapkan berperan dalam pembuatan dan riset teknologi kelautan, mengkolaborasikan berbagai macam rumpun keilmuan. Contohnya, pembuatan kapal survei pemetaan batas wilayah dan survei eksplorasi sumberdaya alam.

Sumber : JurnalMaritim

Israel Siapkan Serangan Darat Ke Gaza

YERUSSALEM-(IDB) : Serangkaian serangan udara Israel menghantam sejumlah sasaran di Gaza dan menewaskan belasan orang pada Rabu (9/7/2014) saat puluhan roket kaum militan Hamas melesat ke Israel.

Tembakan roket-roket Hamas yang bertubi-tubi mendorong Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meningkatkan serangan terhadap kelompok militan itu. “Operasi ini akan diperluas dan akan berlanjut sampai penembakan terhadap warga kita berhenti dan ketenangan dipulihkan,” kata Netanyahu.

Dia tidak merinci perluasan seperti apa yang akan diperlukan tetapi mengatakan bahwa militer Israel “siap untuk segala kemungkinan.”

Presiden Israel Shimon Peres, yang perannya secara umum seremonial dan tidak terlibat dalam menetapkan kebijakan, mengatakan dalam sebuah wawancara eksklusif dengan CNN bahwa ia yakin serangan darat “mungkin akan terjadi segera” kecuali Hamas berhenti menembakkan roket ke Israel.

“Kami memperingatkan mereka. Kami meminta mereka menghentikannya,” kata Peres. “Kami menunggu satu hari, dua hari, tiga hari dan mereka terus berlanjut, dan mereka roket ke daerah-daerah lainnya di Israel.”

Meski Peres berbicara atas nama dirinya sendiri dan posisinya tidak dapat menjelaskan kebijakan resmi pemerintah, Menteri Intelijen Israel Yuval Steinitz sebelumnya mengatakan kepada CNN bahwa operasi darat “mungkin diperlukan.”

Sementara itu, Presiden Otorita Palestina Mahmoud Abbas mengadakan pertemuan darurat dengan kabinetnya guna membahas krisis itu. “Perang ini bukan melawan Hamas atau partai politik lain tetapi ini melawab rakyat Palestina,” katanya kepada media sesudah rapat tersebut. “Apa nama yang anda berikan untuk kejahatan ini? Apa jenis kejahatan ini menurut hukum internasional? Membunuh seluruh keluarga, apakah ini hukuman kolektif? Ini merupakan genosida kolektif!”

Seorang juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri, mengatakan bahwa ancaman Israel untuk meluncurkan serangan darat yang “bodoh” itu tidak akan membuat takut siapa pun. Ia menegaskan bahwa para pejuang sayap militer Hamas siap untuk menghadapi para tentara “pengecut” Israel di Gaza.

Komentar tersebut terjadi saat korban tewas meningkat di Gaza, di mana militer Israel telah menyerang 550 sasaran Hamas sejak melancarkan serangannya Senin. Militer Israel mengatakan, sasaran itu termasuk 60 peluncur roket, 31 terowongan dan rumah dari 11 pemimpin senior Hamas, yang digambarkan tentara Israel sebagai “pusat komando.”

Setidaknya 61 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 550 orang terluka dalam serangan udara Israel itu, kata sumber-sumber medis dan pejabat Departemen Kesehatan Palestina.

Di antara yang tewas adalah delapan wanita dan 11 orang anak, termasuk seorang bayi berusia 18 bulan dan seorang wanita 80 tahun. Demikian menurut sebuah daftar yang disediakan sumber-sumber medis Palestina dan pejabat Departemen Kesehatan.

Dalam sebuah serangan udara pada Rabu, dua orang anak dan ibu mereka termasuk di antara lima orang tewas ketika pasukan Israel menyasar rumah mereka. Sejumlah sumber keamanan Palestina mengatakan, beberapa anggota keluarga itu diyakini punya hubungan dengan Hamas.

Kabinet Israel telah mengotorisasi pihak militer untuk memanggil 40.000 tentara jika diperlukan. Jumlah itu 10.000 lebih banyak dari yang dipanggil saat serangan Israel ke Gaza pada November 2012. Namun sejauh ini baru sekitar 1.000 yang telah dimobilisasi.

Militer Israel mengatakan, sebanyak 72 roket menghujani negara itu pada Rabu. Beberapa dari roket tersebut jatuh di daerah tidak berpenghuni, sementara yang lainnya dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome negara itu di atas Tel Aviv, Ashkelon dan Dimona. Belum ada laporan tentang korban.

Dimona merupakan lokasi pembangkit nuklir. Media Israel melaporkan, fasilitas tersebut tidak terkena serangan roket.

Hamas diyakini memiliki 10.000 roket dengan rentang yang berbeda-beda, kata Letnan Kolonel Peter Lerner, seorang juru bicara militer Israel. Negara Yahudi itu mengatakan, sekitar 3,5 juta penduduk tinggal di daerah yang berada dalam jangkauan roket.

AS Dukung Israel Ganyang Palestina

Israel terus melancarkan serangan udara ke wilayah Gaza dan Pemerintah Amerika Serikat menyampaikan dukungannya bagi Israel. Washington mengecam keras serangan-serangan roket yang diarahkan para militan dari Gaza ke wilayah Israel.

“Kami mengecam keras terus berlangsungnya serangan roket ke wilayah Israel yang sengaja menargetkan warga sipil oleh organisasi-organisasi teroris di Gaza,” kata juru bicara Gedung Putih Josh Earnest seperti dilansir AFP, Kamis (10/7/2014).

“Tak ada negara yang bisa menerima serangan roket yang diarahkan ke warga sipil, dan kami mendukung hak Israel untuk membela dirinya terhadap serangan-serangan ini,” imbuhnya.

Meski begitu Earnest berharap, Israel tetap membuka saluran diplomasi untuk terciptanya gencatan senjata atau penurunan kekerasan.

Hal senada disampaikan juru bicara Departemen Luar Negeri AS Jen Psaki. “Kami mendukung hak Israel untuk membela diri dari serangan-serangan (roket) ini,” cetusnya.

“Kami ingin Presiden Abbas melakukan segenap kekuatannya untuk mencegah serangan-serangan roket ini dan mengecam kekerasan. Namun saya ingin ingatkan kalian bahwa seperti yang kalian tahu, Hamas terus menguasai Gaza,” ujarnya kepada para wartawan di Washington.

Namun Gedung Putih, sama sekali tidak menyinggung aksi membabi buat militer Israel yang menembaki, ratusan sasaran di Gaza. Setiap amunisi yang dilepas oleh Israel, akan diklaim untuk menghancurkan target target terpilih, terlepas amunisi itu menghantam kepala anak kecil atau rumah sakit.

Operasi militer Israel atas Gaza telah digencarkan sejak Selasa, 8 Juli lalu, yang bertujuan untuk menghentikan serangan-serangan roket yang dilancarkan para militan Hamas dari Gaza. Sejauh ini operasi tersebut telah menewaskan 43 orang, dengan sebanyak 22 orang di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Sedangkan sebanyak 370 orang lain mengalami luka-luka.

Sumber : Kompas

Dan Pasmar-1 Sambut Satgasmar Ambalat XVII

SURABAYA-(IDB) : Komandan Pasmar-1 Brigadir Jenderal TNI (Mar) Siswoyo Hari Santoso menyambut kedatangan Satuan Tugas Marinir Ambalat XVII di Markas Brigif-1 Marinir Gedangan, Sidoarjo, Senin (07/07/2014).

Upacara penyambutan  prajurit Korps Marinir yang tergabung dalam Satuan Tugas Marinir Ambalat XVII dengan Komandan Satgas Kapten Marinir Ahmad Fauzi itu, juga dihadiri oleh Kepala Staf Pasmar-1 Kolonel Marinir Purwadi, Komandan Kolatmar Kolonel Marinir Budi Purnama, S.Pi, Para Asisten dan Komandan Kolak dijajaran Pasmar-1.

Dalam amanatnya Komandan Pasmar-1 menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat kembali bergabung dengan induk pasukan serta selamat bertemu dengan keluarga setelah kurang lebih sepuluh bulan memenuhi tugas mulia menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan daerah Sebatik, Kalimantan Timur.

Lebih lanjut Komandan Pasmar-1 menyampaikan bahwa keberhasilan dalam melaksanakan tugas akan memiliki nilai kebahagiaan dan kepuasan tersendiri dalam kehidupan sehari-hari, apalagi jika diikuti dengan rasa ikhlas dan tulus sebagai sarana beribadah kepada Allah SWT, akan mendapat balasan yang berlipat ganda. Namun demikian janganlah keberhasilan tersebut membuat kita hanyut dalam pujian dan bergembira secara berlebihan, karena tugas lainnya sudah menunggu.

 

Pada kesempatan tersebut Komandan Pasmar-1 atas nama pribadi dan pimpinan Korps Marinir TNI AL mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Komandan Satgasmar Ambalat XVII beserta anggotanya atas keberhasilan dalam melaksanakan tugas, semoga apa yang telah didapatkan selama di daerah penugasan bisa dijadikan sebagai bekal pengalaman dan kontribusi positif bagi Korps Marinir TNI AL.

 

Sebelum mengakhiri amanatnya Komandan Pasmar-1 menyampaikan beberapa penekanan kepada angota Satgasmar Ambalat XIV yaitu agar selalu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, segera menyesuaikan diri dengan lingkungan satuan, melaksanakan tertib administrasi khususnya pengembalian inventaris pinjaman termasuk senjata dan amunisi, selain itu juga agar memanfaatkan waktu istirahat untuk recovery kesehatan sekaligus untuk membina keluarga serta yang tidak kalah pentingnya agar menghindari kegembiraan yang berlebihan sehingga dapat merugikan diri sendiri dan keluarga.

 

Sementara itu Komandan Satgasmar Ambalat XVII Kapten Marinir Ahmad Fauzi mengatakan bahwa selama melaksanakan penugasan di daerah Sebatik, anggotanya ditempatkan dibeberapa pos yaitu di Sei Pancang, Sei Taiwan, Sei Bajau, Tembaring, Balansiku, Bambangan dan Nunukan.

Sumber : Kormar

Sikap Keras Australia Atas Migran Sri Lanka

Para pendatang asal Sri Lanka yang menaiki perahu dan secara kontroversial diusir balik oleh angkatan laut Australia, mengecam Canberra dan mengaku mereka diperlakukan ”lebih buruk dari anjing”.

CANBERRA-(IDB) : Kelompok migran yang terdiri dari 41 orang, termasuk diantaranya empat perempuan dan sembilan anak-anak, hadir di persidangan sebelah selatan kota Galle, Sri Lanka, di mana sebagian besar dari mereka dibebaskan dengan jaminan dari dakwaan meninggalkan negara itu secara ilegal.

Para kerabat menanti di luar pengadilan dengan cemas, saat hakim Umesh Kalansuriya memberikan jaminan kepada 27 orang dari kelompok tersebut, mengirimkan lima lainnya ke tahanan dan membebaskan anak-anak.

Sejumlah perempuan, seorang diantaranya menggendong bayi sambil memegang tangan anak-anak lainnya, menangis ketika polisi menyampaikan dakwaan kepada hakim bahwa kelompok ini telah melanggar hukum imigrasi, sebuah tuduhan yang bisa berujung penjara maksimal dua tahun di Sri Lanka.

Australia mendapat kecaman keras atas pengusiran para migran ini, dimana para ahli memperingatkan bahwa mengusir mundur para pendatang setelah memeriksa mereka sebagai pencari suaka di laut tampaknya bukanlah sesuatu yang memadai secara hukum internasional.

Beberapa imigran, yang sebagian besar dari mereka berasal dari komunitas mayoritas Sinhala, mengatakan mereka sebetulnya mencoba untuk mencapai Selandia Baru bukan Australia, di mana mereka berharap bisa mendapat kehidupan yang lebih baik.

L.A. Nilantha menuduh petugas bea cukai Australia mengunci mereka dan memberi mereka sedikit makan dan minum setelah mereka dijemput dari laut oleh angkatan bersenjata Australia.

“Mereka memberi saya sebuah nomor untuk berbicara dengan seseorang yang tidak saya kenal,” kata Nilantha, seorang bekas pemilik toko. ”Saya tidak mengerti bahasanya dan jalur komunikasi juga sangat buruk. Saya tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengatakan kepada mereka apa yang saya inginkan.”

‘Pulang Ke Sri Lanka'

Pendatang lainnya mengatakan mereka secara rasis dilecehkan dan tidak diberi pengobatan, ketika beberapa dari mereka mencoba melakukan aksi mogok makan sebagai protes atas perlakuan terhadap mereka.

“Mereka terus menerus mengatakan “Anda ‘fucking Sri Lanka', kembali ke fucking Sri Lanka'," kata seorang imigran yang tidak bersedia disebutkan namanya.

“Ketika saya minta obat memar yang terus bertambah setelah naik kapal (AL Australia), mereka bilang tidak bisa membantu.”

Migran lainnya yang juga tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan mereka diberi makanan kadaluwarsa sambil menambahkan bahwa “mereka (Australia) memperlakukan kami lebih buruk dari anjing”.

Migran bernama Bhamith Caldera mengatakan ia akan “mengajukan keberatan kepada PBB” atas perlakuan terhadap dirinya dan membantah bahwa ia telah menjalani pemeriksaan sebagai seorang pencari suaka.

“Mereka tidak pernah mengajukan pertanyaan apapun. Mereka cuma ingin kami pulang,” kata dia, sambil menolak menjawab apakah ia percaya dirinya punya sebuah kasus yang bisa dipakai sebagai alasan untuk meminta suaka. ”Mereka memperlakukan kami dengan sangat buruk.”

”Ketika para perempuan jatuh demam, mereka hanya diberi air,” tambah dia. ”Kami kelaparan. Di mana hak asasi manusia Australia?”

Sumber : DW