Indonesia Akan Mandiri Pesawat Tempur

Di ASEAN, Hanya Indonesia Yang Mengembangkan Pesawat Jet Tempur  

JAKARTA-(IDB) : Indonesia saat ini sedang mengembangkan pesawat atau jet tempur canggih. Program pengembangan jet tempur tersebut bernama Indonesia Fighter Xperiment (IFX), dengan menggandeng Korea Selatan. Di ASEAN, baru Indonesia yang mengembangkan pesawat tempur canggih generasi 4,5 tersebut.

"Di negara ASEAN belum ada," kata Staf Ahli Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga di Kemenhan Silmy Karim kepada detikFinance, Jumat (27/6/2014).

Mahalnya biaya pengembangan jet tempur yang lebih canggih daripada pesawat F-16 itu, menjadi alasan kenapa hanya Indonesia yang mengembangkan jet tempur di ASEAN.

Selain itu, pengembangan jet tempur tersebut diharapkan mampu memicu kebanggaan terhadap Indonesia. "Ini bagian ini peningkatan kebanggaan. Ini juga merupakan proses transparansi ke publik," sebutnya.

Prototype atau purwarupa IFX bisa direncanakan mengangkasa mulai 2020. Untuk pengembangan prototype dilakukan di Korea Selatan. Dua tahun berselang dan setelah proses penyesuaian untuk kebutuhan TNI, IFX memasuki fase produksi massal. Untuk bagian Indonesia, akan diproduksi di fasilitas milik PT Dirgantara Indonesia (PTDI) di Bandung, Jawa Barat.

"Program bersama dilakukan di sana (Korsel), ketika produksi kita buat di sini," sebutnya. 

Berani Bikin Jet Tempur, RI Ditertawakan Asing Soal Pesawat N250 

Insinyur atau tenaga ahli kedirgantaraan Indonesia saat ini tengah merancang program pengembangan jet tempur canggih, bernama Indonesia Fighter Xperiment (IFX). Pesawat IFX merupakan jet tempur canggih generasi 4.5 dan memiliki teknologi di atas F16.

Untuk pengembangan jet tempur versi lokal tersebut, insinyur Indonesia dinilai memiliki kemampuan yang mumpuni.

"SDM kita diakui cukup baik dan punya kemampuan bahkan untuk beberapa (insinyur) di atas mereka jadi kalau masalah SDM kita cukup unggul," kata Staf Ahli Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Silmy Karim saat berbincang kepada detikFinance, Jumat (27/6/2014).

Kemampuan insinyur Indonesia telah teruji. Program pengembangan pesawat seperti CN235, N250, N2130 menjadi pembuktian para ahli pesawat Indonesia. Bahkan para insinyur RI saat ini bertebaran di perusahaan pesawat dunia seperti Boeing, Airbus, hingga Embraer.

"Waktu kita bikin N250 diketawain, terus rancang N2130 semua ketawain, termasuk dari luar negeri ketawain kita. Sekarang terbukti, pesawat sejenis banyak dipakai di Indonesia (ATR hingga Boeing 737)," jelasnya.

Diakui Silmy untuk komponen penunjang, IFX pasti memakai komponen dari luar negeri. Hal ini normal dijumpai di industri pesawat. "Indonesia dalam membuat pesawat CN235 pun masih menggunakan komponen dari luar jadi nggak semua dari Indonesia," paparnya.

Seperti diketahui proyek pesawat tempur dimulai sejak tahun 2010. Pihak Indonesia melibatkan ahli-ahli atau insinyur dari PT Dirgantara Indonesia (Persero), perguruan tinggi dan Kementerian Pertahanan untuk merancang konsep jet tempur bersama di Korea Selatan.

Rencananya purwarupa atau prototype KFX/IFX bisa diperkenalkan ke publik pada tahun 2020. Selanjutnya 2 tahun kemudian, jet tempur IFX akan diproduksi di Indonesia. Rencananya Indonesia memproduksi sebanyak 50 unit jet IFX. 

Semoga Presiden Baru Dukung IFX Project

Pada 9 Juli nanti Indonesia kan menentukan presiden baru periode 2014-2019. Bagaimana nasib program strategis nasional yang bersifat jangka panjang, seperti pengembangan jet tempur canggih bernama Indonesia Fighter Xperiment (IFX)?

Program pesawat ini dimulai dan dirancang sejak tahun 2010, dan direncanakan memasuki fase produksi massal mulai tahun 2022.

Staf Ahli Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Silmy Karim menyebut, program pengembangan jet tempur canggih IFX sangat bergantung terhadap Presiden baru. Namun meski tergantung, Silmy menyebut Indonesia harus memiliki kemandirian di dalam penguasaan dan produksi pesawat tempur canggih.

"Kalau kemandiriannya berapa lamanya, itu tergantung keputusan kepala pemerintahan," kata Silmy saat berbincang dengan detikFinance, Jumat (27/6/2014).

Silmy menjelaskan, program jet tempur IFX generasi 4.5 tersebut sangat menguntungkan Indonesia. Bila pesawat ini tercipta, maka bisa menghemat devisa karena pemenuhan peralatan tempur canggih dipenuhi dari industri pertahanan dalam negeri.

"Ini penghematan, kalau beli di luar negeri ya yang menikmati luar negeri," sebutnya.

Sebelumnya Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT Dirgantara Indonesia (persero) Budiman Saleh menjelaskan, pengembangan proyek pesawat tempur KFX/IFX akan terus berlanjut, meski presiden di Indonesia maupun di Korea Selatan telah berganti.

"Itu masuk blue print pemerintah, akan diteruskan oleh siapapun presidennya," kata Budiman.

Untuk versi Indonesia, jet tempur jenis pesawat IFX akan diproduksi di markas PTDI di Bandung, Jawa Barat. Sedangkan Korea Selatan akan memproduksi KFX. Produksi massal dimulai pada tahun 2022. 

Diproduksi 50 Unit 

Indonesia dan Korea Selatan sedang mengembangkan jet tempur canggih. Kedua negara sepakat merancang burung besi canggih untuk keperluan perang. Pesawat tersebut masuk generasi 4.5.

Program tersebut bernama Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX). Seri KFX/IFX sendiri setara dengan jet tempur tipe F-18 Super Hornet, Eurofighter Typhoon, hingga Dessault Rafale. Pesawat generasi 4.5 mulai dikembangkan pada dekade 1990-an. Pesawat generasi 4.5 ini masih diproduksi hingga kini, meskipun pengembangan jet tempur telah memasuki generasi 5 dan 6.

Untuk versi Indonesia atau IFX, prototype akan diluncurkan pada tahun 2020. Selanjutnya 2 tahun berikutnya atau tahun 2022, IFX akan diproduksi secara massal di Indonesia. Produksi pesawat disesuaikan dengan kebutuhan TNI dan kondisi geografis TNI.

"Untuk buat pesawat terbang militer itu normal 8 tahun. Apalagi skala fighter kalau pesawat kecil biasa cuma 4 tahun. Produksinya 2022. Prototype harus terbang pada tahun 2020. Itu sudah terbang. Itu untuk 2 negara," kata Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Budi Santoso kepada detikFinance beberapa waktu lalu.

Saat diproduksi bersama, KFX/IFX akan diproduksi sebanyak 150 unit. Dengan rincian Angkatan Udara Korea Selatan memperoleh 100 unit (KFX) dan Angkatan Udara Indonesia mendapatkan 50 unit (IFX). Sementara untuk pembiayaan, sebanyak 80% ditanggung oleh pemerintah Korea Selatan dan 20% oleh pemerintah Indonesia. 

Pemerintah Harus Bikin Jet Tempur Sendiri 

Indonesia memasuki babak baru di sektor pesawat terbang. Bersama Korea Selatan, Indonesia sejak 2010 mengembangkan mega proyek jet tempur canggih generasi 4.5. Jet tempur ini dikenal dengan program Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX).

Sebetulnya seberapa penting pengembangan jet tempur asli buatan lokal yang membutuhkan dana triliunan rupiah tersebut?

Kepala Program Pesawat Terbang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Agus Aribowo menilai, pengembangan jet tempur IFX saat penting bagi kemandirian alat utama sistem senjata (Alutsista).

"Namanya pengembangan pesawat pesawat tempur itu adalah indikator kemandirian bangsa kalau pesawat sipil kan kita bisa beli ke Amerika Serikat seperti di Boeing," kata Agus kepada detikFinance, Jumat (27/6/2014).

Indonesia bisa saja membeli jet tempur canggih dari beberapa negara. Namun karena Indonesia secara politik tidak memihak alias non blok, sehingga produsen jet tempur enggan memberikan kelengkapan maksimal untuk produk jet tempur dijual ke Indonesia.

Agus mencontohkan, antara jet tempur F-16 milik Indonesia dan Singapura. Kedua negara memiliki pesawat serupa, namun pesawat milik Singapura jauh lebih unggul, karena Amerika Serikat selaku produsen memberikan produk terbaik. Pasalnya Singapura dan Amerika Serikat memiliki keterikatan yang kuat alias sekutu.

"Kalau kita beli pesawat pasti ada yang dikurangi seperti sistem persenjataan dikurangi jadi kita nggak bisa mandiri. Kalau F-16 Indonesia perang dengan F-16 Singapura, kita pasti kalah karena kemampuan taktis kita kalah. Terus sistem persenjataan dipereteli," sebutnya.

Jika mengembangkan jet tempur secara mandiri, Agus menyebut, Indonesia bisa melakukan inovasi produk jet tempur sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi. Pasalnya pesawat tempur merupakan teknologi termutakhir di industri pesawat terbang.

"Kita bisa berinovasi, kita bisa berkreasi sesuai dengan kemampuan dan kemauan," jelasnya.

Agus menerangkan, LAPAN sendiri dilibatkan di dalam pengembangan IFX. LAPAN bertugas menguji jet tempur asli buatan Indonesia.

"Kita terlibat di dalam pengujian dasar aero-dinamika. Itu belum karena masih jalan terus. Di masa mendatang kita pengin terlibat proses light test," ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Silmy Karim menyebut, program pengembangan jet tempur generasi 4.5 tersebut, sangat menguntungkan Indonesia. Indonesia bisa menghemat devisa karena pemenuhan peralatan tempur canggih dipenuhi dari industri pertahanan dalam negeri. 

Jet Tempur Made In RI Bisa Tipu Radar 

Jet tempur Indonesia Fighter Xperiment (IFX) yang dikembangkan Indonesia lewat PT Dirgantara Indonesia (PTDI) bakal memiliki kecanggihan dan mumpuni. Pesawat yang bakal diproduksi di 2020 itu, memiliki kemampuan anti radar. Teknologi generasi 4.5 membuat jet tempur IFX bisa mengelabui radar musuh.

"Dia mengembangkan anti radar, sistem radar paling canggih. Dia kelihatan di radar sedikit atau samar-samar di radar, kalau F-16 itu kelihatan di radar," kata Kepala Program Pesawat Terbang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Agus Aribowo kepada detikFinance, Jumat (27/6/2014).

Selain itu, sistem elektronik (avionic) memakai teknologi terkini. Untuk meningkatkan kemampuan, IFX juga memakai kerangka pesawat yang ringan, sehingga membuat manuver menjadi gesit.

"Kemudian bisa bermanuver tinggi, perlu struktur yang kuat dan ringan. Kemudian sistem avionic terbaru," sebutnya.

Agus juga menegaskan, insinyur Indonesia memiliki kemampuan mengembangkan jet tempur canggih generasi 4.5 tersebut.

"Sebenarnya mampu, kan ada PTDI (PT Dirgantara Indonesia) kemudian ada ITB, BPPT, LAPAN, justru kalau digulirkan ke Korea, mereka belajar malah ke Indonesia karena kita punya pengalaman," ujarnya.(feb/dnl) 

Dahlan Dukung PTDI Bikin Jet Tempur dan Pesawat Militer 

BUMN produsen pesawat yaitu PT Dirgantara Indonesia (PTDI) tengah merancang pesawat tempur baru Indonesia Fighter Xperiment (IFX), bersama Koreal Selatan. Pemerintah mendukung penuh.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, rancangan jet tempur tersebut merupakan program PTDI. "PTDI itu sekarang paling ramai pekerjaannya. Belum pernah PTDI sesibuk sekarang ini. Ordernya banyak sekali. Jadi dalam sejarah PTDI, sekaranglah ordernya paling banyak," tutur Dahlan di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Jumat (27/6/2014).

PTDI diminta untuk meningkatkan kemampuannya memproduksi pesawat, khususnya pesawat militer. Dahlan mengatakan, PTDI merupakan BUMN di sektor industri strategis seperti Pindad dan PT PAL.

Bagaimana dukungan Dahlan terhadap PTDI? Mantan Direktur Utama PLN ini mengatakan, dirinya setuju agar PTDI memproduksi pesawat yang anggarannya ada.

"Misalnya PT PAL, anggarannya dari Kemenhan untuk membuat kapal perang itu banyak sekali. Karena itu harus fokus kemampuannya di bidang industri pertahanan. Jangan lantas tiba-tiba memproduksi kapal niaga yang akhirnya malah menyulitkan," jelas Dahlan.

Sumber : Detik

Indonesia Pesan Dua Kapal Survei Perancis

 Dilengkapi Alutsista Self defennce 

ROANNE-(IDB) : Beberapa bulan lagi TNI AL memiliki kapal survei modern yang canggih dan keren berteknologi tinggi. Kapal yang tengah dibuat di Prancis ini ‎dilengkapi peralatan survei terbaru dan juga senjata kaliber 12,7 mm dan 20 mm. Senjata ini digunakan untuk pertahanan diri.

Senjata kaliber 12,7 mm terdiri dari dua pucuk, akan dipasang di anjungan samping kanan dan kiri. Sedangkan senjata kaliber 20 mm akan dipasang di anjungan bagian depan.

"Senjata ini tidak besar, karena hanya sebagai self defence," kata Dan Satgas BHO (Bantu Hidro dan Oceanografi) Kolonel Budi Purwanto di sela-sela meninjau pembuatan kapal survei untuk TNI AL di galangan kapal pelabuhan Les Sables d'Olonne, Kamis (26/6/2014).

Kapal ini akan dilengkapi juga dengan laboratorium yang berteknologi modern. Kapal juga dilengkapi dengan ruang-ruang tidur tamtama, bintara, dan perwira yang cukup nyaman, karena untuk pemetaan dan survei, personel akan berada di tengah laut hingga berhari-hari. Begitu juga ada ruang makan dan ruang pertemuan yang baik.

Kapal ini akan diawaki sekitar 41 personel, termasuk peneliti dari TNI AL. Rencananya pada bulan Juli nanti, 41 personel ini akan berangkat menuju Prancis untuk melakukan training dan pengenalan kapal.

Mereka nanti yang akan membawa kapal survei pertama ke Indonesia di akhir 2014. Diperkirakan butuh waktu 5 minggu untuk membawa kapal berbobot 500 ton dari Paris hingga tiba di Indonesia.

Kelebihan kapal ini adalah bodi kapal terbuat dari alumunium dan baja, sehingga tidak cepat berkarat. Kapal dengan panjang 60 meter dan lebar 11 meter ini juga akhirnya memiliki berat yang lebih ringan, hanya 500 ton. Padahal, kapal-kapal dengan ukuran yang sama bisa mencapai 1.500 ton.

Lantas, apakah kapal ini akan mudah tergoyang oleh ombak karena berbobot ringan? Ternyata tidak.

Saat ini telah ada teknologi baru menggunakan dynamic tank yang bisa membuat kapal lebih stabil dari goncangan ombak, meski hanya 2,5 meter bagian bawah kapal yang masuk ke dalam air laut.

"Dengan bobot 500 ton, penggunaan BBM juga pasti akan lebih efisien," kata salah seorang perwira Satgas BHO.

Saat ini 6 perwira dari Dinas Hidros (Hidro dan Oseanografi) TNI AL terus memantau pembuatan kapal survei ini. Indonesia memesan dua kapal survei dengan biaya US$ 100 juta.

Kapal pertama akan selesai bulan September 2014 dan akan tiba di Indonesia awal Januari 2015. Kapal kedua akan selesai bulan Agustus 2015 dan akan tiba di Indonesia pada September 2015.

Fungsi utama kapal ini adalah untuk pemetaan dan survei di wilayah perairan Indonesia. Data-data ini sangat penting bila Indonesia mengalami hal terburuk seperti perang. Begitu ada perang, TNI sudah memiliki data-data dari survei dan pemetaan ini, sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat terkait pertahanan.

Kapal ini juga bisa dengan cepat mendeteksi benda-benda asing dan mencurigakan di bawah laut, seperti bangkai pesawat yang jatuh atau kapal selam musuh. Kapal ini dilengkapi dengan alat-alat pemetaan tiga dimensi dan bisa menjangkau pemantauan hingga kedalaman 6.000 meter.

Beli 2 Kapal Survei seharga US$ 100 Juta 

Survei dan pemetaan laut menjadi faktor penting bagi pertahanan Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) membeli dua kapal survei canggih dan berteknologi tinggi dari Prancis. Kedua kapal ini dibeli dengan harga US$ 100 juta.

Kedua kapal ini tengah dikerjakan oleh PT OCEA di galangan kapal pelabuhan di Les Sables d'Olonne, sekitar 620 KM dari Paris.

Kesepakatan pembelian dua kapal BHO (bantu hidro dan oseanografi) sudah diteken pada Oktober 2013 lalu dan merupakan tindak lanjut atas hubungan kerja sama pemerintah Indonesia dan Prancis.

"Dulu, sebetulnya yang ikut tender juga Korea Selatan. Tapi, setelah dikaji mendalam, termasuk alat-alat dan teknologi yang digunakan, akhirnya diputuskan memesan kapal dari Prancis," kata Kepala Badan Perencanaan Pertahanan (Kabaranahan) Laksda TNI Rachmad Lubis di sela-sela memantau proses pembuatan kapal di Les Sables d'Olonne, Kamis (26/6/2014).

Kapal ini akan dilengkapi dengan peralatan canggih di bidang oseanografi. Misalnya, kapal ini akan memiliki teknologi untuk memetakan bawah laut hingga kedalaman 6.000 meter. Juga dilengkapi dengan teknologi multi bim yang bisa mencatat gelombang dan frekuensi bawah laut dengan tepat.

"Jadi nanti kapal ini selain bisa digunakan untuk pemetaan laut dan survei, juga bisa mendeteksi benda-benda di laut, seperti dalam pencarian pesawat yang jatuh, dan lain-lain. Kapal ini nanti juga bisa mendeteksi kapal selam musuh yang sedang sembunyi di bawah laut," kata Dan Satgas BHO, Kolonel Budi.

Fungsi utama dari kapal ini adalah untuk pemetaan dan survei di wilayah perairan Indonesia. Data-data ini sangat penting bila Indonesia mengalami hal terburuk seperti perang. Begitu ada perang, TNI sudah memiliki data-data dari survei dan pemetaan ini, sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat terkait pertahanan.

Saat ini data pemetaan laut Indonesia sudah tidak diupdate berpuluh-puluh tahun, terutama di perairan kawasan timur. Dengan adanya dua kapal survei canggih ini, Indonesia akan bisa memperbarui data-data pemetaan bawah laut di semua perairan Indonesia. Karena kapal survei, maka di kapal ini juga dilengkapi laboratorium-laboratorium yang canggih.

Sementara Kepala Pusat Pengadaan (Kapusada) Kemhan Marsma Asep S mengatakan desain kapal survei ini diputuskan melalui koordinasi yang mendalam antara Indonesia dengan OCEA. "Desain mengalami penyempurnaan-penyempurnaan. OCEA mengusulkan desain awal, kemudian Indonesia mengoreksi sesuai yang diinginkan kita," kata Asep.

Kapal pertama akan selesai dibuat pada akhir September 2014. Setelah melalui serangkaian administratif, pemberian nama, dan upacara serah terima, kapal ini diperkirakan akan tiba di Indonesia pada awal Januari 2015. Sedangkan kapal kedua, direncanakan selesai dibuat pada Agustus 2015 dan akan tiba di Indonesia bulan September 2015. 

Kapal Survei TNI AL Di Les Sables d'Olonne 

Modernisasi alutsista tidak hanya dilakukan pemerintah untuk TNI Angkatan Darat (AD). ‎Untuk TNI AL misalnya, pemerintah saat ini masih menunggu selesainya pembuatan kapal survei canggih yang tengah dibuat di Les Sables d'Olonne, Prancis. Kapal ini sangat penting untuk survei dan pemetaan laut Indonesia.

Bersama delegasi Kementerian Pertahanan (Kemhan), detikcom berkesempatan melihat dari dekat proses pembuatan kapal survei yang memiliki panjang 60 m dan lebar 11 meter ini, Kamis (26/6/2014). Kapal berbobot 500 ton ini dibuat OCEA, perusahaan kapal Prancis, di galangan kapal ‎di pelabuhan Les Sables d'Olonne.

Galangan kapal ini berada sekitar 620 KM dari ibukota Prancis, Paris. Untuk menuju lokasi ini, perlu waktu 2 jam 20 menit naik kereta api hingga stasiun Nantes. Kemudian, perjalanan dilanjutkan dengan jalan darat dari stasiun Nantes menuju Les Sables d'Olonne yang membutuhkan waktu 1 jam 20 menit.

Delegasi peninjauan proses pembuatan kapal ini dipimpin Kepala Badan Perencanaan Pertahanan (Kabaranahan)‎ Kemhan Laksda TNI Rachmad Lubis, dengan diikuti Kapusada Kemhan Marsma TNI Asep S dan Dirrenbanghan Kemhan Marsma M Safii.

Peninjauan ini merupakan bagian dari rangkaian peninjauan pembuatan tank Leopard di Jerman dan pembuatan meriam Caesar 155 di Roanne, Prancis.

Dalam paparannya kepada delegasi Indonesia, pimpinan OCEA menyampaikan bahwa proses pembuatan kapal survei tahap pertama sudah mencapai 60 persen. Kapal akan selesai dibuat pada bulan September 2014 dan diperkirakan sudah tiba di Indonesia pada awal Januari 2015.

Selain bertemu dan mendengar paparan jajaran pimpinan OCEA, delegasi juga menginspeksi proses pembuatan kapal dan mengecek dari satu bagian ke bagian lain. Rachmad Lubis selaku pimpinan delegasi menanyakan berbagai hal termasuk mengecek ke ruang tidur, ruang makan, laboratorium, tempat mesin, anjungan kapal, hingga buritan kapal.

Pemantauan detikcom, pembuatan dek dan lambung kapal sudah selesai 100 persen. Kapal ini terbuat dari baja dan alumunium. Hingga saat ini pengerjaan masih didominasi dengan berbagai instalasi listrik, AC, saluran air, dan juga pemasangan interior, serta pengecatan. Para pekerja juga masih memfinalisasi ruangan-ruangan kamar dan juga laboratorium.

Kapal survei ini nanti akan digunakan oleh Dinas Hidros (Hidro dan Oseanografi) TNI AL. Proses pembuatan kapal ini juga telah dipantau oleh 6 perwira dari Hidros yang tergabung dalam Satgas BHO (Bantu Hidro Oceanografi) dengan pimpinan Kolonel Budi Purwanto yang merupakan perwira ahli oseanografi. Satgas BHO telah berada di Les Sables d'Olonne sejak 5 bulan lalu. Mereka akan mengawal pembuatan kapal ini sampai tuntas.

Lantas seberapa penting kapal ini bagi Indonesia? Rachmad Lubis menjelaskan keberadaan kapal ini sangat penting dalam melakukan survei dan pemetaan laut Indonesia.

Data-data hasil survei dan pemetaan yang dilakukan kapal ini sangat diperlukan untuk memperkuat pertahanan Indonesia di laut, terutama dalam kondisi pertempuran. "Selama ini kita belum punya kapal survei yang bisa memenuhi kebutuhan Indonesia," kata Rachmad.

Saat ini TNI AL hanya memiliki dua kapal survei. Jumlah ini sangat minim, mengingat Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki laut luas dan negara kepulauan.

Dengan adanya kapal survei yang canggih ini, maka TNI AL bisa melakukan pendataan, survei dan pemetaan dengan lebih baik dan presisi serta waktu yang lebih cepat.

"Dua kapal survei selama ini yang kami gunakan sebenarnya hanya kapal biasa yang hanya dipasangi alat-alat pemetaan. Jadi, dua kapal yang kami pakai masih di bawah standar," kata Kolonel Budi.

Berikut liputannya :

Sumber : Detik

USS Pinckney KRI Slamet Riyadi Conduct CARAT Indonesia 2014

LCS-(IDB) : The guided missile destroyer USS Pinckney (DDG 91) and the Indonesian navy frigate KRI Slamet Riyadi (F 352) conducted a two-day training exercise, also known as a passing exercise (PASSEX), June 24.

The exercise, which occurred as both ships transited across the southernmost part of the South China Sea, covered several naval competencies including, flashing light, flaghoist and bridge-to-bridge communication drills, shipboard maneuvering, gunnery exercises, and a brief personnel exchange. During tactical maneuvering drills, crews practiced Code for Unplanned Encounters at Sea (CUES) safety protocols.

“Passing exercises like this one are modest in scale, but are a highly effective way to sharpen essential maritime skills and develop professional relationships with our partners in Southeast Asia,” said Capt. Fred Kacher, deputy commander of Destroyer Squadron (DESRON) 7 embarked on Pinckney.

Following a very successful diving exercise on the wreck of USS Houston (CA 30) from June 9-12, this PASSEX is the second of three separate focused training events taking place as part of Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) Indonesia. The third event, a cyber exercise, will take place in Jakarta.

In its 20th year, CARAT, which continues through late 2014, is a bilateral exercise series designed to address shared maritime security priorities and concerns, strengthen navy-to-navy relationships and enhance interoperability among participating forces. The Indonesian navy (TNI-AL) has been part of the exercise since it began in 1995, and this year's CARAT PASSEX is just one aspect of ongoing navy-to-navy cooperation.

Source : Dvidshub

JAT Akan Pamerkan Formasi 22

YOGYAKARTA-(IDB) : Mempersiapkan event HUT TNI tanggal 5 Oktober 2014 mendatang, pesawat latih TNI AU mengadakan latihan terbang membentuk formasi 22. Masing-masing 8 Pesawat KT 1-B dan 8 pesawat Charlie dan pesawat Grob berlatih bersama, Jumat (27/06/2014).

Komanadan Wing Dik Terbang Kolonel Pnb Ign Wahyu Anggono, menyatakan latihan tersebut merupakan upaya mempersiapkan diri baik fisik maupun kekompakan tim. Adapun latihan tersebut diadakan pada pukul 06.30 hingga 10.00.

setelah melakukan Taxi in, Para penerbang lantas melakukan terbang Pattern dan mengelilingi landasan Lanud Adisutjipto dan mengangkasa diatas langit Yogyakarta.

"Team Formasi 22 ini beberapa anggotanya juga merupakan anggota “Jupiter Aerobatik Team” yang merupakan kebanggaan Indonesia," ujar Wahyu.

Sumber : Tribunnews

T50i GE Dan F16 Meriahkan Praspa Di Yogyakarta

MAGETAN-(IDB) : Sebanyak sepuluh pesawat tempur yang terdiri dari delapan pesawat T-50i Golden Eagle Skadron Udara 15 dan dua pesawat F-16 Fighting Falcon Skadron Udara 3, Lanud Iswahjudi melaksanakan fly pass, dalam rangka Prasetya Perwira (Praspa) TNI tahun 2014, di Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta.

Fly pass ke-10 pesawat tempur dengan Leader flight Komandn Skadron Udara 15 Letkol Pnb Wastum, berangkat langsung dari Lanud Iswahjudi, dalam rangka turut memeriahkan pelantikan 453 Calon Perwira Remaja (Capaja) Akademi TNI menjadi Perwira remaja Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dengan menyandang pangkat Letnan Dua.

"Perwira dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada upacara Praspa (Prasetya Perwira) TNI, di Lapangan Dirgantara AAU Yogyakarta," kata Mayor Wahyudi S.Sos kapentak Lanud Iswahjudi, Kamis (26/6/14).

Sumber : BeritaJatim

Pasukan Bravo TNI AU Latihan Anti Teror

MAGETAN-(IDB) : Dalam rangka memantapkan prosedur tentang penanggulangan teror anti lawan bajak udara, dilakukan latihan lapangan yang melibatkan alutsista dan beberapa pangkalan serta unsur satuan pendukung di Lanud Iswahjudi, yang disaksikan langsung  oleh Komandan Lanud Iswahjudi Marsekal Pertama TNI Donny Ermawan T., M.D.S, Kamis (26/6) di Taxy Way Lanud Iswahjudi.

Dalam skenario, diterima berita satu Pesawat Boeing 737-400 yang sedang melakukan penerbangan dari Changmay tujuan Denpasar Bali dengan membawa penumpang 120 orang dan 9 awak pesawat dibajak oleh 6 orang teroris dan minta didaratkan di Lanud Iswahjudi, tepat pukul 15.00 WIB pesawat mendarat di  Lanud Iswahjudi.

Tepat pukul 15.00 WIB TNI Angkatan Udara menerima perintah dari Panglima TNI untuk menyiapkan pasukan anti teror lawan bajak udara Satuan Bravo untuk melakukan operasi pembebasan serta menunjuk Lanud Halim Perdanakusuma sebagai pangkalan Pemberangkatan pasukan.

Pukul 15.05 WIB unsur Lanud Halim Perdanakusuma menyiapkan seluruh fasilitas dukungan antara posko serta menyiapkan 2 pesawat C-130 Hercules dari Skadron Udara 31 untuk mendukung pergeseran pasukan Satuan Bravo serta segera menyiapkan rencana penerbangan yang akan dilaksanakan.
        
Dua pesawat C-130 Hercules tepat pukul 16.40 dengan membawa pasukan Satuan Bravo beserta peralatan khususnya tinggal landas dari Halim Perdanakusuma menuju Lanud Iswahjudi dan tepat pukul 18.00 kedua pesawat mendarat di Lanud Iswahjudi setelah mematikan mesin Satuan Bravo dengan peralatan khusus menuju ke pesawat yang dibajak untuk melakukan menindakan dan pembebasan para penumpang, dengan pergerakan yang cepat tepat dan singkat melalui pintu darurat pesawat Boeing 737-400  Satuan Bravo Paskhas berhasil melumpuhkan para teroris dan menyelamatkan seluruh penumpang dengan keadaan selamat.

"Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka latihan pelaksanaan penanggulangan teror anti lawan bajak udara di Lanud Iswahjudi bersama Lanud Halim Perdanakusama dan satuan bravo Paskhas," kata Mayor Wahyudi S Sos Kapentak Lanud Iswahjudi.

Sumber : BeritaJatim

Pertahanan Indonesia Perlu ‘Short Sharp War’

JAKARTA-(IDB) : Konsep perang yang disebut short sharp war yang menitikberatkan pada Control, Command, Communication, dan Intelligent (C3I), mutlak diperlukan dalam membangun kekuatan pertahanan negara. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) tahun 2000, Laksamana (Purn) Achmad Sutjipto menegaskan hal tersebut saat ditemui JMOL beberapa waktu lalu.

“Skenario perang yang disebut dengan short sharp war, merupakan perang cepat untuk memukul musuh pertama kali dan harus menang. Perang pertama sangat menentukan, karena sehabis perang pertama pasti ada kekuatan ketiga yang melerai dan kita tidak malu. Jika kita menang maka akan berpengaruh pada perang-perang berikutnya,” ujar Achmad.

Lebih jauh, Achmad mengutarakan bahwa konsep short sharp war yang ditopang C3I akan terjadi di wilayah Indonesia, menghadapi memanasnya situasi kawasan. Sebagai contoh, adanya sengketa Laut Tiongkok Selatan yang sudah sangat nyata ada.

Maka dari itu, sudah sepantasnya Indonesia berbenah terhadap alutsista dan pemutakhiran sistem C3I untuk menghadapi short sharp war dalam waktu dekat.

“Modernisasi dalam hal Command, Control, Communication, Inteligent atau biasa disebut C3I sangat dibutuhkan yang up to date dan real time, dan itu akan mengkover seluruh ruang tempur atau battle space dalam upaya mempertahankan NKRI,” ucapnya.

Kritikan Terhadap MEF

Bicara alutsista terkait juga dengan sarana pendukungnya dalam konteks C3I. Jadi, tidak dapat terlepas dengan Minimum Essensial Force (MEF) yang telah ditetapkan hingga 2024 selama tiga tahap.

“Apakah konsep MEF dirancang untuk short sharp war? Tidak. MEF hanya dirancang berdasar feeling the gap atau adanya kesenjangan kita dengan negara tetangga seperti kesenjangan ekonomi, kesenjangan teknologi, dan kesenjangan posisi,” tegasnya.

Pasalnya, dalam perjalanan MEF tahap I kurun waktu 2010-2014, Indonesia masih mengalami kebocoran potensi laut sebesar Rp 40 triliun per tahunnya. Sudah selayaknya pemimpin ke depan meninjau ulang MEF, apakah masih layak atau tidak.

“Saya yakin, kedua capres kita akan meninjau ulang lagi, karena yang namanya kebijakan itu harus dinamis dan fleksibel. Tidak boleh harga mati,” tuturnya.

Ia menambahkan, berubahnya kebijakan dapat terkait kondisi tertentu, misalnya keterkaitan keamanan kawasan di ASEAN dan meningkatnya perekonomian. Kedua hal itu dapat mengubah suatu kebijakan.

Sumber : JurnalMaritim

Soal Sengketa Maritim

Amerika : China Contohlah Indonesia

RUSSEL-(IDB) : Pakta atau kesepakatan baru antara Indonesia dan Filipina untuk mengakhiri sengketa maritim secara damai diapresiasi Amerika Serikat (AS).

Pihak Washington pun minta agar China yang bersengketa dengan negara-negara ASEAN atas klaim Laut China Selatan bisa mencontoh apa yang dilakukan Indonensia dan Filipina.

Hal itu disampaikan Daniel Russel, diplomat AS untuk Asia Timur. Menurutnya, Presiden AS, Barack Obama mendorong Beijing untuk menahan perilaku mengintimidasi negara-negara lain dalam sengketa Laut China Selatan dan Laut China Timur.

AS minta China dan negara-negara ASEAN yang bersengketa bisa mengelola konflik dengan baik. ”Kami ingin negara-negara itu, termasuk China, untuk mengelola atau menyelesaikan sengketa klaim secara damai, melalui cara diplomatik,” kata Russel, seperti dikutip Philstar, Jumat (27/6/2014).

”Sebagai contoh, Filipina dan Indonesia baru saja melakukannya terkait (sengketa) batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) mereka,” lanjut Russel.

Russel mengatakan, AS dan China merupakan kekuatan yang seimbang. Namun, persaingan strategis tidak ditandai dengan permusuhan. “Tapi persaingan yang adil dan sehat,” katanya.

Seperti diketahui, Indonesia dan Filipina telah membuat kesepakatan untuk mengakhiri sengketa perbatasan laut di wilayah Laut Sulawesi dan Laut Mindanao. Kesepakatan itu terjadi setelah kedua negara bersengketa soal batas ZEE selama 20 tahun.

Zona ekonomi eksklusif adalah batas wilayah laut sebuah negara sejauh 230 mil (370 kilometer) dari pantai sebuah negara. Di wilayah laut sejauh itulah, negara terkait berhak untuk mengeksploitasi ikan dan gas bawah laut dan minyak yang diatur di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut.(mas) 

Indonesia Di Konflik LCS 

Benarkah Indonesia tidak ada sangkut paut apa pun dengan konflik Laut China Selatan (LCS)? Persoalan yang muncul dari jawaban Joko Widodo (Jokowi) pada debat capres (22/6), hingga detik ini masih menjadi perdebatan.

Secara spesifik, pro-kontra terbagi menjadi dua, apakah Indonesia tidak menjadi bagian dari konflik tersebut dan apakah harus berdiam diri melihat potensi konflik di wilayah ini. Persoalan ini perlu mendapat perhatian karena bisa menjadi indikator untuk mengukur sejauh mana calon pemimpin Indonesia berkomitmen menjaga kedaulatan NKRI dan memahami politik luar negeri.

Pembukaan UUD 1945 sudah secara tegas mengamanatkan: kepentingan nasional Indonesia adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, keselamatan dan kehormatan bangsa, serta ikut secara aktif dalam usaha perdamaian dunia.

Memaham konflik LCS memang tidak terlepas dari ambisi China membangkitkan kejayaan imperium masa lalu mereka. Kekuatan raksasa baru dunia tersebut mematok apa yang disebut China 9 dash line yang meliputi 90% area LCS.

Dalam konflik ini, seperti disampaikan Menlu Marty Natalegawa, Indonesia tidak punya kepentingan langsung karena memang tidak pernah bergesekan secara fisik dengan China seperti ditunjukkan Filipina untuk memperebutkan Scarborough Shoal dan Spratly Islands atau Vietnam untuk dalam sengketa Spratly Islands dan Paracel Islands.

Kepulauan Indonesia pun tidak ada yang masuk dalam klaim tumpang tindih seperti dialami Malaysia dan Brunei Darussalam di Spratly Islands. Bahkan, Kemenlu China sudah menegaskan bahwa Beijing tidak memiliki perselisihan dengan Jakarta.

Namun, kita tidak bisa menutup fakta ada irisan di wilayah ZEE. Persoalannya, diperut bumi di bawah laut ini tersimpan cadangan gas dan minyak terbesar di dunia. Berdasarkan data, di wilayah ini salah satunya terdapat blok gas dan minyak, Blok Natuna D-Alpha, yang menyimpan 500 juta barel. Total potensi gas bahkan diperkirakan mencapai 222 triliun kaki kubik.

Cadangan ini tidak akan habis dieksplorasi 30 tahun ke depan. Apakah China tidak tertarik dengan kue yang demikian menggiurkan? Apakah klaim LCS sebatas romantisme historis, tidak bermuatan politis dan ekonomis.

Fakta yang ada, Negeri Tirai Bambu itu sudah memasang rig pengeboran di kawasan yang diperebutkan dengan Vietnam dan sempat memicu gesekan. Karena itulah, seusai berkunjung ke Beijing, Agustus tahun lalu, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko secara lantang mengatakan, ”Kami adalah negara yang berdaulat, kami akan melindungi wilayah kami dan melakukan apa pun yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan kami.

”Secara konkret, TNI sudah membangun shelter Sukhoi di Lanud Ranai, Natuna dan sudah mengubah doktrinnya dari defensif-aktif menjadi defensif-ofensif. Sejauh ini, memang belum terlihat kasatmata akan pecah perang. Tapi lihatlah laporan IHS Jane, Asia-Pasifik adalah satu-satunya wilayah dunia yang pengeluaran militernya terus tumbuh sejak 2008.

Tentu saja salah satu hotspot-nya adalah kawasan LCS. Menteri Pertahanan AS Leon Panetta bahkan sudah secara gamblang mengisyaratkan negaranya akan menggeser 60% kekuatan militernya ke Asia-Pasifik mulai 2012 hingga 2020.

Kini pangkalan AS sudah tersebar di Pulau Diego Garcia, Christmas, Cocos, Darwin, Guam, Filipina, dan sangat mungkin terus berputar hingga Malaysia, Singapura, Vietnam, hingga Kepulauan Andaman dan Nicobar. Bukankah posisi kita berada di tengahnya?

Adapun China sudah mendapat lampu hijau membangun pangkalan aju di Timor Leste untuk armada lautnya dan sudah menjajaki medan Samudra Hindia di selatan Jawa. Dengan anggaran militer sangat besar dan terus meningkat rata-rata di atas 11%—pada 2014 ini mencapai sekitar USD131.5 miliar— tidak heran negeri tersebut kini mengebut membuat satu destroyer per tiga bulan hingga terwujud 12 unit DDG kelas 052D dan menambah dua kapal induk lagi dalam enam tahun ke depan.

Langkah ini dilakukan sebagai persiapan operasi tempur jarak jauh dan penguatan logistik. Diperkirakan pada 2020, China menjadi raksasa sesungguhnya. Di sinilah Indonesia harus memainkan perannya mewujudkan politik luar negeri bebas aktif untuk menciptakan perdamaian dunia.

Sebagai negara nonblok, sesepuh ASEAN, dan bemper di selatan LCS, Indonesia adalah satu-satunya negara yang bisa mencegah pecahnya perang yang konon bisa menjadi Perang Dunia III. Dengan demikian, presiden ke depan harus bisa juga menjadi pemimpin di level global.

Sumber : Sindo

Pemerintah China Soal Natuna

Kepulauan Natuna, Indonesia

JAKARTA-(IDB) : Wakil Duta Besar Tiongkok untuk RI, Liu Hongyang, menegaskan kembali, bahwa antara Indonesia dan negaranya tidak ada masalah sengketa Pulau Natuna. Pulau yang terletak dekat Riau itu, ujar Liu, memang milik Indonesia.

Demikian ungkap Liu yang ditemui di Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), pada Kamis, 26 Juni 2014. Menurut Liu, hal tersebut telah dijelaskan oleh Pemerintah Tiongkok kepada Indonesia.

“Telah ada kesepakatan antara Menteri Luar Negeri Ali Alatas dengan Menlu Qian Qichen bahwa Natuna memang milik Indonesia. Sementara RI mendukung kedaulatan di Pulau Nansha,” kata dia.

Penjelasan, imbuh Liu, bahkan telah disampaikan secara rinci ke Pemerintah RI.

Tiongkok mengklaim 90 persen wilayah perbatasan Laut Tiongkok Selatan seluas 3,6 juta kilometer persegi. Klaim Tiongkok itu dikenal dengan batas sembilan garis putus-putus (nine dash lines).

Nine dotted line of China

Laman china.org.cn, melansir klaim itu didasari peta kuno armada Laut Tiongkok pada abad kedua sebelum masehi. Isinya mengklaim Tiongkok sebagai penemu Kepulauan Nansha (Spratly).

Peta dikeluarkan Kementrian pendidikan sekolah dasar RRC pada tahun 1938

Walau Indonesia tidak masuk ke dalam kategori negara pengklaim dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan, klaim teritori itu tumpang tindih setidaknya dengan sebagian wilayah perairan timur laut Kepulauan Natuna, Provinsi Riau. Di perairan tersebut, setidaknya ada tiga blok eksplorasi minyak dan gas bumi milik Indonesia.

Menurut pakar hukum laut internasional, Hasjim Djalal, Indonesia telah dua kali berupaya menanyakan hal tersebut kepada Tiongkok secara resmi. Pertama, tahun 1994 silam dengan mengirim utusan diplomatik resmi. Namun, saat itu tidak ada jawaban.

Upaya kedua, dilakukan tahun 1995, ketika Menlu Ali Alatas berkunjung ke Beijing. Saat itu pertanyaan Ali dijawab Menlu Qian, bahwa Tiongkok tidak punya masalah dengan Indonesia.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pun telah mengajukan keberatan soal nine dash lines tersebut ke PBB tahun 2010 silam.

Keluarkan Peta Baru TNI Waspada , Tiongkok Ancam Caplok Natuna

Kepulauan Natuna, Indonesia

Munculnya peta terbaru Republik Rakyat Tiongkok dengan garis putus-putus melintasi wilayah Natuna membuat TNI waspada meski tidak bereaksi keras. Mabes TNI menyatakan telah meminta klarifikasi kepada kedutaan Tiongkok karena hal tersebut berkaitan dengan persoalan perbatasan dan sengketa laut Tiongkok Selatan.

Kapuspen TNI Mayjen Mochamad Fuad Basya menjelaskan, Panglima TNI telah bertemu dengan Kuasa Usaha Kedubes Tiongkok untuk membicarakan persoalan garis putus-putus kesepuluh di peta negara tersebut.

Hasilnya, Tiongkok memang mengakui jika mereka memperbaharui peta. Pembaruan itu tampak dari makin luasnya cakupan garis putus-putus yang direncanakan se bagai wilayah baru Tiongkok. Garis tersebut melintasi wilayah ke pulauan Natuna.

”Namun, Kuasa Usaha Tiongkok menyatakan jika mereka tidak punya klaim terhadap wilayah Indonesia,” terang Fuad kemarin.

Pihak Tiongkok menjelaskan jika peta tersebut merupakan peta sementara dan bukan sebagai klaim wilayah. Kalaupun nanti ada permasalahan di kemudian hari, maka yang akan bertindak kali pertama adalah Kementerian Luar Negeri.

Sampai saat ini, lanjutnya, tidak ada permasalahan perbatasan antara Tiongkok dengan Indonesia meski peta terbaru menunjukkan jika Tiongkok ingin mendominasi Laut Tiongkok Selatan. ”Sampai saat ini tidak ada kapal-kapal Tiongkok yang mendekat ke Natuna,” lanjutnya.

Batas antara Tiongkok dengan Indonesia juga masih cukup jauh. Meski begitu, Mabes TNI sudah menyiapkan segala kemung kinan jika Tiongkok memperluas cakupan wilayahnya di Laut Tiongkok Selatan.

Seluruh lanal di sekitar kawasan Natuna dalam kondisi aktif. Namun, TNI hanya akan bereaksi jika ada keputusan pemerintah. Selebihnya, TNI tetap mengawasi perbatasan Indonesia di Natuna dengan patroli-patroli laut. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan jika pihaknya sedang memperkuat armada di kawasan Natuna.

”Kalau persoalan Laut Tiong kok Selatan meluas, yang paling potensial terkena imbas itu kepulauan Natuna,” ujarnya saat menjelaskan perkem bangan rencana pembangunan Lanal Tanjung Datu baru-baru ini.

Sumber : Vivanews