Jepang Pelajari Sistem Pertahanan Rudal Baru

TOKYO-(IDB) : Kementerian Pertahanan Jepang akan melakukan penelitian skala penuh pada sistem pertahanan rudal baru yang nantinya akan melengkapi Jepang untuk mencegat rudal balistik Korea Utara, kata para pejabat Jepang dilansir Japan Times.
 
Kementerian Pertahanan Jepang sudah mulai berkonsultasi dengan Amerika Serikat untuk perkenalannya dengan sistem pertahanan rudal THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) dan versi darat dari interseptor Standard Missile-3 (SM-3) yang dipasang pada kapal perang dengan sistem tempur Aegis, menurut para pejabat.
 
Saat ini, Pasukan Bela Diri Jepang menggunakan sistem perisai udara dua tahap dalam mencegat rudal balistik. Pada tahap pertama, kapal perang Aegis Jepang (Kelas Atago dan Kelas Kongō) meluncurkan rudal SM-3 untuk menghancurkan rudal atau puing-puing di luar angkasa yang diyakini ditujukan kepada Jepang. Jika itu gagal, sistem rudal Patriot Advance Capability-3 yang berada di darat akan meluncurkan rudal untuk mengintersepnya.
 
Penelitian oleh Kementerian Pertahanan Jepang saat ini terfokus pada tahapan pencegatan rudal di antara dua tahap ini.
 
THAAD, sistem pertahanan rudal baru Amerika Serikat, mampu mencegat rudal balistik yang mulai memasuki atmosfer dari luar angkasa. Dalam 11 kali uji coba yang dilakukan antara tahun 2006 hingga 2013, semua interseptor THAAD berhasil mengintersep rudal mock up. Militer AS kini mempertimbangkan penyebaran THAAD di Korea Selatan.

Adapun sistem rudal SM-3 yang berbasis darat, militer AS juga telah melakukan uji coba sebagai bagian dari program perisai pertahanan rudal di Eropa. Setelah uji coba yang terbilang sukses pada bulan Mei lalu, Amerika Serikat berencana untuk menyebarkan sistem rudal ini ke Rumania pada tahun 2015.
 
Sistem rudal ini memiliki respon yang cepat dalam menghadapi ancaman yang masuk dan unggul dalam kemampuan manuver ketimbang SM-3 yang berbasis laut dan penyebarannya tidak membutuhkan kapal perang dengan sistem tempur Aegis.
 
Untuk melindungi Jepang di masa mendatang, Kementerian Pertahanan Jepang menginginkan perisai anti rudal empat tahap dengan memanfaatkan THAAD dan sistem rudal SM-3 berbasis darat.

Dalam persiapan introduksi skala penuh, Kementerian Pertahanan Jepang akan mengumpulkan informasi dari Amerika Serikat terkait biaya, pelatihan personel dan tantangan operasional yang harus diatasi dalam mewujudkannya, kata para pejabat. Terkait hal ini, Kementerian Pertahanan Jepang juga akan mengajukan permintaan anggaran untuk tahun fiskal 2015.

Sumber : Artileri

Sukseskan MEF PT PAL Tingkatkan Kapasitas Dan Kualitas Produksi

SURABAYA-(IDB) : Minimum Essential Force (MEF) atau kekuatan pokok minimum TNI menjadi salah satu poin penting dalam hal pertahanan negara menuju era global. Persoalan yang tidak kalah penting adalah peningkatan kemampuan industri militer dalam negeri, seperti LAPAN, Pindad, PT PAL, PT DI, BPPT, PT Dahana, dan sebagainya.

“Kapasitas alutsista yang modern dan memadai tentu akan meningkatkan pamor dan menambah rasa percaya diri bangsa kita di tengah-tengah dinamika hubungan antarnegara yang terjadi,” ujar Direktur Utama PT PAL, Muhammad Firmansyah Arifin, kepada JMOL di Surabaya, Rabu (18/6).

Menurut Firmansyah, peningkatan kualitas dan kuantitas alutsista yang dimiliki Indonesia menjadi sangat penting, mengingat Indonesia memiliki lautan yang sangat potensial dan strategis. Alutsista memadai akan sangat berguna apabila suatu ketika terjadi ancaman di wilayah perairan Indonesia, seperti yang terjadi di wilayah Ambalat.

Seperti diketahui, TNI AL terus berupaya meningkatkan teknologi dan kuantitas alutsista yang dimiliki. Keinginan kuat TNI AL meningkatkan alutsistanya diwujudkan dengan menjalin kerja sama yang erat dengan industri militer dalam negeri. Salah satunya, PT Penataran Angkatan Laut (PT PAL) di Surabaya.

PT PAL memahami tantangan yang dihadapi TNI AL dan berkomitmen kuat senantiasa mendukung sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka pertahanan negara.

“PT PAL senantiasa mendukung kebutuhan TNI AL, dengan berusaha memenuhi setiap pesanan yang diberikan kepada kami,” kata Firmansyah.

Ia menjelaskan, beberapa alutsisita yang dipesan TNI AL kepada PT PAL antara lain LPD 125-KRI Banjarmasin, Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR), Fast Patrol Boat 28 M, Fast Patrol Boat 57 M, serta KCR 60 M KRI Sampari. PT PAL saat ini sedang dalam proses perencanaan pembuatan kapal selam pesanan TNI AL.

Alih Teknologi

Di sisi lain, harus diakui bahwa tidak semua komponen kapal dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri. Untuk kapal perang, sekitar 60 persen komponennya dibuat di dalam negeri. Sedang sisanya diimpor dari berbagai negara. Untuk kapal niaga, komponen yang mampu diproduksi dalam negeri sebesar 70 persen.

Untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi, PT PAL sering kali melakukan proses alih teknologi. Upaya yang dilakukan PT PAL dalam rangka alih teknologi tersebut utamanya dalam menyiapkan kualitas SDM yang andal. SDM yang disiapkan melalui proses seleksi yang ketat, kemudian training peningkatan kemampuan teknis maupun mentalitas.

Alutsista yang dibutuhkan di masa depan tentu harus dikembangkan melalui perencanaan yang matang dan strategis.

“Kemenhan saat ini sedang membuat pemetaan untuk kebutuhan alutsista, baik dari jumlah maupun teknologi yang dibutuhkan, serta kapasitas galangan kapal. Dari pemetaan ini akan dapat dilihat perbandingan antara perencanaan dan pemenuhannya. Untuk itulah pemetaan dibutuhkan,” pungkasnya.

Sumber : JurnalMaritim

Tatra T815, Kendaraan Peluncur Roket 6x6 MLRS Astros II Mk-6

MLRS Astros II Mk-6 menggunakan basis kendaraan truk 6x6 Tatra T815-790R39 sebagai kendaraan peluncur roketnya, sedangkan kendaraan pendukung menggunakan basis truk 4x4 Tatra T815-7A0R59. Sebelumnya digunakan truk 6x6 Mercedes Benz tipe 2028A

JAKARTA-(IDB) : Awal Agustus mendatang, 13 dari 38 kendaraan sistem peluncur roket multilaras (MLRS) Astros II MK-6 buatan perusahaan Avibras, Brasil, tiba di Jakarta. Kendaraan MLRS yang berpenggerak enam roda (6 x 6) itu memiliki kemampuan meluncurkan 24 roket dengan daya jangkau dari belasan kilometer hingga 300 kilometer.

Namun, kali ini yang akan dibahas bukanlah mengenai kemampuan roket yang diluncurkan, melainkan tentang kendaraan 6 x 6 yang memanggul kontainer peluncur roket itu. Di masa lalu, Avibras mendatangkan kendaraan 6 x 6-nya dari Mercedes Benz, Jerman. Akan tetapi, kali ini, Avibras memesannya dari Ceko, tepatnya dari perusahaan Tatra.

Chasis Tatra T-815 6x6

Avibras memesan chassis, mesin, dan suspensi independen dari Tatra. Mesin yang dipesan adalah mesin diesel berkapasitas 12.7 liter (12.700 cc), 8 silinder dalam konfigurasi V (V8), OHV (over-head camshaft), natural aspirated (tidak menggunakan turbocharge), dan menggunakan sistem pendinginan udara (air cooled).

Dari jenisnya, mesin diesel Tatra itu bukanlah mesin diesel dengan teknologi yang terbaru. Malah bisa dikatakan bahwa mesin diesel itu adalah mesin diesel dengan teknologi yang sederhana. Namun, kesederhanaan itu pula yang justru menjadi kekuatannya. Oleh karena mudah perawatannya dan mudah pula perbaikannya. Hal itu sangat penting dalam peperangan. Sistem pendinginan udara untuk mendinginkan mesin mungkin tidak sesempurna sistem pendinginan air yang menggunakan radiator, tetapi perawatannya jauh lebih mudah.

Ujicoba peluncur roket 6x6 Astros II Mk-6 dilakukan di Brasil karena belum ada tempat latihan di Indonesia yang mempunyai jarak steril 40 km sesuai dengan kemampuan MLRS Astros II ini

Yang membuat Avibras memilih Tatra adalah karena suspensi independen yang diterapkan pada tiap roda. Dengan demikian, setiap roda akan bergerak secara independen (bebas) sesuai dengan rintangan yang dihadapi roda. Suspensi seperti itu sangat diperlukan untuk melintasi medan offroad, apalagi Tatra menggunakan sistem penggerak enam roda.

Chassis, mesin, dan suspensi yang diterima Avibras di pabriknya di Sao Jose dos Campos, di luar kota Sao Paolo, dilengkapi dengan sistem hidrolik (pneumatic). Itu membuat ketinggian bagian bawah kendaraan dari permukaan tanah (ground clearance) tetap sama walaupun kendaraan melintas di permukaan tanah yang bergelombang. Ketinggian bagian bawah kendaraan dari permukaan tanah juga dapat diatur. Ditinggikan saat akan melintas genangan air (sungai kecil) atau direndahkan pada saat akan memasuki kabin pesawat angkut militer Hercules C130.

Chasis Tatra T-815 4x4

Kendaraan Lapis Baja

Avibras kemudian membangunnya menjadi kendaraan lapis baja tahan peluru. Selain dipasangi pelat baja yang tahan peluru, Avibras juga menggunakan kaca tahan peluru.

Setiap bagian diperiksa secara hati-hati untuk menjamin kekuatan kendaraan itu dalam menahan tembakan peluru kaliber 7,62 mm.

Dengan menggunakan tangki bahan bakar tahan peluru berkapasitas 200 liter, kendaraan MLRS Astros II MK-6 memiliki daya jelajah 480 kilometer, dalam sekali pengisian tanki hingga penuh. Mobil yang mesinnya menghasilkan tenaga maksimum 280-320 PK itu dapat dipacu hingga kecepatan maksimum 100 kilometer per jam di jalan raya.

Kendaraan berbobot 24 ton itu juga menggunakan ban khusus, yaitu run flat tires. Ban jenis itu memungkinkan kendaraan tetap melaju sejauh 200 kilometer walaupun ban dalam keadaan pecah (gembos) akibat tembakan atau terkena ranjau.

Sumber : Kompas 

Joint Production Propelan Dengan Prancis

BORDEAUX-(IDB) : PT Dahana menggandeng Indo Pacific Communication and Defence, anak perusahaan Artha Graha untuk membuat perusahaan patungan bagi industri propelan dengan dua perusahaan Prancis Roxel dan Eurinco. Perusahaan munisi yang akan dibangun di Subang itu akan menelan investasi US$ 1,8 miliar atau sekitar Rp 20 triliun. 

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meminta agar pembangunan industri propelan di Subang bisa direalisasikan sebelum bulan Oktober 2014.

Saat mengunjungi Industri Propelan Roxel di Bordeaux, Prancis, Jumat (20/6/2014), Sjafrie mengatakan perjanjian kerja sama pertahanan antara Pemerintah Indonesia dan Prancis harus direalisasikan ke dalam kegiatan nyata. Ia mengapresiasi langkah yang ditempuh PT Dahana dan Roxel untuk membuat perusahaan patungan.

“Saya sangat mengharapkan rencana pendirian perusahaan patungan antara Dahana dan Roxel di Subang bisa segera berjalan. Saya akan membantu agar produk industri propelan nanti tidak hanya dipakai oleh TNI, tetapi juga oleh negara-negara ASEAN,” kata Sjafrie.

Presiden Direktur Roxel, Jacques Desclaux mengaku kaget atas semangat yang diperlihatkan Wamenhan. Ia akan berusaha dengan PT Dahana untuk bisa segera melaksanakan rencana pembangunan industri propelan di Subang.

Investasi Rp 20 Triliun
 
Direktur Utama PT Dahana F. Harry Sampurno melihat pembangunan industri propelan merupakan sesuatu yang harus dilakukan Indonesia. Masalahnya, sekarang ini hampir semua kebutuhan amunisi bagi TNI dipenuhi dari impor.

“Pengadaan amunisi melalui impor sangatlah riskan. Pertama, pasokan kebutuhannya tergantung kepada pasokan pihak produsen. Kedua, jumlah impor amunisi mudah diketahui negara lain dan itu berkaitan dengan kemampuan pertahanan negara kita,” kata Harry

Atas dasar itu PT Dahana mendukung langkah Kementerian Pertahanan untuk membangun industri propelan di dalam negeri. Kehadiran industri propelan akan memperkuat kemampuan pertahanan Indonesia.

Menurut Harry, PT Dahana sudah menyiapkan lahan bagi pembangunan industri propelan di Subang. Di sanalah diharapkan bisa dibangun industri propelan yang bukan hanya memasok kebutuhan TNI, tetapi juga untuk keperluan ekspor.

Harry merasa bersyukur bisa bekerja sama dengan Roxel dan juga Eurinco. Sebab, Roxel sudah mengembangkan munisi dan industri propelan sejak tahun 1660. Investasi yang diperlukan untuk membangun industri propelan, menurut Harry, diperkirakan mencapai US$ 1,8 miliar atau sekitar Rp 20 triliun. Indonesia akan memiliki 51 persen saham, sementara Roxel dan Eurinco sebanyak 49 persen.

Anggota Komite Kebijakan Industri Pertahanan Muhammad Said Didu mengatakan kerja sama yang dilakukan PT Dahana dan Roxel serta Eurinco sangat baik bagi Indonesia. Dengan model membentuk perusahaan patungan, maka Indonesia akan terlibat langsung dalam proses produksi, sehingga alih teknologi bisa terjadi.

“Pihak Roxel akan menyerahkan seluruh kepemilikan saham kepada Indonesia apabila putra-putra Indonesia bisa mengerjakannya sendiri. Divestasi itu diperkirakan akan terjadi setelah enam tahun perusahaan berjalan,” kata Said Didu.

Untuk memenuhi kebutuhan investasi, PT Dahana menggandeng anak perusahaan Kelompok Artha Graha untuk bergabung, Indo Pacific Communication and Defence. Apabila groundbreaking bisa dilaksanakan bulan Oktober, pembangunan industri propelan diharapkan bisa selesai dalam waktu 40 bulan.

Produk munisi yang dihasilkan akan mampu memenuhi kebutuhan peluru yang diperlukan TNI dan juga peluru kendali. Bahkan peluru kendali yang diproduksi bisa berbentuk peluru kendali dari darat ke darat, dari darat ke udara, dan dari udara ke udara.

Sumber : Detik

Ukraina Membara

Separatis Pro-Rusia Dan Pasukan Kiev Perang Menggunakan Tank 

KIEV-(IDB) : Pakai Tank, Separatis Pro-Rusia dan Pasukan Kiev PerangPara separatis bersenjata pro-Rusia siaga di ruas jalan utama di Luhansk, Ukraina timur. Foto: Reuters/Shamil Zhumatov

Pasukan Ukraina yang berbasis di Kiev kembali terlibat perang sengit dengan kelompok separatis lokal pro-Rusia di wilayah Ukraina timur, Kamis (19/6/2014). Dalam pertempuran kali, ini kedua kubu sama-sama menggunakan tank tempur.

Sumber militer Ukraina mengatakan pertempuran sengit pecah sekitar pukul 04.00 waktu Ukraina di dekat Kota Krasny Liman. Kota itu telah direbut pasukan Ukraina sejak awal bulan ini dari tangan pasukan separatis pro-Rusia.

”Ada pertempuran besar terjadi yang melebihi kekuatan dan skala apa pun di sana, dan sampai sekarang masih terjadi,” kata sumber militer Ukraina kepada Reuters.

Dmytro Tymchuk, seorang analis militer yang memiliki sumber terpercaya di jajaran militer Ukraina, secara terpisah mengatakan, bahwa pertempuran dimulai ketika kelompok separatis pro-Rusia menolak seruan agar meletakkan senjata mereka.

Seruan itu muncul, sejalan dengan perintah Presiden Ukraina, Petro Poroshenko yang ingin berdamai dengan kelompok separatis pro-Rusia di Ukraina timur. Poroshenko dalam rencana perundingan damai mengajukan syarat, bahwa para pemberontak di Ukraina timur harus meletakkan senjata mereka.

Sumber militer Ukraina itu menambahkan, ada sekitar 4 ribu militan separatis pro-Rusia terlibat perang sengit hari ini. ”Operasi anti-teroris terus berlangsung. Ada pertempuran yang terjadi di sana,” kata juru bicara pasukan pemerintah, Vladyslav Seleznyov, membenarkan keterangan dari sumber militer itu.

Ditanya laporan ada 4 ribu militan separatis pro-Rusia yang terlibat dalam perang sengit hari ini, Seleznyov menjawab: ”Kalau begitu, akan ada 4 ribu peti mati." 

Pasukan Rusia Kembali Berkumpul Di Perbatasan 

Sekretaris Jenderal NATO, Anders Fogh Rasmussen pada Kamis (19/6/2014) menyatakan, pihaknya kembali melihat pergerakan ribuan pasukan Rusia di wilayah perbatasan antara Rusia dan Ukraina di wilayah timur Ukraina.

Melansir Reuters, hal tersebut dianggap Rasmussen sebagai suatu kemunduran yang sangat disesalkan. Pasalnya bulan lalu, presiden Rusia, Vladimir Putin dianggap telah membuat sebuah kemajuan saat dirinya menarik mundur puluhan ribu pasukan Rusia dari wilayah perbatasan.

“Kami sekarang baru saja melihat pasukan Rusia sedang membangun sebuah kamp di wilayah perbatasan Ukraina. Setidaknya beberapa ribu pasukan Rusia dikerahkan ke wilayah tersebut,” ungkap Rasmussen.

“Saya melihat hal ini sebuah langkah mundur, nampaknya Rusia membuat pilihan untuk campur tangan lebih jauh di Ukraina. Masyarakat internasioal harus merespon dengan tegas, jika Rusia benar-benar terbukti ikut campur tangan lebih lanjut di Ukraina,” papar Rasmussen.

Dia dengan tegas menyatakan tindakan yang dilakukan Rusia dapat berakibat fatal terhadap Negeri Beruang merah. “Ini berarti sanksi lebih berat akan dijatuhkan kepada Rusia, sanksi yang memiliki efek sangat merusak perekonomian Rusia,” tegas Rasmussen.

Rekan mereka, Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah memberikan peringatakan kepada Rusia mengenai pemberian sanksi lebih lanjut bila mereka tidak bisa membantu menstabilkan keadaan di Ukraina.

Rusia sendiri selama ini belum memberikan respon terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada mereka.

Namun menurut Ketua Dewan Federasi Rusia, Valentina Matviyenko, Rusia mungkin akan mempertimbangkan untuk merespon bila sanksi ketiga benar-benar dijatuhkan kepada mereka. 

Perang Sengit Di Ukraina Timur 300 Pro-Rusia Tewas 

Perang Sengit di Ukraina Timur, 300 Pro-Rusia TewasPasukan separatis pro-Rusia siaga dengan senjatanya untuk menghadapi pasukan Kiev. Foto: Itar-Tass/EPA

Pertempuran sengit antara pasukan Ukraina dan kelompok separatis lokal pro-Rusia sudah dua hari berlangsung tanpa henti di Ukraina timur. Pada Jumat (20/6/2014), pemerintah Ukraina mengklaim 300 separatis pro-Rusia tewas dalam pertempuran.

Namun, klaim itu belum bisa dikonfirmasikan kepada pemimpin separatis pro-Rusia. Namun, perang yang berlangsung sejak Kamis kemarin kubu separatis pro-Rusia dilaporkan mengalami kerugian besar, setelah pasukan Kiev menggunakan peralatan perang dalam jumlah besar.

Pemerintah Ukraina mengatakan tujuh dari jumlah pasukan mereka tewas kemarin. Pertempuran terbaru pada hari ini, berlangsung di wilayah Ukraina timur yang berjarak sekitar 100 km (60 mil) dari perbatasan Rusia.

Pertempuran pecah Kamis pagi setelah separatis pro-Rusia menolak untuk meletakkan senjata mereka, seperti syarat perundingan damai yang diminta Presiden Ukraina, Petro Poroshenko. Sebaliknya pasukan separatis justru melakukan perlawanan besar-besaran.

“Sekitar 300 separatis tewas dalam aksi militer di sekitar Desa Yampil dan Zakitne, Ukraina timur. Mereka tewas akibat tembakan artileri dan serangan udara,” kata juru bicara operasi anti-teroris militer Ukraina, Vladyslav Seleznyov.

”Kerugian untuk prajurit Ukraina adalah tujuh orang tewas dan 30 terluka. Aksi militer berjalan terus,” lanjut Seleznyov yang menuliskannya di halaman Facebook, seperti dikutip Reuters. 

Rusia Kerahkan Banyak Pasukan Di Dekat Ukraina  

Rusia Kerahkan Banyak Pasukan di Dekat UkrainaPasukan Rusia dengan tank-tank tempur saat beraksi. Foto: RIA Novosti/Kirill Braga

Presiden Rusia, Vladimir Putin, resmi memerintahkan pengerahan banyak pasukan Rusia ke pebatasan dekat wilayah Ukraina. Perintah itu diklaim untuk melindungi perbatasan Federasi Rusia.

Perintah Putin soal pengerahan banyak pasukan Rusia itu disampaikan juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, Jumat (20/6/2014). Menurutnya, pengerahan pasukan sebenarnya sudah dilakukan beberapa minggu yang lalu.

Namun, Kremlin menolak tuduhan bahwa langkah itu sebagai provokasi untuk pamer kekuatan militer Rusia. ”Kami terkejut dengan klaim tersebut tentang konsentrasi pasukan Rusia di perbatasan Ukraina,” kata Peskov, seperti dikutip Russia Today.

”Dalam hal ini, ini bukan tentang setiap konsentrasi kekuatan militer, tetapi tentang langkah-langkah untuk membentengi perbatasan Federasi Rusia, langkah-langkah yang diperintahkan langsung oleh Presiden Putin,” lanjut Peskov.

Pengerahan pasukan Rusia itu sebelumnya sudah dicurigai Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO.

Peskov mengatakan bahwa perintah itu dikeluarkan beberapa minggu yang lalu. ”Dan telah disetujui para pemimpin Eropa,” katanya.

Peskov menyatakan bahwa langkah-langkah pengamanan di wilayah perbatasan dipicu banyak fakta soal pelanggaran. ”Termasuk kasus-kasus pelanggaran penggunaan peralatan militer yang telah berlangsung lebih sering,” imbuh dia.

Kendati menyebut pasukan yang dikerahkan lebih banyak dari sebelumnya, namun dia menolak menyebutkan jumlahnya. ”Mengenai jumlah pasukan militer, itu ditentukan oleh persyaratan untuk memastikan tingkat keamanan yang cukup di perbatasan.”

AS, Prancis Dan Jerman Ancam Rusia  

Para pemimpin Amerika Serikat (AS), Prancis dan Jerman kompak mengancam Rusia dengan akan memberikan ganjaran setimpal jika gagal meredam ketegangan di perbatasan Ukraina. Ganjaran dari tiga negara yang dimaksud adalah sanksi yang sangat keras dan bisa mengacaukan ekonomi Rusia.

Ancaman itu disampaikan secara terpisah baik oleh Presiden AS, Barack Obama maupun Presiden Prancis, Francois Hollande dan Kanselir Jerman, Angela Merkel. Demikian keterangan yang disampaikan pihak Gedung Putih.

”Mereka sepakat bahwa jika Rusia gagal untuk mengambil langkah konkret untuk meredam ketegangan di timur Ukraina, AS dan Uni Eropa akan berkoordinasi untuk memberikan ganjaran pada Rusia,” bunyi pernyataan Gedung Putih, seperti dikutip Reuters, Sabtu (21/6/2014).

Para pemimpin tiga negara itu dilanda kecemasan terkait aktivitas pasukan Rusia di sepanjang perbatasan Ukraina. Kemarin, Kremlin menegaskan bahwa Presiden Rusia, Vladimir Putin telah memerintahkan pengerahan banyak pasukan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Namun, kebijakan Putin itu bukan untuk beperang melainkan untuk melindungi perbatasan Rusia.

Tepisah, Departemen Luar Negeri AS mengaku memiliki informasi jika Rusia telah menyebarkan tank-tank tempur dan artileri, yang berpotensi diberikan kepada kelompok separatis pro-Rusia di Ukraina timur. Juru bicara departemen itu, Jennifer Psaki, juga mengklaim AS memiliki informasi jika pasukan Rusia sudah siaga di wilayah perbatasan Rusia dan Ukraina.

Sementara itu, Presiden Ukraina, Petro Poroshenko telah memerintahkan pasukan Ukraina untuk melakukan gencatan senjata dengan kelompok separatis pro-Rusia di Ukrina timur. Namun, jika kelompok separatis melanggar gencatan senjata dan tidak meletakkan senjata mereka, maka ancaman kematian setiap saat akan menghampiri mereka.

Moskow belum merespon ancaman sanksi keras dari tiga negara tersebut. Namun, pemerintah Rusia mengecam gencatan senjata yang diserukan Poroshenko sebagai ultimatum kepada separatis pro-Rusia, bukan tawaran untuk perdamaian. 

Ukraina Tangkap 90 Teroris Dan Mata-mata Rusia  

Ukraina Tangkap 90 Teroris dan Mata-mata RusiaValentyn Nalyvaichenko, Kepala Dinas Kemanan Ukraina. Foto: Moscow Time/RadaTV

Dinas Keamanan Ukraina telah menangkap sekitar 90 orang yang dituduh teroris dan beberapa mata-mata yang bekerja untuk intelijen Rusia. Mereka yang ditangkap dianggap terkait dengan kegiatan subversif di wilayah Ukraina.

”Lebih dari 90 teroris dan mata-mata, termasuk 13 warga negara Rusia, telah ditangkap," bunyi pernyataan Dinas Keamanan Ukraina. Demikian laporan media Ukraina, Den, mengutip keterangan kepala Dinas Kemanan Ukraina, Valentyn Nalyvaichenko, Jumat (20/6/2014).

Menurut Nalyvaichenko, para tersangka tidak terlibat perang fisik dengan pasukan Ukraina di lapangan. ”Mereka agen intelijen profesional,” ujarnya.

Kepala keamanan, yang disebut pemerintah Rusia sebagai "agresor," itu juga mengatakan, bahwa saluran komunikasi antara Dinas Keamanan Ukraina dan Dinas Keamanan Federasi Rusia telah dipotong. Semua perjanjian bilateral intelijen dua negara itu juga dihentikan.

Sejak Presiden Ukraina pro-Rusia, Viktor Yanukovych, digulingkan pada bulan Februari 2014 lalu, pemerintah Ukraina yang baru telah berulang kali menuduh Rusia terlibat dalam kerusuhan separatis di Ukraina timur. Namun, Rusia juga kerap membantahnya.

Sumber : Sindo

Penutupan Patkor Malindo 124/14

BELAWAN-(IDB) : Pen Lantamal I Patroli Terkoordinasi (Patkor) antara Angkatan Laut Malaysia-Indonesia (Patkor Malindo) 124/14 yang dilaksanakan diperairan perbatasan Selat Malaka resmi ditutup. Penutupan patroli terkoordinasi dengan melibatkan 4 unsur kapal perang kedua negara itu ditutup di Mako Lantamal I Belawan, Selasa (17/6).

Danlantamal I Belawan, Laksamana Pertama TNI Pulung Prambudi melalui Kepala Dinas Penerangan (Kadispen), Kapten Laut (P) Umar dalam keterangan persnya mengatakan, patroli terkoordinasi tersebut secara resmi ditutup oleh Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Patkor Malindo 124/14, Mayor Laut (P) Dwi Afandi SE, dengan dihadiri delegasi Tentara Laut Diraja Malaysia, KDR Muhamad Herman Bin Mat Isa.

“Patkor Malindo 124/14 yang sebelumnya dibuka di Langkawi, Malaysia itu melibatkan kapal perang dari TNI AL antara lain KRI Alamang-644 dan KRI Siribua-859. Sedangkan dari unsur Tentara Laut Diraja Malaysia (TDLM) melibatkan kapal KD Handalan serta KD Ganyang,” katanya.

Patroli tersebut sambungnya, selain bertujuan untuk mempererat hubungan dan meningkatkan profesionalisme Angkatan Laut antara kedua negara, juga bertujuan untuk mengamankan perairan Selat Malaka dari berbagai ancaman dan gangguan keamanan di laut antara lain, illegal fishing, illegal logging, perompakan, penyelundupan dan lain-lain.

“Diharapkan patroli ini memberikan dampak situasi yang kondusif bagi masyarakat internasional pengguna jalur laut perairan Selat Malaka dan meningkatkan citra yang baik khususnya keamanan jalur laut Internasional di mata masyarakat dunia,” ujar Kadispen Lantamal I.

Hadir dalam acara tersebut LO TNI Angkatan Laut, Mayor Laut (P) Ibni Jauhari, Komandan KRI Alamang-644, Mayor Laut (P) Bambang Budi Raharjo, Komandan KRI Siribua-859, Kapten Laut (P) Rahmad Arief dan pejabat teras Lantamal I Belawan. Sedangkan dari TDLM tampak hadir LT KDR Mohd Rukiman Bin Abdul Manaf, LT KDR Mohd Amin Bin Hj MD Abdul Wahab dan LT KDR Suhaimi Bin Jumahad.

Berikut liputannya : 

Sumber : TNI AL

China Goes All Out With Major Island Building Project In Spratlys

BEIJING-(IDB) : China is conducting dredging operations at three reefs in the disputed Spratly islands in the South China Sea, according to data provided by IHS Maritime.

GPS tracking of a dredger using AISLive ship tracking data has confirmed Philippine claims that China has been reclaiming land at five locations since at least September 2013.

The dredging is part of major land reclamation projects undertaken by China on a number of the reefs and shoals it controls in the Spratlys. While such construction is in clear breach of a code of conduct signed by all claimants in the South China Sea territorial dispute, China has rejected any criticism of its activities by saying that the reefs are "indisputably" Chinese territory and so can be modified as Beijing sees fit.

The vessel, Tian Jing Hao, is a 127 m-long seagoing cutter suction dredger designed by German engineering company Vosta LMG. At 6,017 gross tonnes, it is credited as being the largest of its type in Asia. It has been operating on Cuarteron Reef (also known as Calderon Reef, Da Chau Vien, or Huayang Jiao); the Gaven Reefs (Nanxun Jiao and Xinan Jiao, Dá Ga Ven, and Dá Lc, Burgos); the Union Reefs (in particular at Johnson South Reef and Johnson North Reef); and at Fiery Cross Reef.

AISLive tracking of Tian Jing Hao's activities in the South China Sea since September 2013
 
Cuateron Reef             9-28 September 2013, 4-8 March 2014, 10 April to 22 May 2014
Union Reefs South      17 December 2013 to 3 March 2014
Union Reefs North       20 March to 3 April 2014
Fiery Cross Reef         7-14 December 2013 and 9-17 March 2014
Gaven Reefs               24 May to 15 June 2014

Licence built by China Merchants Heavy Industry yard in Shenzhen and launched in early 2010, Tian Jing Hao is operated by CCCC Tianjin Dredging. It deploys a cutter with the power of 4,200 kW to the seabed and deposits the spoil either through pipeline ashore for land reclamation or into hopper barges for dumping offshore.

Details of plans published by the No. 9 Design & Research Institute of China State Shipbuilding Corporation showing a possible Chinese military base on reclaimed land in the Spratly islands. (China State Shipbuilding Corporation)

The vessel can deploy its cutter to a depth of 30 m, with an extraction rate of 4,500 m 3 per hour, making it ideal for large-scale dredging operations.

According to the AISLive data, the dredger has been at Gaven Reefs since 24 May. This corroborates background briefings by Philippine officials, who have told IHS Jane's that three dredgers - including Tian Jing Hao and another called Nina Hai Tuo - are at Gaven Reef along with a large tugboat.

According to Philippine officials who have had access to naval aviation photos of the areas in question, Tian Jing Hao is moving "seabed material to a reclaimed area". Philippine military reports say that "reclamation operations at Gaven Reef are expected to be a month or more, barring any environmental setbacks".

The CGI plans show a runway, hangars for fast jets, a port, wind turbines, and greenhouses. (China State Shipbuilding Corporation)

AISLive tracking of Tian Jing Hao 's activities in the South China Sea shows that it has been moving between reefs since 17 December 2013. Satellite imagery provided to IHS Jane's confirms it was operating at Johnson South Reef - part of the Union Reefs - in February and March 2014. Other ships may also have been present in these areas, but were unidentifiable due to clutter or coverage issues. 

Comment 

China has had a presence at many of these reefs since the late 1980s, when it began building platforms ostensibly under the guise of "sea-level monitoring". Fiery Cross Reef is one of the more notable examples of this, but has since been developed into a PLA Navy garrison, complete with pier, greenhouses, and coastal artillery.

In the case of Johnson South Reef, China wrested the reef from Vietnamese control in 1988 in a skirmish that left up to 70 Vietnamese personnel dead. Since the images of reclamation at the reef were published in May 2014, plans showing a runway, hangars for fast jets, a port, wind turbines, and greenhouses have been widely circulated online. The plans were first announced in 2012 and then published by the No. 9 Design & Research Institute of China State Shipbuilding Corporation, although they were later taken down from the institute's website.

It is important to note that China is not alone in conducting land reclamation of the South China Sea islands it controls. Since capturing Southwest Cay from the Philippines in 1975, Vietnam has substantially altered the island, adding a harbour and other land features in the past 10 years. Taiwan, which controls Itu Aba (Taiping) island, has built an airstrip and is currently upgrading its naval facilities. The Philippines has also announced plans to upgrade an airport and pier on Thitu (Pagasa) island, although resources remain a major issue for Manila.

The main difference between these activities and China's is that they modified existing land masses, while Beijing is constructing islands out of reefs that for the most part were under water at high tide.

The strategic effect of China's dredging and land reclamation makes it the most significant change to the South China Sea dispute since the 1988 Battle of Johnson South Reef. If completed as envisioned in the CGI designs, China will have its first airstrip in the Spratly islands - and a base from which to impose its interpretation of the surrounding features' sovereignty.

This has not gone unnoticed in Manila, where Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte told reporters on 13 June that the Chinese were being "very aggressive in pursuing their expansion in the West Philippine Sea, and obviously, these steps are designed to advance the theory of their nine-dash line".

In response, the Philippines has called for a moratorium on construction in the disputed South China Sea islands, including the Paracel islands. China responded on 16 June by dismissing the suggestion and accusing Manila of hypocrisy. Chinese Foreign Ministry spokeswoman Hua Chunying pointed to Manila's building facilities in the Spratlys "on the one hand, and making irresponsible remarks about what China has legitimately done within her sovereign rights on the other", she said. "That is totally unjustifiable."

Sumber : Jane's

Dalam Sebulan Koarmabar Periksa 109 Kapal

JAKARTA-(IDB) : Unsur-unsur KRI yang berada di bawah jajaran Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) yang melaksanakan operasi pengejaran, penangkapan dan penyelidikan selama bulan Mei 2014, telah berhasil manangkap dan memeriksa 109 kapal dari berbagai jenis.

Operasi yang dilaksanakan di wilayah perairan bagian barat Indonesia itu dilaksanakan secara berkesinambungan dan melibatkan 23 unsur KRI dari Satuan Kapal Eskorta (Satkor) Koarmabar, Satuan Kapal Cepat (Satkat) Koarmabar, Satuan Kapal Paroli (Satrol) Koarmabar dan Satuan Kapal Amfibi (Satfib) Koarmabar.

Kegiatan operasi tersebut selalu dilaksanakan secara terus-menerus sepanjang tahun dan berkesinambungan dalam rangka mencegah secara dini dan meminimalisir tindak pelanggaran yang terjadi di laut. Selain itu juga guna menjaga keamanan perairan untuk memberikan rasa aman bagi para pengguna laut.

Dari 109 kapal yang diperiksa, 2 kapal diberkas untuk proses lebih lanjut. Sementara itu khusus bagi KRI Alamang-644 yang dikomandani Mayor Laut (P) Bambang mendapatkan apresiasi positif dari Pangarmabar Laksamana Muda (Laksda) TNI I.N.G.N Ary Atmaja, S.E., karena berhasil memeriksa 13 kapal dari berbagai jenis selama kurun waktu satu bulan.

KRI Alamang-644 merupakan kapal perang jenis kapal cepat rudal (KCR) 40 hasil karya anak bangsa yang diproduksi galangan kapal di Batam Kepulauan Riau. Kapal perang ini dilengkapi dengan sistem persenjataan modern berupa Sensor Weapon Control (Sewaco), meriam kaliber 30 MM 6 laras sebagai Close in Weapon System (CIWS) dan peluru kendali serta mampu berlayar dengan kecepatan 30 knot.

Sumber : Poskota

Formasi Unik : Su-30, F-22, F-15, MiG-29N, Hawk Dan F/A-18 Terbang Bersama

KUALA LUMPUR-(IDB) : Cope Taufan 14 adalah latihan militer dua tahunan yang berlangsung 9-20 Juni di Malaysia, bertujuan meningkatkan kerjasama militer Malaysia dan Amerika Serikat.
 
Dalam latihan juga menampilkam DACT (Dissimilar Air Combat Training) antara F-15 AS dari 104th Fighter Wing, dari Pangkalan Udara Barnes, Massachusetts, dan pesawat tempur siluman F-22 Raptor dari Wing 154, dari Joint Base Peal Harbor-Hickam, Hawaii, dengan pesawat tempur Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM).
 
Pada 18 Juni, Su-30, MiG-29N Fulcrum, BAE Hawk dan F/A-18 Hornet TUDM terbang bersama F-15 Eagle dan F-22 Raptor di pantai Penang untuk sesi dokumentasi. Dibentuknya formasi terbang campuran seperti ini biasanya dilakukan menjelang berakhirnya sebuah latihan multinasional, yang mana masing-masing unit menyertakan pesawatnya.

Satu hal yang saya ingin tahu dari gambar formasi terbang diatas, tentang bagaimana perasaan pilot Hawk ketika harus terbang bersama pesawat-pesawat modern tersebut. Semoga pilot itu tetap berbesar hati.

Sumber : Artileri