Tentara Norwegia Gunakan Oculus Rift

NORWEGIA-(IDB) : Kecanggihan teknologi lagi-lagi bisa dimanfaatkan untuk keperluan militer.  Setelah sebelumnya tentara Korea Selatan memanfaatkan Kincet Xbox, kini tentara Norwegia menggunakan kacamata Oculus Rift Virtual Reality (VR) untuk mendapat pandangan lebih luas di dunia luar dari dalam tank.

Tentara Norwegia ini menggunakan Oculus Rift dengan empat kamera berlensa bulat untuk memberikan pandangan 185 derajat di sekitar kendaraan besi itu. Gambar dari kamera-kamera itu kemudian ditransfer ke PC, lalu dialihkan lagi ke layar kemudi.

"Biasanya kami tidak bisa melihat sisi hingga 185 derajat karena badan tank sangat besar. Dengan sistem ini, kami dapat melihat seperti saat harus mengeluarkan tubuh dari tank," kata Mayor Ola Petter Odden pada situs teknologi Norwegia, Teknisk Ukeblad, seperti dilaporkan Mashable, Rabu, 7 Mei 2014.

Meski gambarnya tidak terlalu jelas, kata Oddden, paling tidak ini lebih baik daripada "tidak melihat apa-apa". Selain memperluas pandangan, sistem ini juga memberikan keuntungan lain, seperti menampilkan peta overlay, kecepatan tank, dan data lainnya seperti dalam game Battlefield.

Oculus Rift Untuk Kendarai Tank

Banyak tentara yang mengeluh tidak dapat melihat situasi sekitar dengan leluasa ketika mereka mengendarai sebuah tank. Untuk itu Angkatan Bersenjata Norwegia alias Norwegian Armed Forces (NAF) memodifikasi headset virtual reality Oculus Rift yang diciptakan khusus untuk mengendarai tank.

Untuk memaksimalkan sudut penglihatan, NAF menempatkan sebuah kamera di bagian luar tank yang bertujuan agar pengemudi tank melihat sekeliling dengan sudut pandang hingga 360 saat menggunakan Oculus Rift. Demikian seperti dikutip dari laman The Verge, Rabu (7/5/2014).

Dengan perangkat ini para tentara yang bertugas di medan perang diklaim dapat mengendarai tank dengan lebih leluasa sehingga dapat memantau situasi di sekitar dengan maksimal. Bukan itu saja, mereka juga dapat melihat kondisi bodi tank dengan jelas seperti halnya `vehicle view` dalam game Battlefield.

Meskipun teknologi yang dikembangkan NAF masih prototipe, namun ide penggunaan Oculus Rift memberikan banyak keuntungan dibandingkan dengan metode konvensional. Selain itu, Oculus Rift jauh lebih murah yaitu sekitar US$ 2.000, jika dibandingkan dengan kamera konvensional militer yang 50 kali lebih mahal.

Penggunaan Oculus Rift juga membuka kesempatan untuk perangkat sejenis yang biasanya hanya digunakan pada permainan video game saja. Jika proses pengembangan yang dilakukan NAF berjalan dengan baik, mereka berencana akan menambahkan panel transparan pada layar berupa tampilan peta dan kondisi sistem tank.

Teknologi serupa juga pernah dikembang oleh BAE System Inggris, yang memungkinkan para tentara melihat display 3 dimensi dan full-color dari apa yang terjadi di luar batas pandangan. Perangkat yang dijuluki Headgear Q-Warrior tersebut diklaim sangat bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan di medan perang.

Sumber : Tempo

Kapal Vietnam Dan China Bentrok Di LCS

Kru Vietnam mengamati kapal mereka setelah ditabrak oleh kapal Tiongkok di Laut China Selatan 7/4/2014.

LCS-(IDB) : Setelah terjadi ketegangan berjam jam lamanya, kapal Angkatan Laut Vietnam akhirnya adu fisik dengan kapal Tiongkok di kawasan yang menjadi sengketa di Laut China Selatan.

Insiden ini terjadi pada saat Vietnam berupaya mencegah Tiongkok untuk membangun anjungan minyak di wilayah laut yang diklaim kedua negara.

Pejabat Vietnam mengatakan kapal-kapal mereka juga menjadi sasaran meriam air dan secara sengaja ditabrak oleh kapal Tiongkok. Namun tidak ada tembakan yang dilepaskan dalam tabrakan pada Selasa 6 Mei Mei tesebut.

Bagaimanapun Wakil Komandan Penjaga Pantai Vietnam, Laksamana Muda Ngo Ngoc Thu, mengatakan beberapa awak kapal cedera.

Tabrakan kapal ini merupakan insiden yang terburuk di laut antara Vietnam dan Tiongkok dalam beberapa tahun belakangan terkaut sengketa wilayah di Laut China Selatan.

Aksi Tiongkok untuk membangun anjungan minyak pekan lalu dilihat berbagai pihak sebagai aksi provokasi dalam kampanyenya untuk menegaskan kepemilikan wilayah laut di kawasan tersebut, yang menjadi sengketa antara Tiongkok, Vietnam, Filipin, dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya.

Sumber-sumber diplomat mengatakan Vietnam mengerahkan 29 kapal angkatan laut dan penjaga pantai setelah mengetahui rencana pembangunan anjungan minyak oleh Cina, di dekat Kepulauan Paracel.

Kapal patroli Vietnam menyaksikan Kapal Tiongkok Menembakkan meriam air ke kapal Vietnam dan Kapal Chinese Cost Guard (tengah) melaju di LCS ke wilayah sengketa

Tiongkok Bor Minyak Di LCS
 

Langkah Tiongkok melakukan pengeboran minyak di perairan sengketa membuat Vietnam Meradang. Dalam kisruh Laut China Selatan ini, Amerika Serikat kembali ambil bagian dengan turut mengecam tindakan Tiongkok tersebut.

Diberitakan ABC News, Selasa 6 Mei 2014, dalam pernyataan pemerintah Vietnam, Menteri Luar Negeri Pham Binh Minh menelepon Penasihat Pemerintah Tiongkok Yang Jiechi dan mengatakan pengeboran minyak di wilayah itu ilegal dan melanggar kedaulatan negara meraka. Apalagi, kata Pham, pengeboran senilai US$1 miliar itu dikawal oleh kapal-kapal perang Tiongkok.

“Vietnam tidak bisa menerimanya dan memprotes tindakan Tiongkok. Vietnam menuntut Tiongkok menghentikan pengeboran minyak dan memulangkan kapal-kapal dari wilayah itu,” kata Minh kepada Yang.

Menanggapi pernyataan Vietnam, pemerintah Beijing mengatakan, pengeboran minyak CNOOC 981 berada di wilayah mereka. Tiongkok juga memperingatkan Vietnam untuk tidak mengganggu aktivitas eksplorasi minyak mereka.

Pengeboran dilakukan di dekat Kepulauan Paracel yang dipersengketakan kedua negara. Kepulauan ini dikuasai oleh Tiongkok sejak 40 tahun lalu tapi juga diklaim oleh Vietnam. Saat itu, terjadi pertempuran yang menewaskan 74 tentara Vietnam yang didukung AS. Tahun 1988, pertempuran kembali terjadi memperebutkan Kepulauan Spratly, menewaskan 64 pelaut Vietnam.

Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan, pengeboran minyak Tiongkok dilakukan di zona ekonomi eksklusif yang diatur oleh Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) tahun 1982. Berdasarkan peraturan UNCLOS, kapal perang Tiongkok dilarang berada di radius 4,8 kilometer dari wilayah tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Jen Psaki, menyebut tindakan Tiongkok itu sebagai provokasi dan mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan. Aktifnya AS dalam sengketa Laut China Selatan setelah Presiden Barack Obama mengubah fokus mereka ke Asia.

“Kejadian ini menunjukkan pentingnya pada negara pengklaim mengklarifikasi klaim mereka berdasarkan hukum internasional dan mencapai kesepakatan soal aktivitas apa yang diperbolehkan di perairan sengketa,” kata Psaki.

Kendati didukung AS, posisi Vietnam serba salah dalam menghadapi Tiongkok. Pasalnya, Tiongkok adalah salah satu mitra ekonomi terbesar Vietnam. Jangan sampai hubungan ekonomi rusak karena hal ini. Dalam militer, Vietnam juga tertinggal sangat jauh. Namun langkah tegas perlu dilakukan Vietnam yang sebelumnya disebut lembek dalam menghadapi Tiongkok. 

Sumber : Vivanews

JAS 39 Gripen All In 1 Untuk Indonesia

JAS 39 Gripen

JAKARTA-(IDB) : 07/05/2014. Jet tempur generasi ’80-an F-5E Tiger II di Skuadron Udara 14 TNI AU akan segera diganti karena sudah tua. Salah satu pihak yang berminat memasok pesawat penggantinya adalah SAAB JAS 39 Gripen seri. “Kami menawarkan penggantinya, JAS39 Gripen seri dengan opsi seluas mungkin,” ujar Vice President Head of SAAB Indonesia, Peter Calrqvist.

“Mulai dari skema pembayaran dan pengadaan, transfer teknologi, memberi asistensi menuju kemandirian sistem logistik, pemeliharaan, dan oprasionalisasi Gripen, dan lain sebagainya. Ini komitmen kami kepada Indonesia. Kami menawarkan sistem terpadu,” kata Carlqvist, dalam percakapan di Jakarta, belum lama ini.

JAS 39 Gripen seri akan bersaing dengan Sukhoi Su-35 Flanker E (Rusia), Dassault F1 Rafale (Prancis), dan Boeing-McDonnel Douglas F/A 18E/F Super Hornet (Amerika Serikat). TNI AU telah berpengalaman mengoperasikan pesawat tempur Amerika Serikat (di antaranya F-16A/B Fighting Falcon, OV-10F Bronco, dan F-5E/F Tiger II) dan Rusia (mulai dari masa Tupolev Tu-16 Badger dan kini Sukhoi Su-27/30MKI).

Di Asia Tenggara, Thailand merupakan negara operator JAS39 Gripen pertama. Mereka memilih 12 unit JAS39E/F Gripen yang mulai berdatangan tahun depan.

Untuk Indonesia, SAAB juga membuka opsi jika Indonesia berminat membeli barisan terbaru paling andal, JAS39 Gripen NG, yang memiliki teknologi paling canggih dari semua Gripen seri.

Carlqvist menyatakan, “Kami bukan sekedar menjual pesawat tempur, melainkan sistem pertahanan udara terpadu yang ampuh dengan biaya operasi sangat rendah namun efektif. Sebagai ilustrasi, Gripen sangat mudah dioperasikan, tidak memerlukan pangkalan udara karena sistem pendukungnya bisa digerakkan secara bergerak, bahkan dari jalan tol. Ini yang kami terapkan di Swedia,” katanya.

JAS 39 Gripen

Semua unit dan personel pendukung Gripen dalam kekuatan satu skuadron udara penuh, katanya, bisa digeser ke mana saja sesuai keperluan.

“Pangkalan udara pasti diincar paling awal dalam peperangan. Bagaimana jika landasan udara disabotase atau dibom? Ini salah satu hal penting yang kami antisipasi dalam pengembangan JAS 39 Gripen seri,” katanya.

Dia mengemukakan Gripen dikembangkan dengan berbagai teknologi canggih yang pas dengan keperluan.

Di antaranya adalah pijakan “pangkalan udara” yang mobile dan kesanggupan tiap unit Gripen untuk saling berkomunikasi dan bertukar data, baik di antara pesawat tempur itu, pangkalan udara, komando kendali, pusat logistik, dan lain sebagainya.

Dia mencontohkan, “Jika tiba-tiba ada target yang harus dimusnahkan namun Gripen yang Anda terbangkan tidak memiliki sistem kesenjatan yang pas dengan keperluan itu, maka pusat kendali bisa mengetahui Gripen terdekat yang sanggup melaksanakan misi itu.”

Jarak tempuh Gripen juga bisa dikompensasi dengan kehadiran “pangkalan-pangkalan udara” mobile itu.

Dia mencontohkan jalan tol Jagorawi yang bisa dipergunakan untuk keperluan itu.

Indonesia sangat kaya dengan pangkalan udara dengan infrastruktur yang bisa diterapkan bagi operasionalisasi Gripen.

“Meloloskan dan memasang kembali mesin Gripen cuma perlu 1 jam saja. Melengkapi semua sistem peluru kendali dan kesenjataannya hingga lengkap cuma 10 menit saja, termasuk mengisi ulang bahan bakarnya,” kata dia.

Tentang penawaran JAS 39 Gripen seri ini, Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Ewa Polano, berkata, “Kami jelas sangat senang melihat Brazil memilih Gripen, disusul Thailand dan kabarnya Malaysia berminat juga. Bahkan Brazil juga kami bantu membangun pabrik suku cadangnya di Sao Paulo sebagai bentuk komitmen kami tentang transfer teknologi kesenjataan ini.”

Polano, yang akan segera menempati pos barunya di Doha, Qatar, mengutarakan bahwa Indonesia juga akan mendapat perlakuan sama tentang semua hal itu.

“Swiss juga sedang mengadakan referendum tentang pengadaan Gripen ini, dan salah satu aspek penting yang kami tawarkan adalah hal ini,” kata dia. 

Sumber : Antara

Hendropriyono Jadi Guru Besar Intelijen Pertama Di Dunia

JAKARTA-(IDB) : Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono dikukuhkan menjadi Guru Besar Intelijen oleh Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Rabu 7 Mei 2014. Hendropriyono akan menjadi satu-satunya dan pertama di dunia yang menjadi Guru Besar Intelijen.

"Untuk menghargai komitmen beliau maka Kemendikbud memberikan gelar guru besar intelijen. Ini kebanggaan karena kita telah memiliki guru besar BIN," kata Benny Mulyawan, perwakilan dari BIN saat memberikan sambutan.

Hendropriyono dikukuhkan menjadi guru besar karena komitmennya dalam bidang pendidikan, khususnya di bidang intelijen. Ketika menjadi Kepala BIN, Hendropriyono telah mendirikan Sekolah Tinggi Badan Intelijen Nasional di Sentul, Bogor.

Dengan membangun Sekolah Tinggi itu, diharapkan calon-calon anggota BIN lebih berkualitas. Tidak hanya berwawasan nasional tetapi internasional. Saat ini, ST BIN terakreditasi B di antara sekolah tinggi lainnya.

"Dalam UU, ST BIN ini adalah sumber utama insan intelijen. Seorang insan intelijen harus dapat bertahan. Dia dilepas seorang diri tanpa harus diketahui lawan, tidak boleh salah sedikitpun karena informasi yang dia berikan akan menjadi pijakan pengambilan keputusan oleh pemerintah," Benny menjelaskan.

Filsafat Intelijen

Dalam pengukuhannya sebagai Guru Besar Intelijen, Hendropriyono memberikan orasi dengan judul "Filsafat Intelijen Negara Rebublik Indonesia". Filsafat intelijen sendiri belum pernah diketahui oleh tokoh-tokoh intelijen manapun.

Kata Hendro, intelijen adalah ilmu pragmatis. Sementara filsafat, hanya mengenal filsafat ekonomi, politik, lingkungan dan lainnya.

"Ketika saya memikirkan soal filsafat, hampir pasti mereka mengerutkan kening. Ada keraguan adanya filsafat intelijen. Pengetahuan filsafat jadi ilmu intelijen. Berdasarkan kontemplasi yang lama, kami mengangkat intelijen dalam sebuah filosofi. Saya bilang, saya punya filsafat pancasila, dan intelijen juga punya pegangan pokok, pancasila," kata Hendropriyono.

Menurut dia, intelijen tidak pernah mempersoalkan mengapa harus mengandung nilai praktis dalam fungsinya menyelamatkan manusia. "Kita menghadapi kesukaran untuk mejawab karena kita tidak pernah memeriksa intelijen dari sudut pandang filsafat," kata dia.

Intelijen, kata Hendropriyono memang bertugas mengumpulkan informasi secara cepat dan akurat. Menurut dia, dari epistemologi intelijen tidak bergumul pada ilmiah yang mengawang-awang. Intelijen tidak memiliki banyak waktu untuk mengkonfirmasi dengan metodologi apapun, tetapi mendapat sumber yang sahih dan berdasar logika.

"Meski membutuhkan kecepatan, tetapi tidak boleh mengesampingkan etika. Melindungi bangsa dan negara, pancasila harus menjadi pedoman," ujar dia.

Dalam acara pengukuhan ini, hadir banyak tokoh politik, yakni Gubernur DKI sekaligus bakal calon presiden, Joko Widodo, dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Serta tokoh nasional lain yaitu Wiranto, Sutiyoso, Try Sutrisno, Akbar Tandjung, Irman Gusman, Fuad Bawazier, dan Chairul Tanjung. Serta sejumlah menteri di antaranya, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menteri Perumahan Rakyat Djan Farid, dan Jaksa Agung Barief Arief.

Sumber : Vivanews

Koarmatim Gelar Operasi Gabungan Di Perairan Ambalat

SURABAYA-(IDB) : Koarmatim mulai hari ini, menggelar Operasi Gabungan Pengamanan Perbatasan wilayah Laut Indonesia-Malaysia di Perairan Ambalat, Kalimantan Timur. Kesiapan gelar kekuatan tersebut dilaporkan Pangarmatim Laksamana Muda TNI Agung Pramono, S.H., M.H.um, selaku Panglima Komando Tugas Gabungan (Pangkogasgab) Komando Tugas Operasi Gabungan Ambalat tahun 2014 kepada Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, melalui video conference antara Mabes TNI dengan jajaran Kogasgab Ambalat di Gedung Puskodal Koarmatim, Ujung, Surabaya, Rabu (07/05).

Acara Video Conference (Vicon) antara Mabes TNI dan jajaran Kogasgab merupakan Pembukaan Komando Tugas Operasi Gabungan Ambalat dengan sandi “Garda Wibawa 14”. Operasi Gabungan ini melibatkan unsur kekuatan Komando Tugas Laut (Kogasla) dan Komando Tugas Udara (Kogasud).

Tugas yang diemban Kogasla antara lain melaksanakan operasi pengamanan laut dan patroli udara terbatas. Kogasud bertugas melaksanakan operasi pertahanan udara, operasi lawan udara ofensif dan operasi dukungan udara di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia selama tahun 2014. Wilayah operasi meliputi perairan Karang Unarang (Blok Ambalat) laut Sulawesi.

Secara umum tugas pokok Kogasgab Ambalat melaksanakan pengamanan perbatasan wilayah laut dan udara Indonesia-Malaysia selama tahun 2014. Wilayah operasi berada disekitar perairan Karang Unarang (Blok Ambalat), Laut Sulawesi, dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

Secara organisasi, Kogasgab Ambalat tahun 2014 dipimpin oleh Pangarmatim selaku Pangkogasgab. Sedangkan Wapangkogasgab dijabat Pangkosek Hanudnas II Makassar. Dalam melaksanakan tugasnya, Pangkogasgab dibantu oleh empat Asisten terdiri dari Asintel Pangkogasgab (Asintel Pangarmatim), Asops Pangkogasgab (Asops Pangarmatim), Asminlog Pangkogasgab (Aslog Kaskoopsau II) dan Askomlek Pangkogasgab (Askomlek Pangkosek Hanudnas II).

Fungsi komando dilapangan, Pangkogasgab Ambalat membawahi Kogasla, dalam hal ini dijabat oleh Komandan Gugus Tempur Laut (Danguspurla) Koarmatim Laksamana Pertama TNI Aan Kurnia, S.Sos., sebagi Dankogasla. Kemudian Dankogasud dijabat oleh Danlanud Hasanuddin, Makassar.

Kogasla membawahi Satuan Tugas laut (Satgasla) terdiri dari Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dan pesawat udara TNI AL. Kemudian Satgasduk terdiri dari Marinir dan Pangkalan. Sedangkan Kogasud membawahi Satuan Tugas Tempur (Satgaspur), Satgasdukpur, Satgas Hanud, Satgas Paskhas dan Satgas Info.

Kekuatan yang terlibat dalam Kogasgab Ambalat yaitu, Kogasla terdiri dari puluhan KRI serta KAL, Pesawat Udara Patroli maritim, Pangkalan, ratusan Marinir dan Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska) serta tim Repair.

Unsur kekuatan Kogasud puluhan pesawat tempur berbagai jenis antara lain SU-2730, F-16, T-50, EMB-314, B-737, C212, C130 B/H, Helikopter SA-330/Nas-332 dan beberapa unsur Satuan Radar (Satrad), serta ratusan personel Komando Pasukan Khas (Kopaskhas) TNI AU.

Kogasgab Ambalat didukung oleh Kotama samping yaitu Kodam-VI/Mulawarman serta Kodam VII/Wirabuana. Untuk mendukung operasi Kamtibmas Kogasgab Ambalat didukung oleh Polda Kaltim dan Polda Sulut serta Pemerintah Daerah yang menjadi daerah sasaran operasi.

Dalam video converence tersebut, Pangarmatim selaku Pangkogasgab Ambalat 2014 juga telah melaporkan kepada Panglima TNI, bahwa jajaran unsur Koarmatim saat ini sudah ada yang tersebar di sekitar Perairan Ambalat, untuk melaksanakan pengamanan di yurisdiksi perairan NKRI.

Sumber : Koarmatim

Chinese Threat, Disaster Relief Drive Asia-Pacific Acquisition

TAIPEI-(IDB) : Japan, Singapore, South Korea and Taiwan are seeking a variety of helicopters, including the V-22 Osprey tilt-rotor aircraft, to offset China’s growing maritime threat in the East China and South China seas, and to deal with other security issues, such as humanitarian and disaster relief missions.

The stronger trend in Asia appears to be toward procuring utility helicopters, but attack helicopters are also in demand.

The Osprey

Japan and Singapore have expressed interest in the Bell-Boeing V-22 Osprey, which takes off like a helicopter and flies like a plane.

For Japan, China’s recent agitation over the Japan-controlled Senkaku Islands (claimed by China as the Diaoyu Islands) has raised fears China might attempt to seize the islands by force.

This has put Japan’s Self-Defense Forces on notice: Improve range and capacity in its vertical-lift capability or risk losing the Senkakus, and possibly part of the Ryukyu Island chain, to China.

Japanese defense industry and government reports indicate the country is looking to procure 17 V-22s within the next five years.

In February at the Singapore Airshow, the US Marine Corps showed off its MV-22B. The message was clear from Bell sources and Singapore government officials that the Osprey is on the Singapore military’s to-buy list. The problem for Singapore is how to use Osprey to its full potential.

Singapore does not have an expeditionary force capability, though the military participates in regional humanitarian and disaster relief missions. Any military missions beyond maritime security would have to include Indonesia and Malaysia.

Japan

Japan has a UH-X program designed to replace the Ground Self-Defense Force’s aging UH-1H/J utility helicopter fleet. Kawasaki Heavy Industries is in charge of the UH-X utility helicopter development program, which is expected to begin in 2017. The UH-X requirements are similar to modern UH-1 helicopters in range, speed and troop transport capacity. Bell Helicopter sources have said the new UH-1Y four-blade helicopter could fulfill UH-X requirements.

Japan also is looking at acquiring additional Sikorsky S-76D helicopters for its Coast Guard, a Sikorsky source said. The Coast Guard has 11 on order, but the total requirement is 18 and additional S-76s are expected in the near term.

In 2001, Japan’s AH-X competition for replacement of its Bell AH-1S Cobra attack helicopter came down to the Boeing AH-64 Apache beating the Bell AH-1Z Super Cobra. In 2006, Japan’s Fuji Heavy Industries began licensed production of 50 Apaches.

South Korea

South Korea’s Navy has eight AgustaWestland AW159 Wildcat helicopters on order for maritime operations, beating out the Sikorsky MH-60. The AW159 will serve as the Navy’s multimission helicopter, capable of handling anti-submarine warfare (ASW), anti-surface warfare, search-and-rescue and maritime surveillance missions. Deliveries of four AW159s will take place in 2015 and 2016, respectively.

The AW159s will join AgustaWestland Super Lynx ASW helicopters in service, along with planned procurements of the Korea Aerospace Industries (KAI)-designed KUH-1 Surion in both the utility and ASW role. A KAI source at the Singapore Airshow in February said the Surion will also serve in the Army and Air Force for utility missions.

In 2013, the South Korean government announced it would procure 36 AH-64E Apache attack helicopters, beating out the Bell UH-1Z Super Cobra, AgustaWestland A129 Mangusta and Turkish Aerospace Industries’ T-129. Deliveries are expected from 2016 to 2018.

A defense industry source said South Korea is holding a contest to fill its light armed helicopter (LAH) requirement to replace its Cobra attack helicopters and OH-58 reconnaissance/attack helicopters. Boeing’s AH-6I Little Bird, Sikorsky’s S-76, Airbus Helicopter’s AS365 Dauphin and AgustaWestland’s AW169 are potential competitors. KAI also has an LAH design, and it might collaborate with a foreign company in a joint venture.

Taiwan

Taiwan will begin receiving 60 Sikorsky UH-60M utility helicopters at the end of the year. The helicopters will replace Army Bell UH-1H utility helicopters.

Deliveries of 30 Boeing AH-64E Apache attack helicopters have already begun. The new Apaches will work side-by-side with the Army’s 60 Bell AH-1W Super Cobras. Boeing began Apache deliveries in November.

On April 24, an Apache crashed onto the roof of a building in Longtan, Taoyuan County, during a training mission. Neither pilot was seriously injured, but the military indicated the aircraft was damaged beyond repair.

With the conclusion of the delivery of the Apache and Black Hawk helicopters, Taiwan’s military has expressed little interest in future procurements.

Over the past 10 years, the military has received nine CH-47SD Chinook cargo helicopters for the Army and three Eurocopter EC225 Super Pumas for Air Force search-and-rescue missions.

The Air Force has a contract option to buy 17 more Super Pumas if funds become available, but the military is struggling to modernize while reducing its size.

Source : Defensenews

2014 Pindad Targetkan Penjualan Alutsista Tembus 2 Triliun

BANDUNG-(IDB) : PT Pindad (Persero) menargetkan penjualan alat utama sistem persenjataan (alutsista) pada tahun ini mencapai Rp2 triliun. Angka itu lebih besar dari realisasi penjualan tahun 2013 yang mencapai Rp1,8 triliun.

"Penjualan kita di 2014 ini ditargetkan di atas Rp2 triliun," kata Dirut PT Pindad, Tri Hardjono, di Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/5/2014).

Ia optimistis target itu akan tercapai karena sasaran penjualan sudah dipetakan. Terlebih sudah ada beberapa kontrak yang siap dipenuhi tahun ini.

Alutsista pun dijual ke sejumlah negara terutama di Asia Tenggara dan beberapa negara di Asia. "Ada beberapa negara yang kerja sama dengan kita. Tapi negaranya tidak bisa disebutkan. Prinsipnya, kita kerja sama dengan beberapa negara di Asia dan Asia Tenggara," jelas Tri.

PT Pindad sendiri memproduksi berbagai senjata seperti senapan serbu, senapan runduk, dan senjata genggam. Dalam setahun, PT Pindad mampu memproduksi sekira 30 ribu unit senjata. Selain itu, PT Pindad juga memproduksi berbagai kendaraan tempur dan peralatan lainnya dengan jumlah banyak.

Sumber : Sindo

Pangeran Brunei Jadi Warga Kehormatan Paskhas

JAKARTA-(IDB) : Komandan Korps Pasukan Khas (Dankorpaskhas) Marsekal Muda TNI M. Harpin Ondeh, S.H. mengangkat Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Haji Al-Muhtadee Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah menjadi Warga Kehormatan Korpaskhas Angkatan Udara, dalam suatu upacara militer di  lapangan Markas Komando Korpaskhas, Lanud Sulaiman, Bandung, Selasa (6/5/2014).

Pengangkatan tersebut dalam rangka memberikan penghargaan kepada Putera Mahkota Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri Negara Brunei Darussalam yang telah memberikan perhatian dalam memajukan Korpaskhas.  

Dankorpaskhas menyampaikan bahwa, pengangkatan ini ditandai dengan pembaretan dan penyematan Brevet Kualifikasi Komando Kehormatan dipakai diatas saku baju sebelah kanan pada pakaian dinas Putera Mahkota Brunei. Pengangkatan warga kehormatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan persahabatan antara Brunei Darussalam dengan Indonesia, sehingga ke depan kerjasama antar kedua negara akan lebih baik. 

Sementara itu, Putera Mahkota Brunei memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada Marsekal Muda TNI M. Harpin Ondeh, dan merupakan suatu kehormatan yang bermakna atas pengangkatan sebagai warga Korpaskhas. Pada saat menyaksikan demonstrasi para prajurit Paskhas, Putera Mahkota sangat terkesan, dan berharap ke depan dapat berkunjung lagi ke Paskhas TNI AU.  "Pasukan  kedua negara telah menjalin persahabatan yang sangat erat dan saya yakin hubungan ini akan terus berlangsung dari masa ke masa", ujar Putera Mahkota Brunei.

Upacara Pengangkatan Warga kehormatan diawali dengan demonstrasi serbuan cepat Tembak Tempur Offensif yang diperagakan oleh prajurit-prajurit Satuan Bravo 90 Paskhas yang mempunyai ketrampilan dan kemampuan menembak yang tinggi serta mengoperasikan berbagai macam senjata

Pejabat Indonesia yang hadir Kasau Marsekal TNI IB Putu Dunia, Wamenhan RI Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, Dubes RI Brunei  Ibu Nurul Qomar, dan beberapa pejabat Kemhan, Kemlu, TNI AU.  Sedangkan pejabat Brunei, Wamen Brunei (Deputy Minister at Prime Minister Officer) Dato Paduka Haji Ali Bin Haji Apong, Dubes Brunei untuk RI Brigadir Jeneral (B) Dato Paduka Haji Mahmud bin Haji Saidin Yang Mulia Dato Paduka Haji Roselan bin Haji Mahmud Daud, dan beberapa staf.

Sumber : TNI

Skuadron F16 Kembali Ke Home Base

MEDAN-(IDB) : Satu flight pesawat F-16 fighting falcon Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi, tiba kembali di Lanud Iswahjudi setelah melaksanakan operasi Cakra di bawah kendali Komando Sektor Pertahanan Udara III (Kosekhanudnas III), Medan, Selasa (6/5/14).

Selama satu setengah bulan melaksanakan operasi di Indonesia bagian barat, operasi yang dipimpin langsung oleh Komandan Skadron Udara 3 Letkol Pnb Firman Dwicahyo, dalam operasinya telah berhasil memaksa mendarat di Lanud Soewondo Medan, pesawat asing jenis Swearingen SX 300, karena melintas wilayah NKRI tanpa injin resmi yang tertangkap oleh radar.

Dalam operasinya pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, tidak saja menggunakan Lanud Seowondo Medan sebagai home base, namun Lanud Sultan Iskandar Muda, Nanggroe Aceh Darussalam juga dijadikan home base sebagai pangkalan aju dalam melaksanakan operasi tersebut.

Selanjutnya enam pesawat F-16 Fighting Falcon setelah selesai melaksanakan operasi Cakra, kembali ke Lanud Iswahjudi dan menjalani perawatan rutin untuk kesiapan pelaksanaan latihan dan operasi berikutnya.

Sementara itu, pada waktu yang sama pesawat tempur F-5 Tiger dan pesawat tempur T-50i Golden Eagle tiba pula di Lanud Iswahjudi setelah melaksanakan latihan di Lanud Adisoemarmo Solo. 

Sumber : TNI AU

Hikmahanto : SBY Harus Hati-Hati Sikapi Telepon PM Australia

JAKARTA-(IDB) : Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyarankan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agat tak mudah terbuai dengan sikap ramah yang ditunjukkan Perdana Menteri Australia Tony Abbott.

Sikap ramah yang dirujuk Hikmahanto yakni ketika Abbott pada Selasa kemarin, 6 Mei 2014, menelpon Presiden SBY selama sembilan menit untuk menyampaikan penyesalan karena tidak bisa hadir pada acara Open Government Partnership Asia Pacific Regional Conference di Bali.

“Saya sangat kecewa kita tidak bisa bicara secara pribadi di Bali sekarang,” kata Abbot ketika menelepon SBY.

Hikmahanto mengatakan, Presiden SBY harus menyikapi telepon Abbott secara hati-hati agar tidak merugikan kepentingan nasional RI. “Ini karena di waktu bersamaan terdapat insiden di mana Australia mendorong kapal pencari suaka ke bagian timur Indonesia. Angkatan Laut Australia bahkan menaikkan tiga orang lainnya (yang sebelumnya ditahan) ke dalam kapal itu,” kata Hikmahanto, Rabu 7 Mei 20914.

Modus itu, ujar Hikmahanto, sebelumnya belum pernah dilakukan oleh pemerintah Australia.

RI melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa telah berkali-kali mengkritik keras kebijakan Australia menggiring perahu ke teritori Indonesia.

“Oleh sebab itu RI tidak perlu terburu-buru atau merasa bersalah dengan belum normalnya hubungan dengan Australia. Abbott harus terlebih dahulu mencabut kebijakan unilateralnya untuk menghalau kapal pencari suaka yang merugikan RI,” kata Hikmahanto.

Pria yang pernah menjabat Dekan Fakultas Hukum UI itu berpendapat, SBY tidak harus merasa menanggung beban untuk memperbaiki hubungan RI-Australia sehubungan dengan akan segera berakhirnya masa jabatan dia pada bulan Oktober.

“Pemulihan hubungan akan sangat bergantung kepada kebijakan PM Tony Abbott atas masalah penyadapan dan pencari suaka,” ujar Hikmahanto.

Kendati media Australia ramai memberitakan absennya Abbott diduga karena akan mempermalukan Presiden SBY sebagai tuan rumah setelah terjadi insiden dorong perahu pencari suaka, SBY berpikir absennya pemimpin Partai Liberal itu karena sibuk mengurus masalah anggaran di parlemen.

“Saya sebenarnya berharap kita bisa duduk bersama dan bicara. Tetapi sekali lagi, saya sangat memahami karena Anda sedang ada urusan dengan parlemen dan sangat penting kembali ke rumah (Australia),” kata SBY.

Kedua pemimpin negara pun sepakat untuk segera menyelesaikan kode etik tata kelakuan (code of conduct) sebagai syarat pemulihan hubungan kedua negara pada bulan Agustus. 

Sumber : Vivanews

Penyesalan Yang Terlambat PM Abbott

JAKARTA-(IDB) : Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, mengaku sangat menyesal atas hubungan diplomatik yang kurang baik antara Indonesia dan negaranya sejak skandal penyadapan yang dibocorkan oleh Edward Snowden. Hal ini disampaikan Abbott ketika dia menghubungi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui telepon, Selasa 6 Mei 2014.

"Saya sangat menyesal atas kesulitan-kesulitan yang kita hadapi selama beberapa bulan terakhir," kata Abbott dalam percakapan telepon dengan SBY. Percakapan itu bisa didengar jelas para jurnalis melalui pengeras suara.

Percakapan SBY dan Abbott lewat telepon terjadi di sela-sela pembukaan konferensi internasional Open Government Partnership di Nusa Dua, Bali, hari ini. Abbott, yang diundang ke acara itu, memilih absen.

Dalam percakapan itu, Abbott mengatakan sangat tersentuh dengan kebaikan pemerintah Indonesia dan dan kagum atas rasa persahabatan yang kuat untuk Australia. Maka, Abbott mengatakan akan berusaha memperbaiki hubungan antara Indonesia dan Australia sehingga dia berharap bisa datang ke Indonesia secepatnya. 

"Jadi saya sangat berusaha untuk sampai ke Indonesia secepat mungkin dan saya akan kembali berkunjung di lain kesempatan," ungkap Abbott. Dia juga mengatakan tidak bisa hadir di konferensi Open Government Partnership, namun  tanpa alasan yang jelas. 

"Seperti yang Anda tahu, saya tidak bisa hadir di Bali. Jadi saya sangat-sangat perlu mengejar ketertinggalan lagi. Saya harap kita bisa melakukannya (pertemuan) sangat segera," ujar Abbott kepada SBY. 

Mengenai ketidakhadiran Abbott di Bali, SBY memaklumi. Kendati dia mengatakan ingin menggunakan kesempatan tersebut untuk duduk bersama dan bicara mengenai hubungan kedua negara.

"Saya memahami bahwa Anda tidak bisa datang ke Bali, saya berharap sebenarnya kita bisa duduk bersama dan bicara," kata SBY kepada Abbott lewat telepon. 

SBY Minta Konflik Indonesia Australia Selesai Agustus

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku senang ada kemajuan dalam upaya perbaikan hubungan antara Indonesia dan Australia yang kini tengah diusahakan oleh kedua Menteri Luar Negeri, Marty Nattalegawa dan Julia Bishop.

Namun, SBY menyarankan kepada Perdana Menteri Australia Tonny Abbott agar kedua menlu itu bisa kembali bertemu agar ketegangan antara Indonesia dan Australia bisa benar-benar diselesaikan.

"Pak PM, saya menyarankan bahwa kedua menlu kita dapat sekali lagi duduk dan bicara, dan mereka bisa melaporkannya kembali kepada saya," kata SBY kepada Abbott dalam sambungan telepon yang didengarkan oleh wartawan di sela-sela acara Open Goverment Partnership (OGP) di Nusa Dua, Bali, Selasa 6 Mei 2014.

Tak hanya itu, SBY juga berharap bisa bertemu kembali dengan Abbott untuk membahas lebih dalam mengenai hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Usul inipun langsung disetujui oleh Abbott. 

"Ya, Bapak Presiden, saya pikir saya sangat setuju," kata Abbott.

SBY berharap pertemuan itu bisa dilakukan pada bulan Juni sebab pada Juli, Indonesia akan melakukan pemilihan presiden. 

"Jadi sebelum Agustus, kita bisa menyelesaikan segala sesuatu dan dengan itu kita bisa berbuat lebih banyak dalam mempromosikan hubungan bilateral kita ke tingkat yang lebih tinggi," kata SBY.

Abbott pun mengaku ingin segera memperbaiki hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Dalam kesempatan ini pula, SBY menyampaikan kepada Abbott bahwa dia berharap kedua negara bisa sama-sama mengambil pelajaran atas kasus ini. 

"Dengan kerangka baru saya berharap dan percaya hubungan bilateral kita semakin kuat dan membawa manfaat nyata bagi Australia dan Indonesia," kata SBY.

Dalam percakapan melalui sambungan telepon itu pula, Abbott menjelaskan mengenai rencana pembentukan Pusat Kajian Indonesia-Australia di Melbourne, dan berharap SBY dapat mengunjunginya, baik sebelum ataupun sesudah masa jabatan sebagai Presiden RI.

"Jadi saya siap menghadiri acara tersebut," kata SBY.

 

Menlu Akui Masih Ada Masalah
 

Perdana Menteri Australia Tony Abbott tak hadir dalam Konferensi Open Government Partnership (OGP) Asia-Pacific di Nusa Dua, Bali, Selasa, 6 April 2014. Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa meminta hal itu tidak dibesar-besarkan. Namun diakuinya bahwa masih ada masalah yang belum terselesaikan di antara Indonesia dan Australia.

“Alasannya tidak diberitahukan secara detail, sehingga hanya pihak Australia yang bisa menjelaskan,” kata Marty seusai pembukaan acara. Menurut dia, selain ke PM Australia, undangan dikirimkan juga ke sejumlah kepala negara dan pemimpin pemerintahan di Asia-Pasifik. Tanpa Abbot, konferensi dapat berjalan dengan baik.

Meski tidak mengetahui alasan Abbot, Marty mengatakan saat ini ada perkembangan di Australia, seperti penyusunan budget, yang kemungkinan mengharuskan Abbot tetap di dalam negeri. Selain itu, masih ada masalah dengan keberadaan pencari suaka yang diatasi dengan kebijakan pemulangan paksa dan tampak kurang berhasil. “Kebijakan unilateral memaksa pencari suaka itu juga bisa dinilai mengancam dan melanggar hak asasi.”

Namun Marty membantah mengenai kemungkinan adanya konflik antara Australia dan Indonesia. “Memang ada masalah yang harus dikelola dan diselesaikan,” ujarnya. Salah satunya adalah penyelesaian masalah penyadapan yang telah disepakati bersama. 

Sumber : Vivanews

Kembali Terulang, Australia Giring Manusia Perahu Ke Indonesia

Angkatan Laut Indonesia menemukan 19 manusia perahu yang mengaku dipaksa balik ke perairan Indonesia ketika berusaha mencapai Australia, yang kini memberlakukan kebijakan keras atas para pencari suaka. 

KUPANG-(IDB) : Berita itu muncul hanya beberapa hari setelah Perdana Menteri Australia Tony Abbott tiba-tiba membatalkan kunjungan ke Indonesia yang dilihat sebagai upaya untuk mencairkan hubungan diplomatik yang rusak akibat kebijakan perlindungan perbatasan Canberra serta perselisihan terkait tuduhan kegiatan mata-mata yang dilakukan Austalia atas Indonesia.

Berbagai laporan mengatakan ia membatalkan kunjungan ke Bali, di mana dia tadinya dijadwalkan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, karena khawatir bahwa operasi untuk memaksa balik para pencari suaka ke perairan Indonesia akan bisa mengobarkan ketegangan.

Kapal Manusia Perahu Dibakar AL Australia

Sebanyak 20 imigran gelap asal Nepal dan Albania didorong kembali ke perairan Indonesia oleh Angkatan Laut Australia, setelah kapal mereka dibakar. Imigran itu terdampar di Papela, Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

"Ada 20 imigran yang diamankan setelah terdampar di perairan Rote Ndao," kata Kapolres Rote Ndao Ajun Komisaris Besar Hidayat kepada Tempo, Selasa, 6 Mei 2014.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, menurut dia, 20 imigran ini berangkat ke Australia untuk mencari suaka dari dua lokasi berbeda. Sebanyak 18 imigran asal Nepal diberangkatkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sedangkan dua imigran Albania diberangkatkan dari Papela, Rote Ndao, bersama seorang anak buah kapal.

"Kami tidak tahu pasti kapan mereka berangkat ke Australia," katanya.

Setibanya di sebuah pulau di Australia, mereka diamankan oleh Angkatan Laut Australia, sementara kapal yang mengangkut dua orang asal Albania dibakar. Lalu dua orang itu digabung dengan imigran asal Nepal dan didorong kembali ke Indonesia. "Kapal yang dari Rote dibakar. Mereka kemudian didorong kembali ke Indonesia," katanya.

Puluhan imigran itu sejak kemarin telah ditahan di Rumah Detensi Imigrasi Kupang. Namun, anehnya, Kepala Imigrasi Kupang Silvester Sililaba mengaku belum mengetahui adanya penangkapan 20 imigran itu. "Saya belum tahu ada penangkapan imigran. Apalagi katanya sudah diserahkan ke Imigrasi," katanya.

Batalkan Kunjungan

Angkatan Laut Indonesia mengatakan bahwa mereka menemukan sebuah perahu berisi calon pengungsi yang terdampar di pulau Lay, Nusa Tenggara Timur, di sebelah timur Indonesia pada hari Minggu yang lalu.

Semua penumpangnya adalah laki-laki, 15 orang berasal dari India, 2 dari Nepal dan 2 dari Albania, demikian pernyataan angkatan laut Indonesia.

Angkatan Laut mengatakan bahwa berdasarkan kesaksian dari para kru, perahu itu berlayar dari Sulawesi bagian tengah pada 26 April dan berusaha memasuki wilayah perairan Australia pada hari Kamis.

“Pada tengah malam (Kamis), perahu itu diperiksa dua kapal perang Australia… perahu itu lantas diantar menuju perairan Indonesia,“ demikian pernyataan TNI Angkatan Laut.

Kantor PM Abbott menolak memberikan keterangan mengenai alasan pembatalan kunjungan ke Indonesia.

Seharusnya itu akan menjadi kunjungannya yang pertama setelah kerusakan hubungan diplomatik pada November tahun lalu, akibat terungkapnya upaya mata-mata Australia pada 2009 yang menyadap percakapan telepon presiden Yudhoyono, ibu negara Ani Yudhoyono dan sejumlah menteri.

Jakarta bereaksi marah atas berita itu, memanggil pulang duta besar dan menghentikan kerjasama dalam sejumlah isu kunci termasuk pertahanan dan penyelundupan manusia. Ketegangan terus berlanjut dipicu oleh perburuan militer Canberra atas para pencari suaka yang memerintahkan perahu-perahu berisi para imigran gelap agar kembali ke perairan Indonesia.

Operasi Kedaulatan

Operasi perburuan yang diberi nama “Operasi Kedaulatan Perbatasan”, melibatkan kapal-kapal Australia yang memerintahkan kapal-kapal berisi para pencari suaka untuk kembali ke perairan Indonesia.

Ada sejumlah laporan bahwa Canberra telah membeli sekoci oranye untuk mengirim balik para pencari suaka jika kapal mereka dinilai tidak layak jalan.

Februari lalu, dua perahu berisi para pencari suaka terdampar di bagian selatan Indonesia dalam sekoci oranye. Mereka mengatakan telah diminta pindah kapal oleh aparat keamanan Australia sebelum diminta berbalik ke perairan Indonesia.

Sumber : DW

Indonesia Punya Pengaruh Besar Di Level Internasional

JAKARTA-(IDB) :  Indonesia secara potensial mempunyai pengaruh besar di level internasional pada bidang keamanan internasional, hak asasi manusia, regionalisme, dan penegakan hukum internasional, demikian kata Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Olof Skoog di Jakarta, Selasa (6/5).

"Sudah saatnya Indonesia meningkatkan pengaruhnya di level global," katanya.

Di bidang penegakan hak asasi manusia dan demokrasi, Indonesia dinilai berperan besar mengubah Myanmar yang militeristik otoritarian menuju pemerintahan yang menghargai aspirasi masyarakat sipil.

Skoog mengajak Indonesia untuk mendorong terciptanya masyarakat demokratis bukan hanya bagi sesama anggota ASEAN, melainkan juga bagi negara-negara di kawasan lain.

Dalam persoalan regionalisme, Indonesia di mata Uni Eropa juga dinilai merupakan negara yang berhasil menciptakan kestabilan kawasan dengan menjadi salah satu inisiator berdirinya ASEAN dan menjaga perdamaian di tengah sengketa batas wilayah Laut Tiongkok Selatan.

Regionalisme tersebut menurut Skoog dapat membantu terciptanya kesatuan institusi ekonomi dan politik yang terdiri atas beberapa negara sebagaimana terjadi di Eropa. "Pada bidang ini, Uni Eropa dapat menjadi sumber pelajaran yang berharga untuk mengetahui sektor apa yang dapat didorong untuk diintegrasikan lebih lanjut dan sektor lain yang perlu diwaspadai," kata Skoog.

Skoog juga menilai Indonesia dapat berperan penting pada bidang keamanan nasional jika membuka kerja sama militer dengan Uni Eropa. "Dunia internasional saat ini menghadapi tantangan serius dalam hal keamanan, terutama pembajakan kapal di Somalia. Peran militer Indonesia sangat dibutuhkan di sini," kata dia.

Yang terakhir, Uni Eropa mengajak Indonesia untuk turut mengampanyekan penegakan hukum internasional yang kini terancam hancur oleh tindakan Rusia di Ukraina yang dinilai tidak menghormati prinsip kedaulatan. "Krisis di Ukraina bukan merupakan persoalan perang dingin antara negara Barat dan Rusia. Krisis tersebut merupakan bentuk dilanggarnya hukum internasional yang dapat terjadi di negara mana pun," kata Skoog.

Skoog khawatir jika pelanggaran terhadap hukum internasional tersebut dibiarkan, anggota ASEAN akan mengalami nasib yang sama seperti Ukraina karena akan ada negara besar yang dengan leluasa melanggar prinsip kedaulatan. Menurut Skoog, Indonesia akan makin berpengaruh di dunia internasional jika dengan tegas menolak sikap agresif Rusia.

Sumber :  Republika